Oleh : Abimanyu Mahardika )*

Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung ke Rusia dan Ukraina merupakan sebuah langkah berani. Kedatangan Presiden Jokowi tersebut juga diharapkan dapat segera mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian global.

Belakangan ancaman krisis ekonomi dunia bahkan bisa dikatakan sudah mulai dirasakan, terjadi inflasi di beberapa negara dan juga terjadi pula tragedi krisis bahan pangan. Salah satu hal utama yang menjadi pemicu terjadinya kejadian tersebut adalah konflik yang terjadi diantara Rusia dan Ukraina yang masih belum menemukan titik akhirnya hingga sekarang.

Karena tidak menginginkan hal tersebut terus menerus terjadi dan berlarut-larut, akhirnya Presiden Joko Widodo membuat sebuah terobosan yang cukup berani, yakni langsung berkunjung ke Rusia dan Ukraina dalam kapasitasnya sebagai Presiden G20, yang mana merupakan inisiatif langsung untuk segera terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan meski ditengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini, namun Presiden Jokowi tetap akan melakukan kontribusi bagi perdamaian karena mengemban amanah juga sebagai Presidensi G20. Selain itu Indonesia sendiri merupakan salah satu anggota dari Champion Group dari Global Crisis Response Group yang telah dibentuk oleh PBB. Sehingga memang beliau tidak akan tinggal diam ketika melihat ada negara yang terus terlibat dalam konflik.

Presiden Jokowi telah tiba di Ukraina pada 29 Juni 2022 dan telah bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky. Langkah yang dilakukan Presiden Jokowi mendapat apresiasi besar dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana.

Dirinya menyatakan bahwa terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina sudah sangat berdampak buruk pada banyak pihak, bahkan negara-negara yang sama sekali tidak ada kaitannya pun turut menanggung dampak negatif dan juga perekonomian global menjadi terguncang akibatnya.

Selain untuk menanggulangi terjadinya krisis pangan dan krisis ekonomi dunia, kunjungan yang dilakukan oleh Presiden RI ke-7 tersebut juga merupakan sebuah inisiatif dari Indonesia yang menunjukkan bahwa NKRI akan selalu terlibat secara aktif dalam menjaga ketertiban dunia yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menjadi cita-cita luhur para pendiri Bangsa sejak negara ini didirikan.

Selanjutnya yang menjadikan kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina menjadi sebuah hal luar biasa adalah karena dengan tegas menunjukkan bagaimana cerminan dari adanya politik luar negeri yang bebas dan aktif ditunjukkan oleh Indonesia di mata dunia. Sama sekali Indonesia bukanlah negara yang berpihak pada satu sisi sama sekali sehingga tidak akan pernah memberikan bantuan berupa senjata ataupun operasi militer khusus.

Hikmahanto menyatakan dengan tegas bahwa keberpihakan Indonesia adalah pada perdamaian dunia serta bagaimana caranya untuk bisa mengakhiri terjadinya tragedi kemanusiaan, yang mana menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat peduli akan hak asasi manusia.

Apresiasi juga diberikan oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, TB Hasanuddin yang menyatakan bahwa kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina merupakan sebuah hal yang positif bagi diplomasi perdamaian serta memang sudah sepatutnya untuk didukung penuh.
Pasalnya menurut Hasanuddin, dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh Presiden RI itu tentunya nanti akan mampu mendorong supaya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina bisa mereda dan bahkan mampu untuk menjadi jembatan solusi damai diantara keduanya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa akibat yang terjadi ketika kedua negara tersebut terlibat konflik adalah harus ditanggung oleh negara lain bahkan seluruh dunia. Pasalnya konflik kedua negara tersebut telah menciptakan gangguan atas stabilitas harga komoditas seperti minyak mentah serta beberapa bahan pangan langsung terganggu ketersediaannya di tingkat global. Contohnya saja harga gandum dan juga minyak goreng menjadi langsung meroket karena ketersediaan pasokan yang sangat menipis.

Maka dari itu intervensi Indonesia untuk mendorong terciptanya resolusi konflik Rusia dan Ukraina perlu mendapat dukungan seluruh komponen bangsa. Dengan adanya kunjungan Presiden Jokowi ke daerah konflik tersebut, tensi ketegangan antara Rusia-Ukraina dapat mereda dan stabilitas global dapat terjaga.

)* Penulis adalah pemerhati hubungan internasional

Oleh : Muhammad Irsyad )*

Pemerintah telah menginisiasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mampu meringkas regulasi dan perizinan. Dengan adanya kemudahan tersebut, UU Cipta kerja juga diharapkan mampu memperbaiki tata kelola perdagangan di Indonesia.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI yang menilai bahwa UU Ciptaker memiliki peran penting dalam memperbaiki tata kelola ekspor dan impor di Indonesia. Sri Mulyani menuturkan, Indonesia harus terus melakukan berbagai upaya reformasi untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, termasuk melalui aktivitas ekspor dan impor. Ia menilai, pengesahan UU Cipta Kerja akan menjadi langkah reformasi yang penting karena hal ini akan menjawab tantangan dari sisi simplifikasi birokrasi.

Dalam kesempatan Talk Show Neraca Komoditas, Sri Mulyani mengatakan, kebijakan di dalam undang-undang cipta kerja yang sangat penting adalah yang berhubungan dengan tata kelola ekspor dan impor.

Sri mengatakan, Indonesia perlu lebih cepat dalam merespons berbagai perubahan ekonomi dunia. Dalam hal ini, Indonesia memilih untuk terus melakukan berbagai langkah reformasi untuk membangun ekonomi yang lebih berdaya tahan di masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, langkah reformasi salah satunya dilakukan dari sisi peraturan perundang-undangan, termasuk dengan mengesahkan UU Cipta Kerja. Beleid tersebut dinilai mampu menjawab tantangan ekonomi Indonesia melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi dan birokrasi, baik di pusat maupun daerah.

Dengan reformasi tersebut, Sri Mulyani berharap agar prosedur ekspor dapat semakin mudah dan meningkatkan perekonomian nasional. Tentu saja hal ini bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah cepat dan pasti efisien bagi dunia usaha sehingga para pelaku usaha mampu bergerak secara kompetitif.

Sri Mulyani menambahkan perbaikan tata kelola ekspor dan impor pada akhirnya juga akan berdampak positif pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia. Dengan kondisi tersebut, dirinya juga optimistis ekonomi Indonesia dapat lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global.

Setelah UU Cipta Kerja diundangkan, sejumlah aturan turunan untuk memperbaiki tata kelola ekspor-impor dirilis. Misalnya Menteri Perdagangan yang menerbitkan Permendag 19/2021 tentang kebijakan dan Pengaturan Ekspor serta Permendag 20/2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor.
Dengan penerbitan 2 permendag tersebut, semua peraturan dalam permendag yang sebelumnya dirilis terkait dengan ekspor dan impor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Sri juga menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian besar dalam upaya peningkatan ekspor Indonesia. Salah satu perhatian ini diwujudkan melalui UU Cipta Kerja.

Dirinya mengatakan UU Cipta Kerja membeberkan kemudahan berusaha bagi seluruh usaha di Tanah Air. Utamanya menyasar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar bisa meningkatkan daya saing.

Indonesia juga sempat melakukan berbagai negosiasi free trade agreement dalam menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar dunia. Tentunya hal ini diharapkan mampu memberikan peluang bagi pelaku usaha di Indonesia termasuk UMKM untuk dapat menunjukkan penetrasi bisnisnya di pasar global.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt). Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan salah satu perubahan penting dalam pengaturan perizinan ekspor dan impor dengan berlakunya permendag No 19 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor dan Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang telah berlaku pada 15 November 2021. Kedua permedag tersebut merupakan produk hukum turunan UU Cipta Kerja.

Wisnu menambahkan perizinan ekspor dan impor semakin mudah dengan integrasi sistem INATRADE dengan sistem INSW. Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui Sistem INSW, yang merupakan hub untuk sistem pelayanan perizinan di seluru Kementerian / Lembaga terkait.

Dengan adanya sistem ini, maka pelaku usaha tidak perlu lagi membuka portal P/L terkait untuk memenuhi persyaratan perizinan, khususnya di bidang ekspor dan impor. Selain kecepatan dan kemudahan, perizinan berusaha ekspor impor yang diterbitkan juga menggunakan tanda tangan elektronik dan barcode untuk memberikan jaminan keaslian dan keamanan data dan informasi dalam dokumen perizinan berusaha.

UU Cipta Kerja rupanya memberikan dampak positif berjenjang, hingga membuka peluang UMKM untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Apalagi dengan adanya perbaikan tata kelola perdagangan yang baik yang diharapkan mampu menguatkan peran UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aldia Putra )*

Perilaku hidup bersih dan sehat harus terus digalakkan secara bersama dan didukung, karena pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Dengan adanya perilaku bersih dan sehat tersebut, diharapkan mampu menangkal penularan virus Covid-19 yang belakangan menunjukkan tren kenaikan.

Beberapa minggu terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan lantaran kemunculan sub varian baru dari Omicron yaitu BA.4 dan BA.5. Atas kejadian tersebut, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan dengan tegas bahwa seluruh masyarakat jangan sampai meninggalkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito memaparkan bahwa memang telah terbukti kalau perilaku hidup bersih dan sehat tersebut menjadi salah satu cara yang terbukti sangat efektif untuk menekan laju persebaran berbagai macam penyakit menular yang bisa saja menjangkiti manusia, termasuk Covid-19.

Karena sifat dasar virus yang akan terus bermutasi dan memunculkan berbagai varian baru, maka hal terbaik yang bisa diupayakan oleh manusia untuk menyangkalnya adalah dengan memberikan proteksi diri terbaik, yakni tidak hanya sekedar pengetatan protokol kesehatan saja, namun juga terus mengupayakan PHBS.

Lebih lanjut, Jubir Satgas Covid-19 tersebut memberikan pemasaran lengkap mengenai 12 perilaku dasar yang bisa diparaktikkan oleh seluruh masyarakat mengenai hidup bersih dan sehat ini dan diharapkan supaya perilaku tersebut jangan sampai ditinggalkan terlepas dari semisal seluruh dunia sudah terbebas dari kondisi pandemi.

Hal pertama adalah mencuci tangan. Perilaku ini mungkin merupakan hal yang kecil, namun nyatanya memiliki manfaat yang sangat besar. Diimbau kepada seluruh masyarakat supaya tidak terlalu terburu-buru dalam mencuci tangannya, yakni setidaknya selama 20 detik, karena agar bisa untuk mengusap serta menggosok seluruh bagian tangan dengan menggunakan sabun serta air yang mengalir.

Selain itu mengenai perilaku untuk rajin menggunakan masker ketika merasa sedang tidak enak badan dan apabila memungkinkan sebaiknya jangan keluar rumah jika dalam keadaan sakit. Masker juga harus dikenakan ketika berada di luar ruangan dan banyak orang, termasuk juga apabila sedang berada pada kondisi yang minim udara. Setidaknya dengan adanya masker yang dikenakan, mampu mencegah dari bersentuhnya tangan ke wajah secara langsung, apalagi jika kondisi tangan sedang kotor dan belum dicuci.

Diketahui bahwa terdapat data yang dikemukakan oleh CDC yakni seseorang akan cenderung menyentuh wajahnya sebanyak 23 kali per jam, yang mana kemudian bakteri, virus serta mikroorganisme akan sangat mudah tersalurkan melalui tangan apabila menyentuh mata, hidung dan mulut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tangan bisa jadi merupakan sumber penularan berbagai macam penyakit di tubuh manusia, maka dari itu Prof Wiku menyarankan sebisa mungkin untuk mampu meminimalisasi adanya kontak fisik dengan orang lain, apalagi sampai melakukan jabat tangan. Hal tersebut berlanjut pada upaya untuk bisa menghindari kerumunan, utamanya di tempat publik, yang mana sama sekali tidak diketahui siapa saja yang pernah ke tempat tersebut.

Proteksi diri dari dalam juga tidak kalah pentingnya untuk dilakukan, yakni dengan melakukan vaksinasi hingga dosis lengkap termasuk melakukan vaksin booster agar perlindungan diri pada Covid-19 bisa terjadi dengan sangat maksimal dari luar maupun dari dalam. Hal tersebut berkaitan juga dengan sesuatu menjadi konsumsi masyarakat, upayakan untuk terus mengonsumsi makanan yang bernutrisi lengkap serta terjamin kebersihannya.

Masih mengenai konsumsi, air putih juga merupakan hal penting yang jangan sampai ditinggalkan karena tubuh manusia akan terus membutuhkan air untuk mencegah terjadinya dehidrasi, disarankan setidaknya konsumsi air putih sebanyak 2 liter setiap harinya.

Terdapat pula upaya proteksi aktif, yakni dengan melakukan aktivitas berupa olahraga setidaknya selama 30 menit dalam 3 hingga 5 kali per minggunya. Perhatikan pula kualitas tidur karena akan sangat berpengaruh pada manusia secara fisik bahkan psikis, setidaknya upayakan untuk memiliki durasi tidur 7 hingga 10 jam per hari.

Terakhir adalah menjaga kondisi mental supaya bisa stabil. Di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir dan juga berbagai tekanan yang mungkin dialami, jangan sampai membuat itu semua berpengaruh pada kondisi mental serta jiwa dengan tidak membiasakan diri untuk memberikan reaksi secara berlebihan dan panik.

Seluruh hal tersebut harus bisa terus diupayakan demi menjaga kualitas kesehatan secara keseluruhan termasuk juga mampu untuk mendongrak imunitas diri agar tidak mudah terserang virus maupun penyakit, utamanya adalah paparan sub varian Omicron BA.4 dan BA.5 yang belakangan tengah terjadi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Dalam era digital seperti saat ini, penyebaran paham dan ideologi radikal menjadi suatu ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia. Perkembangan sosial media yang semakin massif menjadi salah satu peluang bagi kelompok radikal dalam menyebarluaskan paham dan ideology mereka.

Menurut penulis, dengan adanya sosial media, kelompok-kelompok radikal semakin aktif mengkampanyekan paham-paham radikal melalui media sosial. Bahkan mereka melakukan rekrutmen melalui media sosial pula. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan peran serta civil society melakukan kontra narasi di sosial media. Upaya tersebut sangat penting demi menjaga generasi milenial dari paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Senada dengan penulis, Taufiq R. Abdulah selaku anggota Komisi I DPR RI mengatakan bahwa perkembangan media sosial harus diambil manfaatnya untuk merekatkan persatuan dan kesatuan anak bangsa. Jangan menjadi ruang yang subur bagi penyebar paham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kita semua harus aktif menjadi agen yang menyebarkan kontra narasi radikalisme, menyebarkan hal hal positif yang dapat mempererat keutuhan, persatuan dan kesatuan Indonesia.

Oleh karena itu, penulis mengajak masyarakat untuk waspada terhadap konten media sosial yang memuat narasi bersifat memecah-belah persaudaraan, kebhinekaan, dan menghambat kemajuan bangsa. Jangan menerima informasi yang ada di media sosial secara mentah-mentah, perlu adanya cross check dengan berita-berita lainnya. Sehingga tidak terjadi yang namanya miss information serta penyebaran hoaks dapat dikurangi.

Sama halnya seperti yang penulis lakukan, Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makmun Rasyid juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial guna mencegah penyebaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Rasyid mengatakan bahwa narasi-narasi yang ada di media sosial dapat memutus tali persaudaraan, tali kebhinekaan, kemudian aspek-aspek yang menjadi kendala di dalam memajukan bangsa ini harus kita waspadai bersama. Pada dasarnya seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali, sepatutnya terlibat dalam upaya mencegah penyebaran dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Karena hal tersebut dapat diibaratkan sebagai virus yang masuk ke dalam tubuh, namun tidak disadari oleh manusia.

Penulis menekankan sekali lagi kepada masyarakat untuk selalu mengecek kembali kebenaran dari informasi yang diterima saat penyebaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme kerap dilakukan kelompok radikal atau ekstremis melalui media sosial.

Masyarakat harus segera menjauhi informasi yang terbukti memuat narasi untuk memecah persatuan bangsa Indonesia, seperti narasi tentang anti Pancasila, antidemokrasi, antikebhinekaan, dan antitoleransi.

Oleh karena itu, peran organisasi kemasyarakatan juga sangat penting dalam melakukan kontra narasi atas narasi-narasi di media sosial untuk menangkal dan melawan narasi kelompok terorisme, radikalisme, dan separatisme. Sehingga dapat meredam dan menghilangkan narasi tersebut yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Orang asli Papua (OAP) melalui berbagai pelatihan maupun pendidikan. Dengan adanya peningkatan kualitas tersebut, OAP diharapkan dapat lebih kompetitif dan mampu memajukan Papua dalam bingkai NKRI.

Papua adalah wilayah yang sangat potensial karena dikaruniai kekayaan alam dan hasil tambang. Oleh karena itu, untuk memajukan Bumi Cendrawasih maka sumber daya alamnya perlu diolah lagi. Selain sumber daya alam, SDM juga perlu ditingkatkan kualitasnya, karena warga Papua yang mengolah hasil alam dan memasarkannya.

Untuk menaikkan kualitas SDM OAP, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura menyelenggarakan berbagai pelatihan, di antaranya cara memotong rambut. Acara ini disambut sangat baik oleh masyarakat setempat karena mereka bisa menambah keterampilan baru sebagai modal untuk mandiri dan membuka barbershop sendiri.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura Stanis Hike menyatakan bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja merupakan keberpihakan terhadap anak-anak asli Papua. DPRD mendukung penuh pelatihan-pelatihan seperti ini karena bisa meningkatkan perekonomian rakyat dan membuka pekerjaan baru.

Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura amat disambut oleh warga karena pesertanya adalah orang-orang asli Papua. Pemerintah daerah menunjukkan perhatiannya kepada OAP dan ingin agar mereka lebih mampu secara finansial. Belajar tak hanya di bangku sekolah tetapi juga bisa lewat pelatihan, yang akan meningkatkan kualitas SDM warga Papua.

Pelatihan kewirausahaan memang baik karena jika ada 1 warga Papua yang bisa memotong rambut dan membuka bisnis sendiri, otomatis akan membutuhkan karyawan. Jika usahanya terus berkembang, maka karyawannya bertambah banyak. Ia akan mengurangi tingkat pengangguran di Papua dan menolong banyak orang untuk mendapatkan nafkah.

Selain itu kualitas SDM-nya meningkat dan bertambah cerdas, serta terampil.
Jumlah pengusaha di Indonesia masih relatif rendah (tidak sampai 10%) dan Dinas Tenaga Kerja ingin agar ada kenaikan agar pebisnis makin bertambah. Dimulai dari Papua, maka Indonesia Timur akan menjadi wilayah yang memiliki banyak pengusaha. Dengan begitu maka dunia bisnis di Bumi Cendrawasih akan makin dinamis.

Masyarakat asli Bumi Cendrawasih ditingkatkan kualitasnya dan membuktikan diri bahwa sebenarnya mereka cerdas dan terampil. Dengan terus latihan dan sabar dalam mengikuti workshop, maka akan makin mahir. Jika sudah membuka barbershop akan ramai dikunjungi pelanggan karena hasilnya bagus. Ketika warga Papua rajin dalam menuntut ilmu melalui pelatihan, maka penghasilannya juga bertambah.

Pelatihan khusus bagi OAP tentu memberikan banyak manfaat. Hal tersebut merupakan ikhtiar untuk menaikkan skill warga Bumi Cendrawasih. Berkat pelatihan dari dinas Tenaga Kerja, maka peserta yang berasal dari OAP bisa menjadi pemotong rambut yang handal dan berdikari.

Belajar tidak hanya di bangku sekolah, tetapi juga bisa melalui pelatihan. Jika workshop yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja diadakan untuk warga asli Papua, maka mereka yang putus sekolah pun bisa mengikutinya. Belajar sampai akhir hayat dan berkat keterampilan yang dimiliki bisa jadi sarana untuk menghidupi keluarganya.

Pemerintah terus bekerja keras meningkatkan kualitas SDM untuk orang asli Papua yang dimaksudkan untuk menambah keterampilan. Dengan adanya keterampilan tersebut, maka kesejahteraan rakyat Papua diharapkan dapat lebih meningkat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

suaratimur.id – Sebuah kabar gembira yang dinanti-nantikan banyak pihak berkaitan dengan kebijakan pemekaran provinsi di Papua telah berbuah nyata. DPR secara resmi mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB), dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta Kamis 30 Juni 2022.

Melalui pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dijelaskan bahwa seluruh fraksi di komisi II DPR menyetujui ketiga RUU DOB Papua dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Tujuan dari pemekaran provinsi adalah untuk mempercepat pembanguan. Dengan disetujuinya RUU tersebut, kebijakan Otsus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan di tanah Papua.

Selanjutnya, berdasarkan pengesahan tersebut untuk cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, ibu kota berkedudukan di Kabupaten Merauke, meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Kemudian, Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota berkedudukan di Kabupaten Nabire, terdiri atas Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. Terakhir, Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota berkedudukan di Kabupaten Jaya Wijaya memiliki Kabupaten Jaya Wijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.

Dalam pelaksanaannya, anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menjelaskan bahwa seluruh anggaran untuk tiga DOB di Papua akan diambil dari APBN dengan besaran yang diatur dalam peraturan pemerintah atau pun peraturan Menteri yang nantinya akan disusun. Penjelasan tersebut sekaligus mengklarifikasi adanya pasal yang berbunyi, manakala anggaran APBD tidak dikucurkan akan ada sanksi, di mana Menteri Keuangan dapat memotong anggaran daerah. Setelah menimbang berbagai hal, Komisi II DPR akhirnya menghapus sanksi tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa terwujudnya DOB di Papua sepenuhnya dianggarkan dari APBN, bukan APBD. Setelah pemerintah mengesahkan menjadi UU maka langkah berikutnya adalah menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru sampai digelar Pilkada pada 2024.

Pemekaran Provinisi Terealisasi Setelah Puluhan Tahun Ditunggu

Meski sempat terdapat pro kontra oleh segelintir pihak, namun perwujudan pemekaran provinsi di Papua telah menjadi mimpi yang telah dinanti oleh masyarakat Papua sejak puluhan tahun silam.

Tokoh Provinsi Papua Selatan, Johannes Gluba Gebza menyatakan bahwa pembentukan provinsi baru di Papua telah diperjuangkan masyarakat setidaknya selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Atas nama masyarakat Papua Selatan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, MPR RI, DPR RI, khususnya komisi II, dari jajaran partai politik di Indonesia yang telah merespons perjuangan pembentukan provinsi baru tersebut. Tak lupa, ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh pejuang yang bersama-sama mewujudkan sebuah mimpi menghadirkan provinsi kebanggaan, provinsi persemakmuran bagi 7 unsur yaitu unsur Marind, Muyu, Madobo, Mappi, Ayo, Asmat.

Sementara itu, sejumlah tujuan dan latar belakang kebijakan pemekaran wilayah di Papua kembali dikuatkan oleh sejumlah tokoh. Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pembentukan DOB Papua merupakan cara mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Hal tersebut didasarkan pada wilayah Papua yang sangat luas. Dengan infrastruktur yang sulit maka pemerintah harus lebih dekat dengan rakyatnya. Selain itu, kebijakan pemekaran provinsi juga menjadi cara untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.  

Pihak DPR yang diwakili Ketua Komisi II DPR juga menjelaskan bahwa kebijakan pembagian wilayah berdasarkan batasan provinsi telah memperhatikan berbagai aspek seperti politik, administrasi, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan masa depan, serta aspirasi masyarakat Papua.

Harapan Gubernur Papua terhadap Pengesahan UU Pemekaran Provinsi

Sebagai orang berpengaruh di tanah Papua, sang Gubernur petahana Lukas Enembe menaruh harapan besar berkaitan dengan pengesahan UU Pemekaran wilayah di Papua. Secara dasar hukum, Pemekaran merupakan salah satu dampak dari adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021. Revisi tersebut menimbulkan banyak perubahan dalam pelaksanaannya. Perubahan yang paling terlihat adalah dalam hal kewenangan atau kebijakan, dan penganggaran. Salah satu perubahan kewenangan tersebut, pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah apabila diperlukan, meski tanpa persetujuan Pemprov Papua, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua.

Melihat dinamika respon yang sempat terjadi belakangan, pihaknya tak ingin kebijakan pemekaran justru menciptakan sekat-sekat di antara masyarakat Papua. Menurutnya, hal yang terpenting adalah satu pandangan yang sama untuk membangun tanah Papua. Kesatuan wilayah Papua dari Sorong sampai Merauke perlu dijaga. Menjadi sebuah harapan besar baginya sebelum masa jabatannya berakhir pada September 2023, yakni ingin memastikan semua warga Papua tetap hidup rukun. Realisasi Pemekaran Provinsi harus menjadi momentum masyarakat Papua untuk bahu-membahu membangun dan memajukan wilayah Papua, sampai kepemimpinan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya.

Pemekaran Provinsi Memangkas Jarak Kendala Pelayanan Publik

Salah satu kendala yang dihadapi dan dirasakan masyarakat Papua ialah besarnya wilayah dalam masing-masing batasan teritori, baik lingkup kabupaten maupun provinsi. Hal tersebut sebenarnya menjadi salah satu dasar mengapa selama beberapa tahun ke belakang sejumlah tokoh di tanah Papua terus memperjuangkan adanya pemekaran.

Salah satu keluh kesah yang muncul dari adanya kendala tersebut muncul dari akun sosial media twitter dari juru bicara Petisi Rakyat Papua, Jefry Wenda dan seorang jurnalis, Arnold Belau yang mengunggah adanya jenazah seorang Pendeta asal Distrik Hitadipa diantar menggunakan sepeda motor karena tidak ada mobil ambulance atau kendaraan roda empat lainnya yang bisa mengantar. Permasalahan seperti kejadian tersebut kemungkinan tak terjadi lagi manakala terdapat fasilitas pubik dalam jangkauan yang tak begitu luas. Pemekaran provinsi akan menambah jumlah infrastruktur dari berbagai bidang sebagaimana syarat dibentuknya sebuah provinsi. Tentunya juga didukung dengan kesiapan sumber daya manusia yang harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah serta disambut baik oleh masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abdul Hadi )*

Presiden Jokowi mendapatkan apresiasi besar dari pimpinan dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang diselenggarakan di Jerman. Sambutan hangat tersebut menunjukkan bahwa ketokohan Presiden Jokowi diakui secara internasional.

Di tengah konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Presiden Joko Widodo selaku pimpinan negara yang menganut prinsip non-blok terus mengupayakan proses damai karena sesuai dengan amanat konstitusi untuk terus mendukung perdamaian dunia. Dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7, beliau terus mendorong supaya kedua negara tersebut bisa menyelesaikan konflik mereka sesegera mungkin.

Selain itu, Indonesia sendiri merupakan presidensi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, sehingga peran Presiden Jokowi di mata dunia sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Hal tersebut dikarenakan konflik yang terjadi itu sangat berdampak pada terjadinya krisis pangan yang bahkan mengancam berbagai negara yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perseteruan tersebut.

Bahkan para pemimpin dunia lain pun turut memberikan apresiasi besar kepada Presiden RI ke-7 tersebut. Pasalnya tidak bisa dipungkiri bahwa beliau merupakan pemimpin negara Asia pertama yang terbang secara langsung ke Rusia dan Ukraina meski dengan berbagai macam risiko yang mungkin saja bisa terjadi. Jadi meski di tengah situasi yang memanas atau tidak normal dan rumit, beliau tetap memilih untuk memberanikan diri datang secara langsung sehingga apresiasi pun tidak dapat terbendung.

Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi menyatakan bahwa krisis pangan yang mengancam dunia memang harus segera bisa diatasi. Selain dengan cara segera menghentikan konflik yang tengah terjadi, bagaimanapun adanya kerja sama antar negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk bisa saling membantu di bidang penyediaan stok bahan pangan agar suplai komoditas tidak terganggu terus menerus. Tentunya salah satu persyaratan untuk bisa menjalin kerja sama dan saling membantu tersebut adalah antar negara harus tidak ada konflik terlebih dahulu.

Lebih lanjut, ternyata PM India tersebut memiliki pemikiran yang serupa dengan Presiden RI, Joko Widodo yakni peperangan dalam bentuk apapun, utamanya dalam konteks Rusia dan Ukraina saat ini harus bisa sesegera mungkin dihentikan. Narendra Modi pun bahkan mengaku sangat senang dengan keputusan yang telah diambil oleh Indonesia untuk terus mendesak perdamaian.

Bukan hanya dengan Perdana Menteri India saja, namun dalam sela-sela KTT G7 di Elmau Jerman, Presiden Jokowi juga sempat berbincang dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dalam pertemuan itu pula, Macron turut memberikan apresiasi atas tindakan berani yang diambil oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Di sana, Presiden Perancis menyatakan bahwa akan mendukung penuh supaya kesuksesan pertemuan antara Presiden RI ke Rusia dan Ukraina bisa terlaksana dan juga memberikan dampak baik bagi perdamaian dunia serta ujungnya bisa menghasilkan kerja sama secara konkret.

Keinginan dari Bapak Presiden Republik Indonesia itu memang sangatlah kuat hingga mampu mendatangkan berbagai macam bentuk apresiasi dari para pimpinan dunia lainnya. Bagi beliau, permasalahan yang terjadi pada sektor pangan merupakan permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia yang bahkan sangatlah mendasar. Maka dari itu produksi pangan harus mampu ditingkatkan dengan menambah rantai pasok pangan dunia sehingga perdamaian harus kembali normal.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga menyinggung bagaimana kondisi para perempuan utamanya dari keluarga yang kurang mampu, mereka pasti akan jauh lebih menderita apabila terjadi krisis pangan yang berkelanjutan sebagai dampak konflik itu. Untuk itu, seluruh negara anggota G7 harus bisa saling berintegrasi dalam persoalan ekspor gandum Ukraina, ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia serta rantai pasok global.

Cita-cita besar akan dituntaskan oleh Presiden Jokowi yakni menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia, utamanya mengenai urusan resolusi ketika terjadi konflik antar negara yang sedang terjadi, yakni di Rusia dan Ukraina. Dengan adanya apresiasi dari pemimpin dunia terhadap Presiden Jokowi, kepemimpinan Indonesia secara internasional kedepan diharapkan dapat lebih optimal.

)* Penulis adalah pemerhati hubungan luar negeri

Oleh : Astrid Julian )*

UU Cipta Kerja adalah peraturan sapu jagat yang dapat meringkas regulasi di Indonesia. Peraturan tersebut juga memiliki klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpihak kepada pengusaha kecil agar dapat terus mengembangkan usahanya.

Pandemi membuat telah keadaan ekonomi terguncang dan golongan yang paling kena efeknya adalah pedagang kecil atau UMKM (usaha, mikro, kecil dan menengah). Daya beli masyarakat menurun sehingga pendapatan mereka menipis. Pemerintah berusaha membantu pelaku UMKM agar tidak gulung tikar dengan meresmikan UU Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja terdapat klaster UMKM yang akan memudahkan bisnis bagi pedagang kecil. Pengurusan izin usaha makin mudah dan sistemnya online via online single submission. Selain itu, pengusaha UMKM hanya butuh legalitas berupa NIB (Nomor Izin Berusaha) sehingga tidak usah mengurus izin HO yang relatif lebih mahal. Dengan NIB maka para pedagang kecil lebih mudah mendapat kepercayaan kredit dari Bank.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mendukung penguatan UMKM melalui ekonomi digital. Caranya melalui program pendampingan inkubasi maupun digitalisasi UMKM. Akhirnya pengusaha UMKM akan mengakses pasar nasional dan internasional.

Dalam artian, UMKM didorong untuk memasuki ranah digital karena peluangnya amat luas. Jangkauan pasarnya tidak hanya di kota sendiri tetapi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dengan marketing online maka akan mendapatkan lebih banyak pembeli karena pasar di dunia maya bisa diakses netizen dari luar negeri, dan pendapatannya tentu lebih besar karena customer-nya lebih banyak.

Digitalisasi memang didorong di masa pandemi karena ada perubahan tren dalam berbelanja. Masyarakat tidak lagi membeli ke toko konvensional, tetapi memilih untuk belanja online karena praktis, tinggal buka gadget lalu barang diantar ke rumah. Pelaku UMKM pun didorong untuk bermigrasi ke digital agar lebih dapat mampu menjangkau pasar potensial.

Untuk mengajari UMKM go digital maka caranya dengan metode inkubasi, yakni pendampingan dan pendanaan. Pemerintah memberi anggaran khusus yang disalurkan tetapi bukan dalam bentuk bantuan sosial (bansos). Namun pendanaan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan Start Up yang memberikan pinjaman dana.

Jika pendanaan berupa pinjaman maka pelaku UMKM akan bertanggungjawab untuk mengembalikannya. Beda dengan Bansos yang bisa saja sekali habis karena digunakan untuk keperluan pribadi, bukannya untuk menambah modal dagang. Pemerintah memberi kail, bukan ikan, sehingga kemudahan pinjaman akan membuat pengusaha UMKM terus berusaha agar bisnisnya maju.

Setelah pengusaha UMKM mendapatkan bantuan pendanaan maka pemerintah juga memberi pendampingan agar mereka paham bagaimana caranya go digital. Pendampingan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Dalam pendampingan ini maka akan dibahas bagaimana memanfaatkan internet sebagai wahana berdagang dan cara-cara beriklan agar mendapatkan banyak customer.

Selama ini masih ada pengusaha UMKM yang mengira bahwa internet hanya digunakan untuk menonton video atau membuat status. Padahal platform video bisa juga meningkatkan brand awareness dan media sosial membantu perolehan banyak calon pembeli. Dengan pendampingan maka para pelaku UMKM paham bagaimana cara beriklan di Facebook, Instagram, dan platform media sosial lainnya.

Implementasi UU Cipta Kerja memudahkan para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, karena ada pendampingan dari pemerintah. Dengan adanya perhatian Pemerintah tersebut, UMKM diharapkan dapat lebih berdaya dan mampu menyerap tenaga kerja lebih besar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Edwin Harahap )*

Seluruh masyarakat harus kembali menggencarkan penerapan protokol kesehatan pada diri mereka masing-masing. Hal tersebut menjadi salah satu langkah yang mampu diambil untuk bisa mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 yang utamanya disebabkan oleh munculnya sub varian terbaru dari Omicron yakni BA.4 dan BA.5.

Keberadaan pandemi Covid-19 memang masih nyata dan belum benar-benar berakhir di dunia termasuk Indonesia sendiri. Apalagi belakangan terjadi mutasi dari varian Omicron yang kemudian menurunkan sub varian terbaru yakni BA.4 dan BA.5. Maka dari itu Kementerian Kesehatan terus memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya.

Peningkatan kewaspadaan tersebut bisa dilakukan dengan terus menjaga ketatnya protokol kesehatan yang selama ini juga bisa dikatakan sangat efektif memutus mata rantai penularan Covid-19, yakni dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain dan terus mengenakan masker jika berada di luar rumah.

Demi bisa menggalakkan sosialisasi pentingnya terus menerapkan protokol kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 akan kembali menggiatkan prokes kepada seluruh masyarakat hingga di tingkat desa dan juga kelurahan yang merupakan skala mikro karena tentu perannya tidak bisa diabaikan jika hendak mendukung sistem ketahanan negara secara keseluruhan.

Kepala Subbidang Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Alexander K Ginting menyatakan bahwa kampanye penyuluhan mengenai pentingnya mengenakan protokol kesehatan demi mampu mencegah penularan BA.4 dan BA.5, bahkan juga akan menyasar kepada masyarakat komuter yang biasanya menggunakan sarana angkutan umum yakni kereta dan bus.

Alexander menambahkan bahwa terjadinya kenaikan kembali kasus positif Covid-19 di Indonesia meski beberapa waktu lalu sempat melandai yakni adalah karena mulai banyak ditemui masyarakat yang melakukan pelonggaran pada protokol kesehatannya. Tidak hanya itu, namun dengan upaya untuk kembali membangkitkan perekonomian, maka masyarakat juga mulai banyak melakukan mobilitas sehingga jika mobilitas tersebut tinggi namun tidak disertai dengan penerapan protokol kesehatan, maka yang terjadi adalah risiko penularan akan meninggi.

Data dari pihak Kementerian Kesehatan, tercatat bahwa peningkatan kasus infeksi BA.4 dan BA.5 terus terjadi bahkan mencapai 143 kasus dari total 1.907 kasus positif di seluruh Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers, dr. Mohammad Syahril menjelaskan kepada seluruh masyarakat mengenai apa saja gejala yang dialami ketika seseorang ternyata terkonfirmasi positif BA.4 dan BA.5.

Menurutnya, gejala tersebut terutama akan terjadi pada batuk, kemudian biasanya juga disertai dengan demam, flu, pilek. Sehingga bisa dikatakan bahwa memang gejala-gejala tersebut sangatlah mirip dengan ketika seseorang terpapar Omicron, akan tetapi dengan versi yang lebih ringan.

Lebih lanjut, dr. Mohammad Syahril mengaku kalau angka Covid-19 masih saja bisa mengalami fluktuasi entah itu kenaikan atau juga penurunan karena memang status pandemi masih belum berakhir. Untuk itu, kewaspadaan memang harus terus ditingkatkan. Di sisi lain, untuk benar-benar mampu mengubah status pandemi di seluruh dunia ini, maka Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri memiliki target yakni setidaknya hingga Juni 2022 sudah sebanyak 70 persen populasi yang sudah mendapatkan dosis vaksin Covid-19 hingga dua kali.

Sementara itu, di Indonesia sendiri mengenai populasi masyarakat yang sudah mengalami vaksinasi adalah sebanyak 74 persen untuk dosis pertama, kemudian sudah sebanyak 62 persen untuk pemberian dosis kedua. Pihak Pemerintah juga akan terus menggencarkan pemberian vaksin karena demi segera mengentaskan pandemi dan mengincar target seluruh penduduk diberikan vaksinasi, yang mana memang telah menjadi program prioritas termasuk pemberian booster pula.

Maka sudah jelas bahwa selain upaya Pemerintah yang menjadikan program pemberian vaksinasi kepada seluruh masyarakat sebagai program prioritas, namun di sisi lain masyarakat sendiri harus bisa benar-benar memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang mereka lakukan. Jangan sampai lengah karena merasa pandemi sudah tidak ada, sehingga justru meninggalkan penerapan prokes.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Kebijakan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua adalah sebuah strategi jitu untuk menyejahterakan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Hal ini karena dengan adanya DOB Papua diyakini akan terjadi peningkatan yang signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pembentukan DOB di Papua tengah menjadi topik pembicaraan hangat di Pemerintah Pusat dan juga masyarakat Papua. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan persnya menyatakan bahwa suara rakyat mengenai DOB ini telah ditampung dan dipastikan akan diakomodir dalam RUU DOB. Sebagaimana diketahui, RUU mengenai DOB Papua akan dibawa ke pembahasan dalam Rapat Paripurna DPR untuk akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang.

Untuk diketahui bahwa, pembentukan DOB ini nantinya akan menjamin keberadaan OAP. Hal ini tercermin dalam Pasal 21 draf ketiga RUU DOB. Pada pasal ini dijelaskan tentang ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang diatur dengan Peraturan Menteri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dengan ketentuan khusus afirmasi.

Dengan adanya afirmasi, maka kebijakan DOB Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menggaransi keberadaan OAP di Pemerintahan Daerah. Nantinya ASN di provinsi baru yang ada di Papua akan diisi oleh 80 persen OAP. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim Mahfud MD. Mahfud menyatakan bahwa penghitungan DOB Provinsi Papua sebanyak 46 ribu ASN akan mempertimbangkan kearifan lokal Papua dengan komposisi 80 persen OAP dan 20 persen non OAP. Mahfud juga menambahkan bahwa SDM ASN di daerah pemekaran 3 Provinsi Papua harus mempertimbangkan aspek geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD, dan pendanaan atau anggaran.

Pengisian ASN di provinsi baru yang ada di Papua bakal dilakukan dengan empat cara penerimaan. Pertama, calon pegawai negeri sipil OAP yang berusia paling tinggi 48 tahun. Kedua pegawai honorer OAP yang terdaftar di kategori II Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berusia paling tinggi 50 tahun.

Selanjutnya syarat ketiga yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keempat dengan mengangkat pegawai honorer OAP yang terdaftar sebagai tenaga honorer kategori II di BKN menjadi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Dalam rangka mengoptimalkan pemberian afirmasi kepada OAP ini, nantinya akan dibarengi dengan seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap pengadaan calon ASN diberikan penilaian secara objektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi, dan persyaratan lain.

Afirmasi kepada OAP ini bertujuan untuk menghindari migrasi besar-besaran dari pendatang saat dibuka formasi-formasi baru dalam pemerintahan daerah di sana. Karena sering terjadi saat penerimaan seleksi CPNS warga pendatang yang mengambil formasi di Papua dan kemudian mengajukan mutasi ke luar Papua ketika mereka telah diterima dan bekerja.

Kebijakan DOB ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua. Kesempatan yang diberikan kepada OAP untuk menjadi bagian dari ASN adalah salah satu cara bagi masyarakat setempat untuk berkontribusi membangun daerahnya. DOB di Papua akan menyejahterakan masyarakat Papua kini dan nanti.