suaratimur.id – Masih menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat di Indonesia terhadap situasi di Papua yang berpredikat aman dan tertib. Beberapa kejadian kriminal bermotif politis hingga berunsur separatis yang hingga beberapa waktu lalu masih terjadi harus menjadi evaluasi bersama sekaligus perhatian seluruh pihak agar tidak terulang kejadian serupa. Permasalahan di Papua yang tak jauh dari konflik ekonomi dan politik menimbulkan banyak akibat, dimana salah satunya menyasar pada bidang pendidikan anak-anak Papua.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, hal tersebut juga mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melantik lima pejabat daerah Papua beberapa waktu silam di Jakarta. Dalam amanatnya, beliau menegaskan agar para pejabat dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Papua karena situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar benar-benar menelaah persoalan yang ada di daerah masing-masing, serta mendorong agar program-progam yang telah ada dijalankan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Mantan Kapolda Papua tersebut juga berpesan agar pemerintah daerah di Papua bisa membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah derah lain di sekitar. Pemerintah pusat akan senantiasa mendukung berbagai pekerjaan dan program di masing-masing daerah sepanjang dengan aturan dan undang-undang.

Kebijakan DOB Diharapkan Hadirkan Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Salah satu yang menjadi keterkaitan dari poin amanat Mendagri kepada pejabat daerah Papua ialah dinamika kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang saat ini masih terus menjadi isu dan pembahasan. Kondisi wilayah Papua secara sosiologis serta kecenderungan disinformasi melalui media sosial rawan dijadikan politisasi oleh pihak tertentu.  

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa terdapat dua faktor penting mengapa Papua harus dilakukan pemekaran wilayah. Salah satunya dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya. Papua sangat heterogen terdapat beberapa suku dan bahasa, secara geografis sangat beragam, maka tepat jika Papua dimekarkan. Sementara dari aspek pembangunan, masih banyak belum tersentuh, karena wilayah di Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melalui pemekaran bisa memperkecil kesenjangan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, jembatan, irigasi, dan sebagainya sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa persoalan kerawanan ancaman keamanan di Papua akan terus terjadi ketika pemerintah tidak hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat asli Papua. Sehingga solusi mengurasi dan mengantisipasi tingkat kerawanan tersebut adalah dengan kehadiran pemerintah di Papua. Negara harus memastikan rakyat Papua bisa mencapai kesejahteraan.

Masyarakat Papua Diminta Mempersiapkan Diri Menyambut Pemekaran DOB

Sebuah kabar terbaru datang dari perkembangan pembahasan RUU DOB Papua. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua dimungkinkan dibawa ke rapat paripurna pada awal Juni 2022 mendatang, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Adapun untuk saat ini DPR RI masih berkutat pada agenda-agenda terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang membutuhkan konsentrasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) mengenai RUU tentang pembentukan DOB sudah diserahkan ke DPR. Dengan demikian, rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas meminta masyarakat Papua agar mempersiapkan diri menyambut tiga bakal beleid tersebut, daripada mengikuti aksi demonstrasi penolakan. Secara khusus, ia mengharapkan seluruh elemen masyarakat Papua, elite-elite poltik Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua agar bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran dan masa depan masyarakat Papua.

Adanya pembahasan tiga RUU DOB merupakan bentuk perhatian lebih pemerintah pusat ke Papua. Masyarakat Papua agar melihat pemekaran melalui perspektif ekonomi, bukan politik karena hanya berdampak pada konsumsi politik semata, sehingga terjadi pro dan kontra dengan berbagai aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok tertentu, salah satunya ditunggangi oleh kelompok separatis dan elit lokal yang tak sejalan dengan pemerintah pusat.

Padahal, secara lebih luas terdapat sejumlah manfaat dari pemekaran di Papua, diantaranya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Muhammad Yasin )*

Orrmas keagamaan memiliki pengaruh cukup besar didalam menyebarkan moderasi beragama pada masyarakat. Dengan adanya peningkatan peran Ormas keagamaan tersebut, maka toleransi dan sikap saling menghargai antar pemeluk agama di Indonesia dapat semakin meningkat.

Era reformasi dimulai tahun 1998 dan masyarakat Indonesia makin terbuka karena memiliki kebebasan berpendapat, setelah sebelumnya dibungkam selama 32 tahun oleh Orde Baru. Masyarakat bereuforia dan bisa berceloteh tentang apa saja tanpa takut diawasi. Namun sayangnya kebebasan ini memiliki efek negatif yaitu bebas menghina pihak lain.

Sudah jadi rahasia umum ketika ada perang opini di media sosial, umat beragama malah saling menyerangdan bukan justru mendamaikan. Ada pihak yang memprovokasi sehingga pihak lain dicap negatif bahkan dilontari dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Hal ini terjadi akibat ekstrimisme yang mulai menyebar di Indonesia dan diviralkan oleh kelompok radikal.

Untuk mencegah radikalisme, ekstrimisme, dan perang hate speech terutama di dunia maya, maka diperlukan moderasi beragama. Ketika ada moderasi beragama maka umat menjalankan ajaran agama dengan moderat atau di tengah-tengah. Tidak ekstrim kiri maupun kanan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta ormas keagamaan untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama atau wasathiyah. Penyebabnya karena ormas keagamaan bisa menjaga perdamaian di tengah kemajemukan Indonesia. Nilai-nilainya harus tercermin dalam kehidupan masyarakat.

Dalam artian, kemajemukan adalah fakta dan di Indonesia tidak hanya ada 1 agama tetapi ada 6 agama yang diakui oleh negara. Indonesia juga terdiri dari banyak suku bangsa. Dengan keadaan ini kita tetap bersatu dan berbhinneka tunggal ika. Moderasi beragama bisa merekatkan perbedaan karena umat saling bertoleransi.

Ormas keagamaan memiliki peran penting karena dihormati oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan menyebarkan moderasi beragama maka diharap masyarakat akan makin solid dan menghormati umat dengan keyakinan lain, tanpa harus meninggalkan ajaran agamanya. Toleransi adalah kunci dan masyarakat akan hidup damai karenanya.

Ormas keagamaan menyebarkan moderasi beragama dengan cara seminar agar masyarakat paham apa itu moderasi beragama. Jika sudah mengikutinya maka akan lebih banyak orang yang tahu apa arti moderasi beragama lalu mempraktikannya. Mereka senang karena hidup akan lebih damai dan bisa bergaul dengan semua kalangan, termasuk warga yang memiliki keyakinan lain.

Selain itu, ormas keagamaan bisa membuat poster atau konten lain di media sosial sehingga lebih luas tersebar. Dengan begitu maka banyak netizen yang paham dan mempraktikkan moderasi beragama. Mereka akan saling menghormati dan tidak akan bertikai gara-gara keyakinannya berbeda. Masyarakat paham bahwa warga yang tidak satu keyakinan adalah saudara di bidang kemanusiaan.

Kelapa Seksi Bimbingan Masyarakat Kantor Kementrian Agama Kota Semarang, Sumari, menyatakan bahwa tujuan moderasi beragama adalah mewujudkan ketertiban dalam kehidupan beragama, melindungi hak pemeluk agama, dan mewujudkan harmonisasi di dalam kehidupan. Sebagai warga negara Indonesia, semua orang diberi kebebasan dalam menjaga keyakinan tetapi juga menghormati hak orang lain.

Dalam artian, tiap pihak termasuk ormas keagamaan juga menyebarkan misi dari moderasi beragama yakni harmonisasi kehidupan. Jika semuanya paham moderasi beragama maka tiap umat akan berusaha menjaga perdamaian. Perbedaan bukanlah hal yang dipermasalahkan karena Indonesia memang negara yang majemuk.

Setiap ormas dihimbau untuk tetap menyebarkan ajaran moderasi beragama untuk menjaga perdamaian di Indonesia. Keterlibatan Ormas beragama sangat dibutuhkan demi keutuhan NKRI.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Syarifudin )*

Keraton Kukar (Kutai Kartanegara) mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)  di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dukungan pihak Keraton Kukar menjadi modal besar bagi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya IKN sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara sudah dalam proses persiapan karena memang butuh bertahun-tahun hingga semuanya siap hijrah total. Pemerintah dengan serius merencanakan dan mempersiapkan ibu kota negara (IKN) Nusantara sehingga akan menjadi kota ultra modern yang cantik. Penajam Paser Utara memang cocok jadi lokasi IKN karena berada di tengah-tengah Indonesia.

Dalam pembangunan IKN maka didukung penuh oleh segenap masyarakat adat di Kalimantan, termasuk Keraton Kutai Kartanegara. Aji Bambang Fadli, Panglima keamanan Keraton Kukar menyatakan bahwa selaku panglima keamanan Keraton Kukar Ing Martadipura pada intinya bangga dan patuh sepenuhnya menjalankan titah  Sultan Kukar Ing Martadipura XXI H Adji Zainal Arifin yang mendukung kepindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Kepindahan ibu kota ke Kalimantan amat disambut baik oleh Keraton Kukar yang merupakan penduduk asli Kalimantan. Dukungan dari Keraton amat patut diapresiasi karena jika sultannya mendukung maka otomatis rakyatnya akan mengikuti. Bahkan sebagian tanah adat milik Keraton akan diberikan untuk dijadikan wilayah IKN Nusantara.

Dukungan dari Keraton Kukar amat berharga karena mereka sangat mengapresiasi dalam pembangunan IKN. Jika tuan rumahnya menyambut baik maka pembangunan IKN akan berjalan tanpa kendala. Pembangunan butuh waktu lama oleh karena itu restu dari Keraton wajib dimiliki.

Proses pembuatan gedung dan sosialisasi ke masyarakat asli Borneo akan lancar dan tidak memicu konflik serta kecemburuan sosial. Masyarakat tidak akan takut ada kerusuhan seperti yang dulu terjadi antara pendatang dan penduduk asli Kalimantan, tahun 2001.

Selain itu, jika Keraton sudah memberikan restu maka dipastikan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara tidak ada halangan sama sekali. Pembuatan ibu kota adalah sebuah proyek besar dan bisa jadi ada oknum yang ingin berbuat jahat karena ia tidak suka akan kemajuan. Namun akhirnya ia tidak berkutik karena harus menuruti perintah dari Sultan Kukar untuk mendukung pembangunan IKN di Penajam Paser Utara.

Masyarakat Kalimantan sendiri khususnya warga Penajam Paser Utara juga mendukung pembangunan IKN karena akan memajukan Borneo. Pertama, akan dibangun jalan dan jembatan yang representatif sehingga melancarkan mobilitas warga. Jika dulu hanya ada jalan makadam atau setapak maka akan diaspal hotmix yang awet dan mulus.

Kedua, akan dibangun sekolah-sekolah yang representatif di IKN Nusantara. Sekolah tersebut akan mencerdaskan warga Kalimantan sehingga mereka makin maju di bidang pendidikan. Dengan begitu maka akan ada pemerataan akses dan juga pemberian edukasi sampai ke Kalimantan Timur, dan menghapus stigma bahwa sekolah yang bagus hanya ada di Pulau Jawa.

Panglima Aji Bambang Fadli melanjutkan, semoga kepindahan IKN ke Kalimantan akan melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal. Antara lain tari ganjur dan tari topeng, serta cagar budaya Keraton Kukar ing Martapura. Dalam artian, ketika IKN sudah berdiri maka diharap kepala otorita dan staffnya melestarikan tari-tarian asli Kalimantan dan ditampilkan dalam acara-acara sebagai pembukaan.

Keraton Kukar sudah memberikan restu dan mendukung kesuksesan pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara. Dukungan tersebut diharapkan memicu dukungan dari masyarakat lainnya untuk ikut menyukseskan pembangunan IKN. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Rebecca Marian )*

Presiden Jokowi sangat memperhatikan Papua dengan terus dibangunnya wilayah tersebut, baik dari segi infrastruktur maupun SDM. Masyarakat mengapresiasi berbagai capaian pembangunan di Papua yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan bumi Cenderawasih.

Dulu Papua punya citra yang sedikit negatif dan masih ada saja orang awam yang mengira bahwa di sana hanyalah hutan belantara. Semua ini karena Papua baru bergabung dengan Republik Indonesia tahun 60-an, juga karena kebijakan sentralisasi di era orde baru sehingga kawasan Indonesia timur kurang diperhatikan. Namun sejak orde reformasi diganti jadi desentralisasi dan pemerataan tiap wilayah di NKRI.

Untuk membangun Papua tentu tidak hanya cukup dalam waktu sebulan atau dua bulan. Namun selama pemerintahan Presiden Jokowi dalam hampir 2 periode, capaian pembangunan di Papua amat positif. Hal ini karena perhatian Presiden Jokowi yang amat besar terhadap rakyat Papua.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Urusan Ekonomi dan Investasi Transportasi, Wihana Kirana Jaya, menyatakan bahwa pembangunan sarana transportasi sektor perhubungan masih jadi perhatian pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan. Kemenhub akan membangun bandara terutama di kawasan pegunungan Papua karena masyarakatnya masih tergantung pada transportasi udara.

Saat ini ada 389 lapangan terbang di seluruh kawasan Papua dan masih akan ditambah lagi. Penyebabnya karena wilayah Papua amat unik, terdiri dari hutan, bukit, dataran, dan pegunungan. Sehingga akses ke pegunungan hanya bisa via pesawat terbang.

Selain pembangunan bandara, pembangunan jalan darat juga diprioritaskan. Saat ini Jalan Trans Papua sudah selesai dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi. Jalan ini memang dibuat demi kelancaran mobilitas masyarakat Papua dan mereka bisa melewatinya dengan sepeda motor atau mobil. Tidak hanya jalan kaki lewat jalan setapak yang relatif susah ditembus.

Presiden Jokowi memang membuat transportasi darat jadi makin mudah karena bisa berefek positif ke perekonomian rakyat Papua. Selain mempersingkat waktu tempuh, maka akan ada efisiensi sehingga menghemat ongkos transportasi. Ketika ada jalan darat maka perlahan-lahan ketergantungan terhadap transportasi udara akan berkurang sehingga menghemat uang masyarakat.

Yang paling diuntungkan dari kemudahan akses transportasi darat adalah pedagang karena mereka bisa lancar mengirim barang-barang dan sekaligus menghemat ongkos. Ketika biaya transportasi bisa ditekan maka harga sembako dan barang lain bisa diturunkan. Akibatnya, masyarakat juga untung karena mereka mendapatkan harga yang lebih terjangkau, kalau bisa hampir sama dengan di Jawa.

Pembangunan akses jalan di era Presiden Jokowi memang patut diapresiasi karena beliau memikirkan efek jangka panjangnya. Bukan hanya kemudahan mobilitas tetapi juga penurunan harga. Sudah bukan rahasia lagi jika harga barang di Papua amat mahal, berkali-kali lipat daripada di Jawa. Namun dengan maraknya transportasi darat diharap bisa turun, sehingga menyejahterakan rakyat.

Pembangunan di era Presiden Jokowi tak hanya berupa pembangunan fisik tetapi juga sumber daya manusia. Caranya dengan memberikan beasiswa otonomi khusus (Otsus) sehingga para putra Papua bisa melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi. Diharap dengan ijazah sarjana, mereka akan mendapat pekerjaan yang lebih baik dan gajinya juga baik.

Masyarakat mengapresiasi capaian pembangunan Papua di era Presiden Jokowi. Papua berubah jadi kawasan ultra modern yang  cantik, dan tetap memperhatikan keamanan lingkungan. Papua memiliki banyak potensi sumber daya alam dan pariwisata sehingga wajar jika terus dibangun, agar menguntungkan rakyatnya juga. Pembangunan infrastruktur terus digarap untuk kemaslahatan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta