Oleh : Ismail )*

Penangkapan mahasiswa yang mendukung ISIS menjadi bukti bahwa penyebaran radikalisme masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat diingatkan untuk lebih waspada atas penyebaran paham radikal yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Anak muda adalah masa depan bangsa karena mereka adalah para penerus bangsa. Namun sayangnya radikalisme sudah mulai masuk ke kalangan anak muda dan hal ini memang disengaja karena para pemuda memiliki tenaga dan kecerdasan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Alangkah sedihnya ketika seharusnya mereka belajar serius di kampus dan sibuk berorganisasi, malah ternyata dikader kelompok teror.

Penangkapan seorang mahasiswa di Malang yang merupakan simpatisan ISIS adalah bukti bahwa radikalisme dan terorisme sudah masuk ke kalangan anak muda. Mahasiswa tersebut tidak hanya menyebarkan radikalisme melalui media sosial, tetapi juga mencari dana untuk keperluan ISIS.

Kombes Aswin Siregar, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri mengimbau masyarakat untuk jangan sembarangan memberi sumbangan atau donasi ke kelompok atau organisasi yang tidak dikenal. Penyebabnya karena bisa jadi donasi tersebut malah disalahgunakan dan organisasinya adalah kelompok teroris yang berkedok.

Permasalahan donasi memang mengagetkan karena uang yang diberi oleh masyarakat malah dijadikan pendanaan teroris. Apalagi saat ini sudah banyak lembaga yang beriklan di media sosial dan mempromosikan donasi online. Masyarakat harus waspada agar jangan sampai tertipu, sumbangan untuk yatim piatu malah dijadikan pendanaan teroris yang artinya menyuburkan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai terorisme di kalangan anak muda. Bukan hanya pemuda yang putus sekolah tetapi mahasiswa juga jadi sasaran empuk kelompok radikal. Anak-anak muda sengaja dijadikan kader baru karena mereka memiliki kecerdasan dan kreativitas, tetapi malah disalahgunakan untuk mendukung terorisme dan radikalisme di negeri ini.

Jika ada anak yang kuliah di luar kota maka orang tuanya bisa memantau, jangan sampai ia jadi kader teroris. Orang tua harus mampu mengawasi setiap lingkaran pertemanannya. Hal ini untuk mencegah anak terpapar radikalisme.

Pengawasan juga bisa dilakukan dengan cara memantau media sosial anak muda. Orang tua bisa sesekali melihat profilnya, apakah ia aktif di medsos atau hanya sekadar memiliki. Jika aktif maka apakah ada postingan yang bertema terorisme dan radikalisme? Melalui media sosial bisa dipantau juga apakah anaknya mengagumi teroris atau malah membencinya.

Walau anak sudah berusia di atas 17 tahun tetapi tetap perlu kontrol. Hal ini wajar dilaksanakan untuk mencegah anak-anak muda jadi teroris. Jangan sampai sudah disekolahkan dan dikuliahkan di kampus yang bagus, tetapi malah jadi simpatisan teroris.

Pengawasan dan bimbingan untuk anak muda harus dilakukan oleh orang tua dan tidak boleh diabaikan. Orang tua juga wajib memperhatikan dalam hal psikis anaknya, jangan sampai anak frustrasi karena menemui sejumlah masalah dan akhirnya rentan direkrut kelompok radikal.

Masyarakat wajib mewaspadai penyebaran radikalisme di kalangan anak muda, khususnya mahasiswa. Dengan adanya keterlibatan semua pihak tersebut, maka penyebaran paham radikal dapat ditekan dan masa depan bangsa dapat diselamatkan.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa institute

Oleh : Raditya Rahman )*

Kasus Covid-19 terus mengalami penurunan, utamanya pasca libur panjang Idul Fitri. Kendati demikian, seluruh komponen masyarakat diminta untuk terus bergotong royong dalam menjaga tren positif Covid-19 dengan selalu taat Prokes agas transisi pandemi ke endemi dapat segera terwujud.

Indonesia terus mengalami penurunan kasus positif Covid-19 yang ditandai dengan kurva yang terus melandai. Hal tersebut merupakan sebuah bukti nyata dari kerja keras seluruh masyarakat yang juga turut mensukseskan program-program Pemerintah mulai dari taat prokotol kesehatan sampai pada melakukan vaksinasi sehingga pengendalian pandemi bisa berhasil seperti sekarang ini.

Menurunnya kurva penularan Covid-19 diharapkan tidak serta merta membuat masyarakat menjadi lengah dan menganggap kalau seolah pandemi sudah hilang atau lenyap begitu saja. Maka dari itu Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menyatakan dengan tegas kepada seluruh masyarakat supaya tren baik ini harus terus dapat dipertahankan.

Apabila semua masyarakat bisa terus bersinergi menjaga stabilitas pengendalian pandemi Covid-19, maka bukan tidak mungkin seluruh aktivitas sosial dan juga perekonomian dalam negeri perlahan akan terus bangkit dan menjadi kembali produktif seperti sedia kala.

Keberhasilan Indonesia untuk mengendalikan pandemi dengan menekan angka penularan sampai pada titik seperti sekarang ini, bahkan dikatakan oleh Prof Wiku sangat patut untuk dicontoh oleh berbagai negara lain. Pasalnya masih terdapat beberapa negara yang terus berjuang dan masih melakukan lockdown di wilayah mereka karena tingkat penularan Covid-19 yang tinggi.

Bukti konkret dari keberhasilan penanganan pandemi di Tanah Air bahkan juga telah teruji pada waktu masyarakat banyak melaksanakan mudik dan juga liburan Lebaran. Faktanya, ternyata sama sekali tidak ada kenaikan penularan Covid-19 yang signifikan, bahkan kian hari angka penularan tersebut semakin melandai.
Tentunya apabila dibandingkan dengan periode liburan atau hari raya pada setidaknya 2 tahun belakangan ini, hal tersebut sangat berbanding terbalik karena pada waktu itu secara signifikan tingkat penularan Covid-19 di masyarakat langsung meningkat.

Jika semisal semua negara juga bisa melakukan pengendalian pandemi sebaik yang telah ada di Indonesia, maka nantinya status pandemi dari Covid-19 ini akan dicabut oleh World Health Organization (WHO) sehingga perlahan tentunya segala aktivitas bisa kembali normal. Akan tetapi nyatanya, keberadaan pandemi atau bahkan virus itu sendiri masih ada sehingga bukan menutup kemungkinan masih terdapat potensi risiko penularan.

Selain itu, ditambahkan oleh Prof Wiku bahwa potensi risiko keterjangkitan manusia terhadap Covid-19 juga masih ada karena terdapat kemungkinan faktor lain seperti misalnya keberadaan varian virus yang baru sehingga kekebalan atau imunitas manusia akan kembali diuji. Maka dari itu pesan penting disampaikan olehnya bahwa masyarakat masih harus bermawas diri untuk menjaga adanya risiko keterjangkitan tersebut.

Setidaknya terdapat tiga kunci utama yang bisa dijadikan patokan bagi masyarakat supaya mampu mempertahankan landainya kurva penularan Covid-19 ini. Poin pertama adalah terletak pada kebiasaan untuk terus menjaga perilaku pola hidup yang bersih dan juga sehat. Jadi jangan sampai hidup bersih sehat ini hanya ada pada saat pandemi saja, namun memang seharusnya menjadi pola hidup utama masyarakat.

Lebih lanjut, masyarakat sendiri juga harus memiliki kesadaran diri untuk melakukan pengetesan apabila memiliki riwayat bahwa dirinya berisiko yakni telah mendatangi keramaian atau bepergian jarak jauh, termasuk juga apabila merasa memiliki gejala Covid-19. Kemudian poin terakhir adalah pada kesadaran diri masyarakat untuk segera melakukan isolasi mandiri apabila memang telah terkonfirmasi positif, atau bisa langsung menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Kepedulian masyarakat untuk ikut berperang melawan pandemi Covid-19 menjadi modal utama kesuksesan pengendalian Covid-19. Dengan adanya kesadaran untuk selalu taat Prokes dan mengikuti imbauan Pemerintah, kasus Covid-19 diharapkan dapat terus ditekan demi percepatan pemulihan perekonomian.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfred Jigibalom)*

Tersebar berita palsu bahwa Komisaris Tinggi HAM PBB akan mengunjungi Papua. Masyarakat Papua diminta untuk tenang dan tidak terpancing hoax, yang bisa saja disebarkan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berita hoax merupakan ancaman bagi keutuhan bangsa dan dapat menyebar dimana saja, termasuk di Papua. Ragam jenis hoax tersebut juga beragam mulai dari isu SARA sampai pemekaran wilayah. Padahal hoax tersebut jelas dibuat oleh oknum tetapi cukup meresahkan karena bisa saja mempengaruhi pikiran masyarakat.
Mereka jadi berpikiran negatif dan tidak bisa hidup dengan tenang.
Salah satu hoax yang beredar belakangan ini adalah isu bahwa kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB yang akan melakukan investigasi dan pencarian fakta mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Padahal hoax tersebut salah besar. Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri meluruskan hoax tersebut.

Menurut Achsanul, memang Indonesia telah mengundang pihak Komisaris Tinggi HAM PBB untuk datang ke Papua dan Papua Barat. Namun kunjungan tersebut tujuannya untuk peninjauan pembangunan dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Papua dan Papua Barat. Jadi, tidak ada hubungannya dengan tuduhan pelanggaran HAM di Papua.

Hoax mengenai kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ditengarai disebarkan oleh KST (Kelompok Separatis dan Teroris) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Mereka sengaja melakukannya untuk memecah-belah masyarakat Papua. Jika ada masyarakat yang masih awam dan terpengaruh oleh hoax tersebut maka diharap akan jadi pro OPM dan mau diajak membelot.

OPM dan KST memang mencari pendukung untuk membuat Republik Federal Papua Barat. Mereka akhirnya menyebarkan hoax agar masyarakat berbalik arah, dari pro pemerintah menjadi pro OPM. Hoax inilah yang patut diwaspadai agar situasi di Papua makin kondusif. Jangan sampai gara-gara hoax, masyarakat jadi terbagi jadi 2 kubu dan akhirnya merugikan pemerintah daerah.

Masyarakat perlu memahami bahwa kunjungan Komisaris tinggi HAM PBB bukan hanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun mereka juga memiliki tugas lain, di antaranya memantau kemajuan suatu daerah. Jangan mudah menduga-duga apalagi dikaitkan dengan hoax yang tidak bertanggungjawab.

Jika ada hoax tersebar yang menyatakan bahwa Komisaris Tinggi HAM PBB akan menyelidiki pelanggaran HAM, maka itu jelas salah. Di Papua tidak ada pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat atau pegawai pemerintah daerah. Hoax yang menuduh bahwa banyak pelanggaran hak asasi di Papua adalah fitnah yang sangat kejam dan sengaja disebarkan oleh KST untuk membuat suasana jadi runyam.

Ketika ada aparat yang menggunakan senjata api maka digunakan untuk bertahan dari serangan KST, karena pilihannya hanya ada 2: hidup atau mati. Amatlah wajar jika aparat dibekali pistol atau senjata lain karena digunakan saat bertugas. Jadi, mereka bukan sedang melanggar hak asasi, melainkan membela kehormatan negara dengan memberantas kelompok pemberontak.

Justru KST-lah yang melanggar hak asasi karena kelompok pemberontak ini sering menyerang warga sipil Papua. Bahkan terakhir mereka tega membakar rumah-rumah, padahal properti itu milik orang asli Papua yang notabene saudara sesukunya sendiri. Pihak yang melanggar HAM berat adalah KST dan OPM, bukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau aparat keamanan.

Kabar bahwa Komisaris Tinggi HAM akan menyelidiki Kasus hak asasi di Papua maupun Papua Barat merupakan kabar bohong yang tidak mendasar. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai dan tidak mempercayai hoax tersebut yang sengaja disebarkan kelompok pro separatis di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya baleid tersebut, kesejahteraan pekerja tetap terjamin dan investasi di Indonesia akan semakin mudah.

UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) sempat ditentang oleh beberapa pihak yang merasa bahwa upaya debirokratisasi ini tidak berpihak pada pekerja atau buruh. Tentu saja sebelum berpendapat seperti itu, kita perlu melihat bukti-bukti bahwa UU Ciptaker juga memiliki regulasi yang melindungi buruh.

Kabar hoax yang beredar adalah tenaga kerja asing yang bebas masuk ke Indonesia. Tentu saja menyikapi berita tersebut kita patut merujuk pada pasal 42.

Mari kita tengok UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 42 ayat 4 yang berbunyi : Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
Pada UU Ciptaker diubah menjadi tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa UU Ciptaker secara gamblang menjelaskan bahwa tidak sembarang tenaga kerja asing yang bisa masuk ke dalam negeri. Oleh sebab itu, kurang tepat apabila UU Ciptaker dianggap sebagai UU yang membuat TKA menjadi leluasa merebut pekerjaan yang seharusnya menjadi hak masyarakat Indonesia.

Adapula kabar burung yang berseliweran di publik yang mengatakan bahwa pekerja kontrak ditekan haknya dan dipinggirkan. Nyatanya justru tidak demikian. Pada pasal 61 ayat 1-3 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (Kontrak) akan tetap diberi uang kompensasi sesuai dengan masa kerjanya kepada buruh.

Dalam pasal tersebut berbunyi :
Ayat 1, Dalam hal PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.
Ayat 2, Uang kompensasi diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh.
Ayat 3, Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dengan PP.

Sementara itu, di pasal 59 ayat 2 yang berbunyi, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, pasal tersebut mengandung makna bahwa seorang statusnya sudah menjadi pekerja tetap tak bisa berubah menjadi kontrak.

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa kekhawatiran yang berkaitan dengan pemberi kerja yang bisa bersikap sewenang-wenang dengan mengutak-atik status dan kontrak kerja tidak diberi ruang oleh UU sapu jagat ini. UU ini justru menjunjung tinggi azas keadilan fairness dalam konteks hubungan pemberi kerja dengan buruh.

Selain itu buruh juga tetap aman apabila dirinya terancam menjadi pengangguran, pasalnya dalam UU Cipta Kerja, setiap pekerja yang kehilangan pekerjaannya berhak mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan yang anggarannya tidak dipungut dari pekerja maupun pemberi kerja maupun dari APBN.

Pemberian JKP juga tidak menurunkan manfaat dari jaminan lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Merujuk dalam hal ini, tentu patut direnungkan kembali, apakah UU Cipta Kerja merugikan Buruh atau justru memberikan perlindungan terhadap Buruh.

Sebelumnya, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menyayangkan terkait ramainya kabar palsu atau hoax di media sosial seputar UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak akan adanya diskusi-diskusi untuk menjelaskan masalah mengenai undang-undang Cipta Kerja tersebut. Tetapi datanya harus akurat, tidak berangkat dari hoax.

Mahfud pun berharap, lembaga penyiaran dapat membantu pemerintah dalam upaya menjernihkan informasi seputar UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penyebaran siaran iklan layanan masyarakat.

Sempat pula beredar bahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan, maka para buruh akan mendapatkan upah yang dihitung per jam. Merujuk pada pasal 88B Bab IV tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, dan/atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Dengan satuan waktu tidak ada aturan yang menyatakan upah berdasarkan jam.

Buruh merupakan pihak yang wajib menjadi penerima manfaat dari adanya UU Cipta Kerja, karena bagaimanapun juga, buruh memiliki peran dalam berputarnya roda ekonomi di Indonesia sehingga keberadaannya patut mendapatkan perhatian serta perlindungan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Made Raditya )*

Polemik mengenai kelangkaan minyak goreng ternyata muncul akibat permainan para mafia. Masyarakat mendukung penegakan hukum terhadap Mafia minyak goreng agar gejolak minyak goreng dapat diakhiri.

Minyak goreng menjadi pembicaraan sejak awal tahun karena sempat mengalami kelangkaan. Kalaupun dijual di minimarket maka dibatasi hanya maksimal 2 bungkus per pembeli, dan stoknya cepat sekali habis. Ternyata kelangkaan minyak ini gara-gara ulah mafia yang sengaja mempermainkannya demi mendapatkan keuntungan dengan cara licik.

Penyelidikan terus dilakukan dan akhirnya terungkap anggota dari mafia minyak goreng adalah oknum pejabat. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menyatakan bahwa ada 4 tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya sejak Januari 2021 hingga Februari 2022. Selain oknum pejabat, para tersangka juga dari pihak swasta.

ST Burhanuddin meneruskan, akibat mafia minyak goreng maka terjadi kelangkaan di pasaran. Dalam artian, kelangkaan terjadi akibat kongkalingkong dan gara-gara mafia minyak goreng rakyat jadi pusing karena harus berburu minyak di mana-mana.

Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyatakan bahwa kerugian yang didera oleh pemerintah mencapai 5,9 triliun karena negara harus mengeluarkan BLT minyak goreng. Kasus yang terjadi gara-gara mafia minyak goreng juga merugikan negara karena minyak goreng langka dan masyarakat harus membelinya mahal.

Mafia minyak goreng harus ditindak tegas agar tidak merugikan negara dan masyarakat. Irjen Helmy Santika Kepala Satgas Pangan Polri menyatakan bahwa mafia minyak akan dilakukan penegakan hukum secara tegas. Polri akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelidiki kasus mafia minyak goreng.

Sementara itu, mafia minyak goreng terancam hukuman 4 hingga 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 2 dan 3 tindak pidana korupsi. Namun kebijakan ini tergantung dari sang hakim, karena bisa saja kena hukuman maksimal yakni penjara seumur hidup.

Sedangkan bagi mafia minyak goreng yang ketahuan menimbun minyak dapat terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal 50 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan UU Perdagangan pasal 29.

Ancaman hukuman sudah dirasa setimpal karena mafia tanah amat merugikan negara. Penyebabnya karena gara-gara ulah mereka minyak goreng menghilang di pasaran dan akhirnya menyebabkan kenaikan harga. Padahal kala itu pemerintah sudah menerapkan harga eceran tertinggi tetapi harga minyak jadi tidak stabil.

Mafia minyak goreng juga mendapatkan hukuman sosial karena sengaja mempermainkan dan akhirnya terjadi huru-hara. Sudah tahu bahwa minyak goreng adalah salah satu dari sembilan bahan pokok, tetapi malah dikorupsi dan ditimbun seenaknya sendiri.
Padahal pelakunya adalah oknum pejabat eselon yang gajinya besar, tetapi malah memperlihatkan kerakusan.
Kenaikan harga minyak goreng juga mengakibatkan kenaikan harga makanan sehingga memusingkan masyarakat. Sudah barangnya langka, harganya juga naik. Rakyat kecil menjerit karena tidak bisa menikmati tempe goreng seperti biasa. Sedangkan jika menggunakan minyak jelantah akan bahaya bagi kesehatan.

Ketika mafia minyak goreng akhirnya tertangkap, masyarakat jadi lega. Semoga dengan tertangkapnya mafia maka urusan minyak goreng tak jadi memusingkan. Penyebabnya karena harga minyak stabil dan tidak lagi langka di pasaran.

Ancaman hukuman terhadap mafia minyak goreng berupa denda dan kurungan penjara dirasa setimpal dengan kesalahan yang dibuat. Penegakan hukuman ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa, sehingga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng akan pulih seperti sediakala.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Hingga saat ini dinamika respon terhadap rencana kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua masih menyeruak melibatkan beberapa pihak. Meskipun sejumlah dukungan terus mengalir dari hari ke hari, namun sejumlah penolakan juga masih bermunculan. Terakhir, bahkan datang dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang menilai bahwa orang asli Papua dirasa belum siap untuk mengelola tiga wilayah baru. Pernyataan tersebut secara tidak langsung seperti meragukan kemampuan sumber daya manusia di masyarakatnya sendiri yang telah dipimpinnya selama 10 tahun. Secara umum, penolakan terhadap DOB juga menjadi penghambat percepatan serta pemerataan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat yang berada di wilayah Papua.

Kebijakan DOB Takkan Hilangkan Peran Orang Asli Papua

Perpecahan sikap berkaitan dengan respon kebijakan DOB terpantau sudah menjalar hingga di jajaran pejabat daerah. Sejumlah pejabat yang tergabung dalam asosiasi telah menyatakan sikap mendukung, namun beberapa pejabat secara pribadi maupun berusaha mengatasnamakan lembaga yang diembannya justru menyatakan sikap penolakan. Sikap tersebut sebagian didasarkan pada sebuah ketakutan. Ketakutan akan sebuah kekuasaan yang bergeser hingga isu hilangnya peran orang asli Papua (OAP) yang kental dihembuskan untuk mempengaruhi publik. Secara tak langsug, OAP sengaja dibenturkan dengan masyarakat pendatang yang dinilai bakal menguasai wilayah pemekaran baru nantinya.

Salah satu pejabat yang konsisten untuk mendukung DOB sekaligus turut menjawab kekhawatiran akan sebuah isu hilangnya peran OAP muncul dari Bupati Puncak, Willem Wandik. Menurutnya perubahan kewilayahan atau pemekaran DOB di Provinsi Papua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Kehadirannya bukan menghilangkan orang Papua, namun hanya memisahkan secara administrasi. Menurutnya, kebijakan DOB bukan hanya sebuah wacana. Di bulan Juni nanti surat presiden (surpres) yang sudah dalam pembahasan akan disahkan sesegera mungkin. Pemekaran Papua pada dasarnya bermanfaat terlebih untuk OAP, mulai dari membuka lapangan pekerjaan hingga pembangunan infrastruktur di bumi cenderawasih.

Jika nantinya tiga provinsi dimekarkan, maka akan ada kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur untuk OAP. Hal tersebut tertuang dalam UU Otsus, dimana kepala daerah tingkat provinsi dipimpin oleh OAP. Kemudian, tiga daerah yang dimekarkan tentunya juga akan membutuhkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bekerja pada sejumlah instansi yang ada. Disinilah peran anak-anak muda Papua menjadi ujung tombak bagi masa depan wilayah kebanggaannya. Kemudian dari sisi bidang pekerjaan lain, seperti politik, dimana akan ada anggota DPR Provinsi, kabupaten, dan kota. Termasuk di bidang jasa atau wirausaha dan lain sebagainya akan terbuka lebar. Diperkirakan, secara ekonomi dipastikan akan tumbuh seiring dengan adanya pelaksanaan pemekaran wilayah.

Adanya ketakutan dari sejumlah pihak bahwa risiko kebijakan DOB memunculkan banyaknya masyarakat pendatang yang masuk dan hidup di Papua, menjadi hal yang tak bisa dihindari. Kondisi tersebut menjadi konsekuensi sekaligus dinamika dalam negara atau daerah berkembang. Salah satu contohnya negara Amerika. Warga aslinya sudah sangat sedikit dan banyak orang dari luar datang kemudian membawa banyak keuntungan. Sama dengan di Papua, OAP sudah sedikit, lalu isu DOB gencar. Namun, suka dan tak suka salah satu konsekuensi kehidupan bernegara adalah adanya proses asimilasi hingga cross culture. DOB adalah anugerah serta hasil doa bersama yang dijawab oleh Tuhan.

Elit Lokal Papua Diminta Mempersiapkan Diri di Pemekaran Tiga Provinsi

Pemerintah pusat hingga saat ini terus memproses kebijakan DOB melalui sejumlah langkah dan pembahasan. Cepat atau lambat, kebijakan yang diharapkan sebagai upaya percepatan pembangunan wilayah Papua tersebut akan segera dilaksanakan. Namun, hingga kini salah satu pihak yang kekeuh menolak DOB justru ada di ketua MRP, Timotius Murib. Meski berbeda dengan para anggotanya, dirinya terus bermanuver mempengaruhi opini publik agar turut serta menyatakan penolakan.  

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan P Mandenas mengajak elite politik yang duduk di Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bersama-sama fokus mempersiapkan pemekaran tiga provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Menurutnya, Daripada sibuk menolak rencana pembentukan tiga DOB dan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, elite MRP dapat lebih berguna dengan mempersiapkan bagaimana pemekaran tiga wilayah baru itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat asli Papua.

Munculnya sejumlah penolakan dari masyarakat terindikasi karena terkontaminasi kepentingan elite-elite tertentu yang menolak pemekaran. Pro-kontra tersebut harus segera dihentikan karena tidak memberikan solusi. Alasan penolakan DOB yakni adanya kekhawatiran OAP semakin tersisihkan, akan lebih baik jika difokuskan dengan persiapan bagaimana tiga provinsi mekar nantinya tidak membuat masyarakat Papua tersisih. Misalnya, dengan membuat regulasi perangkat daerah harus berasal dari OAP dengan minimal 80%. Begitu juga dengan calon anggota TNI dan kepolisian yang harus mengutamakan masyarakat asli Papua.

Untuk diketahui bersama bahwa DPR dan Pemerintah tetap akan melanjutkan pembahasan terhadap RUU tiga DOB sesuai agenda. Diharapkan, tiga RUU DOB ditetapkan Juni 2022, atau paling lambat pertengahan Juni. Sehingga dalam pembahasan RAPBN 2023, tiga DOB tersebut telah terakomodir dalam pembahasan anggaran untuk alokasi 2023. Lalu pada 2023 sudah bisa dilakukan peresmian dan penunjukkan caretaker gubernur. Kemudian, pada 2024 tiga provinsi baru sudah masuk dalam penentuan dapil untuk pileg dan pilkada.

Dukungan Pemekaran DOB dari Mahasiswa Papua di Kupang NTT

Seakan tak pernah berhenti, sejumlah dukungan terhadap kebijakan DOB kini muncul dari puluhan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, asal Papua di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Aksi tersebut digelar di Taman Nostalgia (Gong Perdamaian) di wilayah Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Salah satu perwakilan mahasiswa, Nopen Kasipka mengajak seluruh mahasiswa untuk setiap terhadap Pancasila, UUD 1945, serta pemerintah Indonesia.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Muhammad Reza Ramdani )*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memuji peran pemerintah yang sigap dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas Pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memerangi Covid-19.
Pandemi telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Selama pandemi, masyarakat sudah biasa mengenakan masker dan menaati protokol kesehatan, serta hidup lebih sehat dan bersih.

Semua itu adalah aturan dari pemerintah yang dicanangkan dalam rangka menangani Corona di Indonesia.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengapresiasi Indonesia terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Abdulla Shahid, Presiden Majelis Umum PBB menyatakan bahwa penanganan pandemi menjadi komitmen Indonesia. Ini menjadi bukti komitmen kuat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia nyang dipimpin Presiden Jokowi, dalam memerangi Corona dan mengembalikannya ke jalur pemulihan.

Dalam artian, pemerintah dinilai sukses dalam menangani Corona dan dampak-dampaknya. Buktinya, per 25 Mei 2022, jumlah pasien Covid-19 di Indonesia hanya 315 orang. Jumlahnya jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu yang bisa mencapai 10 kali lipatnya. Dalam kurun waktu 2 tahun Indonesia berhasil mengendalikan Corona sehingga jumlah pasiennya makin menurun.

Turunnya jumlah pasien Corona berkat kesigapan pemerintah dalam mencanangkan beberapa program. Pertama ketika diumumkan pandemi secara global, pemerintah mengumumkan peraturan stay at home karena virus masih bergentayangan. Ketika keadaan sudah relatif aman maka peraturan dilonggarkan dan masyarakat boleh beraktivitas dengan memakai masker.

Aktivitas di luar ruangan mulai diperbolehkan dengan syarat harus pakai masker dan menaati protokol kesehatan. Protokol yang awalnya hanya 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) akhirnya jadi 10M dengan menambah beberapa poin seperti, mengurangi mobilitas, mandi, mengganti baju, menjaga kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Masyarakat pun menuruti aturan tersebut, sehingga mereka selamat dari ganasnya Corona.

Selain itu pemerintah menanggung biaya pasien-pasien Corona yang dirawat di Rumah Sakit, dengan catatan mereka punya kartu BPJS aktif. Sementara itu, bagi pasien dengan gejala ringan dipersilakan untuk isolasi di tempat khusus, dan diberi obat-obatan serta fasilitas tenaga kesehatan yang kompeten.

PBB juga memuji pemerintah Indonesia yang sigap dalam melakukan program vaksinasi nasional. Menurut Abdulla, amat tidak mudah untuk melaksanakan vaksinasi bagi negara dengan lebih dari 200 juta penduduk. Namun pemerintah Indonesia terbukti sukses dalam program vaksinasi nasional.

Saat ini cakupan vaksinasi di Indonesia sudah lebih dari 60%. Jumlah ini akan terus ditambah karena vaksinasi massal diadakan di seluruh Indonesia. Masyarakat bisa mendapatkan vaksin tidak hanya di Puskesmas atau Rumah Sakit, tetapi juga di Aula Universitas bahkan di dalam Mall.
Vaksinasi terus digencarkan agar masyarakat makin mudah dalam mendapatkannya, dan masih digratiskan.
Untuk mempermudah akses vaksinasi maka diadakan vaksinasi door to door yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Vaksinasi door to door mendatangi langsung masyarakat ke perkampungan, perumahan, maupun sekolah-sekolah. Dengan begitu mereka akan divaksin tanpa keluar ongkos transportasi.

Vaksinasi memang digalakkan terus agar cakupannya meluas sehingga terbentuk kekebalan kelompok. Syarat untuk mendapatkannya adalah minimal 75% penduduk sudah divaksin 2 dosis. Ketika itu maka kondisi pandemi bersiap-siap akan berakhir dan berganti jadi endemi.

Masyarakat perlu bangga atas apresiasi PBB terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. Kendati demikian, semua pihak diharapkan tidak berpuas diri karena saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung dan kewaspadaan atas Corona perlu untuk terus ditingkatkan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aditya Akbar )*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP). Dengan adanya pengesahan regulasi tersebut, maka landasan hukum memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja akan semakin kuat.

UU Omnibus Law menjadi UU yang paling ramai dibicarakan karena mengandung berbagai klaster yang mengatur banyak bidang. Masyarakat masih asing dengan UU seperti ini karena menggebrak dan mengubah banyak sekali regulasi di Indonesia. Bahkan UU Omnibus Law disebut sebagai ‘sapujagat’ karena mampu meringkas banyak pasal.

Keberadaan UU Omnibus Law makin kokoh ketika RUU PPP disahkan. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, selasa 24 Mei 2022. Rapat langsung dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan Maharani menyatakan bahwa revisi UU PPP dilakukan pemerintah dan DPR karena tidak mengatur mekanisme pembentukan RUU secara Omnibus Law atau gabungan. Revisi UU PPP akan menjadi landasan hukum UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam revisi RUU PPP ada 19 poin yang diubah. Di antaranya penyusunan peraturan perundangan dapat melalui metode Omnibus Law, penanganan pengujian pengaturan perundang-undangan, dan asas keterbukaan. Bisa dilihat bahwa poin yang diubah untuk kebaikan Indonesia dan untuk kemaslahatan rakyat. Apalagi asas keterbukaan, sangat diperlukan untuk memajukan bangsa.

Jika ada RUU PPP yang sudah sah maka memperkuat posisi Omnibus Law di Indonesia. Sebelumnya UU ini dinilai tidak sah karena tidak bisa dibuat UU dengan metode gabungan. Namun sejak adanya pengesahan RUU PPP maka posisi Omnibus Law aman.

Omnibus Law memang menghebohkan ketika pertama kali diresmikan karena masyarakat belum terbiasa ketika ada banyak sekali klaster dalam satu Undang-Undang. Mereka juga kaget ketika ada klaster investasi yang menjadi primadona pemerintah. Klaster investasi akan mempermudah masuknya penanaman modal asing. Masyarakat sudah takut duluan mendengar kata ‘investasi’.

Padahal investasi di Indonesia sudah ada sejak era orde baru, puluhan tahun lalu. Seharusnya investasi diapresiasi karena dengan masuknya para penanam modal asing, dunia bisnis dan pariwisata di Indonesia jadi makin semarak. Penyebabnya karena pebisnis tersebut menanamkan modal di negeri ini dengan nominal yang tidak sedikit.

Masyarakat masih bangkit dari efek pandemi, terutama di bidang ekonomi. Ketika ada pengesahan RUU PPP yang memperkuat posisi Omnibus Law, maka klaster investasi bisa dipraktikkan dengan lancar. Para investor asing tidak akan ragu lagi untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Seharusnya apresiasi diberikan ketika ada pengesahan RUU yang menjadi payung hukum bagi UU Omnibus Law. Penyebabnya karena investasi di Indonesia akan memiliki aturan yang jelas dan dilindungi oleh negara. Jika banyak investor maka akan banyak pula pabrik yang didirikan. Pabrik-pabrik itu bisa mengurangi tingkat pengangguran karena membutuhkan banyak sekali karyawan.

Berkurangnya pengangguran di Indonesia adalah salah satu tujuan dari pengesahan RUU PPP. Ketika pandemi maka pengangguran membludak karena kelesuan ekonomi. Omnibus Law hadir sebagai penyelamat karena mempermudah investasi. Jadi wajar jika peresmian RUU PPP disambut dengan meriah karena bisa turut memperbaiki iklim investasi dan dunia bisnis di Indonesia.

Masyarakat wajib mengapresiasi pengesahan RUU PPP karena ia menjadi payung hukum bagi UU Omnibus Law. Dengan begitu maka Omnibus Law dinyatakan sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Perlindungan akan investasi jadi makin kuat dan akan memperbanyak penanaman modal di Indonesia. Masyarakat akan jadi makin sejahtera karena investasi akan mengurangi tingkat pengangguran.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Sholahudin Rumi )*

Radikalisme masih menjadi ancaman bersama bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan nasionalisme di kalangan masyakat guna mencegah penyebaran paham radikal yang dapat memicu perpecahan bangsa.

Radikalisme memang merupakan sebuah hal yang harus diatasi dan dicegah karena dampaknya sangat buruk bagi keutuhan NKRI. Ketika paham radikal terus merebak, maka secara otomatis akan banyak terjadi perpecahan dan kerukunan antar warga negara akan terancam sehingga cita-cita para pendiri Bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar.

Radikalisme adalah persoalan bersama, sehingga penanganan paham radikal harus dikerjakan secara bersama-sama, termasuk oleh generasi muda. Generasi muda merupakan salah satu elemen masyarakat yang mengemban tugas untuk melanjutkan cita-cita para pendiri Bangsa. Selain itu bahkan bisa dikatakan pula bahwa paham radikal juga rentan diserap generasi muda, mengingat fase psikologis generasi muda maupun maraknya narasi radikal yang menyebar lewat media sosial yang banyak diakses generasi muda.

Sebagaimana diketahui, kemajuan teknologi jamak dimanfaatkan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk menyebarluaskan atau mempropagandakan ajaran radikal mereka. Dengan sifat dasar para pemuda yang memiliki rasa keingintahuan yang besar dan juga mereka sedang mencari jati diri, maka tentunya akan menjadi sasaran sangat empuk para kelompok radikal menyebarkan ajarannya.

Penyebaranan radikal salah satunya dapat dicegah dengan penguatan nasionalisme. Salah satunya adalah dengan merefleksikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang beberapa waktu, yang merupakan momentum yang sangat tepat bagi seluruh masyarakat untuk senantiasa memupuk rasa Nasionalisme di diri mereka masing-masing. Dr KH Adnan Anwar selaku Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan bahwa jangan sampai imajinasi liar mengenai membentuk negara dengan basis agama dan mengganti ideologi Pancasila menyebar lebih luas.

Kiai Adnan melanjutkan, rasa kebanggaan akan nasionalisme merupakan hal paling pokok terutama bagi kaum milenial. Mereka harus mampu mengolah dan mengelola peradaban Bangsa, mengelola perbedaan dan juga siap terhadap segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang kemungkinan bisa saja terus terjadi.

Adnan Anwar kembali memberikan contoh bagaimana ketika di jaman penjajahan dulu kaum muda sangatlah berperan penting bagi kemerdekaan Indonesia ketika mereka mampu untuk membuang egoisme dan sentimen primordial yang mereka miliki sehingga Indonesia bisa bersatu padu dan mengusir para penjajah dan bisa memperoleh kemerdakaannya.

Jelas sekali bahwa segala macam bentuk intoleransi, ekstremisme, radikalisme bisa berujung pada praktik terorisme akan sangat mengancam relasi yang selama ini sudah susah payah dibentuk. Justru apabila perbedaan yang ada di Indonesia ini bisa menjadi satu, maka itu adalah poin utama dan menjadi modal penting bagi keutuhan Nasional, sehingga menjadi titik kekuatan Bangsa demi bisa menghadapi segala macam tantangan di jaman globalisasi seperti sekarang ini.

Mengenai langkah-langkah konkret bagaimana bisa mencegah radikalisme dan juga terus memupuk rasa Nasionalisme di sisi lain, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, H. Jamzuri menyatakan setidaknya harus ada suatu bentuk patroli dari tim cyber anti-radikalisme untuk memantau bagaimana pergerakan kelompok-kelompok radikal ini.

Lebih lanjut, menurut H. Jamzuri, sangat penting juga bagi seluruh pemuka agama harus menyebarkan ajaran yang santun, saling menghargai, saling menghormati, penuh kedamaian, toleransi, hidup rukun serta sikap saling menerima perbedaan dan kemajemukan serta rasa cinta Tanah Air dan juga bela Negara. Pasalnya, para pemuka agama adalah tokoh yang penting untuk membentuk bagaimana para generasi muda berpikir.

Maka dari itu sangat penting terus melakukan penguatan dan pemupukan rasa Nasionalisme terutama kepada para generasi penerus Bangsa. Dengan adanya semangat cinta tanah air, masyarakat utamanya generasi muda akan memahami bahaya radikalisme yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa dan menggangu terwujudnya cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk mempersatukan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute .

Oleh : Made Raditya )*

Sejak awal Pemerintahannya, Presiden Jokowi berkomitmen untuk mewujudkan transformasi birokrasi menjadi lebih baik, termasuk dengan pemanfaatan teknologi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Stigma buruk birokrasi yang selama ini dianggap berbelit dan sarat korupsi merupakan cerita lalu. Di era Presiden Jokowi, reformasi birokrasi digalakkan sehingga tidak akan ada proses pengurusan izin atau surat penting yang terlalu lama.

Salah satu langkah untuk reformasi birokrasi adalah dengan penggunaan teknologi. Alex Denni, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB menyatakan bahwa ada 3 agenda transformasi birokrasi yang dilakukan. Pertama, transformasi organisasi. Beberapa tahun lagi 30-40% tugas-tugas ASN akan digantikan oleh software dan intelegensi artificial (AI) karena pemerintah memang menggalakkan digitalisasi birokrasi.

Kedua, sistem kerja yang fleksibel dan elaboratif. Sedangkan yang terakhir, manajemen sumber daya manusia menuju human capital canggih. Khususnya ke kedeputian sumber daya manusia aparatur.

Pemerintah memang menggencarkan reformasi birokrasi agar mempermudah rakyat dalam mengurus perizinan. Sejak adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja, perizinan sudah dengan sistem online menggunakan online single submission. Dengan sistem ini maka sudah komputerisasi dan berjejaring di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan pengurusannya.

Dengan sistem online single submission maka perizinan akan lebih cepat jadi dan tidak sampai 2 minggu sudah selesai, asalkan memenuhi persyaratan. Tidak akan ada ceritanya oknum pegawai yang meminta uang pelicin sehingga sistem online akan mencegah korupsi di Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi memastikan semua pegawai pemerintah harus bersih dari korupsi.

Jika sistemnya online maka akan memutus mata rantai birokrasi yang melelahkan. Jika dulu ingin mengurus surat penting harus pergi ke Dinas lalu pergi ke bagian lain, dan berpotensi mengalami kesulitan karena peraturannya membingungkan. Namun sekarang sejak ada reformasi birokrasi, akan langsung cepat jadi sehingga masyarakat tidak lagi takut dengan kata birokrasi.

Ketika birokrasi dimudahkan karena ada transformasi maka masyarakat akan lebih tertib dan mengurus perizinan serta surat-surat lain dengan senang hati. Mereka akan mengurus sendiri karena birokrasi jadi lebih mudah dan tidak lagi angker. Tidak akan ada lagi calo pada tiap dinas atau kantor pemerintahan karena pengurusan surat-surat akan dibuat secara sistematis dan online.

Transformasi birokrasi memang harus dilakukan dan komputerisasi serta penggunaan artificial intelligance plus software adalah sebuah kewajiban. Penyebabnya karena Indonesia tidak lagi berada di era agraris tetapi sudah di era teknologi informasi. Jika tidak ada transformasi birokrasi yang dibantu oleh teknologi maka Indonesia akan ketinggalan jauh dengan negara-negara lain.

Selain itu, transformasi birokrasi bisa mempercepat proses selesainya suatu urusan atau pembuatan surat-surat. Hal ini sejalan dengan kinerja Presiden Jokowi yang bekerja keras dan melakukan program-program dengan cepat dan akurat. Jika birokrasi masih berlambat-lambat maka Indonesia tidak akan maju.

Transformasi birokrasi merupakan gebrakan baru untuk memajukan masyarakat Indonesia. Mereka tidak lagi enggan untuk mengurus surat izin atau surat-surat penting lain, atau tergantung pada bantuan calo. Tidak akan ada penyogokan atau pungutan liar karena sistem perizinan sudah via online single submission. Semua jadi cepat selesai karena sudah komputerisasi.

Transformasi birokrasi merupakan cara Pemerintah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya. Dengan adanya kebijakan tersebut, birokrasi di Indonesia akan semakin modern, memudahkan masyarakat dan dapat bersaing dengan negara lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute