suaratimur.id – Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan respon terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang saat ini akan dibahas oleh DPR. Secara enteng dirinya menyatakan bahwa rencana pemekaran DOB tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebab jumlah penduduk setempat tidak setara dengan jumlah pendatang yang diprediksi akan berdatangan pasca keputusan pemekaran.

Gubernur petahana tersebut juga mengklaim bahwa masyarakat Papua menolak rencana pemekaran karena tak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola tiga provinsi baru. Selain itu, dirinya juga merasa bahwa masyarakat Papua tidak dilibatkan secara langsung dalam rencana kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.

Paradoks Sang Gubernur yang Meragukan Masyarakatnya Sendiri

Salah satu tugas seorang Gubernur diluar hal yang berkaitan dengan kebijakan ialah memperhatikan masyarakat yang dipimpinnya. Majunya sumber daya manusia dan kualitas pembangunaan di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh andil seorang gubernur. Pernyataan sekaligus alasan dari Lukas Enembe menolak DOB hanya karena merasa bahwa OAP tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepempimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nahkoda bagi Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri.

Padahal di momentum sebelumnya, di hadapan para pegawai pemerintah daerah Papua, Lukas Enembe secara lantang mendorong kepada ASN agar dalam proses pembangunan di Papua diperlukan seorang pemimpin yang dibentuk melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi. Jika ditarik lebih luas lagi, hal ini bisa menjadi salah satu modal dalam menyambut kebijakan pemekaran DOB Papua nantinya.

Menagih Janji Lukas Enembe Mendukung DOB Papua

Kembali pada salah satu tugas Gubernur dan hubungannya dengan perkembangan masyarakat yang dipimpinnya. Bahwa sekali lagi, isu kebijakan pemekaran wilayah bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Papua. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya percepatan pembangunan wilayah Papua. Secara lebih spesifik, sebelum Lukas Enembe yang saat ini menjabat Gubernur Papua selama dua periode. Isu tersebut telah menyeruak di sebagian masyarakat menjadi sebuah kajian hingga harapan.

Bahkan, dalam sebuah kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran suatu wilayah antara lain, kebutuhan mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya bagi daerah pemekaran. Dalam hal ini, Provinsi Papua memenuhi argumentasi pendukung pemekaran tersebut karena wilayahnya yang begitu luas.

Namun seperti tak ingin tertinggal oleh momentum isu, jika tak ingin disebut memanfaatkannya. Tahun 2013, saat Lukas Enembe melakukan kampanye pencalonan gubernur. Di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang menyatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran Provinsi Papua, dimana salah satunya yakni Pegunungan tengah dengan Wamena sebagai ibu kota. Bahkan, menurut beberapa tokoh senior Papua, kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal hingga mencapai lebih dari 50% karena membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye. Sebuah strategi merespon isu aktual sekaligus meminang, serta memikat harapan masyarakat.

Isu pemekaran wilayah sebenarnya telah menjadi amunisi bagi Lukas Enembe untuk merebut perhatian masyarakat. Mundur tiga tahun sebelum masa kampanye pencalonan Gubernur berlangsung, yakni tahun 2010. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua secara tegas mengajukan pembentukan provinsi baru. Ajuan tersebut menindaklanjuti sikap pemerintah pusat jika akhirnya tidak mendengar aspirasi masyarakat menjadikan kawasan pegunungan tengah sebagai Kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi yang sudah lama. Saat itu, selain masalah transportasi, kawasan Pegunungan Tengah juga sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Ia menyebut, sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Lukas juga menilai, bahwa miskinnya infrastruktur di kawasan Pegunungan Tengah ditengarai karena sikap diskriminatif dan pembiaran dari Pemerintah Provinsi Papua. Meski saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, namun Lukas yakin pemerintah pusat akan merestui pendirian provinsi Pegunungan Tengah. Ia berharap tahun 2011 usulan pembentukan provinsi itu diterima oleh pemerintah pusat. Apalagi syarat pembentukan provinsi sudah terpenuhi, yakni sudah ada 10 kabupaten dan dukungan dari 1,2 juta penduduk di kawasan tersebut.

Jejak Digital Dukungan Lukas Enembe Terhadap Kebijakan DOB

Seperti sebuah peribahasa, apa yang kita tanam adalah yang kita tuai, begitu juga jejak dalam dunia digital. Pernyataan dukungan terhadap DOB oleh Lukas Enembe yang disaksikan berjuta pasang mata dan telinga kala itu masih menjadi memori bagi sebagian orang. Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat pada tahun 2018. Melalui konsep Otsus Plus, beliau datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.

Dalam perjalanannya, pembentukan DOB di Papua telah melalui dinamika proses politik dan hukum yang kemudian telah final. Telah dilakukan penandatanganan peraturan pemerintah dan juga telah terbit UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sehingga jika saat ini Lukas Enembe menyatakan menolak, maka menjadi sebuah kebingungan jamak karena sebenarnya masih berhadapan dengan gubernur yang sama namun muncul dengan sikap dan pemikiran yang berubah. Bahkan alasan yang keluar dari sang gubernur sangat naif. Dari penyebutan bahwa masyarakat tidak membutuhkan pemekaran hingga meragukan sumber daya manusia Papua dalam mengelola provinsi baru nantinya.

Jika seorang Gubernur saja justru meragukan kemampuan dan sumber daya masyarakat yang dipimpinnya, maka kita pantas untuk juga meragukan kepemimpinan dan kapasitas seorang Gubernur yang telah memimpin bumi Cenderawasih selama 10 tahun ini. Jangan-jangan kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab Papua susah diajak lari maju.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh  : Dian Ahadi  )*

Kasus hepatitis akut yang saat ini banyak menyerang anak-anak diyakini tidak terkait dengan Covid-19. Kendati demikian, masyarakat diimbau selalu waspada dengan segera memeriksakan penyakit ke rumah sakit apabila ditemui indikasi gejala penyakit tersebut.

Kasus hepatitis akut yang banyak menyerang anak anak-anak telah melanda berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus tersebut kini telah banyak menjadi pemberitaan media massa dan banyak sekali diperbincangkan oleh publik. Bahkan tidak sedikit diantara masyarakat yang kemudian memiliki persepsi bahwa seolah memang Hepatitis Akut itu masih ada kaitannya dengan pandemi COVID-19.

Dugaan-demi dugaan terus saja terjadi karena memang sejauh ini masih belum bisa dipastikan dengan jelas kira-kira apa penyebab dari adanya penyakit Hepatitis Akut yang secara tiba-tiba menyerang sejumlah anak-anak di beberapa negara tersebut. Sejumlah dokter dan akademisi kesehatan pun mulai banyak angkat bicara, tidak terkecuali  pihak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Pihak RSCM akhirnya memutuskan untuk turut bersuara dan menjelaskan mengenai Hepatitis Akut ke publik. Hal itu disebabkan sebelumnya telah ada 3 orang pasien anak-anak yang diduga telah terkena Hepatitis Akut pertama di Indonesia yang kemudian meninggal ketika dibawa ke Rumah Sakit tersebut. Direktur Utama RSCM dr Lies Dina Liastuti menyatakan dengan tegas bahwa terdapat 14 kasus total mengenai dugaan Hepatitis Akut namun para pasien bahkan beberapa diantaranya sama sekali sebelumnya belum terpapar oleh Covid-19. 

Bukan hanya menjawab banyak persepsi liar dari publik yang menghubungkan antara Hepatitis Akut dengan Covid-19, namun beberapa diantara masyarakat juga masih beranggapan bahwa salah satu penyebab terjadinya Hepatitis Akut ini lantaran pemberian vaksinasi Covid-19. Sontak anggapan tersebut juga ditepis dengan tegas oleh dr Lies karena nyatanya dari seluruh pasiennya, beberapa bahkan sama sekali mereka belum pernah melakukan vaksinasi Covid-19.

Meski menyatakan bahwa tidak ada kaitan antara Hepatitis Akut dengan paparan Covid-19 ataupun vaksinasi Covid-19, namun dr Lies juga menyatakan bahwa masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai Hepatitis Akut ini karena fakta di lapangan menyatakan bahwa baik itu pasien yang sudah ataupun belum terpapar, baik itu pasien yang sudah atau belum mendapatkan vaksin Covid-19, nyatanya mereka juga tetap terjangkit Hepatitis Akut.

Senada dengn sanggahan yang dilakukan oleh dr Lies, Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Riris Andomo Ahmad menyatakan bahwa memang Hepatitis Akut ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan vaksinasi Covid-19. Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa memang tidak mengherankan apabila masyarakat langsung menyangkut pautkan antara pemberian vaksinasi Covid-19 dengan Hepatitis Akut lantaran pada pasien pengidapnya ditemukan Adenovirus.

Perlu diketahui, bahwa Adenovirus justru merupakan vektor yang menyebabkan manusia memiliki kekebalan dari serangan virus Covid-19 dan digunakan untuk merk vaksin tertentu. Selain itu mengenai Adenovirus ini sendiri juga sejatinya masih sebuah hipotesis karena hanya ditemukan pada beberapa kasus pengidap Hepatitis Akut saja sehingga tidak bisa lantas dipukul rata semuanya.

Saat ini Hepatitis Akut sendiri sudah sangat banyak menyebar di berbagai wilayah, bahkan membuat World Health Organization (WHO) menetapkan status Hepatitis Akut ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun beberapa pihak juga sudah menegaskan bahwa sama sekali tidak ada kaitan antara Hepatitis Akut dengan penderita Covid-19 sebelumnya ataupun disebabkan oleh pemberian vaksinasi Covid-19. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan mewaspadai gejala penyakit tersebut agar dapat mencegah jatuhnya korban jiwa.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute 

Oleh : Sabby Kosay)*

Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KST) Papua diyaknini menjadi dalang utama pembakaran rumah warga yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada 22 Mei 2022. Masyarakat mendukung Apkam untuk menindak tegas keberadaan KST Papua tersebut guna mencegah terulangnya kejadian serupa. 

KST merupakan sumber konflik bagi masyarakat Papua dan keberadaannya selalu menimbulkan trauma dan penderitaan. Korban KST juga tidak hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil, sehingga wajar jika KST dibenci oleh masyarakat Papua, baik yang ada di Bumi Cendrawasih maupun di wilayah lain.

KST terindikasi membakar rumah-rumah warga di Kabupaten Dogiyai. Kompol Bambang Suranggono, Kapolres Dogiyai menyatakan bahwa terjadi pembakaran rumah warga di Dogiyai pada 22 Mei 2022. Seratus warga akhirnya mengungsi ke Pos TNI-Polri Dogiyai.

Masyarakat spontan mengecam tindakan KST karena mereka tega membakar rumah warga. Padahal sudah jelas bahwa pemiliknya adalah orang asli Papua yang notabene saudara sesukunya sendiri. Aksi keji KST sudah tentu melanggar Hak Asasi Manusia dan gerombolan tersebut terbukti tidak memperhitungkan kerugian materiil warga yang kehilangan rumahnya.

Sudah sejak lama, KST mempopulerkan ajakan untuk membuat Republik Federal Papua Barat, tetapi mereka malah merugikan masyarakat dan menjadi public enemy. Bagaimana bisa mereka mengatur sebuah negara jika hanya bisa melakukan cara-cara brutal yang penuh kekejaman seperti kebakaran? Peristiwa tragis ini tentu berbahaya karena bisa menimbulkan korban jiwa.

KST perlu ditindak tegas karena bukan kali ini saja mereka melakukan pembakaran rumah warga. Mereka juga pernah membakar gedung sekolah dan merusak berbagai properti lain. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah termasuk kejahatan kriminal sehingga wajar KST harus diburu dan dimusnahkan hingga ke akarnya.

Perburuan terhadap KST terus dilakukan karena mereka juga berkali-kali melakukan pembunuhan berencana. Pihak yang diserang bukan hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil yang tentu tidak punya alat untuk bertahan dari serangan. KST sudah melanggar batas kemanusiaan dan harus mendapat balasan yang setimpal.

Untuk menangkap KST maka perburuan dilakukan sampai ke pelosok Papua karena mereka berpindah-pindah tempat dan memiliki banyak markas yang tersembunyi. Pasukan TNI dan Polri, terus memburu di mana anggota-anggota KST bersembunyi dan mereka akan dibekuk serta dibui. Pasukan gabungan TNI dan Polri selalu semangat untuk meringkus KST.

Sementara itu, masyarakat diminta untuk membantu kinerja Pasukan TNI dan Polri dengan menjadi informan. Ketika mengetahui ada yang jadi simpatisan KST atau bahkan anggotanya yang menyamar, jangan ragu untuk menghubungi kantor polisi atau markas TNI. Aparat akan meringkus mereka cepat-cepat dan KST bisa lekas diamankan, agar tidak meresahkan masyarakat.

Keberadaan KST memang meresahkan masyarakat oleh karena itu jangan ragu untuk jadi informan. Ingatlah bahwa KST berkali-kali melukai perasaan rakyat karena membakar properti dan membunuh banyak orang dengan kejam, padahal yang jadi korban juga warga Papua. Jangan acuh terhadap lingkungan tetapi waspadalah, jangan-jangan ada KST di sana.

Kekejaman KST dengan membakar rumah warga sudah berada di luar batas karena peristiwa ini bukan untuk pertama kalinya. Oleh karena itu KST harus ditumpas agar tidak lagi meresahkan masyarakat dengan kekejiannya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga hal ini memerlukan suntikan dana dari Investor. Salah satu negara yang berniat untuk berinvestasi di IKN adalah Arab Saudi.

Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) mengisyaratkan kepastian Arab Saudi untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Meski demikian, dirinya belum membocorkan lebih detail terkait jumlah dana dan waktu investasi tersebut. Namun, ia berjanji akan mengumumkan jika kerjasamanya sudah ditandatangani.

            Sebelumnya pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai melirik peluang kerja sama dengan Indonesia terkait proyek pembangunan IKN Nusantara. Keinginan itu disampaikan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abeed Al-Thaqafi. Namun demikian, seiring berjalannya waktu kepastian soal investasi tersebut belum juga diumumkan secara resmi.

            Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan bahwa dirinya sempat mengirimkan tim ke Arab Saudi untuk bernegosiasi dengan investor yang ada di sana.Dirinya juga mengaku bahwa Investor asal Arab Saudi kerap kali menghubunginya untuk mengetahui progres investasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

            Pada kesempatan pernyataan secara virtual saat didapuk menjadi keynote speaker pada perayaan Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilaksanakan di Balikpapan, Luhut menegaskan bahwa tidak benar jika pembangunan IKN minim pendanaan.  Luhut mengaku bahwa dirinya telah bertemu dengan Mohammed bin Salman, Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund juga akan menyiapkan investasi sebesar 20 miliar dolar AS.

            Luhut juga menggarisbawahi, ibu kota baru Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang akan menikmatinya di masa mendatang. Bentuknya tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di Tiongkok.

            Proses pemindahan kantor-kantor utama pemerintahan pusat dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, diharapkan akan selesai pada kuartal kedua 2024.

            Lebih lanjut, Luhut mengatakan saat ini pembangunan Indonesia jauh lebih merata. Selain menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara, kini banyak industri baru tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara.

Luhut juga mengungkapkan, investasi yang dulunya hanya berpusat di Jawa dan Sumatera, kini bisa tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan. Di sinilah para pemuda, termasuk GAMKI, harus memainkan perannya, karena banyak sekali lapangan kerja serta program-program UMKM terbuka luas. Perlu diketahui bahwa IKN merupakan kota masa depan atau kota bagi generasi muda masa kini.

            Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga berharap agar generasi muda secara inklusif dapat berkontribusi dan berpartisipasi untuk mengakomodasi inovasi pada tiga area yang diprioritaskan pertumbuhannya, dari sektor kesehatan, energi dan ekonomi.

            Ia menjelaskan terdapat beberapa faktor yang membuat pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Beberapa faktor tersebut, antara lain pemerataan populasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

            IKN sengaja diarahkan sebagai katalisator bagi Kalimantan Timur dengan mendorong pembangunan ekonomi masa depan melalui kerja sama segitiga kota yakni Samarinda, Balikpapan dan IKN.

            Samarinda sebagai jantungnya yakni pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Balikpapan sebagai otot, yakni hilir migas dan logistik Kalimantan Timur. Lalu IKN sebagai pusat syaraf, inti pemerintah dan pusat inovasi hijau.

            Di sisi lain pemerintah juga terus menyiapkan ragam aturan untuk memuluskan proyek Ibu Kota Negara. Misalnya saja soal aturan pengadaan barang dan jasa di calon ibu kota Indonesia ini.

            Tekad Arab Saudi untuk berinvestasi di IKN tentu saja menjadi bukti bahwa Indonesia tidak main-main dalam menjalin kerja sama dengan investor. Selain itu hadirnya investor juga menjadi bukti bahwa Perekonomian di Indonesia memang menjanjikan untuk dijadikan destinasi penanaman modal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute