Oleh : Abdul Makmun )*

Mantan perdana Menteri Inggris Tony Blair menegaskan akan mendukung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan juga membantu mempromosikan ke para investor mancanegara. Kepercayaan tokoh penting dunia ini membuktikan bahwa relokasi IKN memiliki prospek yan cerah.

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur sempat ditolak oleh LSM karena dinilai terlalu ambisius dan juga tidak mengakomodasi warga lokal. Namun nyatanya hal tersebut justru merupakan penilaian yang salah. Pasalnya Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair sendiri mengaku kalau dirinya sudah siap untuk mempromosikan IKN ini hingga ke Internasional.

Ajang promosi yang hendak dibuat oleh Tony Blair tersebut terutama kepada para investor yang berasal dari berbagai macam negara. Tentunya bukan tanpa alasan proyek IKN Nusantara ini sangat didukung oleh orang sekelas Tony Blair. Pasalnya memang sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa reputasi baik selalu dibuat oleh Presiden Joko Widodo dan juga Indonesia di kancah dunia.

Dengan berbekal reputasi baik tersebut, tentu kesempatan tidak akan dibuang dengan sia-sia oleh berbagai pihak termasuk Tony Blair supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan terutama setelah dilanda oleh pandemi Covid-19. Lebih lanjut, mantan PM Inggris tersebut juga mengaku bahwa ternyata beberapa pihak dari kalangan internasional sudah menyatakan diri untuk ingin berpartisipasi dalam mendukung proyek IKN Nusantara ini juga.

Beberapa diantara para pihak Internasional tersebut mengaku sangat tertarik pada sektor pendidikan, kesehatan dan juga industri yang semuanya akan digarap di IKN nantinya. Salah satu hal yang sangat penting bagi Tony Blair supaya proyek IKN Nusantara ini mampu untuk menarik minat para investor bahkan dari berbagai negara sekalipun, adalah harus ada sebuah strategi komunikasi yang baik.

Pemerintah sangat antusias menyambut rencana tersebut karena menjadi peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional. Kepala Otorita Bambang Susantono menyatakan bahwa sudah ada jadwal pertemuan lanjutan dengan Tony Blair yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan September 2022 mendatang untuk membahas beberapa hal lebih lanjut mengenai proyek IKN Nusantara ini. Salah satu hal tersebut adalah bahasan tentang langkah-langkah strategis ke depan mengenai persiapan dan juga pelaksanaan pembangunan IKN dan yang terutama adalah mengenai strategi investasi asing.

Diketahui sebelumnya bahwa Tony Blair sendiri merupakan sosok yang cukup aktif untuk melakukan kajian dan bahkan memberikan perhatian khusus mengenai Indonesia. Seluruhnya dia laksanakan dalam lembaga miliknya yang bernama Tony Blair Institue (TBI) for Global Change. Tidak hanya itu, sosok lelaki kelahiran 1953 ini juga merupakan orang yang memiliki hubungan baik dengan para investor.

Sementara itu, di sisi lain sebagaimana uraian Bambang Susantono bahwa pihak Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri pada saat ini tengah terus mengembangkan sebuah masterplan Nusantara yang hendak memanfaatkan teknologi mutakhir. Fokus utamanya adalah pada inovasi dan juga penciptaan sebuah ekosistem yang tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga menjadi contoh model baru bagi pengelolaan kota masa depan.

Dalam pertemuannya bersama dengan Blair, Kepala OIKN juga sempat menjelaskan bagaimana konsep One Map, One Plan, One Policy (1MPP) yang merupakan bentuk dari perencanaan pembangunan IKN yang terintegrasi sehingga seluruh perencanaan dari aktivitas kementerian atau lembaga bisa dikonsolidasikan hanya melalui satu jalur saja.

Dengan dukungan yang sudah ditegaskan secara langsung oleh Tony Blair serta beberapa kemungkinan ketertarikan investor Internasional di beberapa sektor diharapkan dapat membangun optimisme investor lain untuk bergabung dalam membangun IKN Nusantara. Dengan banyaknya investor asing maka diharapkan IKN dapat segera terwujud dan kemajuan negara dapat segera terealisasi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah terus berupaya meningkatkan perbaikan arus investasi di Indonesia. Dengan adanya perbaikan di segala sektor, maka investor akan tertarik untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.

Investasi bisa menjadi motor pengerek ekonomi Indonesia, keberadaan investasi dinilai mampu memperkuat perputaran uang di Indonesia karena ini akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja. Sehingga penting bagi pemerintah dan jajarannya untuk benar-benar merumuskan regulasi demi memperbaiki arus investasi di Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pola kerja Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya semua menteri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus bekerja extra alias gaspol agar tidak ketinggalan.

Bahlil mengungkapkan arahan Jokowi terkait dengan investasi di tanah air. Pertama, investasi harus inklusif, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa tetapi menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya investasi tidak boleh hanya terpusat di pulau Jawa. Kita harus membangun Indonesia-sentris. Karena bangsa kita ada dari Sabang – Merauke.

Kedua, Investasi yang masu ke Indonesia juga harus berkualitas. Ketiga, investasi dapat mendorong terciptanya pusat pertumbuhan baru, sehingga pertumbuhan ekonomi juga bisa terjadi di wilayah Indonesia selain Pulau Jawa. Investasi haruslah subur secara merata.

Menteri Investasi juga tidak hanya fokus pada investor besar tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu pemerintah juga mendorong kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha lokal dan UMKM. UMKM itu kontribusinya 60% terhadap GDP dan 99,6 persen dari total unit usaha.

Bahlil berujar, bagaimana caranya menerobos semua masalah-masalah yang selama ini menjadi problem antara lain perizinan yang lambat, termasuk kolaborasi antara pengusaha besar dan UMKM. Ia menambahkan investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Investasi merupakan hulu, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, membuat nilai tambah, meningkatkan competitiveness kita dan segala macam. Investasi ini punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita 31 persen.

Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada triwulan I 2022 mencapai Rp 282,4 triliun, tumbuh 28,5 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 219,7 triliun. Realisasi investasi di periode ini juga tercatat tumbuh 16,9 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnnya sebesar Rp 241,6 triliun sehingga berhasil mencetak rekor pertumbuhan tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir.

Realisasi investasi di triwulan I 2022 sebesar Rp 282,4 triliun telah mencapai 23,5 persen dari target yang diminta Presiden Jokowi sebesar Rp 1.200 triliun pada tahun ini. Sebelumnya, pada 2021 realisasi investasi dari Januari hingga September 2021 sudah mencapai 73,3 persen atau Rp 659,4 triliun dari target Rp 900 triliun, dan ini lagi-lagi menunjukkan perkembangan yang menarik di mana PMA dan PMDN-nya tetap seimbang.

Realisasi antara Jawa dan Luar Jawa masih menunjukkan hal positif Di mana di luar Jawa 51,7 persen dan Jawa 48,3 persen. Artinya hal ini merupakan sesuatu yang sangat baik supaya realisasi investasi ini seimbang bukan hanya di Jawa.

Per Desember 2021, BEI (Bursa Efek Indonesia) mencatat ada 766 perusahaan tercatat dan 123 perusahaan tercatat obligasi dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp. 8.255,6 triliun. Sementara IHSG pada penutupan tahun 2021 mencapai 6,581.5 dengan rata-rata perdagangan saham harian mencapai Rp 13,4 triliun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pada saat sebelum pandemi Covid-19, sehingga bisa dibilang perekonomian Indonesia sudah menunjukkan recovery.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia, terutama di bidang investasi.

Salah satunya adalah dengan mengeluarkan undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Menurut Luhut, UU Cipta Kerja ini akan membuat proses investasi menjadi tidak rumit atau berbelit-belit.

Kementerian di bawah Presiden Jokowi memiliki tugas yang tidak mudah, yakni menjaga agar arus investasi mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia, serta merumuskan regulasi yang bisa meningkatkan minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berbagai kerja keras Pemerintah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk memudahkan usaha, demi optimalisasi penyerapan tenaga kerja yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Tania Andari )*

Pemerintah terus berupaya menekan inflasi dengan menahan kenaikan berbagai harga barang kebutuhan. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan masyarakat agar perekonomian Indonesia dapat kembali stabil dan meningkat yang sebelumnya terdampak pandemi Covid-19.

Pandemi yang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun membawa banyak efek negatif. Selain di bidang kesehatan, pandemi juga mempengaruhi bidang perekonomian dan menjadi krisis global. Pemerintah berusaha keras agar efek kelesuan ekonomi tidak terlalu berpengaruh di Indonesia dan perlahan kondisi finansial negara mulai membaik.

Saat ini memang terjadi inflasi akibat efek pandemi tetapi nilainya cukup kecil, hanya 3,5%. Masyarakat tidak usah takut karena tidak terlalu berpengaruh terhadap roda perekonomian negara. Namun pemerintah tetap waspada agar nilai inflasi tidak mengalami lonjakan sehingga kehidupan masyarakat tetap stabil. Penyebabnya karena jika ada inflasi maka harga barang naik gila-gilaan.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa nilai inflasi di Indonesia cukup rendah karena pemerintah menahan harga pertalite, listrik, dan gas. Begitu mengikuti harga keekonomian pasti akan terjadi inflasi. Laju inflasi masih cukup terkendali meski terjadi ketidakstabilan di perekonomian global.

Presiden Jokowi juga menambahkan, harga BBM di Indonesia termasuk amat murah, karena Pertalite hanya 7.650 sedangkan Pertamax 12.500 rupiah. Bandingkan dengan harga BBM di negara-negara lain yang bisa di atas 20.000 rupiah per liter.

Pemerintah menekan inflasi karena ada banyak sekali kerugiannya. Pertama, sektor ekspor akan lesu karena biaya ekspor naik banyak. Hal ini akan merugikan para pengusaha di bidang ekspor. Padahal Indonesia punya banyak olahan hasil bumi yang jadi primadona di pasar ekspor.

Kedua, inflasi bisa membuat lonjakan kenaikan harga barang. Masyarakat akan gelisah karena harga-harga sembako dan barang lain merangkak naik. Mereka kerepotan karena harus membeli beras sedangkan harganya naik banyak. Jangan sampai hal ini terjadi karena akan menyengsarakan rakyat.

Masyarakat patut mendukung upaya pemerintah dalam menekan inflasi. Kebijakan-kebijakan seperti penstabilan harga BBM dan gas merupakan langkah tepat agar tidak terjadi inflasi yang parah. Sementara itu, masyarakat yang mampu juga diimbau untuk menggunakan gas elpiji 12 KG karena subsidi gas 3KG hanya untuk kalangan miskin.

Pemerintah memang patut diapresiasi karena tidak serta-merta menaikkan harga BBM di Indonesia. Memang sebuah dilema karena harga minyak mentah di pasar global naik drastis, dari 65 jadi lebih dari 100 dollar Amerika per barel. Namun BBM harganya masih stabil.

Masyarakat yang belum mampu membeli Pertamax bisa menggunakan BBM jenis Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Namun jika punya mobil mewah atau motor sport tentu wajib pakai BBM non subsidi.

Penjelasan Presiden Jokowi tentang penahanan harga listrik dan gas otomatis juga menangkis isu bahwa harga gas elpiji dan tarif dasar listrik akan dinaikkan. Jika ada kabar yang beredar yang menyatakan bahwa listrik akan naik, maka itu hanya hoax. Bisa jadi hoax sengaja disebarkan oleh pihak oposisi.

Masyarakat perlu mengapresiasi segala upaya pemerintah untuk menekan agar tidak terjadi inflasi gila-gilaan di Indonesia. Jangan sampai harga BBM dan tarif dasar listrik dinaikkan secara drastis karena akan melonjakkan inflasi. Pemerintah tidak mau masyarakat jadi menderita gara-gara inflasi.

Pemerintah telah berusaha keras agar Indonesia tidak masuk ke dalam jurang resesi. Kendati demikian, dibutuhkan dukungan penuh masyarakat agar berbagai kebijakan Pemerintah tersebut dapat mendapatkan hasil maksimal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ismail )*

Masyarakat mendukung keberadaan penceramah moderat yang mampu menyebarkan semangat perdamaian dan moderasi beragama. Dengan semakin banyaknya penceramah moderat, maka penyebaran radikalisme dan intoleransi dapat ditekan.

Para penceramah ada di mana-mana, tak hanya di televisi tetapi juga di sosial media. Keberadaan mereka amat dihormati karena menjadi pembimbing agar menjadi umat yang lebih taat. Acara-acara yang diisi oleh penceramah makin meriah karena ada sesi tanya-jawab yang interaktif.

Dalam memilih acara yang menghadirkan penceramah di dunia nyata maupun di internet maka sebaiknya pilih yang moderat, karena benar-benar fokus berdakwah tanpa mengajak ke perpecahan. Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid menyatakan bahwa kehadiran penceramah dengan isi dakwah moderat di dunia maya efektif menekan radikalisme.

Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid melanjutkan, sebanyak 67,7% konten dakwah di dunia maya berisi radikalisme. Namun setelah new normal dan diiringi dengan protokol kesehatan, mulai banyak penceramah yang moderat dan anti radikalisme, serta toleran. Berkat hadirnya penceramah moderat maka indeks radikalisme menurun drastis, dari 55,2% tahun 2017 jadi hanya 12% pada tahun 2022.

Ketika indeks radikalisme menurun berkat penceramah moderat maka adalah hal yang sangat positif. Pertama, mereka berdakwah di dunia maya yang lebih banyak audience-nya. Kedua, mereka memviralkan moderasi beragama dan masyarakat jadi sadar bahwa dalam beragama tidak boleh terlalu ekstrim baik kanan maupun kiri, karena akan membahayakan diri sendiri.

Hadirnya penceramah moderat membawa angin segar karena mereka berdakwah dengan penuh kedamaian. Penceramah moderat wajib diviralkan video-videonya karena mereka murni memaparkan ajaran agama, tanpa bersikap ekstrim dan radikal.
Penceramah tersebut paham bahwa seharusnya umat diajak untuk taat beragama tanpa harus bermusuhan dengan pihak yang memiliki keyakinan lain.
Penceramah agama wajib didukung karena mereka murni mengajarkan ayat-ayat dalam kitab suci dan hadist, tanpa menyinggung pihak tertentu. Agama harus membawa perdamaian, bukan permusuhan. Penceramah tersebut paham bahwa dakwah yang bagus adalah yang sampai ke hati dan membuat jamaah lebih taat dalam beribadah.

Penceramah memilih tema dengan hati-hati, karena tahu bahwa beragama harus membawa persatuan, bukannya memecah-belah. Penceramah moderat juga memahami bahwa Indonesia adalah negara yang pluralis sehingga menghormati adanya perbedaan di masyarakat. Dengan perbedaan maka tidak akan bermusuhan karena semuanya bertoleransi.

Toleransi adalah kunci dari isi ceramah para pemuka agama moderat. Mereka memberi dakwah dengan berisi cerita-cerita nabi dan sahabat yang mempraktikkan toleransi. Misalnya cerita tentang nabi yang menyuapi seorang tua, yang ternyata belum memeluk agama islam. Namun beliau dengan sabar menyuapinya tiap hari.

Masyarakat perlu untuk memviralkan dan mengundang para penceramah moderat karena mereka mengajarkan perdamaian di negeri ini. Jika ada pengajian atau hajatan, maka yang diundang hendaknya penceramah moderat. Pihak Kemenag sudah pernah merilis daftar penceramah moderat dan ada 200 dai yang ada di list tersebut, dan masyarakat bisa melihatnya di situs Kemenag.

Sebaliknya, jangan sembarangan memilih penceramah karena bisa saja ia ternyata anggota kelompok radikal. Cara menyelidikinya adalah dengan melihat akun media sosialnya. Biasanya jika radikal maka terlihat isi statusnya tentang jihad, khilafah, dan lain sebagainya.

Hadirnya penceramah moderat patut disyukuri karena mereka bisa menekan radikalisme di Indonesia. Masyarakat perlu mendukung penceramah ini karena mereka mengajarkan perdamaian dan toleransi. Jangan asal pilih penceramah karena bisa-bisa yang datang adalah tokoh radikal dan teroris, dan membahayakan banyak orang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Penambahan daerah otonomi baru (DOB) membawa angin perubahan yang positif bagi masyarakat Papua. Dengan adanya kebijakan tersebut, Orang asli Papua (OAP) makin didengar pendapatnya dan diberi kesempatan untuk membangun wilayahnya.

Pemekaran wilayah atau penambahan daerah otonomi baru sebentar lagi benar-benar diwujudkan di Papua. Untuk daerah seluas Papua memang kurang jika hanya ada 2 provinsi. Ketika nanti ada 5 provinsi maka pengaturannya akan lebih mudah dan mendekatkan juga jika masyarakat ingin mengurus surat-surat penting ke ibu kota provinsi.

Pengamat politik Frans Maniagasi menyatakan bahwa pemekaran wilayah membawa kemajuan yang signifikan berupa kemajuan fisik. Dalam artian, ketika dulu ada provinsi Papua Barat maka wilayahnya juga makin maju dan tidak lagi ketinggalan. Oleh karena itu memang perlu provinsi baru agar masyarakat juga makin maju.

Frans menambahkan, permasalahan pemekaran bukan hanya rentang kendali antara pemerintah daerah dengan rakyat. Namun juga perubahan pada masyarakat Papua sendiri. Masyarakat adat juga perlu diperhatikan dalam pemekaran wilayah.

Dalam artian, jangan sampai pemekaran wilayah malah tidak sesuai dengan kultur Papua. Dalam UU otonomi khusus disebutkan bahwa hak-hak masyarakat Papua lebih diperhitungkan, termasuk dalam menjalankan hukum adat dan kultur lainnya. Jadi, ketika ada pemekaran wilayah maka ada perubahan positif bagi masyarakat Papua, terutama di wilayah adat.

Ketika mengatur pemekaran wilayah memang berdasarkan 5 wilayah adat di Papua jadi pembuatan 3 provinsi baru memang tidak sembarangan. Pembagiannya berdasarkan kultur di Bumi Cendrawasih sehingga akan memudahkan. Dalam artian, karakter masyarakat pegunungan dan masyarakat yang tinggal di daratan dekat pantai berbeda jauh, sehingga kalau bisa dibedakan provinsinya.

Masyarakat adat Papua memang diberi hak-hak khusus dalam membangun wilayahnya. Dalam UU Otsus memang diatur bahwa pemimpin seperti Gubernur, Wagub, Walikota, Bupati, dan Wakilnya adalah putra asli Papua, sehingga jika ada provinsi baru maka otomatis gubernurnya juga baru dan harus warga Papua.

Diharap gubernur baru akan membawa perubahan positif bagi rakyat Papua. Ia adalah warga asli Bumi Cendrawasih sehingga paham bagaimana cara memimpin warganya dan melakukan pendekatan secara kultural dan kekeluargaan. Jika gubernurnya orang Papua adalah hal yang wajar, bukannya pilih-pilih, tetapi memberikan kesempatan putra Papua untuk memimpin daerahnya sendiri.

Selain itu, penambahan DOB akan memperkukuh posisi Majelis Rakyat Papua (MRP). Mereka bertindak sebagai wakil masyarakat adat yang juga punya pengaruh di mata masyarakat. Keberadaan MRP juga penting untuk menegakkan hukum adat di Papua.
Jadi dipastikan penambahan DOB akan membawa perubahan positif dari segi kultural dan masyarakat adat tidak akan terpinggirkan. Justru hukum adat akan dihormati dan ditaati, karena sejalan dengan hukum pemerintah Indonesia.

Masyarakat adat juga diberi kesempatan untuk ikut membangun Papua. Pembangunan bukan hanya dari segi fisik alias pembuatan gedung dan sarana lain. Namun juga pembangunan sumber daya manusia.

Masyarakat adat diberi kesempatan untuk sekolah dan bagi anak-anak Papua memang diberi beasiswa Otsus, sehingga mereka bisa sekolah tinggi. Selain itu, jika ada provinsi baru maka otomatis ada sekolah baru, sehingga memudahkan para murid yang akan belajar. Sementara para pemudanya bisa diajari keterampilan sehingga mampu membuka usaha sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran.

Penambahan DOB Papua akan membawa angin perubahan positif bagi seluruh masyarakat Papua. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan penuh masyarakat agar kebijakan DOB dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

suaratimur.id – Sebuah rencana aksi penolakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) akan kembali dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) di Kota Jayapura pada Jumat 3 Juni 2022. Untuk diketahui bahwa PRP merupakan kelompok penggerak aksi serupa yang dilakukan pada 10 Mei lalu di sejumlah titik dan berakhir ricuh serta penangkapan sejumlah tokoh provokator. Dalam aksi tersebut juga terungkap keterlibatan sejumlah elit lokal, kelompok separatis seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), serta kelompok akademisi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).  

Polisi Melarang Metode Aksi Longmarch

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, dimana metode longmarch memiliki resiko yang cukup rawan dan dampak yang besar, maka pihak kepolisian melalui siaran pers secara tegas melarang aksi demonstrasi dilakukan dengan cara tersebut. Kapolres Jayapura AKBP Victor D Mackbon menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini masih membangun komunikasi dengan penanggung jawab aksi agar memenuhi persyaratan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Penyampaian suara atau aspirasi adalah hak semua orang dan diatur dalam Undang-undang. Pihak kepolisian akan mendorong perwakilan massa untuk dibawa ke DPRP dan menyampaikan aspirasinya. Pihaknya tak ingin aksi tersebut ditunggangi oleh KNPB sehingga mengganggu ketertiban umum. Seperti yang kita ketahui, saat pihak KNPB membonceng di aksi sebelumnya, motivasi aksi bergeser tidak hanya membicarakan DOB dan Otsus namun juga memperjuangkan referendum. Hal tersebut yang menjadikan pihak kepolisian tak ingin kecolongan.

Antisipasi Kericuhan, Polisi Ajukan Beberapa Syarat Kepada Demonstran

Merujuk pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, maka pihak kepolisian memfasilitasi penyampaian aspirasi yang hendak dilakukan oleh PRP, tentunya dengan beberapa syarat sebagai antisipasi adanya hal-hal yang tak diinginkan.

Sejumlah syarat tersebut harus dapat dipenuhi oleh penanggung jawab aksi, yakni melengkapi administrasi yang dapat menyimpulkan bahwa PRP adalah organisasi yang terdaftar di Kesbangpol. Salah satu antisipasi dilakukan lantaran pada tahun 2019 lalu kegiatan demonstrasi berujung pada kerugian di berbagai bidang.

Pihak kepolisian juga akan mengerahkan sekitar 2000 personel gabungan yang tersebar di beberapa titik untuk mengamankan aksi tersebut. Nantinya juga disiapkan lima truk untuk mengantarkan massa aksi ke kantor DPR Provinsi Papua.

Seperti yang telah diketahui, bahwa aksi penolakan terhadap kebijakan DOB telah dilakukan sebanyak lebih dari tiga kali dalam beberapa waktu terakhir. Pada aksi yang digelar 10 Mei lalu, sempat terjadi kericuhan. Satu orang demonstran dilaporkan terkena peluru karet oleh aparat.

Imbauan Kepada Masyarakat Papua Agar Tak Terlibat Aksi

Merujuk pada pengalaman sejumlah kegiatan aksi yang dilakukan di Papua, khususnya berkaitan dengan aksi penolakan Otsus dan DOB. Maka perlu diwaspadai adanya situasi yang cenderung tidak kondusif bahkan beberapa kali berakhir dengan kericuhan hingga menimbulkan kerugian, baik materiil maupun korban jiwa. Pada dasarnya, aksi demonstrasi yang terdiri dari beberapa elemen massa dan pergerakan cenderung rentan untuk diprovokasi serta ditunggangi kelompok lain yang bekepentingan.

Sedikit mengulas kembali beberapa hal yang bersinggungan dengan aksi penolakan. Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom menjadi salah satu pihak yang lantang melayangkan ancaman kepada para bupati yang akan mengurus kebijakan DOB. Ia bahkan mengancam akan membunuh para bupati yang pro dengan rencana pemekaran wilayah tersebut. Di sisi lain dalam pihak yang sama, tokoh oposisi pro kemerdekaan, Saul Y Bomay yang mengklaim dirinya sebagai juru bicara TNPB OPM bergerilya menyusup dalam pergerakan berkonsolidasi dengan organisasi atau kelompok lain untuk menyuarakan penolakan serta mendukung adanya aksi demonstrasi di jalan. Dalam setiap aksi, ia selalu menitipkan pesan perjuangan kemerdekaan sebagai salah satu poin tuntutan. Ia sadar, dengan modal kesenioritasnya mampu mempengaruhi sebagian besar masyarakat yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika lepas dari Indonesia Papua akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata.  

Berkaitan dengan aksi penolakan DOB, di bulan Maret lalu terindikasi adanya dukungan terselubung dari Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Papua Theo Hasegem, berafiliasi dengan tokoh KNPB serta ULMWP. Menjadi hal miris adalah, terdapat salah satu pendukung dari aksi tersebut yang berasal dari kader partai dan elit lokal, dimana seharusnya patuh pada kebijakan pusat. Terakhir, aksi yang dilaksanakan 10 Mei lalu oleh PRP juga terkuak mendapat bantuan dari KNPB, ULMWP, hingga AMP. Tak tanggung-tanggung, elit politik lokal juga masih bersinggungan menjadi aktor di belakang layar aksi demonstrasi.

Pada akhirnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan segelintir kepentingan yang mengatasnamakan masyarakat Papua namun seperti gunung es, dimana maksud yang terpendam dan bersifat kepentingan golongan atau tertentu jauh lebih banyak dan kompleks. Pemerintah perlu langkah tepat dan strategis, terutama perihal ketegasan dalam pemberantasan kelompok separatis dan teroris di Papua.

Termasuk terkait adanya aksi ini, imbauan kepada segenap masyarakat Papua agar tidak berpartisipasi dalam bentuk apapun karena tak memiliki manfaat serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, serta merugikan masyarakat. Hal yang harus menjadi pengetahuan bersama bahwa adanya  aksi-aksi penolakan Otsus dan DOB telah didesain ataupun disetting oleh para elit yang memiliki kepentingan pribadi secara sengaja bertujuan menghambat kemajuan Papua.

Penolakan Rencana Aksi 3 Juni dari Tokoh Papua

Salah satu bentuk penegasan bahwa aksi demonstrasi tersebut tidak mutlak mewakili masyarakat tercermin dari beberapa pihak yang justru menolak berkaitan dengan rencana aksi tersebut. Pihak yang berkomentar tergolong sebagai tokoh berpengaruh di masyarakat Papua. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan sikap kritis masyarakat, karena setiap terdapat pergerakan aksi, isu yang diangkat selalu dihubungkan dengan hal sensitif untuk menarik emosi, bahkan lebih jauh lagi adalah simpati.

Tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Ondoafi Kampung Sereh, Yanto Eluay menyatakan penolakan terhadap rencana aksi penolakan DOB dan Otsus di Papua oleh PRP pada Jumat 3 Juni 2022. Menurutnya, sebagai tokoh adat harus bertanggung jawab untuk menjaga Kamtibmas dan kenyamanan di Kabupaten Jayapura. Sehingga dirinya menegaskan bahwa di atas wilayah adat kota Sentani tidak boleh ada yang melakukan aksi demontrasi karena akan mengganggu aktivitas masyarakat.

Sebagai tokoh adat, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Otsus sudah final, kami tokoh adat menolak apabila ada aksi yang dilakukan untuk meminta pencabutan Otsus Jilid II. Dirinya bahkan berpesan kepada PRP dan adik-adik mahasiswa agar melihat DOB sebagai itikad baik pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan membuka lapangan pekerjaan. Dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua umum Ormas Presideum Putra-putri pejuang Pepera dalam mengakomodir anak-cucu dari pejuang Pepera meminta agar permintaan referendum dari PRP dihentikan. 1.025 tokoh Pepera yang ikut dalam dewan musyawarah Pepera pada mediao 1969 sudah memutuskan Papua menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari NKRI.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Ismail )*

Masyarakat mengecam aksi konvoi khilafah yang dilakukan sekelompok orang. Aksi tersebut tentu tidak dibenarkan atas alasan apapun karena bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Beberapa waktu, video sekawanan orang yang mengendarai sepeda motor dengan membawa poster bertuliskan ‘Khilafatul Muslimin’ viral di media sosial maupun media massa. Mereka melakukan konvoi di jalan raya bahkan beberapa di antaranya tidak menggunakan helm.

Konvoi tersebut terjadi di Cawang Jakarta Timur pukul 09.14 WIB, pada 29 Mei 2022. Tampak para pemotor melintas bergerombol dengan menggunakan seragam berwarna hijau. Adapula pengendara yang didapati membawa poster dengan tulisan, “Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuwah”

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan angkat bicara soal peristiwa itu. Dirinya menyebutkan bahwa tindakan konvoi berbendera khilafah tidaklah dibenarkan di Indonesia. Pasalnya Indonesia tidak menganut sistem Khilafah dalam bernegara.

Sudah jelas bahwa konteks sistem khilafah di Indonesia sudah tertolak. Bukan karena konsep itu salah secara teori atau salah dalam konsep siyasah, namun ada dua hal yang membuat Khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Pertama, akan menjadi kesalahan apabila konsep tersebut dijustifikasi sebagai satu-satunya sistem dalam politik Islam. Kedua, menjadi kesalahan ketika khilafah akan diterapkan di Indonesia yang sudah memiliki sistem atau dasar negara yang sudah final, yakni Pancasila.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mendukung langkah cepat pihak kepolisian dalam merespons video viral yang memuat aksi konvoi puluhan motor-motor yang membawa atribut bertuliskan ‘Khilafatul Muslimin’.

Meski demikian, Abdul meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan. Sehingga diperlukan bukti-bukti kuat dalam penangkapan tersebut.

Untuk mendalami alasan mengapa Khilafah tidak perlu diperjuangkan, kita bisa melihat tulisan dari Cendekiawan muslim yang merupakan dosen di Monash University, Australia, Dr. H Nadirsyah Hosen, LLM, MA (Hons), PhD, mengungkap sejumlah peristiwa pada era khilafah Islam.

Dalam laman situs pribadinya nadirhosen.net, Hosen menulis beberapa sisi kelam era sistem khilafah. Tulisan tersebut juga ia tuangkan dalam buku yang baru saja diluncurkan, yaitu Islam Yes, Khilafah No.

Pada masa khilafah zaman old terdapat sejumlah perang saudara sesama umat Islam. Daftarnya bisa sangat panjang. Korbannya juga mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Umumnya perang saudara terjadi karena perebutan kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hosen menuliskan, saat itu terjadi perang saudara antara sayyidina Ali dengan Siti Aisyiyah (perang jamal). Saat perang Jamal di Bashrah, tidak kurang dari 18.000 sahabat gugur perang antara Istri Nabi dan menantu Nabi ini baru berakhir setelah kaki-kaki unta tersebut ditebas dengan pedang kemudian Siti Aisyah dipulangkan ke Madinah.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menyebut, terjadi kekeliruan serius jika seorang muslim menganggap negara Islam adalah mutlak atau wajib didirikan. Tak hanya itu, dirinya juga menuturkan para teroris menggunakan dalil agama sebagai landasan untuk mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah. Teroris menggunakan upaya apapun termasuk kekerasan untuk mendirikan negara Islam yang khilafah.

Robikin mengatakan, konsekuensi pemikiran seperti itu adalah, setiap yang tak sama pikirannya bakal dicap musuh dan status hukumnya adalah kafir. Sehingga para teroris hanya menetapkan atau membelah dunia dalam dua status hukum kewilayahan. Kedua wilayah tersebut adalah negara Islam dan negara darul kuffar alias negara kafir. Konsekuensinya, siapapun yang mengelola negara, aparat pemerintahan sipil akan dicap sebagai thagut.

Robikin menyebutkan, jika khilafah adalah satu-satunya bentuk negara yang sah, tentu saja Arab Saudi termasuk sebagai negara kafir. Di sini menunjukkan bahwa 2 Organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU secara tegas menolak ideologi Khilafah di NKRI. Alasannya jelas bahwa jika khilafah dipaksakan di Indonesia maka akan terjadi benturan teologis dan politis, yang tentu saja ini akan mengikis nilai-nilai Pancasila yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

Aksi konvoi khilafah tentu tidak bisa dibenarkan, hal ini merupakan ancaman nyata karena mereka telah berani menunjukkan secara terang-terangan dengan aksi konvoi yang mengkampanyekan khilafah. Aparat keamanan harus berlaku tegas agar Ideologi Pancasila tidak terkikis oleh idelogi yang bisa merusak persatuan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Moses Waker )*

Pemekaran wilayah di Papua perlu dilakukan untuk meratakan pembangunan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperpendek rentang birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan daerah demi mengangkat harkat martabat rakyat Papua.

Papua saat ini memiliki 2 provinsi padahal pulaunya adalah yang terbesar di Indonesia. Jika hanya ada 2 provinsi tentu agak menyulitkan untuk pembangunan karena terkendala masalah geografis dan jarak dari kantor pemerintah daerah ke pemukiman warga amat jauh. Oleh karena itu pemekaran wilayah jadi solusi dan memang hal ini atas permintaan masyarakat Papua sendiri.

Pengamat politik Karyono Wibowo menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua adalah sesuatu yang penting dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam artian, pemekaran wilayah seharusnya tak hanya didukung oleh masyarakat Papua tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Penyebabnya karena dengan pemekaran wilayah maka Papua akan jadi lebih maju lagi.

Karyono menambahkan, pemekaran wilayah amat penting karena di Papua ada banyak suku sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak. Keberagaman kultur dan bahasa bisa dibagi-bagi per wilayah sehingga mempermudah pengaturannya. Dalam artian, pembagian jadi 5 provinsi memang sesuai dengan wilayah adat, yakni Mamta, Saireri, Anim Ha, Mee Pago, dan La Pago.

Jika ada 5 provinsi maka pengaturannya akan lebih mudah karena kulturnya sama. Selama ini karakter dari 1 suku dengan yang lain cukup berbeda. Jika ada pembagian provinsi per wilayah adat akan memudahkan karena bisa menggunakan pendekatan kultural ke masyarakat, sehingga pembangunan akan lebih sukses di seluruh Bumi Cendrawasih.

Selain itu, pemekaran wilayah juga mempercepat pembangunan di Papua. Sejak diberlakukan desentralisasi dan pembagian dana otonomi khusus, Papua memang berbenah dan memiliki pembangunan yang cukup pesat. Namun untuk wilayah pelosok masih ada yang belum mendapatkan sentuhan modernitas.
Jika ada pemekaran wilayah maka ada provinsi baru dan otomatis ada dana APBD. Uang ini yang akan jadi modal dasar untuk pembangunan sampai ke pelosok Papua. Dana yang diberikan untuk APBD jadi lebih banyak karena sebelumnya jatah untuk 2 provinsi jadi 5 provinsi.

Pembangunan terutama infrastruktur masih diperlukan masyarakat Papua pelosok. Misalnya untuk membuat jalan raya yang representatif sehingga mobilitas masyarakat dipermudah. Sebelumnya hanya ada jalan setapak yang lengket kena lumpur ketika hujan. Namun berkat dana APBD maka masyarakat bisa menikmati jalan beraspal yang memudahkan kehidupan mereka.

Adanya infrastruktur berupa jalan beraspal memang dibutuhkan karena selain mempermudah mobilitas juga mempercepat perjalanan, sehingga hemat biaya transportasi. Dengan adanya jalan maka menguntungkan juga bagi pedagang karena mereka bisa melewatinya dengan mobil atau sepeda motor.

Jalan-jalan raya yang dibangun sampai ke pelosok Papua memang disengaja, untuk mengurangi ketergantungan akan pesawat terbang. Jika kendaraan bisa lewat darat maka tak usah mengirim barang via udara yang amat mahal biayanya. Diharapkan bisa mengurangi harga-harga barang di Papua yang notabene jauh lebih mahal daripada di Jawa.

Pemekaran wilayah memang sangat dibutuhkan dilakukan karena bisa membangun Papua hingga ke pelosok, dan pembangunan tidak hanya ada di Jayapura atau Merauke. Namun sampai ke Ilaga, Yahukimo, Sorong, dan daerah-daerah lain.

Pemekaran wilayah adalah sebuah kewajiban karena akan membawa Papua jadi lebih baik. Pembangunan akan dilakukan tidak hanya di ibu kota provinsi, tetapi sampai ke pelosok yang dekat hutan dan pegunungan.
Dengan adanya pembangunan berkelanjutan, maka wilayah Papua diharapkan dapat terus bersaing dengan daerah lain yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah terus berupaya untuk meratakan ekonomi dan meningkatkan kualitas investasi di Indonesia. Salah satu cara tersebut adalah dengan menginisiasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mampu memudahkan pengurusan usaha dan mendorong lahirnya kalangan pengusaha baru.
Pertumbuhan ekonomi harus dapat menyentuh dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan regulasi seperti Undang-undang (UU) Cipta Kerja demi mendorong pemerataan Investasi di Seluruh Wilayah Indonesia.

Sebelumnya, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengharapkan pemerintah lebih memaksimalkan UU Cipta Kerja untuk meningkatkan lebih banyak investasi serta menaikkan angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bersama seluruh stakeholders telah berhasil menjaga optimisme investor asing. Berkat hal tersebut, lembaga pemeringkat Moody’s memutuskan untuk kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada peringkat Baa2 dengan outlook stabil.

Airlangga berujar, afirmasi rating ini menjadi salah satu validasi bagi pemerintah untuk terus mengimplementasikan pelaksanaan UU Cipta kerja, sembari tetap menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu implementasi UU Cipta Kerja yang akan memberikan manfaat terhadap ekonomi Indonesia adalah operasionalisasi Indonesia Investment Authority (INA). Kehadiran dan operasionalisasi INA pada 2022 diyakini mampu menjawab tantangan dalam menarik investasi ke Indonesia dan menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi investor asing maupun domestik.

Lembaga pemeringkat Moody’s juga menyampaikan proyeksi rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk dua tahun ke depan akan kembali kepada level sebelum pandemi, yakni mencapai 5% di mana rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat yang sama. Proyeksi ini memberikan optimisme bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,2 persen.

Sementara itu, perlu diketahui bahwa selama ini, investasi di Indonesia cenderung Jawasentris. Realisasi investasi asing maupun dalam negeri lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan pemerataan ekonomi di Indonesia belum berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya berdampak pada perekonomian negara. Pemerataan ekonomi nasional penting dikejar untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Pemerintah Indonesia optimis bahwa Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan memiliki potensi yang tinggi. Ketiga daerah tersebut perlu tetap dioptimalkan agar dapat menjadi tujuan investasi yang menjanjikan. Keunggulan dari daerah ini tentu saja luas lahannya. Misalnya, Kalimantan yang luas wilayahnya hampir tiga kali lipat dari Jawa. Selain itu, terdapat pula sumber daya alam berupa pertambangan di Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Roda perekonomian Indonesia selama ini didominasi Pulau Jawa karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena industri besar di Indonesia sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lebih tepatnya 52% Industri pengolahan masih terdapat di Pulau Jawa. Padahal, terdapat potensi besar di daerah lain seperti Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Sumber daya melimpah yang dimiliki Sumatera dan Kalimantan harusnya mampu memberikan dorongan bagi sektor industri untuk tumbuh dan berkembang.

Upaya yang dilakukan pemerintah tentunya bukanlah tanpa hasil. Capaian total realisasi investasi PMA PMDN Triwulan II di luar Pulau Jawa sebesar 51,0% pada tahun 2020. Jika diakumulasikan, capaian realisasi investasi pada semester I tahun 2021 di luar Pulau Jawa mencapai 51,5%. Hal ini menunjukkan upaya Presiden Jokowi untuk meyakinkan investor berinvestasi di luar pulau Jawa membuahkan hasil yang positif. Mayoritas investasi yang terjadi di luar Pulau Jawa adalah sektor sekunder atau industri.

Tentu saja keberadaan UU Cipta Kerja harus bisa dimanfaatkan, apalagi UU ini menjamin kemudahan perizinan pendirian usaha, regulasi ini tentu menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Presiden RI Joko Widodo juga telah mengatakan akan, pemerintah menjamin keamanan investasi bagi para penanam modal asing. Mereka bisa membuktikannya sendiri, dengan melihat capaian investasi di Indonesia yang 9% per tahun pada tahun 2021. Dengan demikian para investor akan percaya bahwa penanaman modal di negeri ini amatlah menguntungkan.

UU Cipta Kerja mempermudah pengurusan perizinan pendirian usaha, hal ini tentu saja akan berdampak pada tumbuhnya investasi di luar Pulau Jawa, sehingga pemerataan Investasi di seluruh wilayah Indonesia akan terwujud. Dengan adanya pemerataan ini maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat lebih meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Adhitya Akbar )*

Penurunan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini diharapkan tidak membuat masyarakat lengah dan abai Prokes. Hingga saat ini penularan Covid-19 masih terjadi, sehingga masyarakat harus terus tetap waspada.

Saat ini, kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia memang terus membaik dengan ditandai kurva penularan yang terus melandai dan bahkan bisa terjaga dalam kurun waktu lama. Termasuk ketika diuji dengan adanya libur Hari Lebaran pada 2022 kemarin, yang nyatanya sama sekali tidak ada lonjakan kasus secara signifikan.

Hal tersebut membuktikan bahwa memang Pemerintah serius dalam penanganan pandemi, dan pengendalian pandemi yang selama ini terus diupayakan oleh berbagai pihak memang terbukti berhasil. Kendati demikian, Prof. Wiku Adisasmito selaku Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa potensi penularan Covid-19 masih ada.

Potensi atau risiko yang ternyata masih ada tersebut ditunjukkan dengan masih adanya tingkat positif apabila diukur dalam kurun waktu mingguan di tingkat Nasional, yang mana berada pada angka 0,33 persen. Meski angka tersebut bisa dikatakan sangat kecil, namun bukan berarti bahwa seolah pandemi memang sudah benar-benar lenyap begitu saja.

Selama masih ada kasus positif, meskipun angkanya sangat kecil sama saja menandakan bahwa potensi atau risiko dari keterjangkitan masyarakat terhadap Covid-19 masih tetap ada. Untuk itu, Prof. Wiku dengan tegas mengimbau seluruh masyarakat supaya tidak lengah dan jangan sampai tiba-tiba meninggalkan kebiasaan pola hidup yang bersih dan sehat yang selama masa pandemi sudah banyak dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian.

Dikatakan oleh Prof. Wiku, bahwa sejatinya dengan terus menggalakkan pola hidup yang bersih dan sehat tersebut, bukan hanya sekedar menjadi upaya masyarakat untuk bisa waspada terkait ancaman potensi terjangkit Covid-19, namun juga sangatlah bermanfaat untuk bisa mencegah potensi serangan virus maupun penyakit lainnya. Bahkan bukan hanya pola hidup saja, namun ditambahkan olehnya bahwa juga sangat penting bagi masyarakat supaya memiliki kesadaran diri untuk melakukan pengetesan diri apabila dirinya telah mengunjungi keramaian ataupun setelah melakukan perjalanan jarak jauh.

Selain itu, tidak henti-hentinya Jubir Penanganan Covid-19 ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Terlebih apabila terdapat pasien yang sudah terindentifikasi positif COVID-19 atau mengalami beberapa gejala yang diduga COVID-19, maka sesegera mungkin langsung melakukan isolasi mandiri atau bisa juga datang ke layanan kesehatan terdekat.

Sementara itu, pendapat yang serupa juga diucapkan oleh Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI dr. Retno Asti Werdhani, bahwa meski pengendalian pandemi Covid-19 sudah sangat bagus dilakukan, namun masyarakat jangan sampai menjadi lengah dan seolah menganggap kalau pandemi memang sudah berakhir 100 persen sehingga tidak melakukan proteksi diri.

Belakangan memang sudah ada banyak gagasan yang memulai fase peralihan dari pandemi menjadi endemi. Status ini dijelaskan oleh dr Retno bahwa sama sekali bukan artinya seolah virus itu sudah lenyap begitu saja.
Melainkan masyarakat akan hidup bersama atau berdampingan dengannya, yang mana berarti virusnya akan masih tetap ada. Bahkan dikatakan olehnya bahwa jika manusia menunggu virus tersebut musnah atau lenyap, maka pasti akan membutuhkan proses dan waktu yang sangat lama.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) hingga saat ini belum mencabut status pandemi Covid-19 seiring masih terjadinya penularan kasus Covid-19 diberbagai belahan dunia, termasuk dengan munculnya varian Covid-19 baru. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan selalu displin Prokes agar ledakan kasus Covid-19 dapat dihindari.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute