suaratimur.id – Salah satu faktor maju mundurnya sebuah wilayah dipengaruhi oleh sosok pemimpin didalamnya. Seperti arti secara definisi, ia menjadi ujung tombak dari arah kemajuan daerah tersebut. Dengan sejumlah program dan kebijakan yang telah direncanakan, kemudian diimplementasikan melalui keterlibatan, baik secara dukungan maupun model pemberdayaan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat.

Namun bagaimana jika, maju mundurnya suatu daerah secara sengaja dilakukan oleh seorang pemimpin dengan mengorbankan masyarakat melalui janji-janji yang telah diajukan namun kemudian ditarik mundur lagi tak dilaksanakan dengan alasan penolakan atau hal lain yang serupa dengan maksud dan tujuannya.

Pemekaran Wilayah Merupakan Cita-cita Masyarakat Papua

Luasnya geografis suatu wilayah menjadi salah satu alasan mengapa pemekaran wilayah harus dilakukan. Jika suatu daerah terlalu luas, maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Sudah sejak lama keinginan masyarakat Papua menunggu kebijakan pemekaran wilayah sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan.   

Dalam sebuah kajian Bapenas menyebutkan bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran antara lain, kebutuhan mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya daerah pemekaran. Dalam hal ini, Provinsi Papua memenuhi argumentasi pendukung pemekaran tersebut karena wilayahnya yang begitu luas.

Selain itu, pertimbangan usulan pemekaran provinsi di Papua dapat dilihat dari sisi aspek geopolitik dan geostrategis. Desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi.

Menolak Lupa! Menagih Janji Lukas Enembe Mendukung DOB Papua

Kembali pada analogi seorang pemimpin yang memiliki andil besar dalam maju mundurnya suatu daerah. Bahwa sekali lagi, isu kebijakan pemekaran wilayah bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Papua. Secara lebih spesifik, sebelum Lukas Enembe yang saat ini menjabat Gubernur Papua selama dua periode. Isu tersebut telah menyeruak di sebagian masyarakat menjadi sebuah kajian hingga harapan.

Seperti tak ingin tertinggal oleh isu, jika tak ingin disebut memanfaatkannya. Tahun 2013, saat Lukas Enembe melakukan kampanye pencalonan gubernur. Di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang mengatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa ia menyetujui pemekaran Provinsi Papua, dimana salah satunya yakni Pegunungan tengah dengan Wamena sebagai ibu kota. Menurut beberapa tokoh senior Papua, kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal hingga lebih dari 50% karena membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye. Sebuah strategi merespon isu aktual sekaligus meminang, serta memikat harapan masyarakat.

Isu pemekaran wilayah sebenarnya telah menjadi amunisi bagi Lukas Enembe untuk merebut perhatian masyarakat. Mundur tiga tahun sebelum masa kampanye pencalonan Gubernur berlangsung, yakni tahun 2010. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua secara tegas mengajukan pembentukan provinsi baru. Ajuan tersebut menindaklanjuti sikap pemerintah pusat jika akhirnya tidak mendengar aspirasi masyarakat untuk menjadikan kawasan pegunungan tengah sebagai Kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi yang sudah lama. Saat itu, selain masalah transportasi, kawasan Pegunungan Tengah juga sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Ia menyebut, sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Lukas juga menilai, bahwa miskinnya infrastruktur di kawasan Pegunungan Tengah ditengarai karena sikap diskriminatif dan pembiaran dari Pemerintah Provinsi Papua. Meski saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, namun Lukas yakin pemerintah pusat akan merestui pendirian provinsi Pegunungan Tengah. Ia berharap tahun 2011 usulan pembentukan provinsi itu diterima oleh pemerintah pusat. Apalagi syarat pembentukan provinsi sudah terpenuhi, yakni sudah ada 10 kabupaten dan dukungan dari 1,2 juta penduduk di kawasan tersebut.

Inkonsistensi Lukas Enembe Merespon Perkembangan Kebijakan DOB

Jika merujuk pada keinginan dan cita-cita yang diimpikan oleh Lukas Enembe dari sebelum hingga menjelang terpilih sebagai Gubernur Papua terkait adanya pemekaran wilayah. Maka adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga saat ini masuk tahap pembahasan oleh DPR adalah sebuah jawaban yang dinanti. Sebuah jalan menjawab kompleksitas permasalahan di negeri Cenderawasih. Visioner seorang pemimpin terbukti dari sosok Lukas Enembe. Namun lain dulu lain sekarang, Sikap Gubernur petahana tersebut justru berubah.

Tahun 2014, saat belum lama merasakan posisi jabatan dan kursi Gubernur, Lukas Enembe secara mengejutkan mengeluarkan sikap penolakan terhadap rencana pembentukan provinsi baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua hanya menyetujui usulan pembentukan 22 daerah otonomi baru tingkat kabupaten dan kota. Sebab, usulan tersebut melalui mekanisme pembahasan dengan MRP dan DPR Papua. Ia menambahkan, wacana pembentukan provinsi-provinsi baru di Papua merupakan kepentingan orang-orang pribadi dan bukan untuk kepentingan dalam upaya mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Papua secara keseluruhan.

Tahun ke tahun setelahnya, sikap penolakan masih terus ditunjukkan meskipun terkadang secara tersirat tidak terang-terangan. Sikap sang gubernur seperti berubah tak semakin memihak amanat dari masyarakat yang telah memilihnya saat akan mencalonkan menjadi gubernur. Sejumlah narasi negatif kemudian menghampirinya membuatnya merasa tidak nyaman. Salah satu upaya untuk mengatasi kemudian dibentuklah tim hukum bernama Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi dan HAM di Tanah Papua. Salah yang mendasari pembentukan tesebut karena dirinya merasa sering diintervensi. Sejumlah pembelaan juga kemudian muncul dari orang-orang yang berada di lingkarannya. Salah satunya datang dari Ketua KAP (Kamar Adat Pengusaha) Papua, Musa Haluk. Pada Maret 2022, ia menyatakan terdapat kelompok tertentu di Papua yang mencoba membangun narasi fiktif dengan muatan subjektif terhadap Lukas Enembe. Menurutnya, setelah didekati istana pada tahun 2006. Lukas Enembe tidak menerima tawaran menjadi Gubernur Papua Tengah. Ia berkomitmen bahwa Papua milik semua, bukan mundur dan membuat pemekaran baru.

Pembelaan tersebut mengandung unsur pembentukan opini untuk membersihkan nama Gubernur dari sangkut paut dukungan terhadap pemekaran wilayah. Puncak dari penolakan terhadap dukungan DOB sebenarnya telah dinyatakan oleh Lukas Enembe sendiri saat bertemu Presiden Joko Widodo pada 24 Februari 2021. Dalam kesempatan tersebut dirinya menegaskan, menolak pemekaran DOB di Papua, karena semua usulan pemekaran harus melalui MRP, DPRP dan disetujui Gubernur, Kemudian evaluasi Otsus melibatkan MRP. Terakhir, menyebut perilaku Jakarta sudah melawan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus.

Jejak Digital Dukungan Terhadap Kebijakan DOB

Apa yang kita tanam adalah yang kita tuai, begitu juga jejak dalam dunia digital. Pernyataan dukungan terhadap DOB oleh Lukas Enembe masih menjadi memori bagi sebagian orang. Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat pada tahun 2018. Melalui konsep Otsus Plus, beliau datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.

Dalam perjalanannya, pembentukan DOB di Papua telah melalui proses politik dan hukum yang telah final. Telah dilakukan penandatanganan peraturan pemerintah dan juga telah terbit UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sehingga jika saat ini Lukas Enembe menyatakan menolak, maka menjadi sebuah kebingungan jamak karena masih berhadapan dengan gubernur yang sama namun muncul dengan sikap dan pemikiran yang berubah. Bahkan alasan yang keluar dari sang gubernur sangat naif, dimana masyarakat disebut tidak membutuhkan pemekaran. Seperti menelan kembali ludah yang telah dikeluarkan.

Untuk kita ketahui bersama, bahwa melalui pendekatan pemekaran wilayah, persoalan-persoalan di Papua seperti sulitnya akses pendidikan dan kesehatan diharapkan segera terselesaikan. Pembangunan di Papua harus terus berlanjut demi masa depan anak-anak Papua yang ingin mengejar cita-citanya, masyarakat di Papua nantinya juga harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus berjalan berhari-hari, karena pemekaran wilayah akan merangsang pembangunan fasilitas publik. Melalui pemekaran, akan lebih mudah bagi pemerintah pusat untuk membangun dan mengembangkan provinsi-provinsi di Bumi Cenderawasih.

Lalu kepada Bapak Lukas Enembe, ada apa denganmu? Masihkah kau menjadi bapak dari masyarakat Papua?

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Ismail )*

Masyarakat mendukung penangkapan kelompok teroris yang selama ini memicu ketakutan dan menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya penangkapan tersebut, aksi brutal teroris diharapkan dapat dicegah.

Kelompok teroris kerap meresahkan banyak masyarakat, aksi mereka terkadang justru membuat suasana damai berubah menjadi ketakutan. Parahnya aksi mereka ini juga berpotensi melahirkan kerugian bagi fisik maupun moril. Pemerintah tentu harus tegas dalam menangkap para teroris agar tercipta suasanya yang damai di NKRI.

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah berhasil meringkus 24 anggota teroris yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) jaringan Poso, Sulawesi Tengah dan Kelompok Daulah Islamiah State of Iraq and Syria (ISIS).

Brigjen Ahmad Ramadhan selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri mengatakan, puluhan teroris itu berhasil ditangkap di Sulawesi Tengah, Bekasi dan Kalimantan. Kendati demikian, Ramadhan belum menjelaskan secara terperinci identitas dari 24 orang teroris yang ditangkap Densus 88 tersebut.

Ramadhan hanya menjelaskan bahwa 22 orang tersebut berhasil dibekuk di Sulawesi Tengah, 1 orang di Bekasi dan 1 orang di Kalimantan Timur. Ia mengungkapkan bahwa ke-24 orang tersebut telah mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pimpinan baru ISIS Abu Hasan Al-Hashemi Al-Qurashi.

Para teroris tersebut terindikasi telah mengucapkan ikrar setia kepada ISIS secara mandiri melalui grup media sosial (Medsos) yang dikirimkan oleh salah satu tersangka berinisial HJ. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengikutkan kegiatan Idad atau persiapan melakukan serangan di Sulawesi Tengah. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan, jangan sampai teroris merasa leluasa untuk melancarkan aksi brutalnya.

Saat ini, pergeseran pola penyebaran paham terorisme dari media offline ke media online telah terjadi, sehingga pemerintah memiliki peran yang semakin penting nan rumit dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Terlebih jumlah pengguna Internet di Indonesia yang mengalami kenaikan sebesar 15,5%, total pada tahun ini tak kurang 202,6 juta orang pengguna internet di Indonesia.

Prof Cecep Darmawan yang merupakan Guru Besar Ilmu Politik UPI mengatakan, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang universal dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, keamanan, persatuan bahkan peradaban. Terorisme adalah musuh terbesar kemanusiaan sepanjang masa.

Bagaimana tidak, aksi peledakan Bom tentu tidak dapat dibenarkan meski mendapatkan pelabelan jihad sekalipun, secara Logika bagaimana Tuhan bisa menyayangi hambanya yang melukai makhluk-Nya yang lain. Pelabelan Jihad dalam aksi teror bom tentu saja merupakan suatu pemikiran yang sangat dangkal.

Prof Cecep juga menambahkan, akar permasalahan dari aksi terorisme diakibatkan karena rendahnya pemahaman seorang tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan, dangkalnya pengetahuan dan pemahaman agama, dan rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yakni kesejahteraan dan ketimpangan sosial ekonomi.

Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan aksi teror disinyalir karena ketidakharmonisan keluarga, namun tidak semua pelaku teroris yang terjadi di tanah air tidak berangkat dari kegelisahan faktor keluarga, tetapi ada pula seseorang yang berasal dari keluarga bahagia namun karena terpengaruh oleh sesuatu hal akhirnya masuk dalam kelompok teroris.

Perlu diketahui bahwa Islam itu agama uang rahmatan lil ‘alamin yang memiliki arti bahwa orang Islam merupakan rahmat bagi semesta alam sebenarnya. Sehingga apabila ada orang Islam yang membuat kerusakan serta keonaran, jelas ada yang tidak benar dari Islam yang ada pada dirinya dan patut dipertanyakan di mana ia belajar Islam.

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengajak kepada seluruh komponen negara dan masyarakat untuk bersatu dan menjadikan kejahatan terorisme sebagai musuh bersama.

POLRI mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang tanpa mengurangi kewaspadaan, serta tetap melaksanakan aktifitas keseharian seperti biasa. Selain itu, POLRI juga mengingatkan agar seluruh anggota masyarakat tetap bekerja sama dalam melakukan pengamanan di lingkungannya masing-masing. Di sisi lain, pPendidikan Agama juga penting ditanamkan sikap untuk saling menghargai sesama, karena perbedaan keyakinan bukan lantas menjadi alasan untuk bermusuhan.

Menghadapi teroris memang perlu ketegasan melalui penegakan hukum yang tepat dan terukur. Dengan adanya ketegasan tersebut, aksi teror dapat diredam dan kedamaian masyarakat dapat terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dareen Aharon )*

Forum Internasional KTT G20 terus berkomitmen untuk mewujudkan pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Salah satu hal penting yang dilakukan adalah dengan mendorong inklusi keuangan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Setelah dua tahun terakhir Indonesia terus bergulat dengan pandemi Covid-19, kini peningkatan di berbagai sektor mulai terlihat berkembang. Bahkan dikatakan oleh berbagai pihak bahwa penanganan pandemi di Indonesia sendiri menjadi yang terbaik jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain.

Untuk saat ini, yang menjadi salah satu fokus utama Pemerintah adalah terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satu peluang tersebut tercermin dari presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Forum KTT G20 secara khusus akan memperbincangkan perihal ekonomi antar negara peserta tersebut seperti membuat inklusi keuangan digital dan mendorong pemberdayaan UMKM. Tentunya hal tersebut sangatlah berguna karena tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini sedang terjadi ketidakpastian global yang diakibatkan oleh pandemi apalagi diperparah dengan adanya kondisi geopolitik yang ternyata terus memanas akibat konflik Rusia-Ukraina.

Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyatakan bahwa memang sejatinya setiap negara sangatlah perlu untuk memiliki kerangka inklusi keuangan tersebut. Kerangka inklusif nyatanya sangat berguna dalam mendorong digitalisasi dan akan berdampak pula pada peningkatan maupun ekonomi berkelanjutan yang akan menarik minat generasi muda. Maka dari itu sangat penting dilakukan penguatan pedoman pembiayaan UMKM.

Ketersediaan akses pada berbagai pihak lembaga, produk hingga layanan keuangan yang memang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri sangat diperlukan. Maka dari itu pihak Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) menyatakan setidaknya terdapat 4 poin supaya inklusi ekonomi segera tercapai di masyarakat.

Hal pertama adalah mampu dengan sangat baik untuk terus memanfaatkan kemajuan jaman di era yang serba digital. Apabila akses dan pengetahuan mengenai dunia digital semakin merata di masyarakat. Maka tentunya akan juga mengurangi kesenjangan akibat tantangan global. Kemudian poin kedua yang tak kalah pentingnya adalah seperti pendapat dari Erwin Haryono, yakni harus ada penguatan pedoman pembiayaan UMKM.

Poin ketiga untuk bisa segera mencapai akselersi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah dengan terus didukung peningkatan peran serta potensi dari para pemuda dan juga perempuan supaya tidak ada diskriminasi atau juga kesenjangan. Poin keempat adalah dorongan memanfaatkan digitalisasi hendaknya dilakukan secara merata, tidak hanya sekedar pada antar anggota G20 saja melainkan juga ke negara-negara di luar anggota G20.

Peranan UMKM dan para perempuan memang merupakan hal yang sangat penting untuk terus diperhatikan dan didorong. Hal tersebut juga sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan pidatonya dalam side event KTT G20 beberapa waktu lalu. Data menunjukkan bahwa Indonesia sendiri saja memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang kontribusinya sangat berdampak bagi perekonomian Nasional, yakni mencapai angka 61 persen.

Berbagai langkah nyata tengah terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan inklusi keuangan bagi para UMKM dan juga perempuan tersebut. Penguatan akses pendanaan bagi UMKM bahkan telah dialokasikan sebanyak 17,8 miliar USD sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian sebanyak 1,1 miliar USD telah digelontorkan untuk Program Produktif Usaha Mikro.

Tercapainya akselerasi peningkatan ekonomi setelah pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan bagi seluruh negara termasuk Indonesia sendiri selaku Presidensi G20. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan segenap pihak agar berbagai program pemulihan ekonomi nasional dapat segera tercapai, termasuk dengan ikut menyukseskan forum KTT G20.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh :Silvi Agustine )*

Masyarakat diminta untuk tetap waspada akan penularan Covid-19, meskipun Pemerintah telah melonggarkan penggunaan masker. Kewaspadaan ini tetap diperlukan mengingat Covid-19 terus bermutasi dan belum semua masyarakat mendapat vaksinasi lengkap maupun dosis ketiga.

Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan sebuah peralihan dari pandemi Covid-19 menjadi endemi. Hal tersebut dikarenakan penanganan pandemi oleh Pemerintah sendiri sudah sangat baik dengan berhasil menekan angka penularan dan juga terus mempertahankan kurva tetap melandai bahkan setelah masyarakat melakukan libur pada Lebaran 2022 kemarin.

Kabar terbaru mengenai kondisi tersebut datang langsung dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa dirinya sudah mulai melakukan pelonggaran mengenai berbagai aturan terkait Covid-19. Belakangan Presiden menyatakan kalau masyarakat sudah mulai dibebaskan untuk tidak mengenakan masker meski melakukan kegiatan di luar ruangan yang tidak memiliki kepadatan orang yang tinggi.

Kendati demikian, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan masyarakat diharapkan tidak lantas menjadi lengah dan sama sekali tidak memiliki kewaspadaan diri. Maka dari itu dirinya terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya meski sudah ada pelonggaran aturan mengenai pemakaian masker.

Lebih lanjut, Prof. Wiku mengingatkan kepada masyarakat agar tidak meninggalkan kebiasaannya untuk menjalankan protokol kesehatan termasuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Terutama bagi mereka yang merupakan golongan orang rentan terpapar Covid-19 dan mereka yang sedang kurang enak badan, maka penggunaan protokol kesehatan adalah merupakan hal yang tetap wajib untuk dilakukan.

Terkait dengan upaya vaksinasi juga dikatakan oleh Prof Wiku bahwa hendaknya beberapa masyarakat yang merasa belum melakukan vaksin secara lengkap supaya segera melakukannya serta dibarengi dengan gaya hidup bersih dan sehat. Seluruh kewaspadaan tersebut bukanlah tanpa alasan, karena status pandemi Covid-19 sendiri masih ada di dunia sehingga risiko ancaman masih belum benar-benar hilang sepenuhnya meski pengendalian pandemi di Indonesia sudah sangat baik.

Di sisi lain Pemerintah sendiri saat ini masih terus berfokus pada bagaimana caranya Indonesia benar-benar bisa bangkit dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan terkait kebangkitan pasca pandemi, utamanya pada sektor perekonomian. Pasalnya, pandemi Covid-19 ini tidak saja menimbulkan permasalahan yang menyerang sektor kesehatan saja, juga sektor ekonomi. Maka dari itu pemulihan ekonomi nasional terus digarap oleh Pemerintah supaya roda perekonomian Tanah Air bisa segera kembali pulih seperti sedia kala.

Mengenai kebijakan baru pelonggaran aktivitas masyarakat terkait masker, Mohammad Syahril selaku Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menyatakan apabila masyarakat masuk ke dalam ruangan yang tertutup dan tidak terjadi sirkulasi udara bebas yang luas, maka mereka masih diwajibkan untuk menggunakan masker. Imbauan tersebut juga berlaku bagi mereka yang bepergian dengan menggunakan transportasi publik.

Kewaspadaan bagi seluruh masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga gaya hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan harus terus dipelihara meski kenyataan penanganan pandemi dan angka penularan Covid-19 di Indonesia sudah sangat terkendali dan juga telah ada aturan pelonggaran mengenai pemakaian masker. Jangan sampai masyarakat menjadi abai, lengah dan kemudian membuat lonjakan kasus kembali terjadi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Abdul Hakim )*

Pemerintah sudah berusaha keras agar kesejahteraan rakyat juga membaik, meskipun masih pandemi Covid-19. Salah satu caranya adalah dengan mempermudah investasi dan meresmikan Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki klaster investasi.

Virus Covid-19 sempat memporak-porandakan perekonomian Indonesia dan dunia usaha, karena ada larangan untuk beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini juga terjadi secara global sehingga semua negara berjuang keras untuk sembuh, baik dari Corona maupun efeknya. Pemerintah terus berusaha mencari cara untuk tetap bertahan dan bangkit kembali, dan salah satu jurusnya adalah UU Cipta Kerja.

Mengapa harus UU Cipta Kerja? karena UU ini memiliki klaster investasi. Jika proses investasi dipermudah maka akan mengundang minat banyak pengusaha asing. Mereka akan berinvestasi ke Indonesia karena tidak perlu dipusingkan dengan birokrasi yang bertele-tele seperti dulu.

Proses investasi juga dipermudah pengurusannya via OSS (online single submission). Cukup dengan mengisi formulir melalui HP atau laptop maka bisa mendaftarkan perizinan usaha. Kemudian, izin akan diproses dan jadinya hanya dalam beberapa hari kerja. Dengan kemudahan seperti ini maka akan menarik minat banyak pengusaha asing.

Kemudahan dan keamanan untuk berinvestasi di Indonesia juga dijamin langsung oleh Presiden Jokowi. Presiden berpesan bahwa investasi harus diundang seluas-luasnya dalam rangka membangun lapangan kerja. Jangan ada yang menghambat investasi. Ketika ada yang menghalangi investasi seperti perizinan yang lambat, berbelit-belit, atau pungli, maka harus dipangkas.

Presiden Jokowi memang memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit, sesuai dengan ciri khasnya yakni kerja keras dan cepat. Jika ada birokrasi yang terlalu lama maka dikhawatirkan para investor asing akan lari. Namun ketika pengurusan bisa dilakukan via online, maka lebih cepat dan praktis karena bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di Indonesia.

Jika banyak investor asing masuk maka akan membuka banyak lapangan kerja, karena banyak pabrik dan usaha baru yang dibangun dengan uang para investor. Hal inilah yang diinginkan oleh pemerintah karena untuk mengurangi jumlah pengangguran di masa pandemi. Ketika banyak orang yang memiliki pekerjaan maka kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Kesejahteraan rakyat jadi nomor satu, karena efek pandemi telah membuat banyak yang kolaps. Para pegawai kehilangan pekerjaan karena perusahaannya merugi, sedangkan para pengusaha mengeluh dagangannya sepi karena turunnya daya beli masyarakat.

Saat pemerintah menggalakkan investasi maka akan berpengaruh besar ke kesejahteraan rakyat. Selain membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, investasi bisa memicu banyak hal positif lain. Para pekerja yang jadi pegawai di perusahaan hasil investasi akan membelanjakan gajinya sehingga melariskan usaha para pedagang.

Dengan begitu maka dunia usaha akan kembali semarak karena pembelinya ada. Para pedagang bisa bernafas lega karena tokonya ramai lagi. Klaster investasi memicu efek domino positif, di mana banyak lapangan kerja tercipta dan akhirnya uang gaji dibelanjakan, dan memakmurkan para pedagang.

Jika banyak yang berbelanja maka akan menggerakkan roda perekonomian negara sehingga kita bisa selamat dari jurang resesi. Bahkan di masa libur lebaran lalu ada kenaikan yakni sebesar 7%. Bidang perekonomian kembali sehat dan tidak jadi terjebak resesi, semua karena kerja keras pemerintah dan juga UU Cipta Kerja.

Pemerintah menjamin kemudahan proses investasi di Indonesia karena ada payung hukumnya, yakni UU Cipta Kerja dan kemudahan pengurusan perizinan yakni via online. Kemudian, kesejahteraan rakyat akan naik karena banyak yang mendapat pekerjaan baru di perusahaan hasil investasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Bayu Airlangga )*

Pemerintah telah mempermudah syarat kepemilikan tanah kepada masyarakat. Dengan adanya tanda bukti kepemilikan tersebut, konflik tanah di masa depan dapat dihindari.

Alat bukti seseorang atas kepemilikan tanah bisa ditandai dengan memiliki sebuah sertifikat. Karena apabila ternyata terjadi suatu konflik sengketa di masa mendatang, maka pihak pemilik akan mampu dengan tegas menyatakan klaimnya jika dia memiliki bukti sertifikat tersebut, termasuk mengenai kepemilikan tanah.

Dengan berbagai program yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo membuat seluruh masyarakat menjadi lebih mudah untuk memiliki sertifikat atas tanah yang mereka miliki sendiri. Otomatis dengan memiliki sertifikat, maka jaminan akan seluruh hak mengenai tanah tersebut akan murni menjadi milik masyarakat sendiri tanpa harus takut akan intervensi pihak lain.

Suhardi selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura menyatakan bahwa program pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini memiliki tujuan yakni supaya ada kepastian hukum dan hak milik masyarakat atas tanah mereka yang terjamin dan dilindungi hukum.

Sejak masa kepemimpinan Presiden Jokowi program pemberian sertifikat tanah menjadi angin segar bagi masyarakat atas kepastian hak-hak hukum mereka. Sertifikat tersebut juga mnejadi perlindungan aset milik masyarakat berupa tanah untuk meminimalisasi terjadinya konflik agraria. Bahkan dengan tegas Dosen Fakultas Hukum tersebut menyatakan bahwa kebijakan ini sama sekali belum ada jika dibandingkan dengan era presiden-presiden sebelum Jokowi.

Langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi memang sudah sangat tepat menyasar langsung ke jantung permasalahan yang selama ini muncul mengenai konflik agraria antara masyarakat setempat dengan pihak-pihak tertentu. Bahkan, konflik tersebut sejatinya juga sudah terjadi cukup lama sehingga masyarakat selalu dihantui rasa cemas dan takut akan bayang-bayang para mafia tanah karena bisa saja suatu saat tanah yang mereka tempati digusur begitu saja.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang sengketa lahan merupakan salah satu aspek yang nyatanya masih terus ada dan masih belum benar-benar diselesaikan oleh rezim-rezim sebelum Pemerintah era Presiden Joko Widodo karena memang solusi mereka sama sekali tidak ada yang memikirkan mengenai pembagian sertifikat kepemilikan tanah secara gratis kepada masyarakat.

Namun dengan kebijakan membagikan sertifikat kepada masyarakat ini, tentu sekarang mereka tidak perlu merasa khawatir dan cemas lagi akan ancaman pihak lain yang hendak merenggut aset berupa tanah milik mereka. Bahkan tanpa mengeluarkan dana sepeser pun, masyarakat bisa langsung memperoleh legalitas atas kepemilikan tanah mereka dengan sangat mudah.

Kepemilikan sertifikat tanah memiliki beragam manfaat. Bukan hanya sekedar minimalisasi risiko adanya konflik perebutan lahan saja, namun dengan masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah maka mereka jelas akan jauh lebih mudah untuk mengurus segala macam perizinan seperti izin usaha dan juga pembangunan tanah tersebut.

Kebijakan pembagian sertifikat tanah dengan mudah dan gratis oleh Pemerintah kepada masyarakat tersebut kemudian dinilai oleh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Noor Marzuki merupakan bentuk kehadiran langsung Pemerintah di tengah masyarakatnya dan jelas sekali bahwa pemerintah memihak seluruh kepentingan rakyat. Selain itu, keuntungan lain apabila tanah masyarakat sudah memiliki sertifikat, maka seluruh proses pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah juga akan lebih mudah direalisasikan dengan efisien karena ada data yang jelas.

Kemudahan mendapat sertifikat tanah merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat. ,Rakyat pun diminta bijak dalam mengelola tanah dan selalu menjaga keamanan sertifikat tanah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute