Sikap Penolakan Lukas Enembe Terhadap DOB Berbanding Terbalik dengan Tokoh dan Organisasi Masyarakat dari Papua

Empat Kepala Suku Sorong Raya Mendukung Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya

suaratimur.id – Adanya pernyataan mengejutkan yang muncul dari seorang pejabat Gubernur Papua, Lukas Enembe terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua masih menyisakan tanya hingga reaksi dari sejumlah pihak. Pasalnya, sikap penolakan yang dikeluarkannya bertentangan dengan apa yang dijanjikannya semasa berkampanye untuk maju sebagai gubernur beberapa tahun silam. Inkonsistensi tersebut justru ia tutupi dengan alasan menyakitkan yang menyebut bahwa masyarakat asli Papua tidak butuh pemekaran wilayah karena tidak mumpuni untuk memimpin provinsi baru nantinya. Hal tersebut menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi warga masyarakat yang dipimpinnya selama ini sekaligus menampar progress kepemimpinannya saat ini dimana telah berjalan di periode kedua.  

Respon lain yang kemudian muncul atas sikap sang gubernur yang lebih pantas dijuluki duta antar negara karena seringnya berada di tempat lain daripada di tanah Papua sendiri, memicu sejumlah sikap dari beberapa pihak terutama berasal dari Orang Asli Papua (OAP). Secara tegas, mereka menyatakan perkuatan dukungan terhadap kebijakan DOB sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.

Koaliasi Merah Putih Gelar Diskusi Publik Manfaat DOB di Papua

Diskusi publik menjadi satu sikap yang kemudian direspon oleh koalisi merah putih di Kabupaten Manokwari dalam rangka penguatan dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB yang telah ditentang oleh gubernur Papua sendiri. Hadir dalam acara tersebut yakni tokoh intelektual Papua Barat, Bernad Boneftar, Sekretaris LMA Papua Barat, Lenny Prawar, Ketua Barisan Merah Putih Korneles Yenu, Ketua II Parlemen Rakyat Daerah KNPB Ruben Bonai, Aktivis HAM dan Demokrasi yang juga merupakan Aktivis West Papua National Authority (WPNA) Alfred Auparay dan Ketua Komunitas Anak West Papua Yustus Boseren sebagai keterwakilan unsur pemuda dan Mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut tokoh intelektual Papua, Bernad Boneftar mengatakan dirinya setuju dengan Pemekaran Papua menjadi beberapa Provinsi Otonom Baru di Indonesia mengingat wilayah Papua sangat luas secara geografis dan dengan kondisi yang luas tersebut pelayanan pemerintah akan sangat sulit menyentuh masyarakat Papua yang hidup di daerah-daerah terisolir sehingga dengan pendekatan pemekaran akan memudahkan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sosial kesejahteraan kepada masyarakat.

Sebagai contoh, sebelum Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dimekarkan, pelayanan Pemerintah Kabupaten Manokwari sangat sulit untuk menyentuh masyarakat yang hidup di daerah-daerah terisolir di Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Manokwari Selatan namun dengan adanya pemekaran telah memudahkan pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. DOB memberikan manfaat yang cukup luas bagi kemaslahatan kehidupan orang Papua.

Sementara itu, koordinator Koalisi Merah Putih, Sam Mandowen, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Menurutnya hadirnya DOB akan memberikan manfaat kesejahteraan terhadap masyarakat Papua, termasuk memperpendek rentang kendali pelayanan Pemerintah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Tanah Papua.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Sekretaris LMA Papua Barat, Lenny Prawar, yang setuju atas rencana pemekaran Papua dan Papua Barat menjadi beberapa Provinsi Otonom. Menurutnya, tujuan pemekaran tak lain untuk memakmurkan, menata dan memberikan manfaat keadilan kepada masyarakat Adat Papua, serta menghadirkan layanan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kepala Suku se-Sorong Raya Dukung Keberlanjutan Otsus dan Pembentukan DOB di Papua Barat

Merasa bahwa tak hanya provinsi Papua saja yang harus dimekarkan sebagai upaya percepatan pembangunan. Kepala Suku se-Sorong Raya juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Otsus Jilid II dan pembentukan DOB atau pemekaran di Provinsi Papua Barat. Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Mare, Kepala sub Suku Ayamaru, Kepala Suku Besar Maybrat, dan Kepala Suku Binasket di Manokwari, Sabtu 4 Juni 2022.

Kepala suku besar Maybrat, Marthen Nauw, yakin pembentukan DOB dan keberlanjutan Otsus jilid II merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat bagi orang Papua. Jika pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terbentuk, maka semua pihak akan merasakan dampak pembangunan yang selama ini dinantikan.

Terkait dengan adanya pernyataan sikap menolak DOB yang mengatasnamakan kepala suku dan mengatasnamakan rakyat, maka harus dipertanyakan kepala suku dari mana. Termasuk dari gubernur Papua, sebenarnya sedang mewakili siapa?

Gubernur Papua Lukas Enembe Mengkhianati Aspirasi Masyarakat Papua

Sebuah anekdot menyatakan bahwa jejak digital itu kejam, semua orang akan terdampak olehnya jika di kemudian hari berlaku pada kondisi sebaliknya. Hal yang sama saat ini sedang terjadi pada Bapak Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan sikapnya yang mengejutkan terhadap kebijakan pemekaran DOB.

Untuk diketahui bersama, bahwa sebelumnya sang gubernur petahana ini telah berulang kali menyatakan dukungannya pada aspirasi masyarakat yang meminta realisasi pemekaran provinsi di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan melalui berbagai forum, di antaranya saat kampanye pemilihan gubernur (pilgub) Papua. Pada kampanye di tahun 2013 lalu, Lukas Enembe dan pasangannya bahkan menjadikan isu pemekaran sebagai daya tarik untuk memilih dirinya.

Kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal dalam pilgub 2013 diakui oleh sejumlah tokoh senior Papua dikarenakan membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanyenya, isu aktual yang saat itu telah menjadi aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai sebagai sikap berbalik 180 derajat. Apalagi, alasan Lukas Enembe menolak DOB karena merasa bahwa OAP tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru.

Sebuah hal ironi sedang ditunjukkan sang gubernur yang tak habis pikir berada di pihak siapa?

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan