Ketua MRP Timotius Murib Disebut Mencemarkan Lembaga Karena Tak Patuh Perdasus Nomor 3 Tahun 2008

Ketua MRP Timotius Murib

suaratimur.id – Manuver yang hingga kini terus dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dibawah kepemimpinan Timotius Murib perlahan namun pasti mulai terkuak publik karena sudah semakin jelas menunjukkan keberpihakan terutama berkaitan dengan isu kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Setelah diketahui terdapat perpecahan dalam tubuh MRP, Timotius Murib sejak awal telah diindikasi menggunakan wewenangnya untuk melanggengkan kepentingannya. Salah satunya ialah menolak kebijakan pemerintah pusat dengan sejumlah alasan bersifat emosional untuk memantik sentimentil masyarakat Papua terhadap pemerintah.

Desakan Mundur Karena Mencemarkan Lembaga MRP

Dampak yang muncul dari kelakuan Timotius Murib terhadap MRP muncul secara bertahap. Tokoh Pemuda Wilayah Adat Anim Ha, Marius Kateng menyatakan bahwa Ketua MRP Timotius Murib harus mematuhi Perdasus Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP. Menurutnya, jika tak bisa mematuhi maka lebih baik mundur dari Ketua MRP karena dibawah kepemimpinan Timotius Murib, MRP tak bekerja apa-apa, bahkan justru ketua MRP tersebut membuat lembaga representatif masyarakat Papua menjadi tercemar.  

Marius Kateng secara tegas menyatakan bahwa sangat tidak etis ketika Ketua MRP dan beberapa oknum di dalam MRP membawa aspirasi tolak pemekaran DOB serta Otonomi Khusus (Otsus) ke pusat. Pasalnya, rakyat Anim Ha sangat menginginkan pemekaran provinsi Papua Selatan, dan Ketua MRP tidak punya kewenangan untuk melarang aspirasi tersebut. Dirinya berharap ketua MRP melakukan hal-hal yang wajar, tidak usah melakukan hal-hal konyol dan tidak etis yang membuat dirinya malu sendiri. Aspirasi dukungan pemekaran telah lama dinyatakan. Pemuda Anim Ha akan terus mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Dirinya juga menyebut bahwa aspirasi Osus dan pemekaran DOB telah final. Sebagai generasi muda Papua harus mendukung dan mengawal adanya aspirasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Dukungan MRP Terhadap Kebijakan DOB

Setelah adanya 6 perwakilan MRP yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor menyatakan dukungan DOB beberapa hari lalu. Pernyataan berkaitan dengan dukungan kembali ditegaskan oleh anggota MRP, Herman Toku. Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah pusat, DPR RI, serta TNI dan Polri terkait kebijakan pembentukan DOB di Papua. Adanya pembentukan DOB merupakan salah satu kebijakan negara yang harus didukung penuh. Dirinya juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menerima begitu banyak aspirasi Orang Asli Papua (OAP) serta mengaku terharu dengan perhatian Presiden Jokowi yang begitu besar terhadap OAP. Di samping itu, Herman Yoku juga menyayangkan sikap oknum-oknum tak bertanggung jawab yang memecah-belah melalui provokasi bahwa orang-orang Papua tidak diperhatikan oleh negara.

Sikap kekecewaan tersebut bisa jadi ditujukan kepada rekan sesama lembaganya yakni Timotius Murib yang hingga kini terus bersikukuh bahwa aspirasi masyarakat Papua cenderung menolak rencana kebijakan DOB tanpa bisa menunjukkan data atau dasar yang digunakan. Timotius Murib disebut telah menggunakan wewenangnya untuk kepentingannya sendiri yang jauh dari ketentuan hak dan kewajiban MRP sebagai lembaga representatif masyarakat Papua.

Terus Mengalirnya Dukungan Terhadap Kebijakan DOB

Hingga kini sejumlah tokoh maupun pihak terus memberikan pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB. Secara garis besar, mereka menyambut kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk memajukan wilayah Papua.

Pengamat politik Papua sekaligus eks staf ahli Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Frans Maniagasi, menyebut bahwa pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan dan memperluas jangkauan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Pemekaran tidak hanya berfokus kepada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, tapi juga berfungsi agar ada sinergitas terhadap eksistensi dan keberlanjutan dari paradigma nilai lokal. Selain itu, juga mengangkat harkat dan martabat OAP dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/ atau aspirasi masyarakat Papua.

Senada dengan pernyataan dari Frans Maniagasi, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani, Origenes Kaway, menilai bahwa rencana pemerintah pusat dan DPR RI melakukan pemekaran Papua untuk membentuk DOB adalah jawaban dari Tuhan yang patut disyukuri oleh kita semua. Beratnya kondisi geografis Papua membuat masih banyak daerah di pegunungan dan pesisir yang belum tersentuh pembangunan. Adanya pro-kontra di tengah masyarakat adalah hal yang lumrah, tetapi jangan sampai ada oknum yang bermain untuk kepentingan politik pribadi. Jika politiknya kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka DOB adalah solusinya. Diyakini pemekaran Papua dan pembentukan DOB akan membuka lapangan kerja.

Sementara itu, tokoh pemuda di Kabupaten Jayapura, Jhon Maurids Suebu, mengaku sangat setuju dengan rencana pemekaran Papua untuk membentuk DOB. Menurutnya, DOB Papua bagian dari Otonomi Khusus Papua sehingga ruang kelola bagi masyarakat akan terbuka lebar.

Sebegitu masifnya dukungan terhadap DOB baik dari dalam masyarakat Papua maupun di luar Papua. Klaim dari Timotius Murib bahwa aspirasi penolakan DOB menjadi suara mayoritas jelas telah mencoreng nama MRP sebagai lembaga representatif masyarakat Papua. Sudah sepantasnya MRP melakukan evaluasi atas orang-orang yang berada didalamnya, termasuk mengkaji ulang keberadaan Timotius Murib terhadap kemajuan lembaga yang harusnya menjadi rumah bersama masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan