Terungkap, Bupati Mamberamo Tengah Pernah Kirim Surat Dukung Pemekaran Kepada Presiden Jokowi

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak

JAYAPURA – Pernyataan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, yang juga saat ini menjadi Ketua Asosiasi Bupati Kawasan Pegunungan Tengah Papua, tentang penolakannya terhadap pemekaran provinsi di Papua membuat bingung masyarakat.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan suratnya kepada Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2021 yang menyatakan dukungan sepenuh hati terhadap Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Dalam surat bernomor 131/234/Bup-MT/2021 itu, Ricky Ham Pagawak menyatakan Bupati maupun pimpinan DPRD Mamberamo Tengah sepakat untuk mendukung, memfasilitasi dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) sesuai dengan UU No 23 tahun 2014.

“Dengan ini saya sebagai Bupati Mamberamo Tengah dengan sepenuh hati mengeluarkan Surat Rekomendasi dukungan pemekaran Provinsi Papua Pegunungan Tengah Ibukota Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua,” demikian antara lain bunyi surat tersebut.

Sebagai bentuk dukungan, dalam suratnya Ricky Ham Pagawak mengatakan pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah menyiapkan bantuan biaya proses pemekaran yang dialokasikan dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan pemekaran provinsi Papua Pegunungan Tengah terbentuk.

Selain itu suratnya juga menyatakan pihak Pemda Mamberamo Tengah mendukung Pemda Kabupaten Jayawijaya menyiapkan lahan untuk membangun ibukota provinsi yang baru lewat studi kelayakan sesuai dengan aturan tata ruang nasional.

Surat resmi tersebut selain ditujukan kepada Presiden, ditembuskan juga kepada sejumlah pejabat. Di antaranya kepada Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam, Menteri Keuangan, Ketua DPR RI, Ketua DPD, Ketua MPR, Ketua Komisi II DPR, dan Gubernur Papua.

“Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat dengan benar dan dikeluarkan secara resmi sesuai sumpah dan janji jabatan…,” tulis Ricky Ham Pagawak di akhir suratnya.

Pernyataan Ricky Ham Pagawak ketika berbicara di hadapan sekelompok masyarakat pengunjuk rasa penentang pemekaran di Kobakma, pada 31 Mei lalu, bertolak belakang dengan surat resminya kepada Presiden Joko Widodo.

“Sudah berapa tahun yang lalu saya punya pernyataan jelas bahwa Bupati Mamberamo Tengah menolak namanya pemekaran provinsi,” kata dia, dalam klip video yang beredar di youtube.

Dia mengemukakan alasan bahwa sebagai pemimpin akan mengikuti aspirasi masyarakat.

“Kalau rakyat mau, saya juga mau. Kalau rakyat tolak, saya juga tolak,” kata ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah itu.

Tinggalkan Balasan