suaratimur.id – Manuver yang hingga kini terus dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dibawah kepemimpinan Timotius Murib perlahan namun pasti mulai terkuak publik karena sudah semakin jelas menunjukkan keberpihakan terutama berkaitan dengan isu kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Setelah diketahui terdapat perpecahan dalam tubuh MRP, Timotius Murib sejak awal telah diindikasi menggunakan wewenangnya untuk melanggengkan kepentingannya. Salah satunya ialah menolak kebijakan pemerintah pusat dengan sejumlah alasan bersifat emosional untuk memantik sentimentil masyarakat Papua terhadap pemerintah.

Desakan Mundur Karena Mencemarkan Lembaga MRP

Dampak yang muncul dari kelakuan Timotius Murib terhadap MRP muncul secara bertahap. Tokoh Pemuda Wilayah Adat Anim Ha, Marius Kateng menyatakan bahwa Ketua MRP Timotius Murib harus mematuhi Perdasus Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP. Menurutnya, jika tak bisa mematuhi maka lebih baik mundur dari Ketua MRP karena dibawah kepemimpinan Timotius Murib, MRP tak bekerja apa-apa, bahkan justru ketua MRP tersebut membuat lembaga representatif masyarakat Papua menjadi tercemar.  

Marius Kateng secara tegas menyatakan bahwa sangat tidak etis ketika Ketua MRP dan beberapa oknum di dalam MRP membawa aspirasi tolak pemekaran DOB serta Otonomi Khusus (Otsus) ke pusat. Pasalnya, rakyat Anim Ha sangat menginginkan pemekaran provinsi Papua Selatan, dan Ketua MRP tidak punya kewenangan untuk melarang aspirasi tersebut. Dirinya berharap ketua MRP melakukan hal-hal yang wajar, tidak usah melakukan hal-hal konyol dan tidak etis yang membuat dirinya malu sendiri. Aspirasi dukungan pemekaran telah lama dinyatakan. Pemuda Anim Ha akan terus mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Dirinya juga menyebut bahwa aspirasi Osus dan pemekaran DOB telah final. Sebagai generasi muda Papua harus mendukung dan mengawal adanya aspirasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Dukungan MRP Terhadap Kebijakan DOB

Setelah adanya 6 perwakilan MRP yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor menyatakan dukungan DOB beberapa hari lalu. Pernyataan berkaitan dengan dukungan kembali ditegaskan oleh anggota MRP, Herman Toku. Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah pusat, DPR RI, serta TNI dan Polri terkait kebijakan pembentukan DOB di Papua. Adanya pembentukan DOB merupakan salah satu kebijakan negara yang harus didukung penuh. Dirinya juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menerima begitu banyak aspirasi Orang Asli Papua (OAP) serta mengaku terharu dengan perhatian Presiden Jokowi yang begitu besar terhadap OAP. Di samping itu, Herman Yoku juga menyayangkan sikap oknum-oknum tak bertanggung jawab yang memecah-belah melalui provokasi bahwa orang-orang Papua tidak diperhatikan oleh negara.

Sikap kekecewaan tersebut bisa jadi ditujukan kepada rekan sesama lembaganya yakni Timotius Murib yang hingga kini terus bersikukuh bahwa aspirasi masyarakat Papua cenderung menolak rencana kebijakan DOB tanpa bisa menunjukkan data atau dasar yang digunakan. Timotius Murib disebut telah menggunakan wewenangnya untuk kepentingannya sendiri yang jauh dari ketentuan hak dan kewajiban MRP sebagai lembaga representatif masyarakat Papua.

Terus Mengalirnya Dukungan Terhadap Kebijakan DOB

Hingga kini sejumlah tokoh maupun pihak terus memberikan pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB. Secara garis besar, mereka menyambut kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk memajukan wilayah Papua.

Pengamat politik Papua sekaligus eks staf ahli Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Frans Maniagasi, menyebut bahwa pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan dan memperluas jangkauan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Pemekaran tidak hanya berfokus kepada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, tapi juga berfungsi agar ada sinergitas terhadap eksistensi dan keberlanjutan dari paradigma nilai lokal. Selain itu, juga mengangkat harkat dan martabat OAP dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/ atau aspirasi masyarakat Papua.

Senada dengan pernyataan dari Frans Maniagasi, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani, Origenes Kaway, menilai bahwa rencana pemerintah pusat dan DPR RI melakukan pemekaran Papua untuk membentuk DOB adalah jawaban dari Tuhan yang patut disyukuri oleh kita semua. Beratnya kondisi geografis Papua membuat masih banyak daerah di pegunungan dan pesisir yang belum tersentuh pembangunan. Adanya pro-kontra di tengah masyarakat adalah hal yang lumrah, tetapi jangan sampai ada oknum yang bermain untuk kepentingan politik pribadi. Jika politiknya kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka DOB adalah solusinya. Diyakini pemekaran Papua dan pembentukan DOB akan membuka lapangan kerja.

Sementara itu, tokoh pemuda di Kabupaten Jayapura, Jhon Maurids Suebu, mengaku sangat setuju dengan rencana pemekaran Papua untuk membentuk DOB. Menurutnya, DOB Papua bagian dari Otonomi Khusus Papua sehingga ruang kelola bagi masyarakat akan terbuka lebar.

Sebegitu masifnya dukungan terhadap DOB baik dari dalam masyarakat Papua maupun di luar Papua. Klaim dari Timotius Murib bahwa aspirasi penolakan DOB menjadi suara mayoritas jelas telah mencoreng nama MRP sebagai lembaga representatif masyarakat Papua. Sudah sepantasnya MRP melakukan evaluasi atas orang-orang yang berada didalamnya, termasuk mengkaji ulang keberadaan Timotius Murib terhadap kemajuan lembaga yang harusnya menjadi rumah bersama masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abdul Haris )*

Pancasila merupakan vaksin efektif untuk mencegah radikalisme yang masih menjadi ancaman bagi keutuhan Indonesia. Dengan adanya penguatan ideologi Pancasila, maka penyebaran paham radikal dapat diminimalisasi.

Sudah sejak Indonesia meraih kemerdekaannya sendiri, seluruh pendiri Bangsa ini telah merumuskan sebuah ideologi yang memang sangatlah tepat bagi kondisi Tanah Air dengan segala keberagamannya. Ideologi tersebut adalah Pancasila yang mengandung lima poin utama di dalamnya dan secara garis besar tentu mengajarkan bagi seluruh masyarakat mengenai pentingnya hidup rukun dan berdampingan sesama warga negara.

Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI memberikan sebuah perumpamaan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus sudah menjalani vaksinasi ideologi Pancasila tersebut. Dalam artian, seluruh masyarakat harus sudah meresapkan dan mengendapkan ideologi Pancasila jauh di dalam lubuk hatinya. Kegunaan Pancasila adalah supaya bisa menangkal seluruh ancaman dan potensi radikalisme serta terorisme.

Lebih lanjut, Ketua MPR RI tersebut menambahkan bahwa di jaman sekarang justru strategi yang paling tepat untuk bisa melawan gerakan-gerakan radikalisme dan juga terorisme yang memang sudah ditanamkan dalam pemikiran para pengikut aliran-aliran itu adalah dengan strategi yang berbasis ‘soft power’, yakni menggunakan ideologi tandingan. Maka dari itu Pancasila memang harus dipahami dan juga diterapkan oleh seluruh masyarakat jika tidak ingin gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme terus merajalela.

Pernyataan tersebut dibuat oleh Bambang Soesayto tatkala merespon banyaknya gerakan radikal dan berujung pada terorisme. Dirinya menegaskan bahwa upaya deradikalisasi saja tidaklah cukup untuk benar-benar bisa memberangus radikalisme. Efektivitasnya pasti akan terganggu apabila tidak disertai dengan penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila yang kemungkinan besar memang merupakan akar dan sumber terjadinya paham radikal pada seseorang.

Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) sendiri telah memiliki semacam program yang dinamai dengan vaksinasi ideologi yang memiliki tujuan utama yakni supaya bisa membangun imunitas kebangsaan dan juga jati diri Bangsa Indonesia. Dasar dari adanya program vaksinasi ideologi tersebut adalah sesuai dengan semangat Tri Dharma Kosgoro 1957 yang di dalamnya terdiri atas beberapa poin yakni pengabdian, kerakyatan dan juga solidaritas. Poin-poin tersebut sangatlah penting untuk bisa dimiliki seluruh masyarakat.

Menurut Bambang, hanya dengan nilai-nilai seperti pengabdian, kerakyatan dan juga solidaritas ternyata mampu untuk membangkitkan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan sendiri merupakan pondasi yang harus dimiliki karena bahkan sejauh ini sebagaimana data laporan Indeks Terorisme Global, setidaknya pada tahun 2020 saja Indonesia masih berada pada peringkat ke-37 sebagai negara yang tergolong memiliki dampak medium terjadinya terorisme. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak bisa lengah begitu saja dan menganggap kalau ancaman radikalisme dan terorisme seolah sama sekali tidak ada.

Terlebih di jaman sekarang ketika arus informasi bisa didapatkan oleh siapapun dan bisa berasal dari manapun dengan sangat mudah, maka para kelompok teroris dan radikal seolah mampu untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk terus mendistribusikan paham mereka dan melakukan indoktrinasi. Sehingga tidak hanya melulu dengan cara konvensional saja indoktrinasi tersebut bisa terjadi.

Tentunya hal tersebut merupakan tantangan bersama seluruh masyarakat Indonesia dan bukanlah merupakan hal yang mudah untuk ditangani semudah membalik telapak tangan. Potensi adanya konflik juga akan pasti ada di Indonesia dengan negara yang memang memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi. Maka sangat penting untuk memasukkan semua nilai-nilai Pancasila bisa meresap ke lubuk hati seluruh masyarakat.

)* Penulis adalah pegiat Literasi Palembang

Oleh : Deka Prawira )*

Undang-Undang Cipta kerja (Ciptaker) merupakan instrumen yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan segenap permasalahan ekonomi di Indonesia, UU ini juga dinilai mampu mengurai permasalahan investasi, sehingga Investasi di Indonesia juga akan semakin meningkat dengan adanya Implementasi UU Ciptaker.

Pemerintah telah berupaya maksimal untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan investasi satu pintu melalui OSS (Online Single Submission) yang sebagai implementasi UU Cipta Kerja. Hal ini diharapkan akan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tentunya hal ini akan memiliki afirmasi dan insentif fiskal yang dirancang tersendiri.

Indonesia juga menghadapi tantangan di depan untuk dapat keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita menjadi Indonesia Maju. Untuk itu, dibutuhkan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih tinggi lagi.

UU Cipta Kerja dan 51 Peraturan Pelaksanaannya rupanya telah mendapatkan apresiasi yang positif dari berbagai lembaga internasional. Hal ini tentu menjadi kekuatan untuk menarik investor agar investasi di Indonesia semakin menguat.

Sementara itu tercatat jumlah penciptaan kesempatan kerja baru pada Triwulan 1 sampai dengan 3 di tahun 2021 sebanyak 912.402 tenaga kerja. Pada Triwulan 1 sebanyak 311.922 tenaga kerja dan Triwulan 3 sebanyak 288.687 tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja ini tentu saja akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat secara umum, sehingga angka konsumsi di Indonesia juga akan semakin meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa UU Cipta Kerja merupakan regulator yang mampu menggerakkan ekonomi nasional. Kesuksesan UU Cipta Kerja juga diperkuat diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai Rp 2,42 kuadriliun pada kuartal I 2022.

Nilai tersebut porsinya mencapai 53.65% dari PDB nasional kuartal I 2022 yang berjumlah Rp 4.51 kuadriliun. Konsumsi masyarakat juga tercatat tumbuh 4,34% pada kuartal I 2022 jika dibandingkan pada kuartal pertama di tahun sebelumnya.

Sementara itu hasil survei konsumen Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi meningkat pada Maret 2022 dari bulan sebelumnya. BI mencatat, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi pada Maret 2022 mencapai 74,4 persen, naik tipis dari Februari 2022 sebesar 74,0 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, implementasi UU Cipta Kerja menjadi game changer pada perbaikan ekonomi di Tanah Air.
Setidaknya, UU ini mampu menarik investasi ke Indonesia. UU ini juga diharapkan dapat mendorong UMKM agar usahanya lebih mudah mendapatkan izin. Sehingga diharapkan kemudahan tersebut akan menciptakan atau menyerap tenaga kerja lebih besar. Di sisi lain, penerbitan izin berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha pada periode 4 Agustus-31 Oktober 2021.

Dari sisi asal investasi, izin berusaha yang diterbitkan terdiri dari 1.508 penanaman modal asing (PMA) dan 467.359 penanaman modal dalam negeri (PMDN). Untuk itu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan UU Cipta kerja baik di pusat dan daerah. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji formil UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, realisasi investasi kuartal I/2022 telah mencapai 23,5 persen dari target yang diamanahkan Presiden Jokowi sebesar Rp. 1.200 triliun pada tahun 2022.

Agus menjelaskan, pihaknya proaktif untuk menarik minat para investor nasional dan global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur industri dalam negeri sehingga bisa lebih berdaya saing global. Dalam hal ini Industri logam dasar menjadi penyumbang dominan. Kemudian disusul industri kimia dan farmasi, industri makanan, dan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi.

Pelaku industri yang kian agresif dalam memperluas usahanya tentu patut kita apresiasi. Implementasi UU Cipta Kerja bisa menjadi landasan bagi segenap sektor perekonomian yang berfungsi untuk peningkatan jumlah serapan kerja. Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi meningkatnya investasi dan konsumsi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sarah Faradiba )*

Tren penularan Covid-19 pasca Lebaran terindikasi tidak mengalami lonjakan berarti bahkan cenderung mengalami penurunan. Masyarakat pun diminta untuk terus menerapkan Prokes ketat dan ikut mendukung kebijakan pengendalian pandemi Covid-19.

Akhirnya tren mengenai naiknya kasus penularan Covid-19 setelah masyarakat menjalani liburan termasuk Lebaran terpatahkan pada tahun 2022 ini. Setelah sebelumnya, sudah sekitar 2 tahun lamanya ketika tren kala itu menunjukkan penurunan dan Pemerintah mulai melonggarkan ketentuan pembatasan mobilisasi masyarakat kemudian langsung naik angka penularan pandemi Covid-19. Tapi pada perayaan libur Lebaran tahun ini sama sekali hal tersebut tidak terjadi.

Padahal sejak bulan Maret perlahan Pemerintah sudah melonggarkan kebijakan mobilisasi, namun nyatanya kasus positif sama sekali tidak menunjukkan kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Seperti diungkap oleh Prof. Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, kian hari kasus positif di Indonesia sendiri semakin mengalami penurunan.

Mulai dari angka kesembuhan pasien yang terinfeksi Covid-19 hingga tingkat keterisian Rumah Sakit juga terus mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa Indonesia sendiri memiliki angka di atas rata-rata dunia terkait dengan kesembuhan pasien Covid-19. Sedangkan untuk kasus positifnya sendiri dikatakan oleh Prof Wiku bahwa Indonesia berada lebih rendah dari rata-rata dunia yakni dengan angka hanya 4 persen saja.

Tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa memang semakin rendah potensi penularan virus Covid-19 bagi masyarakat Indonesia. Bahkan setelah masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran dan juga melakukan liburan sekalipun, pengendalian pandemi masih terus terjaga.

Pengendalian Covid-19 sendiri di Indonesia memang tidak bisa dipungkiri lagi merupakan salah satu yang terbaik di ASEAN karena terbukti negara-negara tetangga masih ada yang memberlakukan lockdown cukup ketat dengan tingkat penularan yang masih tinggi.

Kendati demikian, Pemerintah tidak lengah dan juga terus memberikan himbauan kepada masyarakat. Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan juga memiliki tingkat kesadaran yang tinggi apabila hendak dites jika mereka memiliki riwayat bepergian atau mengunjungi tempat-tempat yang sangat ramai dan berkerumun, terutama apabila merasakan beberapa gejala kesehatan.

Di sisi lain, sinergitas antara masyarakat dan pihak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga harus tetap dijaga. Untuk para pembuat kebijakan sendiri, harus terus mengupayakan agar kurva penularan Covid-19 dapat terus stabil dan tidak terjadi lagi peningkatan dengan melakukan testing, tracing dan juga treatment yang tepat.

Sementara itu, dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes menyatakan bahwa Pemerintah akan terus optimis terkait pengendalian pandemi dan terus berusaha menahan laju kasus penularan Covid-19 supaya tidak kembali melonjak naik. Beberapa strategi sudah diberlakukan adalah dengan menggenjot vaksinasi dosis lengkap dan juga vaksin booster. Maka dari itu pemberian vaksinasi yang merata hingga ke seluruh pelosok negeri terus dilakukan.

Ditambahkan oleh dr Nadia bahwa pemberian vaksinasi Covid-19 secara ilmiah akan mampu menekan risiko buruk apabila seseorang terinfeksi Covid-19. Untuk itu bagi masyarakat yang mungkin masih belum melakukan vaksinasi secara lengkap, diimbau untuk segera melakukan vaksinasi.

Seluruh strategi dan sinergitas antara Pemerintah serta masyarakat sangatlah diperlukan untuk terus menjaga stabilitas kurva supaya tidak kembali melonjak pasca perayaan libur Lebaran 2022. Dukungan seluruh komponen masyarakat perlu untuk terus diwujudkan, karena tanpa adanya modal tersebut, transisi pandemi ke endemi Covid-19 akan sulit diwujudkan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aldia Putra )*

Kebijakan Pemerintah membuka kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) dianggap tepat. Selain terbukti mampu menyediakan stok minyak goreng di pasaran, kebijakan ini diharapkan dapat mencegah turunnya harga tandan buah segar yang selama ini dikeluhkan petani.

Minyak goreng menjadi primadona ketika harganya mengalami penyesuaian, karena mengikuti harga minyak dunia. Ketika itu pemerintah memutuskan harga eceran tertinggi minyak tetapi memiliki dampak negatif yakni kelangkaan di pasar dan supermarket. Penyebabnya karena banyak oknum yang menimbun minyak goreng. Selain itu, produsen akhirnya mengekspor minyak dengan harapan mendapatkan keuntungan.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor minyak dan CPO, dengan tujuan menstabilkan pasokan minyak goreng. Setelah ada penyesuaian harga lagi maka minyak goreng kembali mudah didapatkan. Namun produsen dan pemilik perkebunan sawit tak perlu gusar berlama-lama karena Presiden Jokowi akhirnya memperbolehkan ekspor CPO dan minyak lagi.

Akademisi kebijakan publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Gabriel Lele menyatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka keran ekspor CPO dan minyak goreng sangat tepat. Keputusan ini perlu dipuji karena memperhitungkan waktu yang tepat dalam memperbolehkan ekspor minyak.

Selain itu, jangan membuat spekulasi dalam penentuan harga minyak di dalam negeri. Jika ekspor CPO dan minyak goreng diperbolehkan kembali maka bukan berarti harga minyak goreng di Indonesia akan naik lagi. Masyarakat harus memahaminya dan jangan berpikiran negatif, lalu memborong minyak di pasaran dan akhirnya terjadi kelangkaan lagi.

Gabriel melanjutkan, relaksasi sudah tepat karena stok sudah memadai, dan bisa dilihat dari stabilnya harga. Kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu bukanlah keterbatasan stok tetapi perilaku kelompok pebisnis yang ingin memperoleh keuntungan besar.

Saat ini, ekspor CPO dan minyak diperbolehkan dan keputusan ini wajib dihargai, karena pemerintah juga memperhatikan eksportir minyak. Mereka memang lebih suka berjualan ke luar negeri. Bukan berarti pasar dalam negeri tidak diperhatikan, karena saat ini persediaan minyak sudah cukup. Jadi dianggap stok aman dan baru boleh dijual ke luar.

Selain itu, jika CPO dan minyak goreng boleh diekspor lagi maka menunjukkan kualitas kelapa sawit dan olahannya dari Indonesia diakui oleh dunia internasional. Kita patut bangga karena bisa mengolah sumber daya alam dengan sangat baik. Nama Indonesia berkibar di mata dunia.

Namun perlu diluruskan bahwa jangan sampai pembukaan keran ekspor minyak goreng jadi mengarah ke liberisasi. Kebebasan ekspor yang diberikan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan karena jangan sampai malah mengacaukan peredaran minyak goreng di dalam negeri. Harus ada pengawasan dalam mengawasi keran ekspor karena tidak bisa seenaknya sendiri.

Dalam mengawasi keren ekspor CPO dan minyak goreng maka selain melalui pegawai pemerintah, juga bisa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan aplikasi dan pengawasan secara online maka diharap ekspor bisa dikendalikan dan diawasi. Kelebihan dari sistem online adalah tidak bisa disogok atau diakali. Pengawasan harus dilakukan dengan ketat agar tidak merugikan rakyat.

Kebijakan pembukaan keran ekspor CPO dan minyak goreng bukanlah keputusan yang plinplan karena pemerintah sudah mempersiapkannya matang-matang. Begitu stok minyak goreng sudah memadai dan harganya cukup stabil, bahkan turun sekitar 20%, baru keran ekspor dibuka kembali. Hal ini menguntungkan para eksportir dan tidak akan merugikan rakyat karena stok minyak goreng dalam negeri masih aman.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Moses Waker )*

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan berkat bagi rakyat Papua karena diyakini akan mempercepat pembangunan di bumi Cenderawasih. Masyarakat pun diminta untuk segera menghentikan aksi unjuk rasa dan bersatu demi mewujudkan Papua sejahtera.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Papua Yan Permenas Mandenas menegaskan DOB dapat mempercepat pembangunan. Dirinya menilai, aksi demo menolak DOB tidaklah tepat, karena dengan adanya pemekaran di wilayah Papua, tentu saja pembangunan pasti akan terjadi dan masyarakat juga yang kelak akan merasakannya. Politikus dari Partai Gerindra ini menduga bahwa aksi penolakan DOB di Papua ini tidak murni dan ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang muaranya bisa diketahui bersama.

Mandenas mengaku bahwa dirinya saat menjadi mahasiswa di Universitas Cenderawasih juga sering kali melakukan demo dengan turun ke jalan dan aksi tersebut juga didomplengi oleh kepentingan tertentu. Ia juga berharap kepada masyarakat khususnya mahasiswa agar tidak lagi memaksakan turun ke jalan dengan menolak DOB karena hal tersebut justru akan merugikan daerah sendiri.

Menurutnya banyak daerah di Indonesia yang meminta pemekaran, namun belum disetujui, sedangkan di Papua wacana terkait pemekaran wilayah sudah dijadwalkan untuk dibahas di DPR. Sebagian besar masyarakat Papua, menurutnya telah mendukung DOB sehingga diharapkan pemerintah tidak ragu untuk memekarkan provinsi yang memiliki wilayah luas.

Perlu diketahui bahwa luas tanah Papua yang berukuran 3,5 kali Pulau Jawa, saat ini hanya terdapat dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Terkait Papua Barat, menurut Mandenas jelas belum bisa dimekarkan karena baru berusia 22 tahun setelah sebelumnya dimekarkan dari Papua.

Sebelumnya, Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.

Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di tanah Papua. Yanto berpendapat, tujuan dari pemekaran adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua serta untuk pendidikan dan kemajuan di segala aspek. Itulah yang menjadi dasar bagi dirinya untuk memberikan dukungan. Dirinya selaku tokoh adat juga terus mendorong dan mendukung realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran wilayah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pemerhati Papua, Prof Imron Cotan mendukung adanya wacana pemekaran wilayah Papua. Mengingat wilayah Papua begitu luas dengan penduduknya yang tidak banyak, pelayanan kesehatan agak terhambat. Apalagi membutuhkan perjalanan berhari-hari bagi masyarakat Papua untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan.

Perlu diketahui juga, bahwa sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik.

Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Di Provinsi Paling Timur Indonesia tersebut, banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga. Pandangan konservatif di Papua, memandang bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak penting dan keengganan untuk bekerja menyebabkan banyak rakyat Papua yang meninggalkan kawasan urban.

Bappenas telah mengkaji bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran antara lain, karena kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya daerah pemekaran.

Melihat fakta ini, demo penolakan terhadap DOB seakan tidaklah relevan, karena dengan adanya DOB, maka pembangunan di Papua akan dapat dikembangkan, termasuk juga di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga aksi penolakan terhadap DOB adalah aksi yang patut dipertanyakan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute