Oleh : Dian Ahadi )*

Undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan terobosan Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dalam rangka memudahkan investasi. Keberadaan UU Cipta Kerja tidak saja mendapat apresiasi dari kalangan dalam negeri, namun juga dari pengusaha Amerika.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa perwakilan 12 perusahaan Amerika Serikat (AS) yang menghadiri forum bisnis arahan Presiden Joko Widodo dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Washington DC, Amerika Serikat, mengapresiasi keberadaan UU Cipta Kerja.

Bahlil mengakui bahwa dirinya merasa senang dan bangga sebab dari semua pernyataan 12 perusahaan tersebut memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, UU Cipta Kerja ditangkap dengan baik oleh perusahaan-perusahaan AS tersebut sebagai upaya positif pemerintah RI dalam memangkas berbagai macam prosedur dan kerumitan birokrasi dalam pemberian izin, termasuk investasi.

Berbagai macam hal dibahas dengan 12 perusahaan yang hadir tersebut. Mulai dari potensi investasi yang akan mereka tanamkan di Indonesia, hingga regulasi yang ada di Indonesia seperti UU Cipta Kerja. Menurut Bahlil, perusahaan yang hadir tersebut memberikan respons positif terhadap adanya UU Cipta Kerja di Indonesia.

Ini merupakan sebuah tanda baik untuk bagaimana kita meyakinkan para investor global maupun dalam negeri bahwa posisi Indonesia saat ini sudah tepat dan melakukan perubahan dari tahun ke tahun. Forum bisnis tersebut antara lain juga menghasilkan kesiapan Microsoft untuk membangun data center dan beberapa infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Beberapa perusahaan lain yang menyatakan kesiapan berinvestasi adalah Cargil yang bergerak di industri agrikultur, Air Products & Chemical dan Freeport. Khusus untuk Freport Bahlil melaporkan bahwa progres pembangunan fasilitas smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah mencapai 40% dan ditargetkan rampung pada akhir 2023. Hal ini adalah perintah dari Presiden Jokowi terkait dengan implementasi Undang-undang Minerba. Jadi, hilirisasi adalah salah satu kunci yang tidak diprioritaskan kepada salah satu perusahaan tertentu, tapi harus semuanya sama.

Bahlil mengaku, semua perusahaan tersebut memberikan apresiasi terhadap hadirnya UU Cipta Kerja. Karena UU Cipta Kerja mampu memangkas berbagai macam birokrasi dan dapat mempermudah usaha. Tentu saja adanya respons yang baik tersebut bisa dinilai sebagai sinyal positif bagi iklim investasi tanah air. Investor akan lebih yakin untuk melebarkan bisnisnya ke Indonesia.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani, mengatakan kehadiran UU Cipta Kerja memang menimbulkan dampak positif perdagangan Indonesia-AS maupun investasi AS di Indonesia. Dirinya mengungkapkan bahwa pada 2021 nilai investasi AS ke Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya atau mencapai 2,5 miliar dolar AS.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu memastikan bahwa berlakunya UU Cipta Kerja akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Sebab, UU tersebut mampu mewujudkan reformasi struktural yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dengan meningkatnya kualitas SDM dalam negeri, tentunya para investor asing maupun dalam negeri akan semakin tertarik untuk menanamkan investasinya ke Indonesia, mengingat faktor ini yang sangat penting untuk segara dilakukan transformasi secara cepat dalam waktu beberapa bulan ke depan. UU Cipta Kerja ini juga akan membuka bottle neck peningkatan kualitas SDM yang selama ini gencar dilakukan pemerintah.

Keberlanjutan reformasi struktural dalam bidang peningkatan SDM, juga akan membawa dampak positif bagi percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga, iklim investasi dalam negeri akan sangat baik bagi para investor yang berasal dari luar dan dalam negeri.

Apresiasi dari Pengusaha dari Amerika Serikat tentu saja menjadi pertanda bahwa Indonesia harus bersiap dengan adanya investasi dari luar negeri, apalagi UU Cipta Kerja telah dikenal sebagai regulasi yang mampu mempercepat proses perizinan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Masyarakat diminta untuk tetap memakai masker dan menaati protokol kesehatan. Tujuannya untuk melindungi orang yang berada dalam kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Pandemi telah kita lalui selama lebih dari dua tahun dan masyarakat jadi terbiasa untuk menjaga imunitas serta menaati protokol kesehatan. Masker dengan mudah dibeli di mana-mana karena poin dalam protokol kesehatan ini yang paling populer. Namun pemerintah akhirnya melonggarkan aturan dan memperbolehkan untuk tidak pakai masker, jika masyarakat beraktivitas di luar dan tidak bergerombol.

Namun untuk alasan kesehatan dan keselamatan lebih baik masyarakat tetap menaati protokol kesehatan meski tidak diwajibkan pakai masker. Ingatlah bahwa masker hanya boleh dilepas ketika ada di luar ruangan, sedangkan jika di dalam ruangan tetap harus mengenakannya. Ketika bekerja di kantor atau belajar di sekolah tentu masih harus pakai masker.

Profesor Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa masyarakat wajib melindungi kelompok rentan di sekitarnya. Di antaranya mereka yang memiliki komorbid, anak-anak, dan lansia. Caranya dengan memakai masker dan menaati protokol kesehatan. Jangan sampai gara-gara malas pakai masker jadi tertular Corona atau malah jadi sumber penularan.

Dalam artian, memang memakai masker di luar ruangan tidak lagi diwajibkan. Namun alangkah baiknya masyarakat turut memikirkan orang lain yang memiliki risiko tinggi untuk terkena Corona. Misalnya balita (yang belum cukup umur untuk divaksin Corona), lansia (yang imunitasnya lebih rendah) dan komorbid yang punya penyakit bawaan sehingga lebih rentan kena Corona.

Saat ini cakupan vaksinasi Corona baru 60% di seluruh Indonesia sehingga kondisi pandemi belum diakhiri, karena kekebalan kelompok belum terbentuk. Jika ada 1 saja orang tanpa gejala yang tidak pakai masker maka ia akan menularkannya ke banyak orang lain. Apalagi jika orang tersebut belum divaksin, akan lebih mudah untuk tertular dan bisa meningkatkan angka pasien Corona.

Masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker dalam beraktivitas, meskipun dalam beberapa kondisi telah dilonggarkan. Penggunaan masker selain mengurangi risiko penularan Corona juga melindungi diri dari debu, bakteri, dan virus selain Covid-19. Sadarkah Anda saat pandemi malah jarang sakit pilek, batuk, atau yang lain? Penyebabnya karena setiap hari memakai masker ketika keluar rumah sehingga terlindungi.

Selain memakai masker, taati juga poin lain dalam protokol kesehatan, seperti cuci tangan, jaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Terutama dalam jaga jarak karena jika tak pakai masker dan bergerombol, risiko penularan Corona amat besar. Masker amat murah harganya tetapi melindungi diri dan melindungi orang lain dalam kelompok rentan.

Prof Wiku menambahkan, perilaku sehat dan bersih juga wajib dijaga. Dalam artian, selain memakai masker dan taat protokol kesehatan maka masyarakat wajib menjaga higienitas lingkungan dan imunitas tubuh. Apalagi saat ini muncul penyakit baru seperti hepatitis misterius dan monkey pox sehingga masker bisa menghalangi penularannya.

Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan komorbid selalu ada di lingkungan masyarakat. Untuk melindungi mereka, apalagi jika belum divaksin karena faktor usia atau penyakit bawaan, maka sebaiknya masyarakat tetap memakai masker. Bawa juga masker cadangan karena selembar masker hanya efektif dikenakan selama 4 jam.

Protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak masih perlu dilaksanakan. Walau ada pembolehan untuk tidak mengenakan masker ketika berada di luar ruangan tetapi sebaiknya tetap memakainya guna menghindari penularan virus dan bakteri berbahaya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Astrid Julian )*

Pemerintah berusaha maksimal mencegah kenaikan harga Pertalite meskipun harga minyak mentah terpantau merangkak naik. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pada kesempatan rapat kerja nasional V Projo di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo menuturkan bahwa yang namanya Pertalite ini akan ditahan agar harganya tidak naik dan tetap di angka Rp 7.650 per liter.

Presiden juga membandingkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dengan harga di negara-negara lain yang telah meningkat dampak eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga BBM di negara lain, menurut Jokowi justru melebihi harga BBM di Indonesia.

Jokowi menyebutkan, di Jerman, bensin sudah mencapai Rp 31 ribu, Singapura Rp 32 ribu, Thailand Rp 20 ribu dan Amerika kurang lebih Rp 18 ribu per liter. Sedangkan Indonesia masih di harga Rp 7.650 per liter.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk dapat mempertahankan harga BBM Pertalite saat ini, yakni dengan memberikan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jokowi mengakui bahwa subsidi dari APBN itu besar sekali, yang menjadi masalah adalah mau sampai kapan Indonesia bisa bertahan? Apabila perangnya belum selesai.

Presiden juga mengajak kepada masyarakat untuk tetap bersyukur karena harga Pertalite masih dapat ditahan di angka Rp 7.650 per liter. Selain itu kegiatan ekonomi di Indonesia juga secara bertahap sudah dapat dibuka karena kondisi Covid-19 yang semakin terkendali.

Sementara itu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Mineral (BBM) jenis Pertalite meskipun di tengah kenaikan minyak dunia yang terjadi saat ini. Namun sebagai gantinya, pemerintah harus membayar kompensasi atas harga Pertalite.

Sri Mulyani menyebutkan pembayaran kompensasi Pertalite ini menjadi salah satu penyebab dari kenaikan anggaran kompensasi mencapai Rp 216,1 triliun. Padahal dalam alokasi APBN 2022, anggaran kompensasi hanya disediakan sebesar Rp 18,5 triliun saja.

Menkeu mengungkapkan pemerintah akan mengalokasikan anggaran kompensasi Pertalite sebesar Rp 114,7 triliun. Nantinya anggaran ini akan dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang menyediakan BBM bagi masyarakat. Sri mengungkapkan, kalau masyarakat waktu itu mudik dengan mobil berbahan bakar Pertalite itu merupakan bagian dari nanti yang harus dibayar oleh pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi Rp 114,7 triliun.

Selain Pertalite, Sri Mulyani mengajukan tambahan anggaran kompensasi untuk BBM jenis solar sebesar Rp 80 triliun. Pemerintah juga akan memberikan tambahan kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun kepada PT PLN (Persero).

Menkeu menjelaskan usulan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi kepada DPR adalah respons terhadap kenaikan harga energi saat ini. Menurutnya, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menaikkan harga atau menambah alokasi anggaran.

Pemberian kompensasi kepada Pertamina adalah konsekuensi atas pemberian subsidi untuk BBM jenis Solar dan LPG 3 kg serta keputusan pemerintah dalam menetapkan Pertalite untuk masuk Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBBKP) Pada Maret 2022 yang berlaku surut. Pertamina menyediakan Pertalite dengan harga pasar tapi dijual dengan harga Rp 7.650 per liter.

Sri juga mengakui bahwa harga keekonomian Pertalite, Solar, Minyak tanah, LPG sudah jauh di atas harga asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan USD63 per barel. Saat ini harga keekonomian meningkat tajam sejalan dengan ICP yang bertengger di atas USD1000 per barel.

Saat ini, pemerintah tengah mengajukan asumsi dasar ekonomi makro yaitu perubahan ICP dari USD63 per barel menjadi kisaran USD95 per barel, kemudian menjadi USD105 per barel. Atas kenaikan proyeksi ICP dalam APBN 2022, pemerintah mengajukan tambahan subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun, Rp71,8 triliun di antaranya untuk BBM dan LPG. Untuk kompensasi BBM dan LPG diperkirakan mencapai Rp 324,5 triliun.

Upaya pemerintah untuk mencegah kenaikan harga Pertalite tentu saja patut didukung, sebab harga minyak dunia sedang melambung sedangkan harga Pertalite di Indonesia masih berada di angka yang sama. Masyarakat pun patut bersyukur dengan tetap bijak menggunakan konsumsi bahan bakar sesuai kebutuhan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Karim )*

Pemuka agama memiliki andil besar untuk menciptakan kerukunan di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Dengan adanya partisipasi pemuka agama dalam menjaga kerukunan bangsa, keutuhan Indonesia dapat terjaga .

Bhineka Tunggal Ika adalah ajaran yang ada sejak era kemerdekaan. Namun sayang ada oknum yang tidak suka melihat persatuan rakyat Indonesia, lalu mencari cara agar memecah perdamaian. Apalagi ketika jelang pemilihan kepala daerah, maka provokator akan dengan mudah memanfaatkan isu SARA untuk membakar emosi masyarkat.

Pepatah menyatakan bahwa bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Permusuhan akan membawa kehancuran. Oleh karena itu semua pihak wajib bersatu dan salah satu yang memiliki peran penting dalam merukunkan kembali rakyat Indonesia adalah para pemuka agama. Mereka punya pengaruh besar di masyarakat.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa tokoh agama wajib jadi elemen utama dalam menjaga kerukunan. Perdamaian dan kerukunan di masyarakat perlu dijaga secara konsisten bagi seluruh elemen masyarakat. Kerukunan antar masyarakat merupakan unsur utama yang dapat membentuk kerukunan nasional, dan bangsa ini adalah bangsa yang majemuk.

Indonesia terdiri dari banyak suku dan ada 6 keyakinan yang diakui oleh pemerintah. Akan tetapi perbedaan ini jangan sampai memicu permusuhan, dan pemuka agama menjadi tokoh penting untuk menciptakan perdamaian di negeri ini. Penyebabnya karena ajaran mereka pasti dipatuhi oleh masyarakat.

Pemuka agama memang punya kharisma dan ia memanfaatkan posisinya untuk menciptakan kerukunan bangsa. Misalnya dengan memberi ceramah tentang indahnya persatuan dan toleransi. Dalam menjalankan perintah agama, umat tidak hanya harus taat kepada Tuhan tetapi juga bergaul dengan baik ke sesama manusia.

Seharusnya seorang pemuka agama mengajarkan bahwa pergaulan umat tidak hanya ke sesama pemeluk keyakinan yang sama, tetapi juga yang berbeda. Bukankah masyarakat tidak bisa hidup hanya di lingkungan yang homogen? Justru di tengah lingkungan heterogen rakyat belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi.

Toleransi wajib diajarkan oleh para pemuka agama karena dengan bertoleransi hidup manusia bisa jadi lebih damai. Jika ada toleransi maka tidak akan ada perpecahan di masyarakat seperti saat ada perayaan agama lain, dan semua pihak tidak menentangnya.

Contoh lain dari toleransi adalah ketika seorang ustadz mengajarkan toleransi melalui cerita tentang Nabi Muhammad yang menyuapi orang buta tiap hari. Padahal orang itu belum jadi umat muslim. Seorang Nabi berdakwah dengan amat lemah-lembut dan seharusnya ustadz juga melakukan hal yang sama. Ia tak jenuh menyebarkan tentang toleransi agar bangsa ini bersatu.

Sebaliknya, jika ada pemuka agama yang malah mengompori untuk bermusuhan maka kredibilitasnya dipertanyakan. Gelar pemuka agama seharusnya tidak membuatnya jadi jumawa. Jangan malah merasa sombong atas ilmunya. Seorang pemuka agama seharusnya berperan penting dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian, bukannya malah memprovokasi jamaah untuk bertikai dan menyerang satu sama lain.

Pemuka agama memiliki peran penting dalam menciptakan kerukunan di Indonesia. Pasalnya, seorang pemuka agama memiliki basis massa besar dan suaranya akan didengar khalayak luas. Pemuka agama pun diharapkan untuk meningkatkan partisipasinya agar kedamaian dan kerukunan di Indonesia dapat terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) diyakini akan mempercepat pembangunan di Papua. Dengan adanya akselerasi pembangunan tersebut, maka kemajuan dan kesejahteraan Papua akan semakin cepat untuk diwujudkan.

Selama ini hanya ada dua provinsi di Papua yakni Papua dan Papua Barat. Padahal di sana daerahnya amat luas, jauh lebih besar daripada Jawa. Ketika hanya ada 2 provinsi maka terdapat kesulitan karena pengendalian program dari pemerintah daerah terhalang oleh jauhnya jarak. Oleh karena itu penambahan DOB adalah sesuatu yang amat mendesak.

Ketika ada daerah otonomi baru maka akan lebih maju lagi karena ada penambahan dana APBD. Percepatan pembangunan akan terjadi karena memiliki modal, yakni dari dana APBD tersebut.

Pendeta Hiskia Rollo menyatakan bahwa percepatan pembangunan Papua dilakukan dengan mempersiapkan generasi muda. Dalam artian, anak-anak Papua adalah calon pemimpin di masa depan. Mereka dipersiapkan jadi penggerak pembangunan di Bumi Cendrawasih, karena memiliki potensi berupa kecerdasan, kreativitas, dan kekuatan fisik.

Pemerintah menggunakan beragam cara untuk meningkatkan sumber daya manusia Papua. Salah satu cara yang ditempuh adalah memberikan dana otonomi khusus yang diwujudkan dalam program beasiswa, sehingga mereka bisa sekolah tinggi, bahkan sampai di Universitas. Kelak jika berhasil lulus dan terbukti jadi pemuda cakap, bisa dipercaya jadi pemimpin. Baik Calon Gubernur, walikota, bupati, atau pejabat pemerintah.
Dalam UU Otsus memang disebutkan bahwa pemimpinnya harus warga asli Papua.
Saat ada daerah otonomi baru maka otomatis butuh pemimpin baru. Posisi itu akan diisi oleh warga asli Papua dan akan menjadi kebanggaan karena putra daerah akan memimpin daerahnya sendiri. Sementara itu, para pemuda akan dipersiapkan untuk 10 atau 15 tahun mendatang untuk jadi calon pemimpin baru. Pemimpin muda akan mempercepat pembangunan karena lebih trengginas dan memberi teladan.

Tokoh pemuda Papua Charles Kosay menyatakan bahwa pemekaran wilayah adalah salah satu amanat otonomi khusus. Keduanya memang saling berkaitan, karena tujuannya sama-sama memajukan masyarakat Papua. Kemajuan hanya bisa tercapai melalui pembangunan dan perubahan ke arah yang positif.

Charles Kosay menambahkan, saat ini ada rentang kendali yang sangat panjang karena luasnya wilayah Papua. Oleh karena itu pemekaran wilayah alias penambahan provinsi akan membantu untuk pengendalian pemerintah. Wilayah yang menciut malah menguntungkan karena bisa mengatur masyarakatnya dengan lebih mudah.

Jika rakyatnya diperhatikan dan diatur sebaik-baiknya maka pembangunan akan sukses dan dipercepat. Penyebabnya karena mereka mematuhi berbagai program, baik yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur dengan tertib dan mematuhi berbagai peraturan dengan senang hati.

Selain itu, keuntungan lain dari pemekaran wilayah adalah jarak antara kantor pemerintah provinsi dengan masyarakat. Pengamat politik Frans Maniagasi menyatakan bahwa pemekaran wilayah akan memperluas jangkauan pelayanan birokrasi pemerintah.
Dalam artian, jika wilayah Papua dibagi 2 provinsi lalu diganti jadi dibagi 5 provinsi, otomatis jaraknya dekat.
Masyarakat akan mudah untuk mengurus administrasi dan surat-surat lain ke ibu kota provinsi. Mereka akan lebih tertib dalam birokrasi dan mengurus berbagai surat penting dengan tepat waktu.

Penambahan daerah otonomi baru di Papua adalah sesuatu yang sangat penting untuk diwujudkan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk menyudahi demonstrasi dan ikut mengawal pembentukan DOB di Papua demi mempercepat kemajuan Bumi Cenderawasih.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Dalam pembangunan suatu wilayah, peran aktif pemuda menjadi salah satu kontribusi yang harus dipersiapkan sejak dini. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya memajukan serta mensejahterakan masyarakat di suatu wilayah, perlu mendapat sentuhan dari generasi milenial sebagai tonggak pemimpin di masa depan. Hal tersebut berlaku juga dalam hal pembangunan di wilayah Papua.

Munculnya kebijakan pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua diharapkan turut menjadi modal dasar yang baik untuk masa depan Papua. Tentunya, terbentuknya pemekaran provinsi tersebut harus disesuaikan dengan penyiapan terhadap Human Resources atau sumber daya manusia dan Natural Resources atau sumber daya alam.  

Peran pemuda diharapkan dapat mempersiapkan diri sesuai dengan kompetensi untuk pembangunan secara nasional pada umumnya, ataupun sesuai wilayah masing-masing dengan pertimbangan sosiologis tertentu. Selain mempersiapkan Pendidikan, pemuda juga harus mengantisipasi moralitas agar memiliki budi pekerti yang baik, dengan tujuan utama menjaga kebersamaan dan memiliki paradigma inklusif terbuka untuk menghadapi berbagai perbedaan yang muncul. Dalam upaya membangun suatu wilayah, pemuda dituntut untuk memiliki satu persepsi dengan tujuan yang sama yakni kesejahteraan dan kedamaian.

Kebijakan DOB Tak Mengubah Kepapuaan Masyarakat di Papua

Dalam lanskip pembangunan di wilayah Papua, satu hal yang harus dipahami bersama bahwa adanya kebijakan pemekaran wilayah tidak merasuk hingga wilayah kultural atau adat masyarakat Papua. Pasalnya masih banyak pihak yang salah memahami dan menghartikan. Hal tersebut sempat ditegaskan oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Bahwa kebijakan DOB hanya mengubah administrasi pemerintahan yang ada di Papua sehingga tidak akan pernah mengubah kepapuaan bagi masyarakat di Papua. Meski ada pemekaran DOB di Papua, tetapi tetap terikat dengan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).

Secara umum, hingga saat ini pemerintah terus berupaya melalui sejumlah implementasi kebijakan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua. Terbitnya UU Otsus telah mendorong berbagai kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Pemerintah saat ini juga tengah menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dengan visi pembangunan 2041 upaya mewujudkan “Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Dalam pelaksanaannya, diharapkan peran generasi milenial di Tanah Papua turut menjadi agen perubahan guna mewujudkan hal tersebut.

Kaum Muda Papua Harus Terlibat Aktif dalam Proses Pembangunan dan Bangsa dan Negara

Sejumlah pesan terus digaungkan dalam mendorong keterlibatan pemuda di pembangunan wilayah Papua yang saat ini digencarkan oleh pemerintah. Pendeta Hiskia Rollo selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja di Tanah Papua (PGGP) mengimbau kepada semua elemen masyarakat, khususnya kaum muda, agar menyikapi perbedaan dengan kasih dan kemanusiaan, bukan kekerasan. Dirinya meyakini Tuhan berkehendak untuk pembangunan Papua berlangsung di dalam kasih. Perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun jangan sampai perbedaan itu menjadikan hilangnya damai dan sejahtera. Kaum muda Papua harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan di Tanah Papua.

Sementara itu, Ketua DPW LIRA Provinsi Papua, Steve R.A Mara, berharap generasi muda Papua lebih berfikir strategis untuk menyiapkan dan menerima segala perubahan dan perbedaan yang ada serta terus berdatangan. Semisal kebijakan DOB, harus disyukuri karena akan memperpendek rentan kendali. Dirinya berharap kepada generasi muda Papua untuk tidak terlena dengan situasi yang terjadi saat ini, sehingga membuat rull pemikiran hanya pada kegiatan demonstrasi dan hal-hal yang bersifat negatif. Adanya ketakutan akan dampak negatif jika terjadi pemekaran adalah hal wajar, namun hal tersebut bisa diatasi oleh peran pemerintah untuk mensosialisasikan serta memberikan penjelasan terkait manfaat dan tujuan secara lebih detail.

Kondisi masyarakat di pesisir dan pegunungan wilayah Papua yang masih jauh dari kesejahteraan, menjadi pergumulan pemerintah dan semua pihak untuk bisa memperbaiki keadaan. Kita lihat hari ini sangat nyata, masyarakat di pesisir pantai dan pegunungan, pembangunan masih kurang nampak, seolah negara tidak hadir di wilayah-wilayah tersebut. Padahal kondisi tersebut disebabkan karena tingkat kendali yang jauh. Sehingga, mari kita lebih terbuka terhadap perubahan yang ada. Siapkan diri untuk menyambut kebijakan pemekaran DOB Papua.

Orang Asli Papua Siap Kawal DOB dan Otsus

Sementara itu, hingga kini dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB di Papua terus berdatangan dari berbagai pihak dan tempat. Secara umum, para pendukung tersebut memiliki harapan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan wilayah Papua.

Salah satu dukungan dari unsur pemuda datang dari Tokoh dan Ketua Ormas Pemuda Jayapura dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura), Jack Puraro. Dirinya menegaskan bahwa sebagai orang asli Papua (OAP) siap mengawal kebijakan pemerintah terkait DOB dan Otsus.   

Dirinya juga menyinggung MRP agar tidak mengurus masalah politik, melainkan fokus mengurus hak-hak masyarakat adat Papua. Mewakili masyarakat Adat Mamta, Tabi, ia juga menolak adanya klaim pernyataan ketua MRP yang menyebut bahwa masyarakat Papua menolak DOB di Papua. Pernyataan tersebut tidak benar dan merupakan asumsi ketua MRP semata, tidak mewakili masyarakat adat Papua secara umum. MRP sebagai representasi kultur OAP harusnya mampu bersikap netral atas berbagai gejolak di Papua.

Disamping itu, kepada semua pihak terutama generasi muda serta para intelektual agar mampu membantu dunia pendidikan hingga wilayah-wilayah pelosok. Pada dasarnya masyarakat Papua sangat membutuhkan pemekaran untuk perluasan pelayanan dan keterlibatan serta terakomodirnya seluruh kepentingan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan fasilitas di dunia Pendidikan.

God Bless, Papua

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Deka Prawira )*

Investasi merupakan salah satu sektor yang digadang-gadang mampu menjadi pembangkit perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif semua pihak untuk mampu memaksimalkan investasi, tidak terkecuali dari kalangan swasta.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengajak sektor swasta untuk ikut berkontribusi dalam menggerakkan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi di bidang investasi menjadi hal yang sangatlah penting.

Menurutnya, perbaikan untuk iklim investasi merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu saat ini ada yang namanya Menteri Investasi dan semua Kementerian berusaha untuk meningkatkan iklim investasi, termasuk pihak swasta yang harus menjadi motor penggerak untuk investasi di Indonesia. Dirinya menilai investasi di Indonesia tidak hanya tergantung dari APBN, tetapi juga berasal dari sektor swasta.

Meski APBN belanja modalnya untuk pembangunan infrastruktur, untuk berbagai belanja-belanja yang produktif, namun sebetulnya sumber investasi itu yang paling besar justru dari perusahaan atau swasta. Perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia sudah siap dalam upaya meningkatkan upaya investasi. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan pajak sampai dengan bulan April 2022 yang sudah mulai pulih.

Ditambahkannya, untuk beberapa sektor tertentu belum bisa menggerakkan investasi, misalnya hotel. Namun, sektor manufaktur, perdagangan, bahkan transportasi yang tadinya sangat terpukul, sudah mulai bangkit. Ini merupakan kabar bagus karena hal ini menunjukkan bahwa mereka mulai melakukan ekspansi usahanya lagi, baik menggunakan modal kerja maupun modal investasi.

Sementara itu, Menkeu juga melihat permintaan atau growth dari kredit investasi maupun kredit modal kerja tumbuh naik. Bahkan, kredit modal kerja sudah di atas 7 persen. Momentum pemulihan berasal dari perusahaan, baik karena dia sudah punya profitabilitas dan profitnya tadi dipakai untuk usahanya naik lagi, atau meminjam di bank, atau menerbitkan surat utang atau melakukan IPO. Ini semuanya mendapatkan dana untuk kemudian dipakai untuk investasi.

Diharapkan sektor swasta dapat mulai melakukan kegiatan yang produktif investasi, baik yang berasal dari pendapatannya sendiri maupun berasal dari kredit perbankan, pasar modal, serta penanaman modal di dalam dan luar negeri. Indonesia merupakan negara dengan penduduk nomor 4 terbanyak di dunia, hal ini juga didukung dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah. Tentu saja fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi.

Aliran modal dari proses investasi tentu saja dapat menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan negara. Sebagai gambaran, masyarakat mengetahui bahwa presiden Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bersaing dalam pasar global. Pasalnya, dengan infrastruktur yang baik, kegiatan produksi dapat semakin efisien sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing dalam pasar global.

Selain itu, secara teori keberadaan investasi yang masuk ke Indonesia tentu akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Namun tingkat keberhasilan investasi asing dalam menyerap tenaga kerja belum tentu sama, bergantung pada banyak hal salah satunya jenis investasi asing.

Tren serapan lapangan kerja dari investasi asing belakangan terlihat menurun meskipun secara statistik terdapat peningkatan arus investasi asing. Hal tersebut dikarenakan jenis investasi yang masuk kebanyakan lebih mengutamakan padat modal ketimbang padat karya. Peran pemerintah juga sangat penting untuk memfasilitasi masuknya greenfield investment di sektor-sektor baru yang padat karya.

Selain itu, keberadaan investasi juga berperan dapat menghubungkan industri lokal ke dalam global value chain sehingga mempercepat upaya ekspansi ke pasar global. Contoh paling nyata adalah beberapa startup Indonesia yang sejak disuntik oleh modal asing bisa berubah menjadi unicorn dan melakukan ekspansi ke pasar ASEAN.

Di era serba global ini, investasi memiliki peran yang sangat besar untuk mendukung percepatan pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, dengan adanya partisipasi swasta dalam menggenjot investasi maka diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zakaria )*

Tokoh agama berperan untuk menyebarkan moderasi beragama dan ikut menangkal radikalisme. Dengan adanya peran aktif agamawan, maka kerukunan Indonesia sebagai negara majemuk akan terjaga.

Sila pertama dalam Pancasila yang merupakan ideologi negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti menunjukkan bahwa negara ini sangat mengutamakan kerukunan antar umat beragama. Kemudian dengan keberagaman agama yang terdapat di Indonesia, sudah sepatutnya apabila seluruh masyarakat mampu menjaga sikap saling bertoleransi dan memahami satu sama lain.

Toleransi beragama menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia. Apabila ada sikap toleransi antar warga negara tersebut tidak berhasil untuk diciptakan, maka tentu hanya akan menimbulkan konflik dan perpecahan yang berdasarkan pada identitas kelompok masing-masing, dalam hal ini adalah agama atau kepercayaan yang diyakini. Antar umat akan saling serang dan saling menjelekkan.

Hal tersebut sama sekali jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menganut asas Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam hal ini, peranan dari tokoh agama menjadi hal yang sangat penting demi menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selain itu segala macam ajaran yang disampaikan haruslah merupakan ajaran yang penuh dengan cinta kasih dan pesan damai untuk bisa menangkal radikalisme, intoleransi dan terorisme.

Apabila para tokoh agama sudah memiliki pandangan yang moderat dan tidak radikal, maka tentu akan juga mempermudah pemberantasan intoleransi dan terorisme di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi di era serba digital seperti sekarang ini, sejatinya ceramah-ceramah keagamaan yang disampaikan oleh para tokoh pemuka agama bisa dengan sangat mudah diakses oleh siapapun dari berbagai sumber.

Maka dari itu sangat penting bagi para pemuka agama untuk benar-benar memberikan penyampaian dengan diksi dan juga narasi yang tepat supaya tidak menimbulkan salah tafsir di publik. Kemudian untuk masyarakat sendiri, sebenarnya juga harus pintar dalam melakukan penyaringan, kiranya konten mana yang akan mereka konsumsi dan mana yang akan mereka tinggalkan.

Secara tegas, Zainut Tauhid Saadi selaku Wakil Menteri Agama menyatakan bahwa memang Pemerintah harus mampu untuk membentuk para pendakwah yang bisa menyampaikan syiar agama namun dengan cara yang moderat dan jauh dari sikap radikal. Selain itu para tokoh agama juga dihimbau agar mampu mengikuti perubahan zaman yang ada dan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat.

Salah satu persyaratan dari terciptanya pembangunan Nasional adalah ketika suatu negara mampu untuk menciptakan kerukunan dan persatuannya. Seperti dikatakan oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin bahwa seluruh masyarakat harus mampu untuk terus merawat dan melestarikan persatuan tersebut yakni dengan terus menggemakan nilai-nilai moderasi dalam beragama.

Ditambahkan oleh Wapres Ma’ruf Amin bahwa pihak ulama saja masih belum cukup dalam pemeliharaan semangat moderasi untuk memberangus radikalisme dan intoleransi di Tanah Air. Namun harus juga disertai dengan peran keluarga, guru, serta masyarakat luas. Bahkan pihak Pemerintah sendiri sejatinya sudah mengeluarkan Perpes Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang harus menjadi acuan bersama.

Radikalisme merupakan musuh bersama sehingga diperlukan kolaborasi semua pihak, termasuk oleh tokoh agama. Dengan adanya peran aktif pemuka agama maka radikalisme diharapkan tidak berkembang di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Reza Kurniawan )*

Pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN) terus mengoptimalkan vaksinasi di masa pelonggaran masker. Upaya ini ditempuh untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat demi terwujudnya percepatan pemulihan ekonomi.

Vaksinasi telah terbukti efektif dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, hal ini dibuktikan dengan melandainya kasus Covid-19 pasca pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik. Meski demikian Masih ada beberapa wilayah yang belum sepenuhnya mendapatkan vaksin secara intensif.

Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengintensifkan vaksinasi Covid-19 di lima kabupaten/kota di Kalimantan Timur untuk mengejar rasio capaian vaksin serta pemulihan ekonomi. Lima wilayah itu adalah Berau, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Kepala BIN Daerah Kalimantan Timur Brigjen TNI Danny Koswara mengungkap capaian vaksinasi di Kalimantan Timur tergolong baik untuk dosis pertama, yakni sebesar 100,95% dari target. Sementara untuk dosis kedua tercatat 88,11 persen dan dosis ketiga 25,99 persen.

Danny berujar, untuk dosis kedua dan ketiga memang masih harus dikejar. Caranya yakni mengintensifkan kegiatan vaksinasi di wilayah yang banyak daerah dengan kategori 4T (terjauh, terpencil, terluar dan terdalam) agar capaian dosis kedua dan ketiganya dapat mengalami kenaikan secara cepat.

Lebih lanjut Danny menuturkan bahwa pemenuhan target vaksinasi sangatlah penting meskipun kasus Covid-19 semakin terkendali. Dirinya menjelaskan bahwa kini masyarakat bisa dengan leluasa beraktivitas usai pemerintah melakukan pelonggaran.

Danny juga menjelaskan, berkat vaksinasi yang pemerintah gencarkan selama dua tahun terakhir, pandemi menjadi semakin terkendali dan pelonggaran aktivitas sosial semakin luas. Hal ini tentu saja harus kita syukuri dengan cara melanjutkan vaksinasi hingga tuntas ke dosis ketiga, sehingga kekebalan komunal bisa semakin meningkat.

Saat ini pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk melepas maskernya saat berada di ruangan terbuka. Selain itu warga yang telah divaksinasi booster tidak perlu melakukan tes antigen serta PCR.

Danny memaparkan, pemerintah akan memberikan pelonggaran sesuai dengan hasil asesmen berbagai parameter pandemi. Karena pemerintah juga menginginkan pemulihan perekonomian masyarakat berlangsung dengan baik. Karena itulah BIN mendukung upaya tersebut dengan meningkatkan capaian vaksinasi.

Perlu diketahui Vaksin Booster atau yang dikenal sebagai penguat vaksin merupakan dosis vaksin tambahan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap penyakit karena efek dari beberapa vaksin yang dapat menurun seiring waktu.

Vaksin booster umum diberikan pada infeksi virus seperti tetanus, difteri dan pertusis (DtaP) yang membutuhkan booster setiap 10 tahun. Pemberian vaksin booster akan membantu sistem kekebalan mengingat virus penyebab penyakit. Jika tubuh kembali terpapar virus tersebut, antibodi dapat mengenali dan membunuhnya sebelum menyebabkan kerusakan.

Sebelumnya, Irjen Pol Fadil Imran selaku Kapolda Metro Jaya menyebutkan, 60 persen angka kematian akibat Covid-19 disebabkan karena pasien belum menjalani vaksinasi Covid-19.

Selain itu, penyebab kematian Covid-19 lainnya adalah pasien yang merupakan lansia dan memiliki riwayat penyakit bawaan. Hal tersebut disampaikan Fadil ketika meninjau langsung percepatan akselerasi vaksin dengan video conference bersama Presiden RI Joko Widodo di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Dia juga mengajak masyarakat yang belum vaksin atau belum menjalani vaksinasi secara lengkap untuk segera melakukan vaksinasi.
Juru Bicara Satgas penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan kekebalan yang ditimbulkan vaksin memang memiliki banyak peran dalam mencegah keparahan gejala, perawatan di rumah sakit, hingga kematian.

Vaksinasi sendiri merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati, bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut.

Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting dikarenakan ada sebagian orang yang belum atau tidak dapat divaksin seperti orang yang mengidap autoimun, anak-anak, dan lain sebagainya.

Apa yang dilakukan oleh BIN merupakan langkah konkrit dalam upaya menekan pertambahan jumlah kasus, jika angka Covid-19 semakin melandai, tentu saja ekonomi di Indonesia akan semakin pulih, tempat wisata dan pusat perbelanjaan akan semakin ramai.
Langkah yang ditempuh oleh BIN patut mendapatkan dukungan karena keberadaan vaksin telah menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam selama pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebeca Marian )*

Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung penuh pemekaran wilayah Papua karena bertujuan untuk memajukan rakyat di Bumi Cendrawasih. Dukungan MRP ini diharapkan dapat menyudahi polemik pembentukan DOB yang selama ini menghambat kebijakan tersebut.

Saat ini Papua memiliki 2 provinsi padahal wilayahnya termasuk salah satu yang terluas di Indonesia. Jika hanya ada 2 provinsi maka daerahnya besar sekali dan malah menyulitkan dalam pengaturan penduduk dan lain-lain. Oleh karena itu penambahan provinsi adalah hal yang mendesak dan RUU-nya sudah disiapkan, selangkah lagi Papua akan punya 3 daerah otonomi baru.

Ketiga provinsi baru yang akan segera diresmikan adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Pemekaran wilayah memang sesuatu yang sangat penting dan seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih mendukungnya. Majelis Rakyat Papua juga mendukung penuh pemekaran wilayah Papua karena sadar akan manfaatnya yang banyak.

Derunce Mehue, Anggota Pokja agama MRP menyatakan bahwa dukungan terhadap pemekaran wilayah Papua sudah disampaikan ke Presiden Jokowi secara langsung. MRP juga siap mengawal agenda strategis percepatan pembangunan di Papua. Juga ketika masa transisi (ke provinsi baru), maka gubernur juga siap dikawal.

Derunce menambahkan, kepercayaan rakyat Papua terhadap negara makin tinggi karena ada desain besar percepatan pembangunan Papua tahun 2021-2024. Pemerintah pusat menggunakan pendekatan yang humanis dan memberi ruang komunikasi bagi rakyat Papua dan hal ini amat bagus. Dalam artian, pemerintah benar-benar memperhatikan rakyat, tak hanya diberi dana Otsus dan provinsi baru, tetapi juga diperbolehkan untuk bersuara.

Amatlah wajar ketika majelis rakyat Papua mendukung pemekaran wilayah karena mereka memahami manfaatnya. Ketika ada provinsi baru maka otomatis daerahnya akan makin sempit. Namun hal ini bukan suatu kerugian, karena daerah Papua terlalu luas (lebih dari 100.000 KM2). Jika satu Papua dibagi lima provinsi, malah akan memudahkan untuk pengaturan rakyatnya.

Ketika ada lima provinsi maka otomatis dana APBD yang diberi juga lima. Penambahan kucuran dana inilah yang diharapkan oleh MRP, sehingga akan memajukan rakyat Papua. Uang negara akan dirupakan infrastruktur dan berbagai fasilitas lain sehingga kehidupan masyarakat akan makin mudah dan berefek bagi kemajuan rakyat.

Majelis Rakyat Papua mendukung pemekaran wilayah karena memang sudah diperjuangkan selama 20 tahun. Tahun 2004 ada 1 provinsi baru yang diresmikan yakni Papua Barat. Saat tahun 2022 pemerintahan Presiden Jokowi akan menambah 3 daerah otonomi baru, maka MRP amat bersyukur karena perjuangannya berbuah manis.

Perjuangan untuk mendapatkan provinsi baru membuktikan bahwa pemekaran wilayah adalah permintaan dari rakyat asli Papua. Mereka memang menginginkan daerah otonomi baru agar lebih maju. Tidak akan ada kesenjangan antara Indonesia bagian timur dan barat karena ada pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu wajar jika MRP selalu mendukung pemekaran wilayah.

Jadi, sangat salah ketika ada pihak yang menuduh bahwa pemekaran wilayah hanyalah modus dari pemerintah pusat dan akan merugikan rakyat. Kenyataannya, rakyat sendiri yang berjuang untuk mendapatkan provinsi baru. Mereka butuh daerah otonomi baru agar kehidupannya lebih baik lagi, dan ketika ada gubernur baru maka kebijakannya juga baru, serta akan memajukan rakyat.

Majelis Rakyat Papua terang-terangan mendukung pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih karena mereka memang telah memperjuangkannya sejak dahulu kala, bahkan sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, masyarakat Papua diimbau untuk dapat menerima kebijakan tersebut agar percepatan pembangunan Papua dapat segera diwujudkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta