Oleh : Abdul Makmun )*

Rangkaian Pemilu serentak 2024 rencananya akan dimulai pada 14 Juni 2022. Sejumlah pihak pun diwajibkan untuk bersatu dan mendukung rangkaian tersebut agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya itu-itu saja. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.

Pada 30 Mei 2022 lalu, Presiden Jokowi menerima ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, pihak KPU melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama persiapannya, dan yang paling penting adalah anggarannya.

Ketua KPU Hasyim Asya’ri menyatakan Presiden Jokowi menyambut baik laporan KPU mengenai persiapan Pemilu 2024 dan memberi dukungan sepenuhnya. Ada 6 hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Pertama, Presiden mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak 2024. Pemilu juga sudah sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024.

Kedua, sejumlah menteri diperintahkan untuk mendukung KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama dalam hal anggaran dan logistik. Mereka adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, menteri keuangan, dan menteri kesehatan. Juga ada dukungan dari pejabat tinggi seperti Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Ketiga, Presiden meminta KPU dan jajarannya di seluruh Indonesia serta panitia Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu yang kualitasnya terjaga. Tak hanya jumlah pemilih yang lebih tinggi tetapi juga tingkat pendidikannya. Yang keempat, KPU harus berhati-hati karena Pemilu itu politis. Jangan sampai terjadi isu-isu politis yang tidak terkendali.

Yang kelima, kampanye dilaksanakan dalam waktu sesingkat mungkin, maksimal 90 hari. Sedangkan yang terakhir, Presiden Jokowi akan mengerahkan aparat untuk mendukung kelancaran produksi dan mendistribusikan logistik saat Pemilu. Logistik juga sebaiknya produksi dalam negeri.

Dalam mensukseskan Pemilu 2024 memang diperlukan komitmen berbagai pihak karena KPU tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari kementrian dan aparat keamanan agar Pemilu berjalan dengan lancar. Jika Pemilu lancar maka akan menguntungkan karena tidak ada drama tuduhan kecurangan atau bahkan tragedi memilukan yang mengiringi prosesi Pemilu 2024.

Anggaran Pemilu 2024 telah dipersiapkan dengan matang dan untuk prosesinya masih menggunakan kertas yang dicoblos. Memang bisa meniru sistem pemilihan digital seperti di Amerika Serikat tetapi ada halangan yakni biaya untuk pembelian gadget dan belum semua masyarakat familiar dengan digitalisasi, apalagi di pelosok yang susah sinyal.

Untuk mensukseskan Pemilu maka persiapannya memang harus dari jauh-jauh hari. Partai-partai sudah mempersiapkan kader terbaiknya untuk dijadikan sebagai calon presiden. Mereka juga diharap untuk tidak berkampanye sebelum waktunya, karena akan melanggar peraturan dari KPU. Semua pihak diharap tertib dan menaati rambu-rambu Pemilu yang telah dicanangkan.

Untuk mensukseskan gelaran pemilihan umum tahun 2024 maka perlu ada komitmen bersama. Baik dari pemerintah, KPU, Kementrian, aparat, dan pihak-pihak lain. Semua wajib untuk memberi komitmen terbaik dan bekerja sama agar Pemilu berjalan tanpa ada kendala. Masyarakat juga mensukseskan Pemilu dengan hadir dan mencoblos dengan tertib dan menghindari Golput.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Khandar Ardhana )*

Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi untuk mempermudah investor menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya peningkatan investasi maka pemulihan ekonomi maupun keberlanjutan Proyek Strategis Nasional akan dapat segera terwujud.

Indonesia adalah negeri yang sangat potensial karena memiliki banyak kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Akan tetapi potensi ini belum sepenuhnya diberdayakan. Terlebih ketika pandemi Covid-19, sektor ekonomi dan sektor-sektor lain langsung terpukul karena daya beli masyarakat menurun drastis. Untuk memperbaiki ekonomi maka pemerintah tetap melanjutkan proyek strategis nasional.

Proyek strategis nasional tetap dilanjutkan di masa pandemi karena akan bermanfaat ke depannya, tak hanya 1-2 tahun tetapi bisa sampai puluhan tahun. Proyek ini adalah program yang diadakan di masa pemerintah Presiden Jokowi dan membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia. Sumber pendanaan proyek ini dari APBN dan juga kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dan badan usaha berarti pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini adalah investor. Keberadaan investor dalam proyek strategis nasional tentu amat membantu karena pengusaha tersebut mau menggelontorkan banyak uang demi membangun jalan tol, jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lain. Kerjasama ini tentu saling menguntungkan, jadi investor mau jadi rekanan pemerintah.

Atas dasar tersebut, pemerintah terus menggenjot investasi, terutama investasi asing. Penyebabnya karena semakin banyak investasi asing tentu makin banyak pula devisa negara. Dana tersebut digunakan untuk membangun negeri, salah satunya dengan proyek strategis nasional.

Untuk meningkatkan investasi maka pemerintah mengimplementasikan UU Cipta Kerja yang memiliki klaster investasi, sehingga para investor dipermudah untuk masuk ke Indonesia. Implementasi UU ini tidak hanya di DKI Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya. Namun juga di kota/kabupaten lain di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

UU Cipta Kerja memang perlu diimplementasikan sehingga tak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga di lapangan. Salah satu tujuan dibentuknya UU ini adalah mempermudah datangnya investasi ke Indonesia.
Jika investasi ditingkatkan maka akan lebih banyak lagi investor dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha.
Efeknya, akan mendorong pembangunan proyek strategis nasional. Proyek-proyek ini akan sukses dan yang menikmati hasilnya adalah rakyat, karena mereka akan mendapatkan infrastruktur yang baru dan mulus.

Dalam pembangunan proyek strategis nasional memang membutuhkan banyak dana, terlebih proyeknya tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera dan pulau-pulau lain. Dana yang dibutuhkan tentu tidak sedikit. Oleh karena itu butuh keberadaan investor yang akan menanamkan dana sehingga proyek-proyek ini akan berhasil.

Jika proyek strategis nasional terlaksana dan berhasil maka akan terlihat hasilnya. Jalan-jalan tol akan terbangun sehingga akan mempercepat waktu tempuh perjalanan dan menguntungkan masyarakat. Selain itu, rakyat juga terbantu karena tak lagi mengalami fase kekeringan saat kemarau. Penyebabnya karena pemerintah telah membangun bendungan-bendungan, sehingga cadangan air yang bisa digunakan saat musim panas.

Pemerintah memilih untuk membuat sistem kerjasama dengan pihak swasta dan investor. Penyebabnya karena jika hanya mengandalkan hutang maka akan sulit ke depannya, karena hutang negara akan menumpuk. Dengan adanya investor maka akan melancarkan proyek strategis nasional.

Proyek strategis nasional harus sukses dan tetap dilanjutkan prosesnya di masa pandemi. Penyebabnya karena proyek ini berguna bagi seluruh rakyat Indonesia, tak hanya sekarang tetapi juga di masa depan. Oleh karena itu pemerintah menggencarkan investasi agar berbagai program tersebut dapat terealisasi sesuai jadwal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Hamid )*

Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi, meskipun kasus Corona (Covid-19) terus melandai. Upaya ini dilaksanakan guna meningkatkan kekebalan kolektif dan mencegah potensi lonjakan kasus Covid-19.

Awal-awal pandemi suasana saat itu terasa mencekam. Korban Corona berjatuhan satu-persatu, apalagi ketika vaksinnya belum ditemukan. Masyarakat menjadi khawatir dan takut keluar rumah dengan untuk melakukan aktifitasnya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia.

Namun dalam beberapa minggu ini kasus Corona terus melandai. Jika pada akhir tahun 2021 lalu jumlah pasien Covid-19 mencapai ribuan, maka pada akhir Mei 2022 ‘hanya’ 300-an per hari. Meski kasus tersebut melandai, masyarakat masih harus divaksin sebagai syarat untuk membentuk kekebalan kelompok dan mengakhiri masa pandemi.

Vaksinasi wajib dilakukan karena terbukti bisa meredam lonjakan kasus Corona pasca mudik Lebaran 2022. Jika tahun 2020 dan 2021 selalu ada kenaikan kasus Covid setelah Lebaran dan musim liburan, maka pasca Lebaran 2022 terkendali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dokter Debbie Kalalo menyatakan bahwa kecenderungan kasus Corona setelah Idul Fitri 2022 menurun, karena masyarakat harus vaksin booster sebelum mudik.

Ditambahkannya, vaksinasi terbukti meningkatkan imunitas masyarakat sehingga pasca Lebaran kasus Covid melandai. Dalam artian, walau cakupan vaksinasi baru 60% di seluruh Indonesia, tetapi sudah mulai terbentuk kekebalan kelompok. Kekebalan ini yang membuat situasi pandemi agak mereda.

Namun bukan berarti hal ini membuat masyarakat lalai akan vaksin karena vaksinasi adalah sebuah kewajiban. Dengan vaksinasi dan taat Prokes maka masyarakat diharapkan bisa terhindar dari Corona. Ingat bahwa pandemi belum berakhir, oleh karena itu masyarakat masih harus divaksin. Lagipula vaksinnya sudah digratiskan pemerintah dan statusnya halal MUI sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya.

Vaksin yang wajib didapat sampai 3 kali, untuk menyempurnakan perlindungan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa vaksin dosis ketiga atau booster masih harus diperoleh masyarakat untuk memproteksi dirinya sendiri. Penyebabnya karena jika seseorang sudah dibooster maka antibodinya tinggi.

Menteri Budi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap taat protokol kesehatan, terutama memakai masker dan agar menghindari keramaian. Sementara bagi mereka yang boleh tidak pakai masker adalah orang-orang yang sehat dan beraktivitas di luar ruangan yang kondisinya relatif sepi. Sementara untuk lansia dan orang yang rawan sakit, masih harus tetap memakai masker.

Untuk penggunaan masker tetap diwajibkan bagi mereka yang beraktivitas di dalam ruangan, seperti kantor yang relatif sempit dan sulit jaga jarak. Tidak ada yang tahu siapa di antara karyawan yang berstatus orang tanpa gejala, jadi masker tidak boleh dilepas, kecuali saat makan siang. Saat makan pun sebaiknya menunggu sepi agar tidak berdesakan dan bisa jaga jarak.

Selain itu, taati juga protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan mengurangi mobilitas. Protokol kesehatan terbukti menjaga masyarakat dari ganasnya Corona. Selain itu, jika taat protokol maka juga terhindar dari virus dan bakteri lain, jika diimbangi dengan gaya hidup sehat dan bersih.

Masyarakat tetap harus vaksin sampai 3 kali (booster) meski kasus Covid-19 sudah menurun. Pandemi masih berlangsung hingga saat ini, sehingga vaksinasi untuk meningkatkan antibodi dari Covid-19 adalah sebuah kewajiban untuk menekan meningkatnya kembali kasus Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi momentum penting untuk mengembangkan mobil listrik tanah air, karena kendaraan listrik jadi operasional dalam acara internasional tersebut. Pengenalan mobil listrik dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung transisi energi konvensional ke energi hijau.

Indonesia menjadi presidensi G20 yang berarti KTT G20 diselenggarakan di negeri ini tahun 2022. Lokasi dari forum internasional ini adalah Bali, yang sejak era orde baru sudah jadi tempat berlangsungnya pertemuan dengan delegasi asing. Menjadi tuan rumah KTT G20 adalah sebuah kebanggan karena baru kali ini negara berkembang seperti Indonesia dipercaya jadi presidensi.

Ada banyak manfaat menjadi tuan rumah KTT G20. Selain bisa mempromosikan pariwisata, KTT G20 juga jadi momentum untuk mengembangkan mobil listrik di tanah air. Presiden Jokowi mendorong penyelenggaraan KTT G20 dengan menggunakan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. PLN telah meresmikan program SPKLU fast charging di 25 titik di Bali sehingga mendukung KTT G20. Mobil listrik yang akan digunakan adalah DFSK Gelora E.

Achmad Rofiqi, Marketing Head of PT Sokonindo Automobile menyatakan bahwa amanat Presiden Jokowi yang ingin menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik sebagai operasional selama KTT G20 menjadi pembuktian industri otomotif Indonesia sudah maju dan siap jadi basis pengembangan mobil listrik.

Achmad Rofiqi melanjutkan, DFSK Gelora E yang ada di Indonesia ditawarkan dalam 2 model, minibus dan blind van. Keduanya bisa digunakan sebagai kendaraan operasional untuk membantu kelancaran mobilitas para peserta KTT G20 sebagai mobil shuttle. Juga akan mendukung kelancaran logistik. Mobil tipe minibus dan blind van bisa untuk mengangkut manusia maupun barang.

Mobil DFSK Gelora E menggunakan baterai Lithium-Ion dengan kapasitas 42 KWH dan daya isi listriknya cepat, hanya butuh 80 menit untuk mengisi 20-80% daya. Sekali diisi daya, mobil listrik ini bisa melaju sampai 3.000 KM. Mobil ini bisa diisi daya di rumah yang daya listriknya 220V, jadi untuk kalangan menengah mulai mempertimbangkan untuk memilikinya.

Penggunaan mobil listrik DFSK Gelora E menjadi momentum untuk mengembangkan industri mobil listrik di tanah air. Penyebabnya karena masyarakat melihat langsung seperti apa bentuk mobil listrik dan kecanggihannya. Ternyata mobil listrik modelnya tidak kalah keren dengan mobil yang menggunakan BBM.

Jika banyak yang tertarik akan mobil listrik maka masyarakat akan membelinya karena tertarik akan modelnya yang istimewa dan bahan bakarnya yang hemat. Apalagi untuk mengisi daya tidak perlu pergi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seperti mobil konvensional. Namun bisa diisi sendiri listriknya di rumah.

Ketika banyak peminatnya maka industri mobil listrik akan berkembang di Indonesia. Apalagi di negeri ini ada tambang nikel yang hasilnya bisa diolah jadi baterai mobil listrik. Keteersediaan sumber daya alam bisa mendukung industri mobil listrik di Indonesia.

Pemerintah memang menggalakkan penggunaan mobil listrik karena lebih ramah lingkungan. Pertama, mobil listrik tidak menggunakan bahan bakar minyak. BBM memang mudah ditemukan di mana-mana tetapi kelemahannya, ia berasal dari pengolahan fosil. Padahal persediaan fosil di Indonesia terbatas dan diprediksi 10-20 tahun lagi habis. Oleh karena itu masyarakat diharap bersiap untuk ganti dari BBM ke sumber daya listrik.

Kedua, mobil listrik ramah lingkungan karena tidak memiliki emisi gas buang. Jika tidak ada emisi maka tidak akan mengeluarkan asap tebal dan hitam yang bisa menyesakkan pengendara motor di belakang mobil tersebut.

KTT G20 menjadi momen penting untuk mengembangkan industri mobil listrik di Indonesia. Dengan adanya promosi mobil listrik tersebut, minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan tersebut akan lebih meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi keseimbangan lingkungan.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa institute

Oleh : Saby Kossay )*

Pemekaran wilayah Papua didukung oleh berbagai pihak, termasuk ketua adat Anim Ha. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut akan memeratakan pembangunan hingga pembangunan sumber daya manusia Papua.

Beberapa waktu lalu perwakilan masyarakat Papua datang ke Jakarta untuk meminta pemekaran wilayah. Penyebabnya karena di Papua pulaunya luas sekali dan jika hanya ada 2 provinsi, akan ada halangan pembangunan berupa geografis.
Pemerintah akhirnya mengabulkan permintaan mereka dan menambah 3 provinsi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Ketua Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Mappi, dan Asmat, Boven Digoel, Paskalis Imadawa menyatakan dukungannya terhadap daerah otonomi baru Papua. Menurutnya, DOB dapat membawa keadilan dalam pemerataan pembangunan, baik dalam infrastruktur, sarana-prasarana, sampai pembangunan sumber daya manusia.

Paskalis menambahkan, di Papua bagian Selatan perkembangannya amat jauh jika dibandingkan dengan Jayapura dan Pegunungan. Nantinya jika ada provinsi Papua Selatan maka hanya ada 4 kabupaten sehingga pembangunannya akan lebih mudah. Dalam artian, jika ada provinsi baru maka akan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju.

Papua memang amat luas, terbentang lebih dari 300.000 KM2. Jika hanya ada 2 provinsi maka pembangunannya kurang merata, terutama yang ada di pelosok. Namun jika dibagi jadi 5 provinsi maka akan ada pemerataan pembangunan. Penyebabnya karena dana APBN yang diberi lebih banyak, maka uang itu dirupakan jalan raya dan berbagai infrastruktur lain untuk rakyat Papua.

Pemerataan pembangunan adalah manifestasi dari Pancasila karena harus ada keadilan di seluruh Indonesia, termasuk Papua. Jangan sampai di Jayapura sudah maju tetapi di kabupaten lain malah terbengkalai.
Jika ada provinsi baru maka gubernurnya akan cepat tanggap untuk membangun dan jarak dari ibu kota provinsi lebih dekat ke daerah, sehingga tidak ada lagi alasan geografis dalam pembangunan Papua.
Pembangunan memang harus dipercepat agar rakyat Papua tidak ketinggalan.
Provinsi Papua (dulu bernama Irian Jaya) memang baru saja bergabung jadi wilayah Indonesia pada tahun 60-an, lebih lambat 15 tahun lebih daripada wilayah lain. Oleh karena itu pembangunan harus digenjot agar ada pemerataan pembangunan, dari Sabang sampai Merauke.

Pembangunan di Papua tak hanya infrastrukturnya tetapi juga sumber daya manusia (SDM). Selama ini pembangunan SDM dilakukan melalui pemberian beasiswa otonomi khusus (Otsus). Jadi, anak-anak Papua bisa sekolah sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Jika ada provinsi baru maka dana Otsus akan diberikan secara adil ke 5 provinsi di Bumi Cendrawasih.

Pemberian dana Otsus memang harus diberikan agar rakyat Papua bisa sekolah tanpa memikirkan biaya. Pendidikan menjadi jalan agar terus maju dan menghapus citra buruk bahwa orang Papua tidak semaju di Jawa.
Buktinya alumni beasiswa Otsus, Gracia Billy Mambrasar, bisa menjadi Staf Khusus Presiden Jokowi di usia muda.
Ketua Adat Anim Ha menolak keras jika ada oknum yang menolak pemekaran wilayah. Ia percaya bahwa penambahan daerah otonomi baru akan menjadikan rakyat di Bumi Cendrawasih lebih maju.
Pembangunan tidak hanya di Jayapura dan sekitarnya tetapi juga sampai ke pelosok Papua seperti Ilaga, Yahukimo, dan lain sebagainya/
Pemekaran wilayah Papua didukung penuh oleh ketua adat. Dukungan ini menunjukkan bahwa orang asli Papua amat cinta Indonesia dan menyetujui penambahan provinsi di wilayahnya. Mereka percaya bahwa pemekaran wilayah akan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

suaratimur.id – Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Peribahasa tersebut yang mungkin saat ini pantas disematkan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib berkaitan dengan sepak terjang dan silang sengkarut kepemimpinannya terhadap lembaga representatif masyarakat Papua.

Publik wajib mengetahui bahwa saat ini kondisi lembaga kebanggaan masyarakat Papua tersebut sedang tidak baik-baik saja. Di tangan kepemimpinan Timotius Murib beserta orang-orang di belakangnya, MRP bak kapal dengan nahkoda tak berpengalaman yang membuat isinya berantakan serta nyaris karam oleh ganasnya ombak yang ia ciptakan sendiri. Internal MRP saat ini diketahui telah pecah menjadi beberapa bagian akibat visi dan misi yang diemban tak lagi sejalan dengan pernyataan di awal perjalanan serta kenyataan yang terjadi.  

Di tangan Timotius, MRP Tak Representasikan Masyarakat Papua

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otonomi khusus (Otsus) hingga dinamika respon kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak pendukung DOB yang berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Adanya perpecahan di tubuh MRP juga pernah disebut oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya. Oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua (OAP). Mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP terindikasi digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

Pemotongan Gaji Anggota MRP Tanpa Sebab

Adanya isu yang berseliweran berkaitan dengan pemotongan anggaran dan gaji anggota MRP bukanlah hisapan jempol belaka. Sebuah sumber yang tak mau menyebut namanya menyatakan bahwa Timotius Murib telah banyak melakukan penyimpangan anggaran MRP, hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana anggaran MRP itu sendiri, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut cenderung digunakan untuk menolak kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat.

Tersiar kabar bahwa Timotius Murib menyuruh bendahara gaji untuk memotong gaji anggota MRP sebesar 10 juta rupiah tanpa sebab. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa MRP dibawah kepemimpinan Timotius Murib menjadi lembaga yang tidak sehat. Secara internal pecah, lalu secara eksternal juga tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat Papua. Sungguh sebuah kondisi yang harus segera ditangani. MRP dengan segala kekurangan dan mungkin kelebihannya disarankan untuk segera melakukan evaluasi kinerja sekaligus evaluasi organisasi secara menyeluruh. Perbaikan atas krisis organisasi yang dialami MRP diharapkan dapat berimbas positif bagi kondisi dan dinamika masyarakat Papua. Utamanya dalam menyambut kebijakan pemerintah pusat.  

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian, pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Untungnya, masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, untuk itu di periode berikutnya masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan roda kelembagaan secara benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Aspirasi Perwakilan MRP dan MRPB Telah Disampaikan Kepada Presiden Jokowi

Untuk diketahui bahwa sebelumnya pada 20 Mei 2022 lalu, di Istana Kepresidenan RI Bogor, sejumlah perwakilan MRP dan MRPB telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Presiden RI, dengan 6 pokok bahasan yang disampaikan, yakni: Mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah dalam menata Papua melalui UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan regulasi turunannya. Mendukung penuh kebijakan politik negara untuk pemekaran tiga Provinsi Papua, serta persiapan Provinsi Kepulauan Papua Utara dalam rangka redistribusi pembangunan yang adil, merata, dan inklusif dalam bingkai NKRI, Mendukung dan memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden RI yang membuka ruang komunikasi dan pendekatan humanis dalam rangka rekonsiliasi sosial politik yang inklusif guna menyelesaikan akar persoalan di Papua dalam rangka memperteguh ikatan kemanusiaan NKRI.

Kemudian dalam konteks keberlanjutan pembangunan Papua yang harmonis antara Pusat dengan Daerah, termasuk di Provinsi-Provinsi baru di Papua, mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi (penjabat Gubernur) yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua. Serta, Mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat guna melindungi dan melestarikan hak-hak Masyarakat Adat di Tanah Papua.

Selanjutnya, menyoroti perihal kedatangan oknum MRP dan MRPB yang dipimpin oleh Timotius Murib (Ketua MRP) pada 25 April 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Bapak Presiden RI. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hal tersebut secara aturan dan teknis tidak melalui mekanisme rapat pleno seluruh anggota MRP dan MRPB. Oknum tersebut sengaja datang ke Ibu kota dalam misi panjang mencari dukungan penolakan kebijakan DOB dengan menemui beberapa tokoh dari beragam unsur.

Bagi para oknum tersebut, kebijakan DOB tidak menguntungkan secara kekuasaan. Mereka tak lagi memperhatikan kondisi masyarakat yang seharusnya menjadi tugas utamanya di MRP.

Oh, Tuhan…

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)