suaratimur.id – Sejumlah upaya masih terus dilakukan oleh para pihak penolak kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua untuk mempengaruhi opini masyarakat hingga┬á mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua. Tercatat, sudah lebih dari empat kali manuver penolakan DOB dilakukan melalui aksi demonstrasi melibatkan masyarakat hingga mahasiswa. Terakhir, aksi tersebut dilakukan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Jayawijaya, dan Merauke pada 3 dan 4 Juni 2022 lalu. Tak puas dengan metode turun ke jalan yang telah diantisipasi oleh aparat keamanan dan selalu berujung pada pembubaran, kini upaya lain sedang dilakukan oleh para penolak DOB dengan melibatkan kelompok separatis Papua. Pelibatan tersebut jelas memiliki misi, namun para oknum ini tak sadar bahwa hal tersebut seperti bermain api, akan membahayakan bagi dirinya sendiri di kemudian hari.

Keterlibatan Kelompok Separatis Papua untuk Mengancam para Pendukung DOB

Sebuah peringatan muncul dari pihak yang menamakan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengancam akan menembak mati bagi siapapun yang mendukung pemekaran wilayah Papua dan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.

Pernyatataan tersebut muncul dari juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom bahwa pihaknya mendasarkan sesuai aspirasi masyarakat Papua yang menolak keras rencana terkait Otsus dan pemekaran tersebut. Secara tegas disampaikan bahwa pasukannya bakal mengejar siapapun pihak di Papua yang mendukung rencana pemerintah pusat tersebut. Dua orang yang diklaim menjadi target pengejaraan adalah staf khusus Presiden bidang Papua, Lenis Kogoya dan Bupati Intan Jaya, Befa Yigibalom.

Sebelumnya, TPNPB Wilayah Lapago pimpinan Okiman Purom Wenda, dalam keterangannya juga menyampaikan pernyataan bahwa pihaknya siap menembak mati aktor oknum pemekaran DOB dan Otsus jilid II di Papua. Ia juga mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat menolak Otsus dan DOB namun masih ada tim pemekaran yang ngotot mendorong semuanya. Jika hal ini dipaksakan maka militer TPNPB Wilayah Lapago akan menembak mati para elit tersebut.  

Dari sejumlah pernyataan yang dilontarkan, kita harusnya paham bahwa hal tersebut merupakan pesan berantai yang di komando oleh pihak tertentu untuk memberikan gertakan kepada pendukung DOB, utamanya pemerintah pusat sekaligus membalas manuver aksi demonstrasi sebelumnya yang dianggap gagal mempengaruhi publik.

Untuk diketahui bahwa kelompok separatis Papua selama ini hanya berfokus pada upaya untuk melepaskan diri dari negara Indonesia. Sejumlah pihak kemudian mempolitisasi eksistensi mereka, salah satunya melalui isu penolakan DOB dan Otsus.

Hal serupa mengingatkan pada motif yang pernah dilakukan oleh Saul Y Bomay beberapa bulan silam. Ia adalah seseorang yang juga mengklaim sebagai juru bicara TPNPB-OPM. Dalam aksinya, ia memanfaatkan Sebby Sambom untuk melayangkan ancaman kepada para bupati yang akan mengurus kebijakan DOB dengan ancaman pembunuhan. Saul Y Bomay sadar bahwa dengan modal kewibawaan serta kesenioritasannya di kelompok separatis Papua mampu mempengaruhi sebagian besar anggotanya yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika lepas dari Indonesia Papua akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata. Hal tersebut kini juga dilakukan oleh oknum pembisik kelompok separatis melalui isu penolakan kebijakan DOB. Sebuah cara lama yang diulang kembali untuk menghadirkan gertakan yang sebenarnya sudah terbaca polanya.

Politik Praktis Timotius Murib Memanfaatkan MRP untuk Menolak DOB

Disamping adanya ancaman yang melibatkan kelompok separatis, kita juga harus sedikit menengok kondisi perpolitikan di Papua berkaitan dengan perang opini terhadap isu penolakan kebijakan pemekaran DOB.

Majelis Rakyat Papua (MRP) dibawah kepemimpinan Timotius Murib secara serampangan melakukan gugatan Otsus melalui MK. Hal tersebut sempat dipertanyakan oleh sejumlah pihak berkaitan dengan kedudukan hukum MRP yang sebenarnya tak memiliki hak untuk mengajukan permohonan konstitualitas sebuah undang-undang. Tak puas dengan hal tersebut, MRP yang dikemudikan secara tendensius oleh Timotius Murib pernah berencana untuk melaksanakan Rapat Kerja melibatkan Forkopimda Papua. Acara tersebut tak lain adalah upaya untuk menjajaki dukungan penolakan kebijakan Otsus dan DOB. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk politik praktis bagi sebuah lembaga kultural yang lahir dari ibu kandung bernama UU Otsus. Meskipun akhirnya acara tersebut dibatalkan, namun konsekuensi dari kelakuan anak durhaka pimpinan Timotius Murib adalah pembekuan lembaga karena sejumlah manuver yang memanfaatkan lembaga representatif masyarakat Papua. Timotius Murib dan gerbongnya perlahan namun pasti telah diketahui masyarakat Papua sebagai pihak yang condong pada penolakan kebijakan Otsus dan DOB.

Secara runut, jika dihubungkan dengan munculnya ancaman yang melibatkan kelompok separatis, maka kita juga patut curiga terhadap manuver-manuver yang mungkin dilakukan oleh para penolak kebijakan Otsus dan DOB, termasuk oleh Timotius Murib.

Dukungan Pemekaran DOB yang Terus Mengalir dan Tak Gentar

Tak gentar dengan sejumlah ancaman berulang dari kelompok separatis Papua terhadap pada pendukung kebijakan pemekaran DOB. Sejumlah pihak secara tegas terus memberikan sikap dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat tersebut sebagai upaya percepatan pembangunan di Papua.

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Papua dan Pemuda Peduli Pembangunan di Tanah Papua berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa 7 Juni 2022. Dalam aksinya, massa menuntut kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua. Koordinator aksi, Charles Kosay, menyebut pemekaran di Papua harus segera dilakukan karena dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. DOB dapat menjadi pemerataan pembangunan di Papua.

Dengan pembangunan tersebut, dapat memudahkan akses transportasi. Selain itu, DOB juga dapat memperpendek birokrasi pemerintahan daerah yang selama ini terjadi. Sebab, masyarakat yang berada di daerah terpencil sulit menjangkau kantor pemerintahan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abdul Syukur )*

Pendapatan negara saat ini sedang dimaksimalkan, termasuk dengan mendorong rasio perpajakan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan keuangan negara yang selama dihantam pandemi Covid-19.

Pandemi telah membuat krisis keuangan terjadi secara global. Pemerintah berusaha keras agar Indonesia tidak jatuh dalam krisis dan akhirnya kejadian tahun 1998 terulang, ketika terjadi krisis moneter dan harga-harga barang meroket. Sektor ekonomi memang sangat terdampak oleh pandemi, tetapi pemerintah berusaha memulihkannya dan menstabilkan pendapatan negara.

Salah satu cara mengoptimalisasi pendapatan negara adalah dengan menggenjot sektor pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penting sekali mendorong optimalisasi pendapatan negara. Antara lain mendorong agar target perpajakan dapat tercapai dan rasio perpajakan dapat ditingkatkan. Dengan berbagai inovasi dan terobosan yang disiapkan, ia optimis hal itu dapat diwujudkan di tahun 2023.

Sri Mulyani menambahkan, inovasi dan terobosan akan berdampak positif pada penambahan pendapatan negara. Sekaligus meningkatkan tax ratio dan upaya konsolidasi fiskal. Sementara, pemerintah menargetkan pendapatan negara 2.255,5 triliun sampai 2.386 triliun rupiah.

Konsolidasi fiskal adalah upaya untuk menurunkan defisit anggaran dan akumulasi hutang. Caranya dengan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi anggaran belanja. Konsolidasi fiskal wajib dilakukan agar negara tidak bangkrut, karena tidak bisa dipungkiri untuk mengatasi dampak pandemi selama 2 tahun ini pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak.

Kita tidak ingin Indonesia mengalami defisit anggaran gara-gara efek pandemi. Memang saat itu pengeluarannya sangat ekstra, mulai dari pembelian vaksin sampai pembayaran biaya rawat inap para pasien Corona . Namun ketika kondisi pandemi sudah membaik maka ini saatnya untuk memperbaiki di sektor ekonomi. Juga sekaligus mengoptimalisasi peningkatan pendapatan negara.

Sektor pajak menjadi salah satu fokus pemerintah dan penarikan pajak adalah salah satu cara meningkatkan pendapatan negara. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pajak tidak akan dinaikkan secara signifikan. Kalau pun ada kenaikan hanya 1%, seperti saat ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).

Sementara itu, NPWP (nomor pokok wajib pajak) saat ini diubah peraturannya. Sekarang NIK (nomor induk kependudukan) yang ada di KTP bisa jadi nomor wajib pajak. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak membayar pajak kepada negara, lagipula nominalnya juga tidak mencekik. Berapa pun gaji masyarakat, wajib membayar pajak, karena itu bentuk sumbangsih warga negara terhadap negara.

Masyarakat diminta untuk tetap taat membayar pajak, dan tidak perlu khawatir karena pembayaran pajak akan kembali kepada mereka. Bentuknya bukan berupa uang tunai tetapi berupa fasilitas umum, infrastruktur, program-program untuk rakyat, dan lainnya. Semua dibangun dan didanai oleh pajak yang kita bayarkan, jadi orang bijak memang harus taat pajak.

Masyarakat tentu tidak ingin negara bangkrut akibat pandemi berkepanjangan dan terpaksa berhutang, baik ke IMF maupun ke pihak lain. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha mencari cara lain agar kondisi keuangan negara stabil. Salah satu caranya adalah dengan fokus ke bidang perpajakan.

Masyarakat wajib mendukung negara dalam mengoptimalisasi pendapatan negara, agar kondisi keuangan Indonesia kembali stabil seperti pada masa sebelum pandemi. Masyarakat juga diharapkan tertib serta taat dalam membayar pajak, agar bisa diolah dan hasilnya kembali lagi ke mereka dalam bentuk fasilitas umum.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhamad Yasin )*

Masyarakat dan seluruh civitas akademik perlu untuk bersinergi untuk membendung penyebaran radikalisme di kampus. Dengan adanya kewaspadaan bersama, maka generasi muda dapat terhindar dari paham berbahaya tersebut.

Mahasiswa adalah pemuda dan pemudi harapan bangsa karena merekalah calon pemimpin di masa depan. Para mahasiswa tak hanya belajar dengan tekun di kampus. Namun juga belajar berorganisasi dan bergaul dengan semua kalangan. Pengalaman ini yang nantinya dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja.
Namun sayangnya kesucian kampus ternodai oleh ulah kelompok radikal.
Mereka menjadikan para mahasiswa sebagai sasaran tembak untuk kader baru. Penyebabnya karena mahasiswa sedang dalam kondisi fisik yang prima, dan juga mencari jati diri. Pemikiran mereka bisa dibelokkan jadi pro radikal dengan program cuci otak.

Untuk membendung radikalisme di kampus maka perlu diadakan sinergi agar tidak ada lagi yang jadi korban. Beberapa waktu lalu masyarakat dibuat heboh karena ada mahasiswa sebuah PTN di Malang yang ditangkap karena ternyata menyebarkan radikalisme di dunia maya.
Ia juga mengumpulkan donasi yang ternyata digunakan untuk mendanai kegiatan kelompok radikal ISIS.
Akademisi Unsoed Purwokerto Weda Kupita, menyatakan perlu ada regulasi yang bisa menindak tegas oknum yang menyebarkan radikalisme di kampus.
Selama ini aparat agak kesulitan untuk mencokok oknum karena belum ada UU khusus yang mengaturnya. Namun ketika sudah ada regulasinya maka akan bisa diatasi dengan cepat dan tangkas.

Weda menambahkan, aparat seharusnya diberi kewenangan khusus untuk menindak jika ada kejadian terkait dengan radikalisme di kampus. Dalam artian, ketika ada seminar atau acara lain di kampus, yang ternyata bermuatan radikalisme, maka aparat bisa langsung membubarkan kegiatan tersebut tanpa adanya protes dari pihak manapun.

Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara aparat keamanan dan pihak kampus. Jika memang ada kerusuhan karena radikalisme maka biarkan aparat yang menanganinya. Kehadiran aparat adalah untuk menetralisir situasi agar tidak bertambah buruk.

Pihak kampus hendaknya juga bisa memetakan kelompok mahasiswa yang rentan terkena radikalisme. Jangan sampai ada unit kegiatan yang diam-diam terkena radikalisme lalu menggunakan ruangannya di kampus untuk rapat. Hal ini tentu menyalahi aturan dan mahasiswa tersebut bisa diberi skors, bahkan dikeluarkan dari universitas, karena jadi kader radikal adalah kesalahan fatal.

Untuk mengetahui apakah mahasiswa terkena radikalisme memang agak sulit jika hanya dilihat dari penampilannya. Namun pihak kampus bisa meneliti media sosial yang dimiliki para mahasiswa. Jika ada yang melenceng seperti menyuarakan jihad, mempromosikan khilafah, dan menjelek-jelekkan pemerintah, maka wajib untuk ditegur keras.

Medsos memang memberi kebebasan tetapi mereka harus ingat tentang etika dan tanggungjawab untuk menjaga nama baik kampusnya. Jangan sampai ucapan mahasiswa di Medsos malah mengotori citra positif dari kampus itu sendiri.

Kontrol dari kampus harus dilakukan agar jangan ada lagi mahasiswa yang ditangkap oleh Densus 88 antiteror karena terkena kasus radikalisme dan terorisme. Memang mahasiswa sudah dewasa tetapi alangkah baiknya mereka juga diatur untuk tetap setia pada negara dan Pancasila. Jangan sampai menjadi kader teroris dan menyakiti hati orang tuanya di kampung.

Sinergi dalam membendung radikalisme di kampus harus terus dilakukan dan disinergikan semua pihak, tidak hanya oleh aparat tetapi juga pihak kampus. Semua pihak wajib meneliti apakah ada radikalisme di kampus, baik sesama mahasiswa, dosen, maupun petingginya. Hal ini perlu dilakukan agar kampus dapat terbebas dari paham radikal tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Savira Ayu )*

Sudah dua tahun pandemi tetapi hoax Covid-19 masih berkeliaran. Masyarakat masih diminta untuk mewaspadai hoax karena bisa menggagalkan program vaksinasi nasional dan memperparah kondisi pandemi.

Mungkin kita masih ingat awal-awal pandemi, beredar hoax bahwa Corona (Covid-19) adalah penyakit buatan pihak asing? Hoax-hoax seperti ini makin liar, terlebih di media sosial yang pemilik akunnya seolah-olah bisa bebas meng-upload apa saja. Keberadaan hoax juga makin banyak ketika bergabung di grup WA keluarga dan terlalu mudah percaya berita tanpa mengecek kebenarannya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan ada lebih dari 6.000 unggahan di media sosial mengenai hoax Corona. Sementara hoax Corona ada lebih dari 2.000 buah. Peredaran hoax paling banyak adalah di Facebook dan sisanya di Medsos lain.
Temuan Kemenkominfo menunjukkan bahwa masih banyak hoax Corona yang ada di masyarakat dan sangat meresahkan karena bisa memperlambat proses perbaikan akibat pandemi covid-19.
Misalnya hoax tentang vaksin haram karena dibuat oleh China. Padahal status vaksin sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan banyak ulama yang mengawasi langsung proses pembuatannya, serta dijamin tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal.

Selain itu ada pula hoax yang menyatakan bahwa Corona bisa hilang hanya dengan mengkonsumsi herbal seperti rebusan kunyit atau jahe merah. Memang herbal menyehatkan dan meningkatkan imunitas tubuh. Namun jika ingin sembuh dari Corona tentu butuh obat khusus dan perawatan yang intensif dari tenaga kesehatan.

Masyarakat perlu mewaspadai peredaran hoax terutama di media sosial. Jangan terlalu mudah percaya ketika ada berita mengenai Corona dan bisa saja itu salah. Apalagi jika berasal dari website abal-abal yang kredibilitasnya dipertanyakan. Jika ada yang membagikan hoax maka jangan mudah dipercaya, dan saat ternyata itu salah, tegurlah orang itu agar ia menghapusnya.

Kemenkominfo sudah men-take down lebih dari 5.000 postingan yang berisi hoax. Upaya ini dilakukan agar peredaran hoax di dunia maya tidak makin menyesatkan. Penyebabnya karena masyarakat awam bisa saja percaya hoax lalu tidak percaya Corona dan tidak mau divaksin. Hal ini juga sangat berbahaya, karena bisa menggagalkan program vaksinasi nasional.

Selain hoax di media sosial, masyarakat juga wajib mewaspadai hoax yang ada di grup WA. Penyebabnya karena hoax tersebut di-broadcast ke banyak grup dan makin banyak yang membacanya. Padahal sudah jelas bahwa beritanya palsu, jangan sampai malah memakan korban. Apalagi di grup WA keluarga yang pesertanya sudah tua, mereka tidak tahu bahwa ada media online abal-abal yang berisi hoax dan mengiranya sma seperti koran biasa.

Untuk mengetahui bahwa sebuah berita hoax atau tidak maka bisa mengeceknya di internet (biasanya di situs Kemenkominfo). Akan terlihat bahwa berita tersebut hoax atau tidak. Teliti sebelum meng-klik suatu berita karena bisa jadi itu hoax dan jangan asal di-share sebelum membacanya terlebih dahulu dari awal sampai akhir.

Ciri-ciri berita hoax biasanya judulnya menghebohkan karena biasanya hanya bersifat click-bait untuk menarik banyak pembaca. Padahal isinya tidak seperti judul dan hanya sampah yang mengotori internet. Masyarakat perlu diedukasi agar tidak terjebak hoax seperti ini.

Masyarakat wajib mewaspadai hoax terkait Corona dan jangan sampai jadi korban. Pandemi masih berlangsung dan Corona masih ada, jangan mudah percaya dengan berita yang tidak diketahui kebenarannya. Dengan adanya kewaspadaan bersama, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari bahaya hoax dan penanganan pandemi Covid-19 dapat terwujud sesuai target.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Bayu Pramudya )*

Acara Indonesia Night Davos yang diadakan di Swiss beberapa waktu yang lalu, tidak hanya memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional namun juga efektif menarik minat para investor, khususnya di bidang pariwisata. Minat investor asing tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetisi pariwisata Indonesia di mata dunia.

Indonesia adalah negara yang terkenal akan sektor pariwisatanya, terutama Bali yang sejak dulu jadi tujuan berlibur bagi para turis asing. Namun sayang adanya pandemi mengguncang sektor turisme karena kunjungan jadi sepi, sejak ada larangan penerbangan internasional. Ketika pandemi mulai mereda maka sektor pariwisata kembali bergeliat tetapi butuh modal untuk membangunnya kembali.

Modal yang didapat tanpa harus berhutang bisa menggunakan jasa investor. Oleh karena itu pemerintah terus mengadakan Indonesia Night Davos, acara tahunan di ajang World Economic Forum. Acara yang diadakan di Swiss ini menampilkan pentas kebudayaan Indonesia mulai dari tari-tarian, lagu daerah, kuliner dan lain sebagainya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa fokus pada Indonesia Night Davos 2022 adalah kebudayaan Papua. Sebab masa depan Indonesia ada di bagian timur. Alam dan hutan Papua masih bagus, sehingga bisa jadi tempat wisata yang menarik. Selain itu, Papua punya kekayaan tambang dan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).
Energi baru terbarukan ini yang bisa menarik minat investor karena menjadi energi di masa depan. Jika ada EBT maka tak tergantung akan persediaan minyak bumi dan fosil. Selain itu akan lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung emisi tinggi.

Selain itu, investor akan tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisata di Papua karena di Raja Ampat sudah menjadi buah bibir para turis. Mereka bisa mengembangkan wisata yang serupa, yang bisa jadi tempat diving atau sekadar berenang sambil menikmati eksotisme alam Papua.

Para turis bisa menikmati paronama alam Papua yang indah dan sejenak keluar dari rutinitas kerja yang membosankan. Mereka dapat menikmati keindahan Bumi Cendrawasih yang masih hijau, seolah-olah berpetualang di alam fantasi. Keelokan Papua sangat bisa dijual dan menjadi magnet bagi para wisatawan asing.

Untuk membuat konsep tempat wisata yang berstandar internasional dan disukai turis mancanegara tentu butuh modal. Oleh sebab itu butuh investor yang akan dengan senang hati menanamkan modalnya dan membuat pariwisata di Papua makin baik.

Dalam Indonesia Night Davos ditampilkan kebudayaan Indonesia sehingga para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Selain tertarik akan Papua, mereka bisa juga berinvestasi di daerah lain yang potensial. Mereka takjub karena Indonesia sangat luas dan punya kekayaan kultur yang berbeda-beda, dan ini sangat unik serta bisa dijual jadi paket pariwisata yang menarik.

Para artis yang menghibur di Indonesia Night Davos 2022 antara lain Novia Bachmid dan Edo Kondologit. Terlebih Edo sebagai putra asli Indonesia Timur amat bangga karena bisa menyanyi dan menghibur para penonton. Sekaligus memperkenalkan keelokan budaya Indonesia dan khususnya Papua.

Jika sudah terhibur maka investor akan mencari tahu lebih lanjut bagaimana sebenarnya kebudayaan dan keelokan alam di Indonesia. Penyebabnya karena kebanyakan mereka hanya tahu Bali, dan belum paham bahwa ada daerah lain di negeri ini yang potensial. Jika sudah paham maka akan tertarik untuk menanamkan modalnya.

Promosi Indonesia di luar negeri mampu untuk memperkenalkan keanekaragaman dan pariwisata di mata dunia. Dengan adanya kegiatan tersebut, investor diharapkan akan tertarik, sehingga pariwisata dalam negeri dapat berkembang serta bersaing dengan negara lainnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi isu hangat yang mencuat saat ini. Pembentukan DOB di Papua sangat penting karena diyakini menjadi suatu cara untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor antara lain sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, SDM, dan perekonomian di Provinsi paling timur di Indonesia.

Pemekaran Wilayah Papua ini menjadi inti dari Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Jabodetabek. Hasil dari konferensi ini adalah untuk meminta pemerintah segera mengesahkan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan meminta dukungan pihak eksekutif dan legislatif kepada Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II Papua.

Moytuer Boimasa selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk respon dari para Pemuda Papua se-Jabodetabek. Peserta aksi adalah generasi milenial Papua yang peduli terhadap percepataan pemerataan pembangunan, yang diyakini bisa menjadi solusi dari berbagai masalah yang ada di Papua.

Papua sebagai wilayah yang memiliki luas yang cukup besar, memiliki masalah utama dalam pembangunannya. Jika saat ini Papua hanya memiliki dua provinsi, maka dengan pembentukan DOB di Papua menjadi lima provinsi akan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan di Wilayah Papua.

Jika hanya memiliki dua provinsi, kendala pembangunan di Papua adalah pada masalah geografisnya yang masih tertutup hutan primer dan kondisi topografinya yang memiliki pegunungan tinggi di bagian utara dan tanah rendah di bagian selatan. Terlebih lagi dengan persebaran penduduk yang terpisah-pisah dengan kondisi masyarakat yang majemuk menjadikan pembangunan akan semakin sulit dilakukan.

Dengan dibentuknya DOB di Papua, kesulitan pembangunan yang timbul karena faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik. Pembangunan fisik seperti akses yang sulit dari kantor-kantor pemerintahan daerah dengan pemukiman masyarakat dapat dipangkas dengan pembangunan di lokasi baru yang lebih menjangkau banyak masyarakat.

Pembangunan kantor pemerintah yang dekat dengan pemukiman masyarakat akan membuat pembangunan lebih cepat ke pedalaman. Hal ini karena terdapat penambahan dana APBD yang sebelumnya untuk dua provinsi menjadi lima provinsi. Selain itu, pembangunan menjadi lebih cepat dikarenakan pemerintah daerah setempat lebih mengetahui keadaan nyata di sekitarnya.

Sebagai contoh pembangunan infrastruktur jalan raya yang mendukung mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat. Bila sebelumnya hanya terdapat jalan setapak yang berlumpur saat hujan, setelah ada penambahan dana APBD masyarakat bisa menikmati jalan beraspal untuk menunjang kesejahteraan dan perekonomian mereka.

Pembangunan nantinya juga menyesuaikan dengan kemajemukan masyarakat setempat. Pembentukan DOB di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi lima provinsi akan disesuaikan dengan wilayah adat yang ada di Papua, yaitu Mamta, Saerari, Anim Ha, Meepago, La Pago, Domberay, dan Bomberay.
Pembentukan provinsi dengan kesamaan kultur akan memudahkan pendekatan kultural kepada masyarakat, yang nantinya akan membantu suksesnya pembangunan di Tanah Papua.
Surat Presiden (Surpres) dari pemerintah terkait pembahasan DOB Papua telah diterima oleh DPR RI.
Surpres ini diberikan setelah pengesahan RUU tentang pembentukan DOB di Papua. Nantinya akan berdiri Provinsi Papua Selatan yang beribukota di Merauke, Papua Tengah yang beribukota di Timika, dan Papua Pegunungan dengan Wamena sebagai ibukotanya.

Pembentukan DOB di Papua memang sangat dibutuhkan karena bisa mendukung percepatan pemerataan pembangunan di seluruh Wilayah Papua. Pembangunan yang tidak hanya akan terpusat di dua provinsi yang sudah ada, namun sampai ke tempat yang jauh dari pusat pemerintahan kini.

Dukungan dari segenap elemen masyarakat sangat diperlukan agar pembentukan DOB berjalan dengan aman dan lancar. Daerah Otonomi Baru di Papua sangat penting dalam rangka melanjutkan pembangunan di Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua