Tuduhan Kehadiran Masyarakat Pendatang Menghilangkan Peran Orang Asli Papua Adalah Narasi Sesat Pihak Penolak DOB

Ketua MRP Timotius Murib

suaratimur.id – Hingga saat ini dinamika respon terhadap rencana kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua masih menyeruak melibatkan beberapa pihak. Meskipun sejumlah dukungan terus mengalir dari hari ke hari, namun sejumlah penolakan juga masih bermunculan. Terakhir, bahkan datang dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang menilai bahwa orang asli Papua dirasa belum siap untuk mengelola tiga wilayah baru. Pernyataan tersebut secara tidak langsung seperti meragukan kemampuan sumber daya manusia di masyarakatnya sendiri yang telah dipimpinnya selama 10 tahun. Secara umum, penolakan terhadap DOB juga menjadi penghambat percepatan serta pemerataan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat yang berada di wilayah Papua.

Kebijakan DOB Takkan Hilangkan Peran Orang Asli Papua

Perpecahan sikap berkaitan dengan respon kebijakan DOB terpantau sudah menjalar hingga di jajaran pejabat daerah. Sejumlah pejabat yang tergabung dalam asosiasi telah menyatakan sikap mendukung, namun beberapa pejabat secara pribadi maupun berusaha mengatasnamakan lembaga yang diembannya justru menyatakan sikap penolakan. Sikap tersebut sebagian didasarkan pada sebuah ketakutan. Ketakutan akan sebuah kekuasaan yang bergeser hingga isu hilangnya peran orang asli Papua (OAP) yang kental dihembuskan untuk mempengaruhi publik. Secara tak langsug, OAP sengaja dibenturkan dengan masyarakat pendatang yang dinilai bakal menguasai wilayah pemekaran baru nantinya.

Salah satu pejabat yang konsisten untuk mendukung DOB sekaligus turut menjawab kekhawatiran akan sebuah isu hilangnya peran OAP muncul dari Bupati Puncak, Willem Wandik. Menurutnya perubahan kewilayahan atau pemekaran DOB di Provinsi Papua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Kehadirannya bukan menghilangkan orang Papua, namun hanya memisahkan secara administrasi. Menurutnya, kebijakan DOB bukan hanya sebuah wacana. Di bulan Juni nanti surat presiden (surpres) yang sudah dalam pembahasan akan disahkan sesegera mungkin. Pemekaran Papua pada dasarnya bermanfaat terlebih untuk OAP, mulai dari membuka lapangan pekerjaan hingga pembangunan infrastruktur di bumi cenderawasih.

Jika nantinya tiga provinsi dimekarkan, maka akan ada kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur untuk OAP. Hal tersebut tertuang dalam UU Otsus, dimana kepala daerah tingkat provinsi dipimpin oleh OAP. Kemudian, tiga daerah yang dimekarkan tentunya juga akan membutuhkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bekerja pada sejumlah instansi yang ada. Disinilah peran anak-anak muda Papua menjadi ujung tombak bagi masa depan wilayah kebanggaannya. Kemudian dari sisi bidang pekerjaan lain, seperti politik, dimana akan ada anggota DPR Provinsi, kabupaten, dan kota. Termasuk di bidang jasa atau wirausaha dan lain sebagainya akan terbuka lebar. Diperkirakan, secara ekonomi dipastikan akan tumbuh seiring dengan adanya pelaksanaan pemekaran wilayah.

Adanya ketakutan dari sejumlah pihak bahwa risiko kebijakan DOB memunculkan banyaknya masyarakat pendatang yang masuk dan hidup di Papua, menjadi hal yang tak bisa dihindari. Kondisi tersebut menjadi konsekuensi sekaligus dinamika dalam negara atau daerah berkembang. Salah satu contohnya negara Amerika. Warga aslinya sudah sangat sedikit dan banyak orang dari luar datang kemudian membawa banyak keuntungan. Sama dengan di Papua, OAP sudah sedikit, lalu isu DOB gencar. Namun, suka dan tak suka salah satu konsekuensi kehidupan bernegara adalah adanya proses asimilasi hingga cross culture. DOB adalah anugerah serta hasil doa bersama yang dijawab oleh Tuhan.

Elit Lokal Papua Diminta Mempersiapkan Diri di Pemekaran Tiga Provinsi

Pemerintah pusat hingga saat ini terus memproses kebijakan DOB melalui sejumlah langkah dan pembahasan. Cepat atau lambat, kebijakan yang diharapkan sebagai upaya percepatan pembangunan wilayah Papua tersebut akan segera dilaksanakan. Namun, hingga kini salah satu pihak yang kekeuh menolak DOB justru ada di ketua MRP, Timotius Murib. Meski berbeda dengan para anggotanya, dirinya terus bermanuver mempengaruhi opini publik agar turut serta menyatakan penolakan.  

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan P Mandenas mengajak elite politik yang duduk di Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bersama-sama fokus mempersiapkan pemekaran tiga provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Menurutnya, Daripada sibuk menolak rencana pembentukan tiga DOB dan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, elite MRP dapat lebih berguna dengan mempersiapkan bagaimana pemekaran tiga wilayah baru itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat asli Papua.

Munculnya sejumlah penolakan dari masyarakat terindikasi karena terkontaminasi kepentingan elite-elite tertentu yang menolak pemekaran. Pro-kontra tersebut harus segera dihentikan karena tidak memberikan solusi. Alasan penolakan DOB yakni adanya kekhawatiran OAP semakin tersisihkan, akan lebih baik jika difokuskan dengan persiapan bagaimana tiga provinsi mekar nantinya tidak membuat masyarakat Papua tersisih. Misalnya, dengan membuat regulasi perangkat daerah harus berasal dari OAP dengan minimal 80%. Begitu juga dengan calon anggota TNI dan kepolisian yang harus mengutamakan masyarakat asli Papua.

Untuk diketahui bersama bahwa DPR dan Pemerintah tetap akan melanjutkan pembahasan terhadap RUU tiga DOB sesuai agenda. Diharapkan, tiga RUU DOB ditetapkan Juni 2022, atau paling lambat pertengahan Juni. Sehingga dalam pembahasan RAPBN 2023, tiga DOB tersebut telah terakomodir dalam pembahasan anggaran untuk alokasi 2023. Lalu pada 2023 sudah bisa dilakukan peresmian dan penunjukkan caretaker gubernur. Kemudian, pada 2024 tiga provinsi baru sudah masuk dalam penentuan dapil untuk pileg dan pilkada.

Dukungan Pemekaran DOB dari Mahasiswa Papua di Kupang NTT

Seakan tak pernah berhenti, sejumlah dukungan terhadap kebijakan DOB kini muncul dari puluhan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, asal Papua di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Aksi tersebut digelar di Taman Nostalgia (Gong Perdamaian) di wilayah Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Salah satu perwakilan mahasiswa, Nopen Kasipka mengajak seluruh mahasiswa untuk setiap terhadap Pancasila, UUD 1945, serta pemerintah Indonesia.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan