Dukungan MRP Terhadap DOB Memunculkan Spekulasi Pecahnya Kubu di Internal MRP

Pertemuan Presiden Jokowi dan Perwakilan MRP

suaratimur.id – Sebuah pertemuan terjadi antara Presiden RI Joko Widodo dengan perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Kepresidenan pada Jumat 20 Mei 2022. Sebanyak enam anggota MRP dan empat anggota MRPB diundang secara khusus oleh Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang dibahas berkaitan dengan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw selaku tokoh yang mewakili rombongan, mengatakan pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi. Adanya audiensi mengklarifikasi mengenai simpang siur informasi penerapan pelaksanaan Undang-udang No.2 Tahun 2021 tentang Otsus.

Khusus untuk Provinsi Papua terdapat DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Rencana pembentukan DPB tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya. Aspirasi tersebut didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Dirinya mengatakan bahwa masyarakat Papua berharap DOB ke depan bisa mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Undang-Undang Otsus tersebut mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua, dan memberikan kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

Anggota Pokja MRP, Dorince Mehue menyatakan bahwa beberapa poin pembahasan yang disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, salah satunya mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi, yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain itu pihaknya juga mendukung mempercepat pengesahan RUU masyarakat hukum adat guna melindungi dan melestarikan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua.

Terkait upaya Presiden Jokowi dan Pemerintah pusat untuk membuka ruang komunikasi dan pendekatan humanis dengan masyarakat Papua, pihaknya mengatakan hal tersebut dalam rangka rekonsiliasi sosial politik yang inklusif guna menyelesaikan akar persoalan di Papua dalam rangka menguatkan ikatan kemanusiaan.

Indikasi Runtuhnya Dinasti Kelompok Separatis di Tubuh MRP

Adanya dukungan MRP terhadap kebijakan DOB, dimana selama ini berat sebelah menyampaikan aspirasi penolakan menjadi bahan pertanyaan sekaligus kajian tersendiri bagi sebagian publik. Terdapat suatu hal di tubuh MRP yang selama ini kental dan tendensius ke arah penolakan DOB.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire Ali Kabiay menyampaikan bahwa dinasti MRP di bawa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus  adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya, oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua, mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP malah di gunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

MRP Harus Mengevaluasi Anggotanya yang Condong pada Kelompok Separatis

Untuk itu ia juga meminta kepada pemerintah pusat lebih khususnya kepada Mendagri agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera di ganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di papua harus segera diganti. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar, untuk itu di periode berikut masyarakat papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan