suaratimur.id – Reaksi negatif turut mencuat pasca adanya pertemuan antara perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. Salah satu poin yang dibicarakan ialah dukungan terhadap kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini telah berada ditahap kelanjutan pembahasan setelah DPR menerima surat presiden (surpres) terkait tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua. Poin tersebut menjadi sensitif karena sebelumnya pihak MRP yang sering diwakili oleh Timotius Muirib bergerak cenderung tendensius hanya memperjuangkan pihak-pihak yang menolak DOB Papua tanpa mempedulikan adanya dukungan DOB yang hingga kini terus mengalir. Timotius Murib secara enteng hanya mampu membuat tuduhan receh bahwa pertemuan yang dihadiri 6 rekan-rekannya perwakilan MRP tersebut merupakan settingan. Hal tersebut juga diperparah oleh unggahan dari akun Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menyebut bahwa perwakilan MRP yang menemui Presiden Jokowi adalah kelompok pengemis pemekaran dan anak-anak luzifer. Seperti yang kita ketahui, imbas adanya aksi di tanggal 10 Mei 2022 lalu yang digerakkan oleh PRP justru menjadikan kita tahu bahwa pihak-pihak yang berada di belakang PRP dan penolak DOB adalah kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, serta AMP. Di samping itu, terdapat fakta lain bahwa oknum elit lokal yang menolak DOB karena ancaman wilayah kekuasaan juga disebut mendukung PRP untuk memprovokasi masyarakat agar ikut menolak DOB.

Perpecahan di Tubuh MRP Mempertaruhkan diri Sebagai Representatif Masyarakat

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otonomi khusus (Otsus) hingga dinamika respon kebijakan DOB. MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak yang mendukung DOB yang berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Adanya perpecahan di tubuh MRP juga pernah disebut oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya. Oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua (OAP). Mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP terindikasi digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian, pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar, untuk itu di periode berikut masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Tuduhan Settingan Adalah Jalan Pintas dari Penolak DOB yang Terdesak

Respon negatif yang berakhir dengan tuduhan adanya settingan oleh Timotius Murib selain bersifat receh dan cemen karena tidak disertai dengan bukti dan hal lain yang menguatkan, justru menjadi satu indikator kuat adanya perpecahan dan perbedaan kepentingan di internal MRP. Kita menjadi lebih tergambarkan seperti yang telah dibahas oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa MRP terbelah menjadi tiga kubu. Yakni kelompok pro DOB dan Otsus, Kelompok Penolak DOB dan Otsus, serta kelompok netral. Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny terpetakan menjadi bagian dari kubu penolak DOB. Sayangnya, yang selama ini selalu kita dengar adalah pernyataan dari para kubu penolak DOB, sehingga sedikit banyak menjadi berpengaruh terhadap opini publik. Namun melalui momentum saat ini publik harusnya menjadi tercerahkan atas tidak objektifnya MRP. Terlebih tuduhan settingan tersebut diamplifikasi oleh akun Petisi Rakyat Papua (PRP) yang dibelakangnya terdapat peran kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, hingga AMP serta peran oknum elit lokal yang bertentangan dengah kebijakan pusat karena dianggap tidak menguntungkan bagi wilayah kekuasaannya.

Untuk itu, harus menjadi atensi pemerintah pusat lebih khususnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua harus segera diganti. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

Pernyataan Dukungan DOB yang Hingga Kini Terus Mengalir

Sementara itu, seperti menjadi pembuktian yang berlangsung terus menerus, sejumlah pihak dari berbagai wilayah dan bidang memberikan pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB. Beragam alasan dan motivasi menjadi dasar bagi mereka yang menyatakan dukungan. Seluruhnya memiliki benang merah adanya harapan agar pembangunan Papua menjadi lebih cepat dan merata secara lingkup wilayah dan fisik.

Tokoh Pegunungan Tengah Papua asal Kabupaten Tolikara, Harun Wanimbo menyebut bahwa seluruh pihak harus menyambut DOB Pegunungan Tengah Papua demi masa depan orang Papua, serta sebagai jawaban untuk generasi penerus di Bumi Cenderawasih. Begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga orang Papua mendapatkan kesempatan sebagai gubernur, bupati, DPRD, sekda, dan pejabat lainnya. Menurutnya, apa yang ada di depan mata saat ini harus diterima terlebih dahulu. Hal tersebut bukan kepentingan pribadi dan popularitas, melainkan kepentingan daerah dan untuk generasi ke depan. Pemekaran telah diatur oleh negara sehingga sudah sepatutnya diterima masyarakat, kemudian digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak di Papua.

Sementara itu, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom mengajak masyarakat Lapago untuk mendukung penuh program pemerintah yang hendak membentuk DOB di Papua. Dirinya meminta agar masyarakat tak terhasut dengan pihak yang beranggapan bahwa kebijakan pemekaran tersebut justru membuat masyarakat Papua menjadi terpuruk. Pemekaran daerah Pegunungan Tengah Papua harus direalisasikan secara nyata. Alasannya, kebijakan tersebut sepenuhnya untuk kebaikan masyarakat Papua. Apabila pembangunan berjalanan dengan baik, maka masyarakatlah yang akan menikmatinya.

Selain itu, dirinya juga mengimbau, para pihak tertentu agar berhenti menyebarkan sikap pesimistis terkait kebijakan pemekaran. Seorang pemimpin harus menyebarkan sikap optimistis, memikirkan masa depan yang lebih baik, dan melindungi masyarakatnya. Dirinya meyakini, kebijakan pemekaran ini dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera di masa mendatang.

Hal yang sama juga menjadi fokus pembicaraan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor Jumat 20 Mei 2022 lalu. Dirinya meminta kepada Presiden agar dapat mempercepat pembangunan sejumlah program strategis nasional di Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, juga disampaikan ke Presiden Jokowi tentang rencana pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih, tentang usulan pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara dan lainnya.  

DOB Papua Bakal Terwujud dengan Memperhatikan Semua Pihak Terkait

Sebuah pernyataan konstruktif berkaitan dengan kebijakan DOB Papua disampaikan oleh Pengamat Politik Papua serta Eks Staf ahli Dirjen Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Frans Maniagasi. Menurutnya pemekaran tidak hanya berfokus kepada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pembentukan provinsi baru di Papua juga berfungsi agar ada sinergitas terhadap eksistensi dan keberlanjutan dari paradigma nilai lokal.

Pemekaran Papua bukan sebatas rencana di atas kertas, melainkan bakal segera terwujud. Merujuk aspek yuridis Pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua melegitimasi terjadinya pemekaran di Bumi Cenderawasih. Secara mekanisme dapat dilakukan bottom up dan top down, ditunjukkan pada ayat (1) pemekaran provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan dating. Kemudian, Ayat (2) Pasal 76 UU Otsus Papua mengamanatkan, pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara di ayat (3), pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam UU mengenai pemerintahan daerah

Aturan tersebut merefleksikan bahwa pemerintah berusaha melakukan pemekaran provinsi lantaran beberapa argumentasi. Pertama alasan ideologis sebagai ekses warisan sejarah integrasi Papua pada 1963, dan menyusul Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, serta berbagai pelanggaran HAM yang tak belum tuntas diselesaikan. Oleh karena itu ayat (2) menjadikan patokan pemekaran wilayah Papua untuk kepentingan strategis nasional dalam rangka mengurai berbagai persoalan dan konflik di Papua berkenaan dengan percepatan pembangunan dan kesejahteraan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, bahwa pembentukan DOB Papua merupakan suatu sistem dan desain baru untuk membangun Papua yang sejahtera secara holistik dan keberlanjutan. Pembentukan DOB Papua merupakan isu strategis pemerintah untuk menjawab persoalan kemiskinan, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan. Yakni, dengan memperpendek jangkauan pelayanan publik, mempercepat pembangunan kesehatan dan pendidikan, memotong kemahalan, dan menyelesaikan kesulitan akses pelayanan publik baik internal maupun eksternal Papua.

Maka bisa jadi, pernyataan tuduhan settingan dari Timotius Murib benar adanya dari salah satu sisi. Bahwa pemerintah sedang menyetting berbagai cara untuk membangun Papua menjadi lebih maju dan sejahtera, salah satunya melalui kebijakan DOB.

__


Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah terus berkomitmen untuk menyediakan vaksin halal kepada masyarakat. Keberadaan vaksin halal diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam program vaksinasi nasional.  

Vaksinasi adalah cara untuk mengatasi ganasnya Corona dan sejak awal Maret tahun 2021 lalu program vaksinasi nasional digalakkan. Pemerintah sudah menyediakan beragam merek vaksin mulai dari Sinovac, Moderna, hingga Pfizer. Masyarakat tidak usah takut karena semuanya aman untuk kesehatan dan dijamin halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia, sebelumnya menggugat uji materi pasal 2 Peraturan Presiden 99/2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah melalui juru bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19, Profesor Wiku Adisasmito menjawab gugatan tersebut. Menurut Prof Wiku, pemerintah menjamin kehalalan vaksin Corona bagi umat muslim, dalam program vaksinasi nasional.

Prof Wiku menjelaskan, kehalalan suatu produk diuji berdasarkan kehalalan bahan dan produk turunannya, juga proses pembuatannya. Jika melanggar syariah maka dianggap batal. Dalam artian, vaksin Corona sudah dijamin halal karena sejak awal MUI dilibatkan mulai dari kunjungan pabrik vaksin Sinovac di RRC sampai ke pengujian kehalalan vaksin di Indonesia.

Jika sudah ada cap halal MUI maka tidak usah diragukan kehalalannya dan seharusnya tidak ada gugatan dari pihak manapun. Pemerintah juga sudah mempersiapkan  untuk bertransformasi dari masa pandemi ke endemi dan salah satu syaratnya adalah mayoritas penduduk Indonesia sudah divaksin.

Saat ini lebih dari 60% warga negara Indonesia sudah divaksin lengkap dan jumlah ini harus ditambah jadi 75% sebagai syarat untuk mengakhiri masa pandemi. Jika ¾ penduduk sudah divaksin maka terbentuk kekebalan kelompok sehingga akan meminimalisir penularan Corona dan sudah masuk fase aman. Walau begitu, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan diri.

Jika ada pihak yang tidak percaya akan kehalalan vaksin Corona maka dikhawatirkan akan membuat program vaksinasi nasional tidak berhasil. Mereka seharusnya melihat sendiri para ulama dari MUI yang berperan serta dalam pengujian kehalalan vaksin Corona. Tidak hanya asal tandatangan karena tanggungjawabnya sangat berat.

Vaksin Sinovac terbuat dari virus Covid-19 yang dilemahkan. Dalam proses pembuatannya juga tidak bersinggungan dengan gelatin babi atau bahan-bahan lain yang tidak halal. Sehingga wajar jika MUI memberi status halal kepada vaksin Sinovac. Begitu juga dengan vaksin lain seperti Sinopharm, Moderna, Pfizer, dll. Semua dijamin halal MUI.

Masyarakat tentu paham bahwa pemerintah berusaha keras menangani efek pandemi Corona dan salah satu caranya adalah dengan menggalakkan vaksinasi. Jika mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka tidak mungkin pemerintah nekat memasukkan vaksin yang tidak lolos uji kehalalan atau yang mengandung gelatin babi. Kehalalan adalah harga mati dan tidak mungkin dilanggar oleh pemerintah.

Masyarakat juga diminta untuk tidak percaya akan hoaks yang beredar di media sosial maupun grup WA, yang menyatakan bahwa vaksin Corona tidak halal karena mengandung darah monyet atau gelatin babi. Hoaks tersebut amat kejam karena bisa menyebabkan banyak orang tidak mau divaksin. Padahal jika tidak divaksin akan mudah kena Corona dan nyawa adalah taruhannya.

Pemerintah berusaha dengan optimal untuk menyediakan vaksin halal dengan terus menggandeng MUI. Dengan adanya vaksin halal tersebut, masyarakat diminta untuk tidak khawatir dan dapat melaksanakan vaksinasi dengan nyaman.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Di bulan Mei 2022, Kelompok Separatis dan Teroris (KST)  Papua kembali melakukan aksi keji dengan membakar rumah guru dan menembak supir truk. Masyarakat mengecam kekejaman gerombolan KST yang telah menimbulkan korban jiwa dan menciptakan ketakutan kepada rakyat.

Salah satu permasalahan yang mengganggu di Papua adalah keberadaan KST. Mereka menuntut untuk merdeka dan akhirnya rakyatlah yang jadi korbannya. Padahal para korban adalah orang Papua juga sehingga masyarakat tak habis pikir mengapa KST berbuat setega itu kepada saudara sesukunya sendiri.

Salah satu peristiwa yang menghebohkan adalah kebakaran yang terjadi di Perumahan guru di Ilaga, Papuapada 13 Mei 2022 dan pelakunya ternyata anggota KST. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyatakan bahwa anggota TNI di Pos 408 menerima informasi via HT bahwa terjadi pembakaran terhadap perumahan guru di Ilaga, Kabupaten Puncak, tepatnya di Kampung Wako.

Kombes Ahmad Musthofa melanjutkan, api berhasil dipadamkan jam 19:20 Waktu Indonesia Timur. Warga juga membantu untuk memadamkan api. Setelah dilakukan penyisiran oleh anggota Tim Damai Cartenz, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan anggota KST. Dalam artian, setelah melakukan pembakaran mereka langsung lari tunggang-langgang.

Masyarakat mengecam kekejaman KST karena nekat membakar perumahan guru. Padahal guru adalah profesi yang sangat penting karena bisa mencerdaskan anak-anak Papua. Namun rumah mereka malah dibakar. Belum diketahui berapa kerugian materiil yang ditanggung, tetapi yang jelas para guru sedih karena kediamannya hangus dimakan api.

Amatlah wajar ketika masyarakat marah karena kejadian ini bukan untuk pertama kalinya. KST pernah membunuh guru dan murid serta membakar sekolah, seolah-olah mereka anti dengan pendidikan. Padahal pendidikan amat penting bagi masa depan Papua.

Selain membakar perumahan guru, KST juga menunjukkan kekejamannya dengan menyiksa supir truk bernama Nober Palintin pada 11 Mei 2022. Wakasatgas Humas Gakkum Operasi Damai Cartenz AKBP Arif Irawan menyatakan bahwa Nober sebelumnya diculik lalu ditembak dengan kejam di Distrik Gome. Sebelumnya korban bersama rekannya AT, menambang pasir, lalu ditarik dari truk dan dibawa pergi  ke Ilagahingga akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal.

Kekejaman KST sudah di luar batas karena mereka menculik supir truk yang tidak bersalah. Belum diketahui motif penembakannya tetapi disinyalir Nober tidak memiliki hubungan apa-apa dengan KST. Mereka makin gila karena menculik dan menembak sembarangan padahal korban tidak memiliki maksud negatif.

Ketika KST makin beringas maka wajar jika masyarakat mengecam mereka. Sudah berkali-kali warga sipil jadi korban kekejian kelompok pemberontak ini. Alasannya selalu sama: diduga korban adalah mata-mata aparat keamanan. Padahal itu hanya fitnah karena korban hanya warga sipil biasa, tetapi dituduh dengan kejam dan kehilangan nyawa.

Pemberantasan KST dilakukan dengan intensif oleh Tim Satgas Damai Cartenz. KST harus dihapuskan dari Indonesia, bukan hanya dari Papua. Keberadaan KST terus merugikan karena membakar rumah guru dan menembak warga sipil dengan kejam. Tim Satgas Damai Cartenz terus melakukan penyisiran sampai ke pelosok Papua untuk mengetahui di mana markas KST, karena markasnya ada banyak dan menyebar luas.

KST terus dikecam oleh masyarakat Papua dan warga Indonesia karena mereka bertindak kejam dengan membakar perumahan guru dan menculik serta membunuh supir truk. Oleh karena itu wajar jika KST menjadimusuh bersama yang pantas ditindak sesuai hukum yang berlaku.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo 

Oleh : Abdul Halim )*

Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan melibatkan masyarakat adat. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk akomodasi Pemerintah terhadap masyarakat lokal agar pembangunan dapat berjalan sesuai yang dikehendaki..

Ibu kota negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara. Proses pemindahannya tentu tidak bisa hanya dalam seminggu. Saat ini masih dalam proses persiapan, terutama untuk Penajam yang terus dibangun sehingga akan menjadi ibu kota yang apik dan ultra modern.

Dalam pembangunan IKN maka masyarakat adat di Borneo juga dilibatkan. Bagaimanapun mereka adalah tuan rumah. Sebelum fase pembangunan tentu sudah ada koordinasi dan masyarakat adat tentu memberikan restu. Mereka malah bangga karena di Kalimantan ada ibu kota Indonesia, sehingga masyarakatnya akan lebih maju.

Presiden Jokowi menjamin masyarakat adat akan tetap dilibatkan dalam pembangunan ibu kota negara. Hal ini juga sesuai dengan permintaan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura. Masyarakat adat akan tetap dilibatkan karena posisi mereka sebagai tuan rumah dan wajib dihormati. Bagaimanapun sebagai warga asli Borneo, maka hak-hak mereka tetap diberikan.

Sementara itu, Kepala Adat Dayak Kenyah Ajang Tedung juga meminta agar masyarakat adat diakomodir dalam fase pembangunan IKN. Jika ada pembangunan fisik maka sudah seharusnya masyarakat adat dilibatkan. Dalam artian, mereka bisa juga jadi pekerja dan membangun berbagai gedung yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat IKN.

Pelibatan masyarakat adat adalah hal yang wajar karena mereka adalah penduduk asli Borneo. Jika masyarakat adat turut menjadi pekerja maka dijamin akan menikmatinya dan bekerja dengan hati. Penyebabnya karena mereka senang, Borneo akan berubah jadi kawasan ultra modern dan lebih maju lagi.

Jika masyarakat adat dilibatkan maka dijamin tidak ada konflik ketika IKN dalam masa pembangunan. Penyebabnya karena para pekerja proyek tidak hanya minta izin saat datang ke Kalimantan Timur, tetapi juga merangkul dan mengajak masyarakat adat untuk ikut bekerja. Bahkan jika ada dari mereka yang berprofesi sebagai mandor dan arsitek juga bisa dilibatkan agar proyek pembangunan cepat selesai.

Jangan sampai ketika IKN berdiri maka masyarakat adat sebagai penduduk asli Borneo malah merasa disisihkan, karena akan memicu konflik sosial. Hal ini juga tidak disukai oleh pemerintah. Antara pendatang dan penduduk asli wajib membaur dan hal ini dimulai sejak awal pembangunan gedung-gedung dan infrastruktur lain di kawasan Penajam Paser Utara. 

Sebagian wilayah IKN memang memakai tanah adat, dan sebagian tidak karena merupakan area milik negara. Namun walau memakai tanah adat tetap memakai prosedur yang benar, tidak ada pemaksaan. Tiap WNI akan dijamin hak-haknya, termasuk masyarakat adat yang ada di Kalimantan Timur.

Malah masyarakat adat Borneo memberikan tanah adat dengan sukarela kepada pemerintah, agar digunakan sebagai wilayah IKN. Mereka sadar bahwa ibu kota butuh daerah yang luas dan representatif, karena menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Pemberian sebagaian tanah adat merupakan bentuk cinta dan dukungan dari masyarakat adat Borneo.

IKN masih dalam fase pembangunan dan butuh waktu beberapa tahun. Untuk kelancaran pembangunannya maka sebagian wilayahnya menggunakan tanah adat. Masyarakat adat mendukungnya dan memberikan tanah adat dengan sukarela. Mereka juga dilibatkan dalam pembangunan IKN, bukan sekadar jadi penonton. Mereka juga merasa terhormat karena ibu kota dipindah ke Kalimantan TimurTimur. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : David Hutapea )*

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) telah menaikkan outlook Indonesia menjadi stabil. Lembaga pemeringkat ini juga mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB (investment grade). Perbaikan peringkat tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi nasional.

Analis Makroekonomi Bank Danamon Irman Faiz mengatakan, S&P menaikkan outlook Indonesia karena kondisi makro dan fiskal Indonesia yang mulai membaik. Hal ini terlihat dari adanya pemulihan ekonomi domestik yang terus berlanjut, meskipun sempat terhalang karena merebaknya Covid-19 varian Omicron.

Irman menuturkan, pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut meski merebaknya Corona varian omicron. Namun pulihnya lebih cepat dan dampaknya lebih minim dibanding varian sebelumnya. Kondisi fiskal juga baik, terlihat di tengah komoditas naik, penerimaan negara juga membaik memberikan ruang untuk fiskal defisitnya kembali ke bawah 3% pada 2023.

Menurut Irman, dampak kenaikan outlook Indonesia ini akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri investor global kepada Indonesia. Terutama untuk investasi langsung atau foreign direct investement (FDI)dan investasi portofolio ke pasar keuangan domestik.

Dirinya menyebutkan bahwa arus FDI di kuartal I 2022 sangat baik. Dengan adanya peningkatan outlook ini, seharusnya investor global akan semakin percaya dan optimis terhadap ekonomi Indonesia. Sementara itu dari investasi portofolio, kenaikan outlook Indonesia ini positif untuk investor global yang telah memasukkan dananya untuk jangka waktu yang lebih panjang.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai, kenaikan outlook rating Indonesia dari negatif menjadi stabil oleh S&P didorong oleh beberapa faktor. Faktor utamanya adalah adanya kenaikan harga komoditas yang mendukung kondisi keseimbangan eksternal Indonesia. Hal ini terefleksi oleh transaksi berjalan Indonesia yang tercatat surplus pada kuartal III-2021 dan kuartal IV-2021.

Selain dari sisi eksternal yang seimbang, S&P juga mempertimbangkan peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia dan juga penerapan konsolidasi fiskal oleh pemerintah sebagai bagian dari exit strategy pasca pandemi Covid-19.

Defisit APBN yang cenderung mengecil, mengindikasikan pengelolaan keuangan negara yang sangat pruden dan bahkan dalam pagu indikatif APBN 2023, defisit fiskal diperkirakan akan kembali ke kondisi normal yakni 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal tersebut juga berimplikasi bahwa kondisi utang pemerintah pun cenderung menurun yang selanjutnya menunjukkan keberlanjutan utang yang terus membaik. Josua juga menilai, perubahan outlook ini akan mampu mendukung stabilitas rupiah dan pergerakan yield di pasar keuangan.

Akan tetapi, seiring dengan masih terafirmasinya peringkat rating Indonesia, dampak kenaikan outlook rating terhadap rupiah dan obligasi cenderung bersifat jangka pendek. Ke depannya, apabila kondisi utang Indonesia semakin membaik, bisa jadi outlook tersebut akan berubah menjadi positif di mana hal ini berpotensi menaikkan rating Indonesia secara umum.

Indonesia juga berupaya dalam mempermudah para calon investor untuk mengerti mengenai sektor potensial untuk berinvestasi di Indonesia, penyusunan peta proyek strategis peluang investasi ini juga akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semakin banyak investor yang berinvestasi di Indonesia, maka Indonesia dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan devisa negara.

Stabilisasi makroekonomi Indonesia juga kian terjaga, di mana tingkat inflasi rendah yaitu 1,75 % pada bulan November 2021. Harapannya jika pemerintah fokus terhadap upaya stabilisasi politik, keamanan dan perekonomian, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mendapatkan predikat sebagai 50 besar negara layak investasi, dimana sebelumnya pada tahun 2017 Indonesia masih berada di posisi 91.

Indonesia dinilai tetap menarik bagi investor karena adanya keberlanjutan fokus kebijakan pemerintah dalam ekonomi dan pembangunan. Agar lebih baik lagi, pemerintah tetap perlu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menarik investor, seperti insentif pajak serta riset dan vokasi. Dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan industri modern yang berkembang saat ini.

Stabilitas ini tentu saja harus dijaga agar investasi di Indonesia semakin meningkat dan menguat, sehingga lapangan kerja juga akan bertambah. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute