Oleh : Dian Ahadi )*

Sejumlah investor asing seperti Nestle berupaya memperluas usahanya di Indonesia. Komitmen ini menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi negara yang ramah investasi.

Bahlil Lahadalia selaku Menteri investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKKPM) menyambut baik atas rencana Nestle untuk mendirikan pabrik barunya di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Magdi Batato selaku Head of Operations Nestle kepada Bahlil saat dirinya melakukan kunjugan kerja ke Davos, Swiss.

Bahlil juga menyampaikan komitmennya untuk memfasilitasi pengembangan usaha Nestle di Indonesia. Selain itu, dirinya juga memberikan apresiasi terhadap Nestle atas rencana kolaborasinya dengan petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Dalam keterangan tertulisnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan mendukung Nestle yang tengah membangun Pabrik keempatnya yang berlokasi di Batang Industrial Park (BIP) dalam rangka peningkatan kapasitas pabrik sebesar 25% atau 775.000 ton senilai CHF 220 juta. Dirinya juga mengatakan, dorongan pembangunan pabrik tersebut dapat mendorong kerjasama pelaku UMKM serta mendorong lapangan kerja seperti yang telah dilakukan saat ini yaitu bermitra dengan 20.000 petani lokal untuk pabriknya di Jawa Timur.
Sementara itu, Head of Operations Nestle Magdi Batato menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Investasi/BKPM agar dapat terus bekerja sama.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan, perkembangan realisasi investasi mencapai Rp. 826,3 triliun di tahun 2020. Ini mencapai 101,1 persen dari target Rp 817,2 triliun.

Dari realisasi tersebut, yang menarik adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan keseimbangan dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data BKPM, PMDN mencapai 50,1 persen atau Rp 413,5 triliun, sedangkan PMA 49,9 persen atau Rp 412,8 triliun.

Berdasarkan data kementerian investasi, negara asal PMA terbesar sepanjang 2021 adalah singapura dengan realisasi USD 9.4 miliar, disusul Hong Kong sebesar USD 4,6 miliar, Tiongkok sebesar USD 4,6 miliar, Tiongkok USD 3,2 miliar, serta AS sebesar USD 2,5 miliar.

Per Desember 2021, BEI mencatat ada 766 perusahaan tercatat dan 123 perusahaan tercatat obligasi dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp. 8.255,6 triliun. Sementara IHSG pada penutupan tahun 2021 mencapai 6,581.5 dengan rata-rata perdagangan saham harian mencapai Rp 13,4 triliun. Angka tersebut tentu saja lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelum pandemi, sehingga bisa dibilang perekonomian Indonesia sudah menunjukkan recovery.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia, terutama di bidang investasi.

Dari sisi regulasi, Luhut mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai aturan untuk mendongkrak investasi di dalam negeri. Salah satunya dengan menerbitkan UU Cipta Kerja. Implementasi UU Cipta Kerja ini akan memudahkan investasi dengan perizinan yang berbasis risiko. Hal tersebut bertujuan agar Indonesia bisa menjaga iklim investasi menjadi lebih baik, demi terwujudnya Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investor.

Selain itu, pemerintah juga akan terus menyiapkan skema insentif untuk menarik investasi baik dari pemodal dalam negeri maupun luar negeri (asing). Insentif yang ditawarkan tersebut antara lain, pengurangan pajak penghasilan, kemudahan perizinan dan insentif pembangunan kawasan industri.

Upaya tersebut memiliki tujan agar Investasi asing di Indonesia tidak jalan di tempat, tetapi juga bisa meluas hingga dapat menggerakkan sendi-sendi perekonomian di seluruh negara.

Hal ini menunjukkan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah untuk investasi. Meningkatnya arus investasi ini merupakan dampak dari upaya pemerintah dalam mengatur proses investasi dan perizinan usaha agar tidak berbelit-belit.

)* Penulis adalah kontributor Nusa bangsa Institute

Oleh : Syafrudin Pratama *)

Kasus pertama Covid-19 yang disebabkan subvarian Omicron BA.5 telah teridentifikasi di negara China. Ironisnya kasus tersebut justru ditemukan pada orang yang telah menerima vaksinasi ke-4.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular China (CCDC), pada akhir April 2022, pasien tersebut didiagnosis terinfeksi Subvarian Omicron BA.5 setelah tiba di Shanghai dari Uganda.

Beberapa subvarian Omicron sebelumnya seperti BA.4, BA.2.3, dan BA.2.12.1 juga ditemukan pertama kali di China. Oleh karena itu, Otoritas bea dan cukai China memperketat pengawasan perbatasan agar resiko penularan semakin berkurang.

Menurut pendapat penulis, Virus Covid-19 sangat wajar jika masih terus bermutasi dan memunculkan varian baru. Senada dengan penulis, Jin Dongyan, seorang ahli virus dan profesor dari School of Biomedical Sciences di Universitas Hongkong mengatakan bahwa cukup normal jika hampir 30.000 nukleotida virus ini akan memiliki satu atau dua mutasi per bulan, sedangkan galur mutan tidak terlalu banyak perubahan. Beliau berpendapat tingkat mutasi COVID-19 berada pada level yang rendah dibandingkan dengan virus lain.

Penulis juga mendapatkan suatu data riset terbaru dan komprehensif dari negara Israel yang menunjukkan bahwa dosis ke-4 vaksin akan meningkatkan perlindungan tiga kali lipat bagi lansia (usia 60 tahun keatas) jika dibandingkan dengan tiga dosis sebelumnya, sehingga akan terlindung dari penyakit yang lebih parah apabila terpapar Covid-19.

Riset tersebut menunjukkan bahwa dosis keempat akan memberi harapan kepada masyarakat di seluruh dunia bahwa pandemi Covid-19 dapat cepat teratasi karena dosis ke-4 terbukti dapat menekan perkembangan Covid-19.
Tentunya hal tersebut perlu disikapi dengan serius agar Indonesia terhindar dari paparan Covid-19 subvarian Omicron BA.5. Apalagi sudah diperbolehkannya masyarakat untuk tidak memakai masker saat beraktivitas di area terbuka dan tidak padat orang.

Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti menjaga serta menghindari kerumuman untuk mencegah penularan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kekebalan tubuh dengan menjaga pola hidup sehat, seperti konsumsi makanan bergizi, perbanyak buah, sayur, dan vitamin serta berolahraga. Apabila masyarakat merasa tidak enak badan ataupun demam yang berlebihan agar dapat melakukan tes PCR secepatnya untuk mendeteksi Covid-19 dengan menghubungi pihak terkait.

Selain itu, penulis juga berpandangan bahwa Pemerintah perlu untuk terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan saat bepergian. Hal ini diharapkan akan menghindari masyarakat dari paparan Covid-19 subvarian Omicron BA.5.

Sikap disiplin masyarakat didalam menjaga protokol Kesehatan akan sangat membantu Pemerintah dalam menangani Covid-19, sehingga tidak semakin tersebar luas. Diharapkan dengan sikap tersebut Covid-19 di Indonesia tidak bertambah banyak dan berubah status dari pandemi menjadi endemi

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Oleh : Sarah Faradiba )*

Perekonomian Indonesia dinilai relatif stabil meski sempat terguncang akibat efek pandemi. Masyarakat patut mengapresiasi pemerintah karena berhasil memperbaiki perekonomian nasional, sehingga dapat keluar dari ancaman inflasi yang dapat menciptakan gejolak nasional.

Pandemi membuat segalanya berubah, mulai dari bidang kesehatan sampai ekonomi. Masyarakat lebih aware terhadap kesehatan dan imunitas tubuh. Sementara ada orang yang perekonomiannya kurang stabil, bahkan menurun drastis, karena diberhentikan oleh perusahaannya yang merugi. Kelesuan ekonomi tak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga sedunia.

Harapan pemulihan perekonomian nasional kembali naik setelah dua tahun lebih pandemi. Buktinya pada libur Lebaran 2022 lalu terjadi kenaikan sebanyak 7%, jauh lebih besar daripada di kuartal pertama tahun ini. Mall dan pusat perbelanjaan kembali dibuka dan tidak ada lagi pembatasan jumlah pengunjung, membuat perekonomian Indonesia mulai bergeliat.

International Monetary Fund (IMF) memuji Indonesia yang dinilai sukses dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional selama pandemi, melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kebijakan moneter yang akomodatif terbukti mendorong kinerja kredit agar tetap bergerak di tengah ancaman stagnasi akibat krisis.

IMF juga memprediksi perekonomian Indonesia akan menguat tahun 2022-2023 dengan ditopang meningkatnya permintaan domestik dan dukungan dari kondisi komoditas global. Proyeksi ini sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa perbaikan ekonomi Indonesia terjadi tahun 2022 ini.

Langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional dimulai sejak awal pandemi. Ketika diumumkan status pandemi Covid-19 global oleh WHO (world health organziation) maka pemerintah tidak melakukan lockdown total. Masyarakat hanya diminta untuk tidak keluar rumah. Lockdown terbukti melumpuhkan perekonomian di beberapa negara karena mobilitas perdagangan dihentikan total.

Kedua, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan berupa uang tunai. Masyarakat diminta untuk membelanjakannya agar roda perekonomian bergulir lagi. Penyebabnya karena jika pasar mati akibat jarang sekali masyarakat yang berbelanja, maka roda perekonomian juga ikut mati.

Bantuan sosial tidak hanya diberi ke masyarakat miskin tetapi juga untuk pekerja dan pengangguran. Khusus untuk pengangguran maka diberi program kartu prakerja yang tak hanya memberi bantuan uang senilai 2,4 juta rupiah. Namun juga kelas untuk pelatihan yang bisa dipilih sesuai minat. Jadi para pengangguran mendapatkan ilmu dan keterampilan sehingga mereka bisa merintis jadi wirausaha.

Dengan cara ini maka pemerintah tak hanya memberi ikan tetapi juga kailnya. Jika jumlah wirausaha naik maka pengangguran berkurang dan perekonomian ikut terkerek. Jumlah pengusaha memang terus ditambah agar terus membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Langkah pemerintah selanjutnya yang dipuji adalah program pemulihan ekonomi nasional. Proyek-proyek infrastruktur tetap digeber meski masih pandemi dan tidak mandeg total. Penyebabnya karena pemerintah yakin bahwa infrastruktur berpengaruh positif pada ekonomi. Ketika jalan tol dan jalan raya mulus maka pengiriman barang juga jadi mulus dan berpengaruh positif pada perekonomian negeri ini.

Bagusnya infrastruktur ternyata juga berpengaruh positif pada investasi karena para penanam modal asing mensyaratkan infrastruktur jika ingin masuk ke Indonesia. Infrastruktur yang dibangun pemerintah juga tidak hanya di Jawa tetapi juga luar Jawa. Sehingga investasi merata di seluruh Indonesia dan berpengaruh positif pada perekonomian Indonesia.

Perekonomian di Indonesia kini berangsur-angsur membaik dan daya beli masyarakat juga ikut naik. Semua ini karena kesuksesan program-program yang telah dicanangkan, sehingga diharapkan dapat terus mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat.

)* penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Masyarakat Papua sangat mendukung rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Hal tersebut dikarenakan warga di Bumi Cenderawasih sangat menyadari bahwa dengan adanya pemekaran wilayah, maka Papua pasti akan lebih maju. Rakyat Papua juga menolak keberadaan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) yang hanya meneror masyarakat dan menghambat pembangunan di Papua.

Pembentukan DOB di Papua tengah menjadi topik pembicaraan hangat di Pemerintah Pusat dan juga di masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Papua. Pada dasarnya pembentukan DOB dilakukan untuk mendorong pembangunan di suatu Negara. Khusus di Papua, pembentukan DOB dilakukan untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan berbagai bidang di Papua.

Dengan adanya DOB, Papua yang sebelumnya berjumlah dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua akan mengalami pemekaran menjadi lima provinsi. Provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan yang beribukota di Merauke, Papua Tengah yang beribukota di Timika, dan Papua Pegunungan dengan Wamena sebagai ibukotanya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Mahasiswa Tabi Papua, Ayub Wamiau dalam siaran persnya menyatakan bahwa mahasiswa dan pemuda se-Tanah Tabi mendukung pemekaran daerah otonomi baru. Pembentukan DOB adalah bentuk kerinduan pemerintah pusat untuk memeratakan pembangunan di Papua.

Pembentukan DOB selain mendapat dukungan dari masyarakat setempat, terdapat pula kelompok-kelompok kepentingan yang berupaya untuk menggagalkan prosesnya. Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon mengatakan aksi demonstrasi menolak DOB umumnya dimotori oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

KNPB adalah sebuah kelompok separatis yang bergerak lewat jalur politik dengan motivasinya adalah agar terjadi referendum di Papua. Gerakan separatis ini didirikan pada 19 November 2008 di Jayapura bekerja sama dengan Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat dan Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP). KNBP diketahui juga berafiliasi dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

KNPB juga diketahui sebagai dalang kerusuhan Papua tahun 2019 silam yang banyak menelan korban jiwa. Organisasi ini pernah terlibat dalam beberapa kasus separatis di Papua. Beberapa aktivisnya pernah ditangkap dengan berbagai kasus berbeda, seperti penyebaran informasi hoax, hasutan agar Pemuda Papua tidak mendaftar dalam seleksi Calon Bintara Noken Polri, penjualan serta pemasokan senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB), sampai menjadi otak pembunuhan sadis terhadap warga.

KNPB adalah organisasi Pro Kemerdekaan Papua yang mendukung gerakan terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. KNPB menganggap Indonesia adalah penguasa penjajah di Papua sehingga merasa perlu untuk direbut kedaulatannya.

Kelompok separatis di Papua menolak pembentukan DOB karena tidak ingin Papua maju. Padahal Pemerintah Indonesia tengah berupaya maksimal untuk kemajuan di Bumi Cenderawasih. Dengan dirancangnya DOB di Papua akan terjadi peningkatan APBD yang sebelumnya untuk dua provinsi akan bertambah menjadi lima provinsi.
Meningkatnya jumlah APBD akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. APBD yang meningkat berguna untuk pembangunan di berbagai sektor di Papua seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga perekonomian.

Pembentukan DOB di Papua sangat dibutuhkan karena bisa mendukung percepatan pemerataan pembangunan di seluruh Wilayah Papua. Dengan dibentuknya DOB, maka masyarakat yang berdomisili di pelosok akan semakin dekat terhadap pusat pemerintahan daerah. Pelayanan masyarakat akan semakin cepat, dan pembangunan fisik akan semakin tepat karena pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi lapangan.

Dengan segala efek positif yang akan muncul dari pembentukan DOB ini, akan sangat disayangkan jika masyarakat termakan provokasi oleh kelompok-kelompok kepentingan tidak bertanggung jawab yang mengajak untuk menolak pembentukan DOB. Terlebih lagi bila ternyata kelompok tersebut memiliki tujuan tersendiri yaitu memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan seperti ini jugalah yang kelak akan lepas tangan bila terjadi hal-hal buruk di Tanah Papua.

Dengan semangat untuk memajukan Papua sebaiknya masyarakat di Indonesia khususnya Masyarakat Papua mendukung segala upaya dari pemerintah untuk memajukan Papua. Dengan DOB di Papua kemajuan Papua akan berada di depan mata. Papua yang maju niscaya akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi Masyarakat Papua kelak.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua

Oleh : Dinar Defiara )*

Perekrutan radikalisme di Indonesia tidak lagi memandang status ekonomi, usia, jenis kelamin, ataupun tingkat Pendidikan. Di sektor Pendidikan pun infiltrasi paham radikalisme sudah mulai menggerogoti isi pikiran para pelajar maupun mahasiswa dari berbagai celah.

Saat ini, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan penangkapan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, jurusan Hubungan Internasional oleh Detasemen Khusus (Densus) 88. Mahasiswa berinisial IA (22) tersebut ditangkap di sebuah kos-kosan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Senin, 23 Mei 2022.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigen Ahmad Ramadhan menduga mahasiswa tersebut menjadi simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berperan sebagai penyebar propaganda radikal dan narasi negatif di media sosial. IA juga diduga sebagai pengumpul dana untuk membantu aksi-aksi ISIS di Indonesia.

Kasus yang viral ini diperkuat dengan ditemukannya sejumlah barang bukti oleh Densus 88 saat melakukan penggeledahan di kosan tempat tinggalnya. Barang bukti tersebut berupa bendera ISIS, senjata, busur dan anak panah, buku-buku arab tanpa harakat, paspor, dan juga laptop beserta flashdisk. Tidak hanya itu, IA juga terbukti berkomunikasi secara intens dengan tersangka MR, Anggota JAD yang berisikan pesan agar segera melancarkan aksi terorisme di fasilitas umum dan kantor polisi.

Berkaca dari penangkapan IA, anak muda memang rentan terpapar virus radikalisme. Hal tersebut disebabkan karena di fase inilah anak muda sedang mencari jati diri dan mencari paradigma baru dalam memahami suatu agama. Di sisi lain, tak bisa dipungkiri juga bahwa saat ini kelompok teroris memang banyak menargetkan kalangan generasi muda.
Ditambah, banyak mahasiswa yang merantau di luar kota sehingga jauh dari perlindungan dan pemantauan keluarga. Di saat lengah itulah kesempatan paham radikal masuk melalui internet dan media sosial untuk menghasut para pelajar dan mahasiswa.

Yang lebih menakutkannya lagi, para simpatisan kelompok radikal sudah mulai berani melakukan aksi lone wolf. Aksi lone wolf adalah aksi penyerangan yang dilakukan seorang diri. Aksi ini dinilai lebih berbahaya dibandingkan dengan aksi teror berkelompok karena mereka bergerak sangat cepat dan sebagian besar menyebar secara masif melalui media sosial.

Tentunya hal ini harus disikapi dengan serius agar sektor Pendidikan di Indonesia terbebas dari paham radikalisme. Kunci utama guna meminimalisasi paparan radikalisme tidak hanya dilakukan oleh mahasiswanya saja, melainkan semua pihak harus ikut terlibat termasuk pihak kampus itu sendiri.

Mahasiswa harus menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi bangsa secara konsisten. Dengan diterapkannya nilai-nilai Pancasila ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan Pendidikan yang nyaman, menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi, dan mengembangkan sikap moderat bagi para mahasiswa.

Sedangkan pihak perguruan tinggi harus sudah mulai memetakan potensi lahirnya radikalisme di kampusnya masing-masing. Dengan memberikan pengetahuan terkait isu radikal seperti bom bunuh diri ataupun bahaya penegakan Khilafah di Indonesia sudah termasuk dalam meminimalisir lahirnya generasi muda kaum radikal.

Bagi sebagian orang membicarakan isu tersebut merupakan hal yang tabu, nyatanya literasi seperti itulah yang harus tertanam dipikiran dan jiwa setiap mahasiswa sejak masuk ke dalam perguruan tinggi. Penting bagi tiap Universitas di Indonesia untuk selalu waspada dan tidak boleh menganggap remeh bahkan mengabaikan persoalan radikalisme di lingkungan kampus. Hal itu bisa berdampak pada pembentukan kelompok militan yang berujung pada munculnya aksi-aksi teror di Indonesia yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

*Penulis adalah Pengamat Lembaga Kajian Radikalisme dan Terorisme Indonesia (LKRTI)

suaratimur.id – Adanya pernyataan mengejutkan yang muncul dari seorang pejabat Gubernur Papua, Lukas Enembe terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua masih menyisakan tanya hingga reaksi dari sejumlah pihak. Pasalnya, sikap penolakan yang dikeluarkannya bertentangan dengan apa yang dijanjikannya semasa berkampanye untuk maju sebagai gubernur beberapa tahun silam. Inkonsistensi tersebut justru ia tutupi dengan alasan menyakitkan yang menyebut bahwa masyarakat asli Papua tidak butuh pemekaran wilayah karena tidak mumpuni untuk memimpin provinsi baru nantinya. Hal tersebut menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi warga masyarakat yang dipimpinnya selama ini sekaligus menampar progress kepemimpinannya saat ini dimana telah berjalan di periode kedua.  

Respon lain yang kemudian muncul atas sikap sang gubernur yang lebih pantas dijuluki duta antar negara karena seringnya berada di tempat lain daripada di tanah Papua sendiri, memicu sejumlah sikap dari beberapa pihak terutama berasal dari Orang Asli Papua (OAP). Secara tegas, mereka menyatakan perkuatan dukungan terhadap kebijakan DOB sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.

Koaliasi Merah Putih Gelar Diskusi Publik Manfaat DOB di Papua

Diskusi publik menjadi satu sikap yang kemudian direspon oleh koalisi merah putih di Kabupaten Manokwari dalam rangka penguatan dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB yang telah ditentang oleh gubernur Papua sendiri. Hadir dalam acara tersebut yakni tokoh intelektual Papua Barat, Bernad Boneftar, Sekretaris LMA Papua Barat, Lenny Prawar, Ketua Barisan Merah Putih Korneles Yenu, Ketua II Parlemen Rakyat Daerah KNPB Ruben Bonai, Aktivis HAM dan Demokrasi yang juga merupakan Aktivis West Papua National Authority (WPNA) Alfred Auparay dan Ketua Komunitas Anak West Papua Yustus Boseren sebagai keterwakilan unsur pemuda dan Mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut tokoh intelektual Papua, Bernad Boneftar mengatakan dirinya setuju dengan Pemekaran Papua menjadi beberapa Provinsi Otonom Baru di Indonesia mengingat wilayah Papua sangat luas secara geografis dan dengan kondisi yang luas tersebut pelayanan pemerintah akan sangat sulit menyentuh masyarakat Papua yang hidup di daerah-daerah terisolir sehingga dengan pendekatan pemekaran akan memudahkan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sosial kesejahteraan kepada masyarakat.

Sebagai contoh, sebelum Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dimekarkan, pelayanan Pemerintah Kabupaten Manokwari sangat sulit untuk menyentuh masyarakat yang hidup di daerah-daerah terisolir di Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Manokwari Selatan namun dengan adanya pemekaran telah memudahkan pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. DOB memberikan manfaat yang cukup luas bagi kemaslahatan kehidupan orang Papua.

Sementara itu, koordinator Koalisi Merah Putih, Sam Mandowen, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Menurutnya hadirnya DOB akan memberikan manfaat kesejahteraan terhadap masyarakat Papua, termasuk memperpendek rentang kendali pelayanan Pemerintah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Tanah Papua.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Sekretaris LMA Papua Barat, Lenny Prawar, yang setuju atas rencana pemekaran Papua dan Papua Barat menjadi beberapa Provinsi Otonom. Menurutnya, tujuan pemekaran tak lain untuk memakmurkan, menata dan memberikan manfaat keadilan kepada masyarakat Adat Papua, serta menghadirkan layanan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kepala Suku se-Sorong Raya Dukung Keberlanjutan Otsus dan Pembentukan DOB di Papua Barat

Merasa bahwa tak hanya provinsi Papua saja yang harus dimekarkan sebagai upaya percepatan pembangunan. Kepala Suku se-Sorong Raya juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Otsus Jilid II dan pembentukan DOB atau pemekaran di Provinsi Papua Barat. Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Mare, Kepala sub Suku Ayamaru, Kepala Suku Besar Maybrat, dan Kepala Suku Binasket di Manokwari, Sabtu 4 Juni 2022.

Kepala suku besar Maybrat, Marthen Nauw, yakin pembentukan DOB dan keberlanjutan Otsus jilid II merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat bagi orang Papua. Jika pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terbentuk, maka semua pihak akan merasakan dampak pembangunan yang selama ini dinantikan.

Terkait dengan adanya pernyataan sikap menolak DOB yang mengatasnamakan kepala suku dan mengatasnamakan rakyat, maka harus dipertanyakan kepala suku dari mana. Termasuk dari gubernur Papua, sebenarnya sedang mewakili siapa?

Gubernur Papua Lukas Enembe Mengkhianati Aspirasi Masyarakat Papua

Sebuah anekdot menyatakan bahwa jejak digital itu kejam, semua orang akan terdampak olehnya jika di kemudian hari berlaku pada kondisi sebaliknya. Hal yang sama saat ini sedang terjadi pada Bapak Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan sikapnya yang mengejutkan terhadap kebijakan pemekaran DOB.

Untuk diketahui bersama, bahwa sebelumnya sang gubernur petahana ini telah berulang kali menyatakan dukungannya pada aspirasi masyarakat yang meminta realisasi pemekaran provinsi di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan melalui berbagai forum, di antaranya saat kampanye pemilihan gubernur (pilgub) Papua. Pada kampanye di tahun 2013 lalu, Lukas Enembe dan pasangannya bahkan menjadikan isu pemekaran sebagai daya tarik untuk memilih dirinya.

Kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal dalam pilgub 2013 diakui oleh sejumlah tokoh senior Papua dikarenakan membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanyenya, isu aktual yang saat itu telah menjadi aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai sebagai sikap berbalik 180 derajat. Apalagi, alasan Lukas Enembe menolak DOB karena merasa bahwa OAP tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru.

Sebuah hal ironi sedang ditunjukkan sang gubernur yang tak habis pikir berada di pihak siapa?

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi Petisi Rakyat Papua (PRP) disebutkan tidak terkoordinir dengan baik. Peserta aksi demo menolak pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merasa dibohongi oleh juru bicara PRP, Jefri Wenda. (3/6)

Selain merasa dibohongi, dalam keterangan yang dihimpun, disebutkan bahwa DK (peserta aksi) yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Cenderawasih sempat mendapat teror dan ancaman jika tidak mau terlibat dalam aksi.

“Kemarin malam (2/6) sebagian dari kami didatangi oleh orang PRP, mereka minta kalau hari ini kami ikut demo. Padahal kami sudah menolak untuk terlibat tapi karena mendapat ancaman maka kami terpaksa. Akhirnya yang terjadi sekarang, kami merasa dibohongi,” ujar DK.

DK menjelaskan bahwa Jefri Wenda seolah-olah berusaha lepas dari tanggung jawabnya setelah banyak massa aksi yang terlibat dalam unjuk rasa di Kota Jayapura. DK mengatakan bahwa Jefri Wenda layak disebut sebagai provokator yang merugikan banyak pihak.

“Setelah kami datang dan turun ke jalan, Jefri Wenda yang menghilang. Memang dia layak kita sebut sebagai provokator. Sebelumnya saja sudah merasa diri paling jago, bahkan sempat mengatakan pernyataan keras,” tambahnya.

Sebagai juru bicara, DK menjelaskan seharusnya Jefri Wenda hadir dalam aksi untuk bernegosiasi dengan aparat keamanan. Terlebih massa aksi sempat dibuat kebingungan ketika dihadang oleh aparat keamanan di beberapa titik kumpul.

“Ketika peserta demo dihadapkan dengan aparat keamanan, seharusnya disitu Jefri bisa berperan untuk melakukan negosiasi. Tapi yang terjadi tidak seperti itu, dia hanya melepas peserta aksi dan bersembunyi tidak tau dimana,” katanya.

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah menggencarkan reforma agraria untuk mempercepat redistribusi lahan. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat akan memiliki sertifikat dan konflik akibat sengketa lahan diharapkan dapat ditekan.

Ketika awal jadi Presiden Indonesia maka Presiden Jokowi menggaungkan Nawacita atau  9 prioritas pembangunan. Salah satu hal yang paling disorot dalam Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggir dan meningkatkan kualitas hidup, dan salah satu caranya adalah dengan reforma agraria.

Dalam reforma agraria karena pemerintah berbaik hati untuk redistribusi lahan ke rakyat yang membutuhkan. Presiden Jokowi berupaya maksimal mempercepat redistribusi lahan. Target yang awalnya hanya 1 hektar ditingkatkan jadi 5 hektar. Semuanya diperuntukkan bagi masyarakat, terutama para petani dan penggarap lahan.

Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kalimantan Barat, Amir, menyatakan bahwa percepatan redistribusi lahan sesuai instruksi presiden terus dijalankan. Berbagai cara terus dioptimalkan dan butuh kerja sama dari berbagai elemen masyarakat.

Redistribusi lahan adalah janji pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Penyebabnya karena rakyat bisa memiliki tanahnya sendiri dan valid karena diberi langsung oleh negara. Untuk pengurusan legalitas tanah juga dipermudah oleh Badan Pertanahan Nasional.

Tanah yang diberikan oleh negara bisa dimanfaatkan untuk pertanian sehingga bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Para petani senang karena mendapatkan lahan baru. Dengan lahan tersebut maka bisa ditanami macam-macam, tergantung dari lokasi lahannya. Petani bisa menanam padi atau tanaman lain yang sesuai dengan iklim daerahnya dan lebih makmur lagi.

Sementara itu, penggarap tanah lebih senang lagi karena selama ini mereka hanya bertani di lahan milik orang lain. Namun ketika ada program redistribusi lahan maka mereka akan mendapatkan tanah yang berstatus milik sendiri. Sehingga hasilnya akan dinikmati sendiri dan dijual lagi, sehingga bermanfaat bagi keuangan keluarganya. Hasilnya akan jauh lebih besar daripada saat hanya menggarap lahan milik orang lain.

Dalam program reforma agraria, tujuannya memang meningkatkan kualitas hidup, memberantas kemiskinan, dan membentuk kemandirian pangan. Ketika makin banyak lahan yang diberikan untuk petani maka akan diolah jadi kebun atau sawah yang produktif. Dengan begitu, maka Indonesia akan swasembada. Tidak hanya beras tetapi  juga bahan pangan dan tanaman lainnya, dan tidak tergantung pada impor.

Saat ini masyarakat tidak udah khawatir ketika sawah-sawah menyusut karena pemerintah berusaha agar tanah hasil redistribusi lahan akan diperuntukkan petani beras dan petani lainnya. Jika sawah masih banyak maka masyarakat bisa mandiri secara pangan. Beras masih jadi makanan pokok rakyat Indonesia sehingga jumlah sawah dan lahan harus ditambah.

Redistribusi tanah memang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat karena mereka akan mendapatkan jatah tanah dari negara. Tanahnya didapat dari tanah absentee, tanah swapraja, dan tanah bekas swapraja yang dikuasai oleh negara. Masyarakat tak usah khawatir karena proses redistribusi lahan ini sah di mata hukum.

Sementara itu, dalam program reforma agraria, pengurusan surat tanah juga dipermudah. Masyarakat tidak usah takut karena pengurusannya akan lebih cepat dan sistematis, tidak akan dipingpong dan jadi membingungkan. Dengan begitu, tanah mereka akan mendapatkan status yang jelas, dan pengukurannya juga dibantu oleh BPN.

Kebijakan reforma agraria bisa mempercepat redistribusi lahan. Dengan adanya kebijakan tersebut, hak rakyak khususnya petani atas tanah mereka akan terpenuhi tanpa adanya kekhawatiran munculnya sengketa lahan di kemudian hari.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Agung Suwandaru )*

Prokes dan vaksinasi merupakan strategi efektif untuk meningkatkan antibodi di tengah ancaman virus Corona, hepatitis akut, hingga cacar monyet. Dengan adanya imunitas yang tinggi, maka masyarakat diharapkan dapat terhindar dari penyakit tersebut.

Pandemi membuat masyarakat makin waspada terhadap penyakit dan memperketat penjagaan diri dengan cara meningkatkan antibodi. Di awal pandemi, herbal seperti jahe dan kunyit laris-manis, bahkan harganya melonjak karena banyak sekali yang memburunya. Herbal dipercaya untuk meningkatkan imunitas dan anti Corona. Selain itu, masyarakat juga membeli masker karena mereka menaati protokol kesehatan.

Dalam beberapa minggu ini pandemi mulai mereda dan jumlah pasien Corona mencapai  200-an per hari. Oleh karena itu pemerintah mulai melonggarkan aturan dan masyarakat diperbolehkan untuk tidak memakai masker. Dengan syarat mereka beraktivitas di ruang terbuka dan hanya ada sedikit orang. Namun sebaiknya masyarakat masih memakai masker demi alasan kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk selalu taat protokol kesehatan untuk menghindari segala jenis penyakit. Dalam artian, yang dihindari bukan hanya Corona tetapi juga penyakit-penyakit lain. Ketika ada kasus hepatitis misterius merebak maka salah satu cara pencegahannya adalah dengan taat prokes.

Protokol kesehatan tak hanya menghindarkan diri dari Corona tetapi juga virus hepatitis dan penyakit-penyakit lainnya. Jika masyarakat tetap disiplin pakai masker maka akan terhindar pula dari virus hepatitis tersebut. Apalagi virus itu belum ada vaksinnya sehingga cara untuk menghindarinya adalah dengan hidup sehat dan bersih serta menaati prokes, serta memakai masker.

Memang masyarakat boleh tidak pakai masker tetapi hanya ketika beraktivitas di luar ruangan dan kondisinya sepi. Namun saat di dalam ruangan seperti ketika beraktivitas di kantor atau bersekolah masih wajib pakai masker. Apalagi ketika susah jaga jarak karena sempitnya tempat, masker menjadi pelindung karena tidak tahu siapa di antara rekan kerja yang ternyata orang tanpa gejala.

Taati juga poin lain dalam protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Mencuci tangan selain menjauhkan diri dari Corona juga bisa menghalau bakteri sehingga tetap bersih dan higienis. Jika terbiasa bersih-bersih badan maka antibodi akan meningkat dan tubuh tetap sehat, tanpa Corona atau penyakit lainnya.

Menteri Budi Gunadi melanjutkan, waspada juga dengan penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi. Diabetes bisa terjadi karena kurang gerak. Dalam artian, ketika pandemi masyarakat mengurangi mobilitas dan tetap stay at home. Namun kelemahannya malah keterusan sehingga menyebabkan seseorang malah bergerak dan berolah raga dan akhirnya terkena diabetes.

Ketika punya diabetes dan hipertensi maka harus lebih waspada karena bisa meningkatkan risiko kena Corona. Oleh karena itu, selain diisplin prokes, juga harus disiplin dalam olahraga dan menjaga pola makan. Selain itu, wajib juga untuk divaksin.

Vaksinasi Corona adalah sebuah kewajiban karena merupakan syarat untuk membentuk kekebalan kelompok dan mengakhiri pandemi. Lakukan vaksinasi sampai 3 kali agar tubuh tetap sehat di masa pandemi dan sesudahnya. Vaksin sudah jelas halal dan aman, jadi cari Rumah Sakit terdekat untuk divaksin agar imunitas meningkat.

Masyarakat diimbau untuk tetap memakai masker dan menaati poin lain dalam protokol kesehatan. Tujuannya agar tidak kena Corona dan penyakit-penyakit lainnya. Jagalah pula antibodi dengan rajin berolahraga, makan sayur dan buah-buahan, serta bergaya hidup sehat. Dengan mengikuti berbagai anjuran tersebut maka diharapkan masyarakat terhindar dari penyakit berbahaya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Dinar Defiara

Indonesia merupakan negara yang multi etnis dan multi agama alias negara majemuk. Keberagaman yang ada di Indonesia saat ini telah menjadi kesepakatan bersama ataupun consensus para pendiri negara Indonesia sehingga dengan segala perbedaan yang ada Indonesia bukan menjadi lemah melainkan menjadi kuat.

Beberapa waktu lalu, negara ini dikagetkan dengan video yang beredar di media sosial dan viral pada Minggu 29 Mei 2022. Video tersebut menunjukkan konvoi sekelompok  pengemudi sepeda motor yang terkesan melakukan sosialisasi terkait penegakan sistem Khilafah di Kawasan Cawang Jakarta Timur. 

Video yang beredar diketahui mengatasnamakan kelompok Khilafatul Muslimin yang memiliki kantor pusat di daerah Teluk Betung Bandar Lampung.  Dalam video viral konvoi motor tersebut mereka menggunakan atribut poster hingga bendera bertulisan “Khilafatul Muslimin”. Para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. 

Dalam video tersebut, terekam para pelaku konvoi sedang membawa sejumlah poster yang berisi pesan “Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah” dan “Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah”. Pesan ini bertujuan mengajak sekaligus menghasut masyarakat untuk ikut bergabung mendirikan sistem Khilafah di Indonesia.

Negara Khilafah tidak akan pernah cocok di Indonesia yang plural dimana terdiri dari banyak suku dan budaya. Penyebabnya karena mereka bersebarangan dan tidak cocok diterapkan di negara yang majemuk seperti Indonesia. Sejak negara ini berdiri, masyarakat sudah berbhinneka tunggal ika, sedangkan khilafah tidak bisa mentolerir perbedaan sekecil apapun.

Aksi konvoi yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin menimbulkan banyak kecaman dan penolakan dari berbagai pihak karena dinilai sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Yang perlu dicermati, dalam beberapa tahun belakangan ini, kelompok radikalisme memang kerap kali melancarkan aksinya untuk meneror dan menghasut masyarakat untuk merubah ideologi Pancasila menjadi idelogi Khilafah yang di adopsi dari luar Indonesia.

Tentunya hal tesebut perlu disikapi dengan serius agar Indonesia tetap menjadi negara yang memiliki kekuatan dari keberagaman yang ada. Ormas-ormas Islam yang ada di negeri ini seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah turut buka suara menanggapi kondisi ini. Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi-informasi Hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi ada yang memiliki niatan memecah belah bangsa dan menggantikan Ideologi Negara. Penegakan Khilafah tidak dapat dibenarkan karena tidak sejalan dengan konsensus nasional NKRI.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin menjelaskan Indonesia memiliki keberagaman agama, ketaatan pada Ideologi Pancasila, dan UUD 1945. Oleh karena itu, konsep Khilafah tidak realistis dan sangat tidak mungkin dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemenag akan terus berupaya melakukan moderasi beragama agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Moderasi beragama yang dimaksud adalah menghargai dan patuh pada Konstitusi, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan mengatakan aturan hukum di Indonesia tidak menganut sistem khilafah. Menurutnya, setelah identitas para pelaku konvoi ditemukan, pihak kepolisian akan segera melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait maksud dan tujuan dari aksi konvoi tersebut. Pihaknya juga akan melakukan deradikalisasi kepada para pemotor jika memang terbukti ingin melakukan aksi radikal. 

Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai Kelompok Khilafatul Muslimin. Densus 88 menyebutkan kelompok Khilafatul Muslimin sama dengan terorisme. Kelompok tersebut memiliki sejarah panjang soal aksi teror di Indonesia dan sebagian tokoh kunci kelompok tersebut merupakan mantan kelompok radikal bernama Negara Islam Indonesia (NII). 

Sejumlah fakta inilah yang mengharuskan masyarakat untuk selalu mewaspadai aksi-aksi radikal dari kelompok Khilafatul Muslimin maupun kelompok – kelompok radikal lainnya yang terindikasi ingin memecah belah bangsa ini. Mari kita jaga Indonesia bersama – sama agar keberagaman yang ada menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya.

*Penulis adalah Pengamat Lembaga Kajian Radikalisme dan Terorisme Indonesia (LKRTI)