Jejak Digital Lukas Enembe Bertolak Belakang dengan Sikap Penolakannya Terhadap Kebijakan DOB

Gubernur Papua Lukas Enembe

suaratimur.id – Salah satu faktor maju mundurnya sebuah wilayah dipengaruhi oleh sosok pemimpin didalamnya. Seperti arti secara definisi, ia menjadi ujung tombak dari arah kemajuan daerah tersebut. Dengan sejumlah program dan kebijakan yang telah direncanakan, kemudian diimplementasikan melalui keterlibatan, baik secara dukungan maupun model pemberdayaan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat.

Namun bagaimana jika, maju mundurnya suatu daerah secara sengaja dilakukan oleh seorang pemimpin dengan mengorbankan masyarakat melalui janji-janji yang telah diajukan namun kemudian ditarik mundur lagi tak dilaksanakan dengan alasan penolakan atau hal lain yang serupa dengan maksud dan tujuannya.

Pemekaran Wilayah Merupakan Cita-cita Masyarakat Papua

Luasnya geografis suatu wilayah menjadi salah satu alasan mengapa pemekaran wilayah harus dilakukan. Jika suatu daerah terlalu luas, maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Sudah sejak lama keinginan masyarakat Papua menunggu kebijakan pemekaran wilayah sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan.   

Dalam sebuah kajian Bapenas menyebutkan bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran antara lain, kebutuhan mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya daerah pemekaran. Dalam hal ini, Provinsi Papua memenuhi argumentasi pendukung pemekaran tersebut karena wilayahnya yang begitu luas.

Selain itu, pertimbangan usulan pemekaran provinsi di Papua dapat dilihat dari sisi aspek geopolitik dan geostrategis. Desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi.

Menolak Lupa! Menagih Janji Lukas Enembe Mendukung DOB Papua

Kembali pada analogi seorang pemimpin yang memiliki andil besar dalam maju mundurnya suatu daerah. Bahwa sekali lagi, isu kebijakan pemekaran wilayah bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Papua. Secara lebih spesifik, sebelum Lukas Enembe yang saat ini menjabat Gubernur Papua selama dua periode. Isu tersebut telah menyeruak di sebagian masyarakat menjadi sebuah kajian hingga harapan.

Seperti tak ingin tertinggal oleh isu, jika tak ingin disebut memanfaatkannya. Tahun 2013, saat Lukas Enembe melakukan kampanye pencalonan gubernur. Di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang mengatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa ia menyetujui pemekaran Provinsi Papua, dimana salah satunya yakni Pegunungan tengah dengan Wamena sebagai ibu kota. Menurut beberapa tokoh senior Papua, kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal hingga lebih dari 50% karena membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye. Sebuah strategi merespon isu aktual sekaligus meminang, serta memikat harapan masyarakat.

Isu pemekaran wilayah sebenarnya telah menjadi amunisi bagi Lukas Enembe untuk merebut perhatian masyarakat. Mundur tiga tahun sebelum masa kampanye pencalonan Gubernur berlangsung, yakni tahun 2010. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua secara tegas mengajukan pembentukan provinsi baru. Ajuan tersebut menindaklanjuti sikap pemerintah pusat jika akhirnya tidak mendengar aspirasi masyarakat untuk menjadikan kawasan pegunungan tengah sebagai Kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi yang sudah lama. Saat itu, selain masalah transportasi, kawasan Pegunungan Tengah juga sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Ia menyebut, sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Lukas juga menilai, bahwa miskinnya infrastruktur di kawasan Pegunungan Tengah ditengarai karena sikap diskriminatif dan pembiaran dari Pemerintah Provinsi Papua. Meski saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, namun Lukas yakin pemerintah pusat akan merestui pendirian provinsi Pegunungan Tengah. Ia berharap tahun 2011 usulan pembentukan provinsi itu diterima oleh pemerintah pusat. Apalagi syarat pembentukan provinsi sudah terpenuhi, yakni sudah ada 10 kabupaten dan dukungan dari 1,2 juta penduduk di kawasan tersebut.

Inkonsistensi Lukas Enembe Merespon Perkembangan Kebijakan DOB

Jika merujuk pada keinginan dan cita-cita yang diimpikan oleh Lukas Enembe dari sebelum hingga menjelang terpilih sebagai Gubernur Papua terkait adanya pemekaran wilayah. Maka adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga saat ini masuk tahap pembahasan oleh DPR adalah sebuah jawaban yang dinanti. Sebuah jalan menjawab kompleksitas permasalahan di negeri Cenderawasih. Visioner seorang pemimpin terbukti dari sosok Lukas Enembe. Namun lain dulu lain sekarang, Sikap Gubernur petahana tersebut justru berubah.

Tahun 2014, saat belum lama merasakan posisi jabatan dan kursi Gubernur, Lukas Enembe secara mengejutkan mengeluarkan sikap penolakan terhadap rencana pembentukan provinsi baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua hanya menyetujui usulan pembentukan 22 daerah otonomi baru tingkat kabupaten dan kota. Sebab, usulan tersebut melalui mekanisme pembahasan dengan MRP dan DPR Papua. Ia menambahkan, wacana pembentukan provinsi-provinsi baru di Papua merupakan kepentingan orang-orang pribadi dan bukan untuk kepentingan dalam upaya mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Papua secara keseluruhan.

Tahun ke tahun setelahnya, sikap penolakan masih terus ditunjukkan meskipun terkadang secara tersirat tidak terang-terangan. Sikap sang gubernur seperti berubah tak semakin memihak amanat dari masyarakat yang telah memilihnya saat akan mencalonkan menjadi gubernur. Sejumlah narasi negatif kemudian menghampirinya membuatnya merasa tidak nyaman. Salah satu upaya untuk mengatasi kemudian dibentuklah tim hukum bernama Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi dan HAM di Tanah Papua. Salah yang mendasari pembentukan tesebut karena dirinya merasa sering diintervensi. Sejumlah pembelaan juga kemudian muncul dari orang-orang yang berada di lingkarannya. Salah satunya datang dari Ketua KAP (Kamar Adat Pengusaha) Papua, Musa Haluk. Pada Maret 2022, ia menyatakan terdapat kelompok tertentu di Papua yang mencoba membangun narasi fiktif dengan muatan subjektif terhadap Lukas Enembe. Menurutnya, setelah didekati istana pada tahun 2006. Lukas Enembe tidak menerima tawaran menjadi Gubernur Papua Tengah. Ia berkomitmen bahwa Papua milik semua, bukan mundur dan membuat pemekaran baru.

Pembelaan tersebut mengandung unsur pembentukan opini untuk membersihkan nama Gubernur dari sangkut paut dukungan terhadap pemekaran wilayah. Puncak dari penolakan terhadap dukungan DOB sebenarnya telah dinyatakan oleh Lukas Enembe sendiri saat bertemu Presiden Joko Widodo pada 24 Februari 2021. Dalam kesempatan tersebut dirinya menegaskan, menolak pemekaran DOB di Papua, karena semua usulan pemekaran harus melalui MRP, DPRP dan disetujui Gubernur, Kemudian evaluasi Otsus melibatkan MRP. Terakhir, menyebut perilaku Jakarta sudah melawan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus.

Jejak Digital Dukungan Terhadap Kebijakan DOB

Apa yang kita tanam adalah yang kita tuai, begitu juga jejak dalam dunia digital. Pernyataan dukungan terhadap DOB oleh Lukas Enembe masih menjadi memori bagi sebagian orang. Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat pada tahun 2018. Melalui konsep Otsus Plus, beliau datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.

Dalam perjalanannya, pembentukan DOB di Papua telah melalui proses politik dan hukum yang telah final. Telah dilakukan penandatanganan peraturan pemerintah dan juga telah terbit UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sehingga jika saat ini Lukas Enembe menyatakan menolak, maka menjadi sebuah kebingungan jamak karena masih berhadapan dengan gubernur yang sama namun muncul dengan sikap dan pemikiran yang berubah. Bahkan alasan yang keluar dari sang gubernur sangat naif, dimana masyarakat disebut tidak membutuhkan pemekaran. Seperti menelan kembali ludah yang telah dikeluarkan.

Untuk kita ketahui bersama, bahwa melalui pendekatan pemekaran wilayah, persoalan-persoalan di Papua seperti sulitnya akses pendidikan dan kesehatan diharapkan segera terselesaikan. Pembangunan di Papua harus terus berlanjut demi masa depan anak-anak Papua yang ingin mengejar cita-citanya, masyarakat di Papua nantinya juga harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus berjalan berhari-hari, karena pemekaran wilayah akan merangsang pembangunan fasilitas publik. Melalui pemekaran, akan lebih mudah bagi pemerintah pusat untuk membangun dan mengembangkan provinsi-provinsi di Bumi Cenderawasih.

Lalu kepada Bapak Lukas Enembe, ada apa denganmu? Masihkah kau menjadi bapak dari masyarakat Papua?

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan