JAYAPURA – Pernyataan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, yang juga saat ini menjadi Ketua Asosiasi Bupati Kawasan Pegunungan Tengah Papua, tentang penolakannya terhadap pemekaran provinsi di Papua membuat bingung masyarakat.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan suratnya kepada Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2021 yang menyatakan dukungan sepenuh hati terhadap Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Dalam surat bernomor 131/234/Bup-MT/2021 itu, Ricky Ham Pagawak menyatakan Bupati maupun pimpinan DPRD Mamberamo Tengah sepakat untuk mendukung, memfasilitasi dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) sesuai dengan UU No 23 tahun 2014.

“Dengan ini saya sebagai Bupati Mamberamo Tengah dengan sepenuh hati mengeluarkan Surat Rekomendasi dukungan pemekaran Provinsi Papua Pegunungan Tengah Ibukota Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua,” demikian antara lain bunyi surat tersebut.

Sebagai bentuk dukungan, dalam suratnya Ricky Ham Pagawak mengatakan pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah menyiapkan bantuan biaya proses pemekaran yang dialokasikan dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan pemekaran provinsi Papua Pegunungan Tengah terbentuk.

Selain itu suratnya juga menyatakan pihak Pemda Mamberamo Tengah mendukung Pemda Kabupaten Jayawijaya menyiapkan lahan untuk membangun ibukota provinsi yang baru lewat studi kelayakan sesuai dengan aturan tata ruang nasional.

Surat resmi tersebut selain ditujukan kepada Presiden, ditembuskan juga kepada sejumlah pejabat. Di antaranya kepada Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam, Menteri Keuangan, Ketua DPR RI, Ketua DPD, Ketua MPR, Ketua Komisi II DPR, dan Gubernur Papua.

“Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat dengan benar dan dikeluarkan secara resmi sesuai sumpah dan janji jabatan…,” tulis Ricky Ham Pagawak di akhir suratnya.

Pernyataan Ricky Ham Pagawak ketika berbicara di hadapan sekelompok masyarakat pengunjuk rasa penentang pemekaran di Kobakma, pada 31 Mei lalu, bertolak belakang dengan surat resminya kepada Presiden Joko Widodo.

“Sudah berapa tahun yang lalu saya punya pernyataan jelas bahwa Bupati Mamberamo Tengah menolak namanya pemekaran provinsi,” kata dia, dalam klip video yang beredar di youtube.

Dia mengemukakan alasan bahwa sebagai pemimpin akan mengikuti aspirasi masyarakat.

“Kalau rakyat mau, saya juga mau. Kalau rakyat tolak, saya juga tolak,” kata ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah itu.

JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe telah berulang kali menyatakan dukungannya pada aspirasi masyarakat yang meminta realisasi pemekaran provinsi di Papua.

Aspirasi tersebut disampaikan kepadanya melalui berbagai forum.

Di antaranya pada saat kampanye pemilihan gubernur Papua, tahun 2018, dalam kedudukannya sebagai petahana.

Sejumlah media online lokal melaporkan pemberitaan tentang hal tersebut dan dapat ditelusuri lewat jejak digital.

Salah satu pemberitaan memuat tentang kampanye Lukas Enembe pada 11 April 2018 di Kabupaten Merauke yang diwarnai oleh ungkapan harapan dari pendukungnya untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Papua Selatan.

Lukas Enembe menyambut positif harapan itu dengan janji akan memperjuangkan pembentukan Provinsi Papua Selatan setelah pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran.

“Bagaimana saya tidak bisa mekarkan keinginan masyarakat untuk Provinsi Papua Selatan, saya ini tokoh pemekaran,” kata Lukas Enembe di hadapan para pendukungnya dikutip dari papuaposnabire.com, media online yang dikelola oleh harian pagi Papuapos Nabire.

Setelah Lukas Enembe terpilih untuk kedua kalinya, pada Juli 2019 Pemerintah Kabupaten Merauke menindaklanjuti janji Lukas Enembe dengan membentuk tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).

Menurut Sekda Kabupaten Merauke, Daniel Pauta dalam keterangan pers ketika itu, Gubernur Papua Lukas Enembe pada saat kampanye telah mendorong pemekaran sejumlah provinsi di Papua termasuk Papua Selatan untuk mendekatkan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Daniel Pauta sebagaimana dikutip oleh infopublik.id mengatakan selama masa kampanye, isu pemekaran digemakan oleh Lukas Enembe.

Sementara itu pada tahun yang sama Lukas Enembe menugaskan Universitas Cendrawasih untuk melakukan kajian tentang pemekaran provinsi di Papua yang menghasilkan rekomendasi tujuh provinsi.

Rekomendasi pemekaran wilayah Papua menjadi tujuh provinsi berbasis wilayah adat pernah disampaikan oleh Lukas Enembe lewat media.

Pada kampanye pilgub tahun 2013 Lukas Enembe juga sudah menjadikan isu pemekaran sebagai daya tarik untuk memilih dirinya.

Pemerhati Masalah Papua, Agus Kosek, mengatakan kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal dalam pilgub 2013 diakui oleh sejumlah tokoh Papua dikarenakan membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye, isu aktual yang menjadi aspirasi masyarakat.

Tokoh Papua, Yorrys Raweyai yang saat ini menjabat anggota DPD RI dari Papua, dalam diskusi yang difasilitasi Public Virtue Institute baru-baru ini menggambarkan dukungan Lukas Enembe terhadap pemekaran provinsi di Papua sudah terungkap sejak tahun 2008.

Ketika itu sejumlah tokoh Papua, termasuk Lukas Enembe yang saat itu menjabat bupati Kabupaten Puncak Jaya, datang ke Jakarta untuk meminta dilakukannya pemekaran wilayah.

“Itu konsep dari Pak Lukas tentang Otsus (otonomi khusus -red) Plus. Beliau datang dengan seluruh pemerintah daerah dan saya memfasilitasi ke pimpinan DPR RI. Permintaannya pemekaran. Pemekaran kabupaten dan pemekaran provinsi,” kata Yorrys, dilansir dari voandonesia.com.

Sikap penolakan Lukas Enembe sekarang terhadap rencana pemekaran Papua membuat banyak kalangan terkejut.

Apalagi alasan penolakan itu dianggap kurang memberi penghargaan kepada kemampuan sumber daya manusia Papua untuk mengelola Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran.

“Tidak ada cukup orang di sini (Papua) untuk membuat provinsi-provinsi baru,” kata Lukas, sebagaimana disiarkan oleh Reuters, Jumat (27/5).

Ini dinilai sebagai sikap berbalik 180 derajat, dari sebelumnya menyatakan diri sebagai tokoh pemekaran menjadi tokoh penentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Pernyataan sekaligus alasan Lukas Enembe menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya karena merasa bahwa Orang Asli Papua (OAP) tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepemimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nakhoda bagi Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri,” kata Agus Kosek, pemerhati masalah Papua.

suaratimur.id – Sikap Gubernur Lukas Enembe yang menolak rencana pemekaran provinsi Papua mendapat kritik dan kecaman dari tokoh masyarakat Papua. Sikapnya dinilai merendahkan hasil kepemimpinannya sendiri sebagai gubernur dengan menganggap sumber daya manusia Papua tidak sanggup mengelola wilayah pemekaran yang terdiri dari tiga provinsi baru.  Lukas Enembe juga dianggap tidak konsisten karena jauh sebelum ini ia merupakan pendukung gagasan pemekaran bahkan pernah mengajukan sendiri skema pemekaran tujuh provinsi di Papua.

“Pernyataan sekaligus alasan Lukas Enembe menolak kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya karena merasa bahwa Orang Asli Papua (OAP) tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola provinsi baru seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepemimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nakhoda bagi Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri,” kata Agus Kosek, pemerhati masalah Papua.  

Agus Kosek menilai tidak patut bagi seorang gubernur yang kini dalam periode kedua masa jabatannya menyatakan bahwa rencana pemekaran DOB tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP).

“Majunya sumber daya manusia dan kualitas pembangunan di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh andil seorang gubernur,” tegasnya.

Padahal seperti yang kita ketahui, Lukas Enembe selama ini gencar membanggakan program-programnya mengembangkan ASN di wilayah Papua agar mampu mengelola pembangunan dengan berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi.

“Seharusnya hal tersebut bisa menjadi salah satu modal dalam menyambut kebijakan pemekaran DOB Papua nantinya,” harap Agus Kosek.

Hal yang membuat banyak kalangan terkejut ialah sikap Lukas Enembe yang dinilai berbalik 180 derajat. Pada masa kampanye pemilihan Gubernur tahun 2013, Lukas Enembe mengangkat isu pemekaran sebagai cara memikat pemilih yang merindukan perubahan di Papua.

Agus Kosek menyampaikan bahwa beberapa tokoh senior Papua pernah bersaksi bahwa kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal pada saat kampanye tersebut hingga mencapai lebih dari 50 persen suara salah satunya dihasilkan karena pengangkatan  isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye.

“Di hadapan ribuan orang yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena saat itu, dengan suara lantang ia menyatakan bahwa dirinya merupakan Gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa sosoknya menyetujui pemekaran Provinsi Papua, dimana salah satunya yakni Pegunungan tengah dengan Wamena sebagai ibukota,” jelas Agus Kosek.

Disamping itu, publikasi media digital juga merekam jejak dukungan Lukas Enembe terhadap pemekaran wilayah sebagai cara mengakselerasi pembangunan Papua. Salah satunya yakni adanya siaran pers yang diberitakan oleh beberapa media pada 15 September 2019, dimana isinya mengusulkan ide pemekaran wilayah Papua.  Sebagaimana diberitakan oleh Bumipapua.com yang kemudian juga dipublikasikan oleh media partnernya, kumparan.com, Lukas Enembe saat itu memberikan saran kepada pemerintah untuk memekarkan Papua menjadi tujuh provinsi.

Lukas mengatakan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi disesuaikan dengan 7 wilayah adat yang tersebar di Papua dan Papua Barat. “Provinsi Papua ada 5 wilayah adat dan 2 wilayah adat di Papua Barat dengan status otonomi khusus bagi masing-masing provinsi,” kata Gubernur petahana tersebut dalam keterangan pers.

Ketujuh wilayah adat yang dimaksud adalah 5 wilayah adat di Provinsi Papua yakni wilayah Tabi atau Mamta, Saireri, Meepago, Anim HA, dan Lapago. Sementara itu, Provinsi Papua Barat meliputi dua wilayah adat yaitu Domberai dan Tambrauw.

Agus Kosek mencatat Lukas Enembe bahkan sudah gencar menyuarakan pemekaran Papua sejak 2010. Sebagai bupati yang dipilih menjadi ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua, Lukas Enembe saat itu mengajukan pembentukan provinsi baru.

Usulan tersebut dia ajukan menindaklanjuti sikap pemerintah pusat jika akhirnya tidak mendengar aspirasi masyarakat menjadikan kawasan Pegunungan Tengah sebagai kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi yang sudah lama.

Saat itu, selain masalah transportasi, kawasan Pegunungan Tengah juga sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Lukas Enembe menyebut, sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin. Meski saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, Lukas yakin pemerintah pusat akan merestui pendirian provinsi baru.

Selain itu Pengamat masalah Papua, Agus Kosek juga mencatat pernyataan ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai pada 2018, bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat.  Melalui konsep Otsus Plus, Lukas datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.

“Jika saat ini Lukas Enembe menyatakan menolak pemekaran, maka menjadi sebuah kebingungan jamak karena sebenarnya masih berhadapan dengan gubernur yang sama namun muncul dengan sikap dan pemikiran yang berubah,” kata Agus Kosek.

Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Surpres DOB Papua tersebut diterima DPR pada Minggu 15 mei 2022.  Diharapkan surat tersebut akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, pada 12 April lalu DPR telah menyepakati 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR. RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Untuk diketahui bahwa progress saat ini, Pemerintah bersama DPR tengah berada di tahap pembahasan RUU DOB dimana kebijakan tersebut ditargetkan selesai pada akhir Juni 2022. Sehingga dalam pembahasan RAPBN 2023, tiga DOB tersebut telah terakomodir dalam pembahasan anggaran untuk alokasi tahun 2023. Lalu pada tahun 2023 sudah bisa dilakukan peresmian dan penunjukkan caretaker gubernur. Kemudian, pada tahun 2024 tiga provinsi baru sudah masuk dalam penentuan dapil untuk pileg dan pilkada.

Oleh : Made Raditya )*

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan terobosan Pemerintah untuk mempermudah usaha. Reformasi struktural tersebut diharapkan mampu menarik minat investor  asing, termasuk dari Qatar. 

Pemerintah Indonesia terus berupa melakukan pembicaraan penguatan kerja sama dengan Qatar bidang investasi dan perdagangan, sebagai upaya peningkatan hubungan kedua negara saat rangkaian kegiatan World Economic Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tercatat telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Qatar Ali bin Ahmed Al Kuwari Faisal Al-Ibrahim. Dalam pertemuan tersebut, Qatar memberikan apresiasi terhadap upaya reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja. 

UU Cipta Kerja diklaim akan memberikan kepastian kemudahan berusaha dan memangkas perizinan melalui mekanisme perijinan Risk Based Approach (RBA). Undang-undang ini diharapkan akan mendorong para pengusaha Qatar untuk meningkatkan kerja sama bisnis dengan pengusaha Indonesia.

Pada 2021, total perdagangan Indonesia dan Qatar mencapai USD 893,0 juta, dengan nilai ekspor Indonesia ke Qatar mencapai USD 217,2 juta dan Impor Indonesia dari Qatar mencapai USD 675,8 juta. Defisit perdagangan Indonesia dengan Qatar dikontribusikan terbesar dari sektor migas.

Sementara pada sektor investasi, Qatar menempati peringkat ke-47 dari total 157 negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam periode 2016-2021, tercatat realisasi investasi Qatar di Indonesia sebesar USD 23,3 juta atau 0,01 persen dari total realisasi investasi asing.

Investasi terbesar Qatar di Indonesia ada pada sektor pertambangan, industri mesin, instrumen kedokteran, alat elektronik, presisi, optik, peralatan listrik, serta sektor industri kimia dan farmasi.

Menko Airlangga mengungkapkan, untuk meningkatkan profil investasi kedua negara, perlu didorong kerja sama institusional antara lembaga pengelola investasi atau Indonesia investment Authority dengan Qatar Investment Authority.

Menko Airlangga dan Menkeu Ali juga membahas kondisi keuangan dan inflasi negara berkembang termasuk mengenai harga minyak dunia saat ini, serta masalah pembiayaan energi untuk mencapai target net zero emission pada 2060.

Menkeu Ali berharap bahwa afirmasi bagi solusi permasalahan investasi Qatar melalui reformasi struktural yang dilakukan oleh Indonesia. Dirinya juga menyampaikan keinginannya untuk membuka kerja sama kedua negara dalam bidang manufaktur dan militer serta membahas mengenai penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar yang akan diadakan pada akhir tahun 2022 mendatang.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mendorong para pengusaha dari Indonesia dan Qatar untuk menggali potensi kerja sama guna meningkatkan investasi Qatar di Indonesia. Kemenlu juga ingin memfasilitasi serta mempermudah masuknya investasi lebih banyak dari Qatar ke Indonesia.

Qatar sangat terkesan dengan pembangunan yang terus dilakukan Indonesia selama beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan potensi sumber daya, baik alam maupun manusia yang dimiliki Indonesia, para investor percaya untuk berinvestasi. Kepercayaan itu tentu saja menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki segala prasyarat untuk terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas perekonomian.

Pemerintah memang tengah menggenjot kerjasama dengan sejumlah investor baik dalam dan luar negeri. Tujuan itu tak lain untuk menggerakkan perekonomian nasional melalui penanaman modal. 

Presiden Jokowi mengatakan, “Investasi yang menciptakan lapangan kerja yang produknya mampu bersaing di pasar global, serta ramah lingkungan dan menjadi prioritas kita. Artinya, kita harus ramah investasi dan juga ramah lingkungan.”

Sebelumnya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan, perkembangan realisasi investasi mencapai Rp. 826,3 triliun di tahun 2020. Ini mencapai 101,1 persen dari target Rp 817,2 triliun.

Dari realisasi tersebut, yang menarik adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan keseimbangan dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data BKPM, PMDN mencapai 50,1 persen atau Rp 413,5 triliun, sedangkan PMA 49,9 persen atau Rp 412,8 triliun.

Investasi Qatar ke Indonesia masih bisa ditingkatkan, sehingga pemerintah Indonesia perlu memfasilitasi serta mempermudah investasi dari Qatar yang memiliki minat untuk menanamkan modal di Tanah Air.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan mahasiswa Cikini

Oleh : Muhamad Ridwan )*

Pemerintah terus mengoptimalkan pengawasan hewan ternak menjelang perayaan Idul Adha. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini banyak ditemui di beberapa daerah.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan menjangkiti hewan ternak sapi di beberapa wilayah di Indonesia membuat Pemerintah langsung turun tangan untuk memberikan penanganan dan pengendalian. Sejauh ini diketahui bahwa sudah ada sekitar 13 Provinsi di Tanah Air yang sudah terjangkit PMK hingga diperkirakan ada ribuan ekor sapi berpenyakit.

Tanpa menunggu terlalu lama, Pemerintah sendiri langsung menerjunkan beberapa tim untuk melakukan penanganan. Terutama karena saat ini sudah semakin mendekati hari Raya Idul Adha yang akan dirayakan oleh kaum Muslim, sehingga penanganan PMK menjadi semakin mendesak.

Penyaluran vaksinasi langsung dipercepat di berbagai titik, serta Pemerintah juga memberikan bantuan secara langsung kepada para peternak sapi tersebut supaya wabah yang menjangkiti hewan ternak mereka tidak menyebabkan pendapatan mereka menjadi berkurang atau bahkan sampai merugi.

Selain itu, dengan adanya percepatan pemberian vaksinasi kepada seluruh ternak sapi tersebut otomatis akan juga membantu percepatan pemulihan roda perekonomian pasca pandemi lantaran kemungkinan terjadinya transaksi jual-beli hewan ternak akan kembali berjalan dengan baik.

Tentunya semenjak merebaknya wabah PMK ini menjadikan harga komoditas sapi menjadi langsung menurun termasuk juga seluruh turunan olahan sapi lainnya seperti pada produk susu, abon dan juga frozen food lain. Untuk itu bukan hanya sekedar melakukan percepatan vaksinasi dan memberikan bantuan kepada para peternak sapi, namun Pemerintah juga terus mengupayakan untuk menyelesaikan akar permasalahan yakni dengan mencari penyebab utama terjadinya PMK sehingga bisa segera diatasi dan tidak terulang kembali.

Mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha sendiri, Pemerintah juga telah membentuk Tim Satgas Pengendalian PMK yang bertugas untuk terus mengawasi serta memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Seperti dikatakan oleh drh Dian Wahyu Harjanti bahwa terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya meminimalisasi penularan PMK ini semakin luas.

Cara pertama adalah dengan membuang kontaminan PMK ke tempat yang aman. Jangan sampai kontaminan tersebut dibuang ke aliran air, selokan atau bahkan sungai secara sembarangan karena akan sangat berisiko untuk mencemari lingkungan dan juga bisa menularkan ke hewan lainnya.

Tidak hanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Koordinator Tim Satgas Pengendalian PMK saja, namun di sisi lain Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran yang berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dilakukan saat menyembelih hewan kurban. Sebagaimana dalam Surat Edaran tersebut, setidaknya sangat penting bagi panitia hewan kurban untuk mengetahui dari mana asal hewan kurban yang dibeli tersebut dan harus dipastikan bukan berasal dari daerah wabah.

Lebih lanjut, rekomendasi paling aman adalah pemotongan akan jauh lebih baik ketika dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) karena di sana nanti akan langsung diawasi oleh dokter hewan. Kemudian untuk pelaksanaan pemotongan sendiri, tentunya akan diutamakan hewan-hewan yang bukan berasal dari daerah wabah dan bagi hewan yang berasal dari daerah wabah maka wajib ditempatkan dalam kandang isolasi meski seolah nampak sehat-sehat saja.

Seluruh upaya pengendalian dan juga penanganan PMK pada ternak sapi telah dilakukan dengan seoptimal mungkin oleh Pemerintah. Masyarakat pun diminta bijak dan cermat dalam memilih hewan Qurban guna memastikan daging hewan tersebut aman dikonsumsi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pertiwi Institute