suaratimur.id – Salah satu dampak dari adanya penolakan terhadap kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB), selain dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi, juga disebabkan karena minimnya pengetahuan publik terhadap seluk-beluk kebijakan yang kini sudah masuk dalam pembahasan di tingkat DPR. Tipikal masyarakat Papua yang mudah tersentuh secara emosi serta terkomando oleh tokoh atau pihak yang dianggap memiliki pengaruh tinggi menjadikan informasi DOB tak terserap secara utuh. Adanya sejumlah kepentingan yang bermain dalam merespon informasi berkaitan kebijakan DOB tersebut memunculkan sejumlah bias hingga disinformasi. Bisa diyakini bahwa sejumah pernyataan penolakan DOB tidak murni berdasarkan sikap atau idealis pemikiran. Melainkan buah dari penerimaan framing informasi yang tak utuh dan memiliki muatan tertentu berlawanan dengan rencana pemerintah terhadap pembangunan wilayah Papua.

Jalan Peningkatan Perekonomian Papua Melalui DOB

Meski bisa dikatakan hampir setiap hari terdapat pernyataan dukungan terhadap DOB, namun tak seluruh pihak pendukung memberikan literasi serta informasi yang persuasif mengenai motivasi hingga dasar dalam mendukung kebijakan tersebut. Padahal, terdapat banyak sisi dan aspek yang bisa menjadi bahan pembelajaran serta informasi dalam memahami maksud baik pemerintah pusat untuk membangun wilayah Papua.

Mantan Wali Kota Jayapura sekaligus tokoh senior Papia, Michael Manufandu menjelaskan berkaitan DOB bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan mengingat Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/ kota. Jumlah tersebut bisa disebut terlalu banyak dan berdampak pada tidak maksimalnya pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian. Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kolombia tersebut menyatakan bahwa pemekaran DOB harus didukung oleh seluruh pihak. Dirinya berharap agar pemerintah bisa mensosialisasikan maksud dan tujuan pemekaran Papua agar bisa dipahami masyarakat.

Dalam hal berdemokrasi boleh-boleh saja orang memberikan pendapat, tetapi kita harus tahu asas keputusan pemerintah. Sehingga harus kita laksanakan, karena pada dasarnya tidak ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Kita harap agar soal pemekaran DOB nantinya bisa disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat supaya mereka mengerti bahwa hal ini merupakan maksud baik dari pemerintah.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua adalah sesuatu yang penting dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat dua faktor mengapa pemekaran Papua penting dilakukan. Pertama, dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak. Kedua, aspek pembangunan, sejauh ini masih banyak yang belum tersentuh, karena banyaknya wilayah Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Papua (FKMP) di Jakarta, John Numberi menegaskan alasan pihaknya mendukung Kebijakan DOB untuk segera direalisasikan. Menurutnya, manfaat pemekaran sangat baik, pertama dapat mensejahterakan masyarakat Papua. Kedua, pertumbuhan ekonomi berjalan lebih baik. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Serta keempat, terdampak dampak lain dari ruang lingkup yang didapat dari kebijakan tersebut.

Dukungan juga datang dari Ketua Kelompok Komunitas Masyarakat Papua Jakarta (Kompaja), Emilianuss Tikuk. Mennurutnya, rencana DOB akan membuka banyak sekali kemajuan, termasuk terbukanya lapangan dan peluang kerja bagi orang asli Papua. Oleh karena itu pihaknya mengajak kepada pemuda dan mahasiswa Papua, tokoh agama serta seluruh warga Indonesia untuk bersama-sama mendukung DOB menuju percepatan pembangunan nasional di atas tanah Papua. Kemudian, Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Kaimana Wilayah Jabodetabek, My Future Boy Masa menyatakan bahwa dengan adanya rencana pemerintah merancang DOB maka, pertama pendidikan lebih merata dan menyentuh masyarakat. Kedua, kesehatan akan lebih merata menembus batas-batas daerah yang terisolir. Ketiga, adanya percepatan pembangunan infrastruktur sebagai akses dan mobilisasi. Keempat, afirmasi Osu akan lebih dirasakan oleh orang asli Papua yang berada di wilayah terpencil. Serta kelima, terbukanya lapangan dan peluang kerja bagi orang asli Papua.

Melihat Manfaat Kebijakan DOB dari Perspektif Ekonomi

Secara spesifik dalam bidang ekonomi. Adanya kebijakan DOB juga dapat dimaknai secara lebih mendalam dan detail. Salah satunya muncul dari pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas. Menurutnya, masyarakat Papua lebih tepat mempersiapkan diri ketimbang mengikuti aksi demonstrasi penolakan DOB yang dilakukan sekelompok tertentu demi kepentingan pribadinya. Masyarakat Papua harus melihat pemekaran provinsi Papua melalui prespektif ekonomi. Pasalnya, manfaat pemekaran provinsi di Papua antara lain pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperpendek rentan kendali pemerintahan antarpusat dan daerah serta mempermudah mobilitas dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh elemen masyarakat Papua termasuk elite politik Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua agar bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran dan masa depan masyarakat Papua.

Kaitan dengan bidang ekonomi berkaitan dengan DOB juga dinyatakan oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano. Menurutnya pelaksanaan pemekaran Papua dapat mendorong daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Sejumlah Nama Calon Pejabat di DOB Papua

Kabar terbaru muncul terkait pembahasan DOB Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa telah terdapat bupati yang siap menjadi calon gubernur di DOB Papua. Hal tersebut memperkuat bukti bahwa terdapat sikap mendukung adanya pembentukan DOB di Papua. Dirinya menilai adanya pro dan kontra menjadi hal biasa dalam setiap rencana kebijakan. Pemerintah memastikan tetap akan melanjutkan melakukan pembahasan kebijakan DOB Papua.

Penegasan Kemlu Tak Ada Rencana Dewan HAM PBB ke Papua

Kabar aktual juga datang dari pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait adanya isu kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Achsanul Habib secara tegas menyatakan bahwa tidak ada rencana tersebut, Berdasarkan sesi ke-49 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu, tidak ada agenda atau pembahasan khusus mengenai Indonesia termasuk Papua. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi isu yang beredar yang menyebut Komisi Tinggi HAM PBB akan mendatangi Papua atas dugaan pelanggaran HAM. Justru yang terjadi adalah pemerintah Indonesia mengundang untuk meninjau pembangunan dan capaian SDG’s di Papua dan Papua Barat. Komisi Tinggi HAM PBB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Komisi Tinggi HAM PBB juga berjalan baik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah menjamin investasi dalam negeri maupun asing untuk terus mengembangkan usahanya di Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas regulasi sekaligus memberikan kepastian hukum kepada investor.

Sebelumnya Indonesia dikenal sebagai negara yang berbelit-belit dalam urusan perizinan usaha, hal ini sempat menjadi anggapan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak ramah investasi. Tetapi pemerintah saat ini mulai berbenah agar investasi yang masuk di Indonesia tidak terhambat oleh regulasi yang berbelit-belit.

Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan 12 pimpinan perusahaan asal AS.

Dalam Kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat terbuka terhadap investasi yang kolaboratif dan mendorong pemerataan ekonomi. Bahlil mengatakan, salah satu kebijakan pemerintah saat ini yakni mewajibkan adanya kolaborasi antara investasi asing dengan pengusaha nasional. Terutama pengusaha lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah di mana investasi tersebut berada.

Dalam keterangan resminya Bahlil menuturkan bahwa pihaknya berpendapat bahwa sebuah investasi yang berkembang haruslah dimanfaatkan oleh semuanya, serta dapat tumbuh dan besar bersama-sama.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan bahwa salah satu fokus Pemerintah Indonesia saat ini yaitu terkait dengan pengembangan ekosistem ekonomi hijau, melalui mekanisme transisi energi dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan, restorasi ekosistem seperti hutan bakau, lahan gambut dan hutan tropis.

Luhut menilai, Kebijakan nilai tambah yang diterapkan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 lalu tersebut memberikan dampak ekonomi yang positif, khususnya dalam situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kini Pemerintah Indonesia menyambut baik adanya minat investor asing dalam sektor terkait dengan ekosistem ekonomi hijau, terutama pada mekanisme transisi energi dan kawasan industri, serta industri dengan nilai tambah.
Pimpinan perusahaan yang hadir bergerak di berbagai sektor, antara lain teknologi data center, minyak dan gas, farmasi dan kesehatan, energi terbarukan, smelter pertambangan, industri makanan dan industri lampu LED.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi asal Amerika Serikat sejak tahun 2000 hingga 2021 telah mencapai 19,5 miliar US Dollar. Khususnya tahun 2021, investasi Amerika Serikat mengalami peningkatan tajam sebesar 234% dari tahun sebelumnya dengan total nilai investasi sebesar 2,5 miliar US Dollar dan berada pada peringkat ke 4.

Salah satu sektor yang mendominasi investasi asal Amerika Serikat yaitu sektor pertambangan, jasa, utilitas, industri kimia dan farmasi, serta industri makanan. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat, Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia meningkat pada triwulan IV 2021. Pada akhir triwulan IV 2021, PII Indonesia mencatat kewajiban neto USD 278,6 miliar atau setara 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan III 2021 sebesar USD 277,3 miliar (24,2 persen dari PDB).

Perkembangan PII Indonesia secara keseluruhan 2021 mencatat penurunan kewajiban neto dibandingkan dengan posisi akhir tahun sebelumnya. PII Indonesia mencatat kewajiban neto sebesar 278,6 miliar pada 2021 (23,5 persen dari PDB), turun dibandingkan dengan posisi kewajiban neto pada akhir 2020 sebesar USD 280,0 miliar (26,4 persen dari PDB).

Bank Indonesia memandang PII Indonesia pada triwulan IV 2021 dan keseluruhan tahun 2021 tetap terjaga serta mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tercermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB untuk keseluruhan 2021 yang menurun dibandingkan tahun 2020.

Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh Instrumen berjangka panjang (93,9%) utamanya dalam bentuk investasi langsung. Ke depan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19 yang didukung oleh sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, serta otoritas terkait lainnya.

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa Indonesia harus terbuka dengan adanya penanaman modal asing (foreign direct investmen/FDI) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Tentu saja Indonesia harus bisa menjamin agar investor dari luar negeri merasa aman ketika menanamkan modalnya di Indonesia, karena dengan adanya investasi, akan banyak tenaga kerja yang terserap.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Wahyu Irawan )*

Presiden Joko Widodo nyatakan masyarakat sudah mulai diperbolehkan untuk tidak mengenakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Hal tersebut merupakan bukti suksesnya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air yang terus menunjukkan tren perbaikan.

Penanganan pandemi Covid-19 yang sudah lebih dari dua tahun melanda Indonesia terbukti sangat baik dilakukan oleh Pemerintah. Pasalnya penurunan kurva sudah terjadi bahkan hingga saat ini kurva penyebaran Covid-19 sudah sangat landai. Selain itu tingkat penyebaran vaksinasi juga sudah menyebar dengan sangat merata ke seluruh masyarakat.

Kemudian beberapa kebijakan juga telah dilakukan oleh Pemerintah, mulai dari pelonggaran sedikit-demi sedikit kepada masyarakat agar mulai bisa melakukan aktivitasnya seperti sedia kala, diperbolehkannya melakukan perjalanan mudik saat Lebaran Idul Fitri 2022 kemarin dan sama sekali tidak terjadi kelonjakan kasus, hingga yang terbaru Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan meski tanpa mengenakan masker.

Rahmad Haryono selaku Anggota Komisi IX DPR menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan yang berani tersebut, berarti memang membuktikan bahwa penanganan pandemi Covid-19 yang selama ini diupayakan oleh Pemerintah menuai sukses besar. Selama ini semangat gotong royong selalu digaungkan dengan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sejumlah tokoh masyarakat hingga para pemangku kepentingan turut serta berjibaku untuk bisa memutus rantai penularan Covid-19.

Kondisi Covid-19 memang sudah dibilang sangat terkendali saat ini di Indonesia, maka dari itu keputusan mengenai pelonggaran aktivitas ini adalah keputusan penyesuaian menurut Rahmad. Pasalnya hingga 12 Mei 2022, keterisian kamar tidur di Rumah Sakit rujukan Covid-19 terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 2 persen saja. Sehingga sudah bisa dikatakan bahwa memang pandemi telah terkendali.

Pemerintah sendiri pastinya juga sudah melakukan sejumlah riset dan kajian dengan para ahli, sehingga memperbolehkan untuk tidak menggunakan masker di beberapa tempat. Hal tersebut didukung oleh Anggota Komisi IX DPR Luqman Hakim mengatakan sejauh ini upaya pengendalian pandemi yang dilakukan Pemerintah melalui pengukuran yang presisi, sistematis dan juga konsisten dalam pengerjaannya.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa nyatanya keberhasilan penanganan pandemi juga merupakan hasil dari kepatuhan masyarakat selama ini untuk terus menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah sehingga ini merupakan kesuksesan bersama. Mulai dari bagaimana masyarakat terus menggunakan masker dan juga mendatangi gerai vaksinasi yang sudah disediakan.

Maka dari itu imunitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia cenderung relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain seperti China dan Amerika. Terutama ketika melawan adanya varian baru Corona BA2. Oleh sebab itu, Pemerintah mulai membiasakan pelonggaran kebijakan masker agar masyarakat terbiasa dengan percepatan transisi pandemi ke endemi.

Dalam sebuah kesempatan, Menkes Budi menunjukkan bagaimana tingkat imunitas masyarakat Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa antibodi yang dimiliki oleh masyarakat sudah mencapai angka 99,2 persen dalam merespons Covid-19. Kemudian antibodi tersebut dikatakan terbentuk karena vaksinasi ataupun juga karena terdapat beberapa orang yang pernah terinfeksi virus.

Sejumlah data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa memang Indonesia sudah optimal dalam penanganan pandemi Covid-19. Keberhasilan tersebut merupakan kesuksesan bersama yang telah diupayakan sejak awal pandemi, sehingga diharapkan dapat mempercepat transisi pandemi ke endemi demi pulihnya perekonomian nasional.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Karim )*

Radikalisme adalah paham yang sangat berbahaya karena mempengaruhi siapa saja, termasuk pegawai Pemerintah. Status mereka sebagai abdi negara harus mencerminkan kesetiaan pada negara sehingga tidak boleh bersinggungan dengan radikalisme.

Posisi sebagai pegawai pemerintah adalah impian banyak orang karena merupakan bagian dari pengabdian kepada negara. Tak heran tiap tahun banyak yang mendaftar saat ada pembukaan lowongan CPNS (calon pegawai negeri sipil). Pegawai pemerintah adalah pekerjaan penuh prestise.

Posisi sebagai pegawai pemerintah juga amat riskan karena penuh dengan godaan. Bukan hanya godaan untuk melakukan korupsi, tetapi juga pengaruh dari kelompok radikal. Jangan sampai seorang pegawai pemerintah malah jadi simpatisan kelompok radikal apalagi jadi pengurusnya, karena sama saja dengan jadi penghianat negara.

Rumadi Ahmad, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan bahwa untuk mencegah radikalisme di kalangan pegawai pemerintah maka pertama-tama harus melakukan seleksi ketat sejak awal. Dalam artian, ketika pembukaan CPNS maka jangan hanya dilihat dari nilai tesnya dan biodatanya tetapi juga ada seleksi khusus untuk membuktikan bahwa calon pegawai tersebut bebas radikalisme.

Seleksi khusus untuk mengetahui bahwa seorang peserta CPNS bebas radikalisme bisa dilakukan dengan cara, pertama dengan tes dengan soal pilihan ganda. Nanti dia ditanya apa tahu tentang terorisme, siapa biang teroris di Indonesia, apakah mendukung radikalisme dan terorisme, dan lain sebagainya. Jika dia mengaku mendukung teroris maka otomatis tidak lolos CPNS.

Cara kedua adalah dengan melihat akun media sosialnya. Semua Medsos peserta CPNS mulai dari Twitter, Facebook, Instagram,dan lain sebagainya harus dilihat, apakah ia pernah membuat status mengenai radikalisme dan negara khilafah atau menyukai sebuah Fanpage yang ternyata miliki ISIS atau kelompok teroris lainnya.

Seleksi ketat wajib dilakukan agar seseorang yang sudah lolos CPNS benar-benar bebas radikalisme. Jangan sampai setelah diterima, ternyata baru ketahuan pernah bersimpati pada kelompok radikal. Memang bisa dikenakan teguran dan sanksi tetapi alangkah eloknya jika penyaringan CPNS dari radikalisme dilaksanakan dari awal.

Rumadi melanjutkan, untuk mencegah penyebaran radikalisme di kalangan pegawai pemerintah maka cara kedua adalah dengan pembinaan yang terkait dengan mental ideologi. Salah satunya adanya dengan mengadakan seminar rutin untuk menunjukkan bahwa ideologi radikal salah karena berseberangan dengan Pancasila. Kelompok radikal juga dianggap pemberontak karena ingin mendirikan negara khilafah.

Para pegawai pemerintah perlu diingatkan lagi tentang bahaya radikalisme, karena anggota kelompok radikal makin banyak dan mereka menyamar sebagai warga sipil biasa. Bisa jadi tetangga seorang pegawai pemerintah adalah anggota kelompok radikal, lalu berpura-pura baik. Namun kemudian diam-diam menyebarkan radikalisme dan mengadakan sesi cuci otak yang berbahaya sekali.

Pembinaan memang perlu dilakukan secara teratur karena seorang pegawai pemerintah bisa jadi sasaran empuk dari anggota kelompok radikal. Penyebabnya karena jika ia sudah jadi anggota kelompok radikal maka bisa memberikan sumbangan dana serta menyalahgunakan pangkat dan fasilitasnya di kantor. Jangan sampai hal buruk ini terjadi karena bisa menyuburkan radikalisme di Indonesia.

Pencegahan penyebaran paham radikal di kalangan pegawai pemerintah harus dilakukan sejak dini dan simultan. Jangan sampai ada abdi negara yang terperosok dalam arus radikalisme karena ia akan menjadi penghianat negara. Dengan adanya penyaringan dan pembinaan secara ketat tersebut, maka penyebaran radikalisme diharapkan diminimalisasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insn

Oleh : Yogi Purbananda )*

Peralihan energi konvensional menjadi energi hijau menjadi topik penting dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah forum tersebut, maka transisi energi tersebut diharapkan dapat segera terwujud.

Indonesia menjadi Presidensi KT G20 tahun 2022. Pada tahun ini temanya adalah: Recover together, recover stronger. Banyak negara anggota G20 akan memperbaiki kondisinya, terutama ekonomi, di tengah pandemi yang belum usai. Selain itu salah satu misi Indonesia dalam KTT G20 adalah mempromosikan transisi energi nasional menjadi energi hijau.

Mengapa harus energi hijau? Pertama, energi konvensional tidak berkelanjutan. Dalam artian, energi konvensional saat ini adalah hasil olahan dari fosil yang tentu persediaannya terbatas. Jika tidak ada penemuan baru maka stok fosil akan habis dalam waktu 9 tahun saja. Sementara cadangan batu bara akan habis selama 65 tahun ke depan, sedangkan cadangan gas bumi diperkirakan akan habis hanya dalam 22 tahun.

Sebelum cadangan energi konvensional benar-benar habis maka Indonesia memang harus beralih ke energi hijau, sehingga masyarakat tidak akan kaget karena ada masa peralihan dan bisa beradaptasi. Jangan sampai ketika fosil habis baru mencari sumber energi lain. Selain itu sumber energi hijau juga sudah ada, yakni pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya.

Dalam KTT G20 Indonesia mempromosikan transisi dari energi konvensional ke energi hijau karena memang bermanfaat. Jika semua negara kompak beralih ke energi hijau maka manfaatnya yang pertama adalah lebih cinta bumi. Penyebabnya karena energi konvensional menghasilkan asap buangan yang beremisi tinggi dan menyebabkan polusi serta bisa mengurangi kadar ozon.

Berbeda dengan energi hijau maka lebih ramah lingkungan karena rendah emisi dan rendah karbon. Di Britania Raya yang terlebih dahulu menggunakan energi hijau, maka terbukti tingkat emisinya turun 8,4%.

Indonesia mengajak negara-negara lain untuk turut migrasi ke energi hijau dari energi konvensional. Jika emisi lebih rendah maka akan berpengaruh baik juga ke warganya karena tidak sesak nafas di jalanan dan juga lebih sehat. Ketika emisi lebih rendah maka udara lebih segar dan menarik para wisatawan asing karena mereka tidak takut akan polusi, sehingga meningkatkan devisa negara.

Sementara itu, Jepang juga mendukung langkah Indonesia yang akan transisi ke energi hijau. Bahkan menjanjikan bantuan teknologi jika ada perpindahan ke energi baru terbarukan. Tawaran ini amat menarik karena Indonesia bisa lekas melakukan transisi energi dan menjadi percontohan bagi negara-negara anggota G20 lainnya.

Indonesia sudah membangun Pembangkit Listrik Tenaga angin (PLTA) tahun 2018 di Sidrap, Sulawesi Selatan. Bahkan PLTA ini diklaim sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan adanya PLTA ini maka negara-negara anggota G20 akan melihat contohnya lalu menirunya.
Negara-negara G20 lain juga memiliki minat yang besar pada transisi energi karena mereka sadar bahwa mau tak mau cadangan fosil dunia akan habis.
Sebelum bumi gelap gulita karena bahan bakar habis, maka wajib mencari energi alternatif yakni energi hijau. Selain lebih berkelanjutan maka juga ramah lingkungan.

Momentum KTT G20 menjadi masa yang amat penting karena Indonesia menjelaskan pentingnya transisi dari energi konvensional ke energi hijau. Kita tidak bisa bergantung pada persediaan gas dan minyak dunia. Namun wajib mempersiapkan energi alternatif yang terbarukan dan lebih cinta bumi. Negara-negara anggota G20 akan menyetujuinya dan juga melakukan transisi energi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintah telah menyetujui aspirasi rakyat Papua untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Kebijakan pembentukan DOB tersebut diyakini akan mempercepat pembangunan Papua demi mengangkat harkat serta martabat masyarakat.

Papua adalah wilayah yang luas, membentang lebih dari 312.000 KM2. Namun di wilayah sebesar itu hanya ada 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu muncul opsi penambahan provinsi dan sudah dikabulkan oleh pemerintah. Pemerintah pun akan segera meresmikan 3 provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Penambahan DOB akan mempercepat pembangunan di kawasan Papua. Charles Kossay, tokoh pemuda Papua menyatakan bahwa pembentukan DOB akan membawa perubahan positif di kawasan Bumi Cendrawasih. Sama seperti revisi UU otonomi khusus (Otsus) yang juga membawa perubahan positif di Papua.

Charles Kossay menambahkan, penambahan provinsi akan menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat memiliki wilayah yang luas dan permasalahan yang kompleks. Dalam artian, jika provinsinya terlalu luas juga mempersulit untuk menangani berbagai masalah di Papua, terutama kesehatan. Provinsi Papua Barat saja luasnya lebih dari 100.000 KM2.

Jika ada provinsi baru maka otomatis luas tiap provinsi akan berkurang. Hal ini malah jadi positif karena pemerintah provinsi lebih bisa fokus menangani permasalahan di masyarakat. Jumlah APBD akan bertambah dan bisa digunakan untuk memberantas endemi di Papua, misalnya malaria dan HIV. Para pasien akan lebih cepat sembuh karena jumlah Puskesmas ditambah, dan akses pengobatannya digratiskan dengan BPJS.

Pembangunan di bidang pendidikan juga penting karena bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Lulusan sekolah dan universitas di Bumi Cendrawasih dianggap setara dengan alumni sekolah di Jawa karena gedung sekolahnya representatif. Guru-gurunya juga mengajar dengan hati dan berniat mencerdaskan bangsa. Semua terjadi karena dana APBD yang disalurkan untuk perbaikan pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan amat penting karena akan membasmi buta huruf di Papua. Selain dengan memberikan beasiswa Otsus, maka pemerintah provinsi baru di Papua bisa memberi fasilitas lain. Misalnya menambah buku bacaan dan akses internet di perpustakaan sekolah.

Pendidikan masyarakat Papua memang harus diutamakan karena kualitas putra Papua terbukti tidak kalah jika dibandingkan dengan warga dari daerah lain. Buktinya adalah Gracia Billy Mambrasar yang sekarang jadi Staf Khusus Presiden Jokowi. Pria lulusan magister Oxford University ini adalah lulusan beasiswa Otsus dan ia membuktikan bisa jadi pejabat muda yang brilian.

Selain itu, pembangunan yang utama di Papua adalah pembangunan infrastruktur. Wilayah Bumi Cendrawasih masih butuh jalan raya yang representatif. Selain jalan Trans Papua maka juga perlu ada jalan lain sehingga memudahkan perjalanan darat. Hal ini untuk memutus ketergantungan dari transportasi udara yang biayanya amat mahal. Jika sudah ada jalan raya yang bagus maka masyarakat bisa melaju dengan lancar di jalanan.

Berbagai pembangunan akan dilakukan di 3 daerah otonomi baru di Papua. Masyarakat menunggu peresmian provinsi-provinsi tersebut dan menunggu gebrakan baru dari gubernur baru. Dana APBD akan disalurkan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat Papua akan lebih maju lagi.

Untuk menyamaratakan pembangunan di Indonesia bagian barat dan timur maka salah satu caranya adalah dengan pemekaran wilayah. Oleh sebab itu, masyarakat Papua pun diimbau untuk terus mendukung kebijakan pemekaran wilayah agar kemajuan Papua dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali