suaratimur.id – Sebuah pertemuan terjadi antara Presiden RI Joko Widodo dengan perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Kepresidenan pada Jumat 20 Mei 2022. Sebanyak enam anggota MRP dan empat anggota MRPB diundang secara khusus oleh Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang dibahas berkaitan dengan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw selaku tokoh yang mewakili rombongan, mengatakan pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi. Adanya audiensi mengklarifikasi mengenai simpang siur informasi penerapan pelaksanaan Undang-udang No.2 Tahun 2021 tentang Otsus.

Khusus untuk Provinsi Papua terdapat DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Rencana pembentukan DPB tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya. Aspirasi tersebut didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Dirinya mengatakan bahwa masyarakat Papua berharap DOB ke depan bisa mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Undang-Undang Otsus tersebut mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua, dan memberikan kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

Anggota Pokja MRP, Dorince Mehue menyatakan bahwa beberapa poin pembahasan yang disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, salah satunya mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi, yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain itu pihaknya juga mendukung mempercepat pengesahan RUU masyarakat hukum adat guna melindungi dan melestarikan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua.

Terkait upaya Presiden Jokowi dan Pemerintah pusat untuk membuka ruang komunikasi dan pendekatan humanis dengan masyarakat Papua, pihaknya mengatakan hal tersebut dalam rangka rekonsiliasi sosial politik yang inklusif guna menyelesaikan akar persoalan di Papua dalam rangka menguatkan ikatan kemanusiaan.

Indikasi Runtuhnya Dinasti Kelompok Separatis di Tubuh MRP

Adanya dukungan MRP terhadap kebijakan DOB, dimana selama ini berat sebelah menyampaikan aspirasi penolakan menjadi bahan pertanyaan sekaligus kajian tersendiri bagi sebagian publik. Terdapat suatu hal di tubuh MRP yang selama ini kental dan tendensius ke arah penolakan DOB.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire Ali Kabiay menyampaikan bahwa dinasti MRP di bawa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus  adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya, oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua, mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP malah di gunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

MRP Harus Mengevaluasi Anggotanya yang Condong pada Kelompok Separatis

Untuk itu ia juga meminta kepada pemerintah pusat lebih khususnya kepada Mendagri agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera di ganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di papua harus segera diganti. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar, untuk itu di periode berikut masyarakat papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

JAKARTA – Pemerintah resmi akan menggelar Pemilu pada 2024. Hal ini menyudahi polemik yang sebelumnya ramai dibahas mengenai wacana Presiden 3 Periode.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin optimistis pernyataan pemerintah tersebut telah menutup wacana Presiden 3 Periode. Bahkan, penegasan pelaksanaan Pemilu 2024 menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan menyelenggarakan pemilu secara jujur adil. Pemilu ini untuk menjaga demokrasi yang bermartabat.

“Saya meyakini keseriusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rakyat juga tidak ingin pemilu ditunda,” kata Ujang dalam program acara Trijaya Hot Topic Petang dengan tema “Kawal Demokrasi Lewat Pemilu Berkualitas, Jumat (20/5/2022).

Menurut Ujang, keseriusan pemerintah untuk menggelar Pemilu 2024 dapat terlihat dari pelantikan anggota KPU, Bawaslu, dan komunikasi intens dengan DPR. Selain itu, pemerintah telah memutuskan anggaran KPU. Kebijakan itu sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden.

“Saya rasa apa yang disampaikan Pak presiden harus ditindaklanjuti. Misalkan keseriusan anggaran anggaran diambil dari mana. Kemudian keseriusan infrastruktur, tugas pemerintah, kepolisian, KPU dan Bawaslu seperti apa,” ujarnya.

Menurut Ujang, keseriusan yang dilakukan pemerintah saat merupakan bagian dari legacy Presiden. Jika pemilu tidak bagus seperti terjadi kecurangan dan tidak berintegritas, maka akan mencoreng Presiden. Pasalnya, Presiden dianggap membiarkan pemilu amburadul. Untuk itu, diharapkan pemilu berkualitas yang bermartabat sehingga menghasilkan pemimpin luar biasa.

Ia menambahkan, pemilu yang berkualitas memerlukan sinergi pemerintah dan semua pihak, di antaranya rakyat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media.

“Kalau kita bersinergi bersama-sama ingin mengadakan atau melaksanakan pemilu sesuai jadwal tentu kita akan bisa melakukan itu,” ungkapnya.

Oleh :Indra Himawan )*

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) leveling masih harus diberlakukan di Indonesia selama Corona masih ada. Pemberlakuan PPKM amat diperlukan karena terbukti efektif mengendalikan pandemi Covid-19

Pandemi telah kita lalui selama lebih dari dua tahun dan sejak awal Corona datang di Indonesia ada beberapa kebijakan. Mulai dari imbauan untuk di rumah saja, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai PPKM. Level dalam PPKM pun beragam, mulai dari 1 hingga 4, tergantung dari jumlah pasien Corona di daerah tersebut dan penularannya. 

Saat ini jumlah pasien Corona sudah menurun dan ‘hanya’ berkisar 400-an per harinya. Namun pemerintah tetap menerapkan PPKM hingga pandemi benar-benar selesai. Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona menyatakan bahwa kebijakan PPKM akan terus berlanjut, hingga kondisi Corona di Indonesia maupun di tingkat internasional terkendali dengan baik.

Prof Wiku melanjutkan, PPKM secara fakta mampu melandaikan kondisi kenaikan kasus dan mempertahankannya hingga saat ini. Per 10 Mei 2022 pemerintah menerapkan PPKM leveling dan payung hukumnya adalah Inmendagri nomor 25 tahun 2022. Dalam artian, meski kondisi relatif aman, tetapi PPKM tidak dihentikan oleh pemerintah.

Justru ketika jumlah pasien Corona menurun PPKM tetap diberlakukan dan kita semua harus waspada. Penyebabnya karena ada kalangan masyarakat yang mengira pandemi telah usai dan PPKM tidak berlaku lagi. Padahal pandemi masih berlangsung dan semua harus taat protokol kesehatan. Ketika jumlah pasien Corona menurun dan banyak yang melanggar protokol kesehatan maka dikhawatirkan jumlahnya akan naik lagi.

Untuk wilayah Jawa Timur, Pamekasan masih kena PPKM level 3, sementara yang lain sudah PPKM level 1. Sementara untuk di luar Jawa dan Bali ada 22 daerah yang berstatus PPKM level 3. Jika PPKM level 3 maka pengawasan akan lebih ketat lagi terutama pada kerumunan. Jika ada kerumunan maka akan langsung dibubarkan oleh petugas dan masyarakat tidak boleh emosi karena merekalah yang melanggar peraturan.

Namun wilayah lain yang ‘hanya’ kena PPKM level 1 tidak boleh lengah dan selalu taat Prokes. Ingatlah bahwa Corona masih ada. Selain menghindari kerumunan, maka kurangi juga mobilitas. Masyarakat hanya boleh keluar rumah saat bekerja, bersekolah, atau melakukan hal-hal penting lainnya.

Selama PPKM diberlakukan maka semua tempat umum mulai dari pasar, perpustakaan, Mall, hingga minimarket wajib mengaktifkan scanner aplikasi Peduli Lindungi. Jadi, hanya masyarakat yang sudah divaksin yang boleh untuk masuk. Sementara itu, jumlah pengunjung juga dibatasi maksimal 50% agar tidak berdesak-desakan dan mengurangi potensi penularan Corona.

Sementara itu, pekerja di sektor umum seperti kasir, karyawan Bank, dan lain-lain juga wajib divaksin sampai 3 kali. Mereka amat riskan untuk tertular Corona dari banyak orang. Oleh karena itu harus divaksin dan memakai masker untuk melindungi diri. 

Ketika PPKM diberlakukan maka vaksinasi juga wajib dijalankan untuk menyukseskan program vaksinasi nasional. Vaksinasi massal dilakukan tidak hanya di Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun juga di Kantor Kelurahan hingga sekolah-sekolah. Tujuannya agar makin banyak masyarakat yang divaksin lengkap dan bebas dari ancaman Corona.

PPKM masih berlaku di Indonesia selama Corona masih ada. Masyarakat jangan salah paham dan mengira bahwa PPKM telah usai karena kasus Covid-19 terus menurun. Semua orang wajib untuk menaati tiap aturan dalam PPKM dan menaati protokol kesehatan agar percepatan transisi pandemi ke endemi dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Made Raditya )*

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi regulasi andalan pemerintah untuk menghadapi banyaknya pengangguran, terlebih di masa pandemi jumlahnya makin bertambah. Selain itu, baleid tersebut juga jadi solusi untuk mengatasi bonus demografi Indonesia. 

Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak penduduk dan total warganya ada lebih dari 220 juta orang. Banyaknya penduduk cukup menjadi masalah yang memusingkan, karena makin banyak persaingan di dunia kerja. Persaingan kerja terjadi karena lebih banyak masyarakat yang berada di usia produktif, yakni antara 15 hingga 65 tahun, daripada yang tidak di usia produktif. Hal ini disebut dengan bonus demografi. 

Keberadaan bonus demografi menjadi bumerang karena jumlahnya terus meningkat, bahkan diperkirakan ada 52 juta penduduk usia produktif tahun 2030. Mereka akan berebut lapangan kerja dan akan menimbulkan masalah jika tidak segera diatasi.

Untuk mengatasi bonus demografi maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja yang bisa memperluas lapangan kerja. Selain itu, UU ini akan mempermudah iklim investasi dan akhirnya bisa membuka banyak lowongan kerja, karena ada perusahaan dari hasil penanaman modal asing. Hal ini diungkapkan oleh Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Elen menambahkan, sebelumnya ada 44.000 aturan yang menghambat regulasi investasi dan dunia usaha. Jika aturannya terlalu gemuk maka akan mempersulit. Oleh karena itu UU Cipta Kerja hadir untuk memangkas regulasi dan mempermudah investasi asing di Indonesia. Bonus demografi memang baru muncul tahun 2030 tetapi aturan perlu diubah dari sekarang agar tidak mempersulit ke depannya.

UU Cipta Kerja sejak diterbitkan akhir tahun 2020 lalu memang jadi primadona. Di tengah kondisi pandemi yang pelik, UU ini menjadi penyelamat. Ketika banyak masyarakat yang menganggur gara-gara perusahaannya merugi karena efek pandemi, mereka bingung mencari kerja.

Ketika ada UU Cipta Kerja maka para investor asing akan masuk dan tertarik untuk menanamkan modal, karena kemudahan pengurusan izin, utamanya melalui online single submission. Mereka tak perlu lagi lelah menghadapi panjangnya birokrasi. Jika perizinan via online maka akan lebih cepat jadi dan tidak ada lagi oknum pegawai yang meminta uang pelicin.

UU Cipta Kerja menimbulkan efek domino positif, dan kemudahan perizinan akan menarik banyak investor asing. Termasuk CEO perusahaan Tesla, Elon Musk yang sudah menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di Indonesia.

Saat para investor masuk ke Indonesia maka dibangunlah berbagai pabrik dan perkantoran baru. Inilah yang akan membuka banyak lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran di Indonesia. Mereka bisa bekerja lagi dan mendapatkan gaji tetap, dan tidak lagi pusing untuk mencari uang dengan cara serabutan. Para pegawai bekerja dengan senang dan menunjukkan kinerja sebaik-baiknya.

Pengangguran yang termasuk dalam bonus demografi memang harus segera diatasi. Jika penduduk terlalu banyak dan mayoritas tidak punya pekerjaan, maka tingkat kriminalitas bisa meningkat. Juga ada berbagai masalah sosial lainnya. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik, kita wajib mendukung UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja jadi peraturan sapu jagat yang bisa merombak habis-habisan regulasi di Indonesia, termasuk investasi. Ketika penanaman modal asing dipermudah maka para investor akan masuk dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Dengan begitu akan muncul banyak lapangan kerja baru dan bisa mengatasi bonus demografi Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini