Oleh : Alif fikri )*

Para calon jamaah haji diimbau untuk dapat memenuhi kewajiban vaksinasi Covid-19. Pemenuhan dosis vaksin Corona harus dilakukan agar jamaah tetap sehat, baik selama di Arab saudi maupun ketika kembali di Indonesia.
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 membuat penyelenggaraan ibadah haji terganggu karena selama 2 tahun yakni 2020 dan 2021, ada batasan dalam menerima jamaah dari negara lain. Ketika tahun 2022 ibadah haji sudah diperbolehkan bagi seluruh jamaah sedunia maka ini adalah berita baik. Calon jamah dari Indonesia bersiap-siap untuk menjalankan rukun Islam yang kelima.

Sebelum naik haji tentu ada syarat-syarat bagi jamaah, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Mereka harus disuntik vaksin meningitis. Selain itu, selama pandemi juga wajib vaksin Corona (dan memang berlaku bagi seluruh WNI, tak hanya bagi calon jamaah haji). Untuk bisa berangkat haji maka pemerintah Arab Saudi mensyaratkan vaksin sampai 3 kali (booster) bagi jamaah dan harus dengan merek vaksin yang disetujui.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sebanyak 95% calon jamaah haji Indonesia sudah divaksin primer alias suntikan pertama dan kedua. Mereka tinggal disuntik booster untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain juga untuk memenuhi syarat dari Kerajaan Arab Saudi.

Untuk menggalakkan vaksin maka pemerintah mengadakan vaksinasi booster di 13 embarkasi di seluruh Indonesia. Di antaranya di embarkasi haji Solo, Surabaya, Makassar, Medan, dan lain-lain. Vaksinasi memang harus dilakukan agar tidak terlalu mepet dengan keberangkatan, agar jamaah mendapatkan imunitas secara menyeluruh dan benar-benar fit ketika berada dalam perjalanan.

Saat ini pandemi memang agak mereda tetapi vaksin masih harus diberikan, karena untuk membentuk kekebalan kelompok. Para jamaah tidak tahu siapa saja jamaah dari negara lain yang bisa saja berstatus orang tanpa gejala. Oleh karena itu harus divaksin agar tidak mudah tertular dan ketika semua jamaah Indonesia sudah divaksin maka akan saling melindungi karena ada herd immunity.

Vaksin memang menjadi syarat bepergian di masa pandemi karena perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi amat jauh. Para jamaah juga tidak tahu siapa saja yang ternyata membawa virus Covid-19, yang mereka temui dalam perjalanan, baik ketika transit maupun ketika tak sengaja melepas masker. Bukannya paranoid tetapi di masa pandemi mereka harus lebih waspada agar tidak terkena Corona, sehingga wajib vaksin dan taat prokes.
Para jamaah haji diharapkan dapat mengikuti aturan terkait vaksinasi. Suntikan memang harus dilakukan sampai 3 kali untuk melindungi diri dari ganasnya Corona. Pemberian vaksin untuk memproteksi tubuh, bukan untuk tujuan yang tidak-tidak. Apalagi suhu udara di Arab bisa mencapai 40 derajat celcius, bahkan lebih, dan naik haji berarti banyak jalan kaki. Vaksin jadi pelindung ketika tubuh mulai kelelahan.
Para jamaah juga jangan termakan akan hoax mengenai vaksin sehingga ogah divaksin meningitis atau Corona. Vaksin-vaksin tersebut sudah jelas aman dan halal MUI. Vaksinasi adalah kewajiban sehingga tanpa divaksin mereka tak boleh berangkat haji.

Jamaah haji Indonesia wajib menyiapkan kebugaran fisik dan harus mendapatkan vaksinasi Covid-19. Dengan adanya ikhtiar tersebut, jamaah haji diharapkan memiliki antibodi yang baik untuk melawan Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Saby Kosay )*

Keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua hanya mengganggu kedamaian di Papua. Masyarakat mendukung TNI/Polri agar tidak ragu menangkap kelompok tersebut agar stabilitas keamanan di Papua dapat terus terjaga.

Papua selama ini dikenal dengan keelokan alamnya, seperti di Puncak Gunung Jayawijaya atau di Raja Ampat. Namun sayangnya Papua juga lekat dengan image yang kurang bagus karena ada kelompok pemberontak alias KST (kelompok separatis dan teroris).
Mereka merupakan kaki-tangan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang ingin membelot dan membentuk negara sendiri.
Seorang anggota KST berinisial LM ditangkap polisi tanggal 25 Mei 2022 di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, karena akan menembak seorang polisi yang sedang berjaga. Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri, menyatakan bahwa LM datang dan mengokang senjatanya tak jauh dari petugas yang sedang berjaga. Peristiwa ini terjadi saat ada tradisi pesta rakyat bakar batu.

Irjen Mathius melanjutkan, polisi yang akan ditembak mendengar suara kokangan senjata lalu menyelamatkan diri. Ia kemudian melapor ke polisi lain lalu dilakukan pengejaran sampai LM ditangkap. Sementara itu, LM sudah dimasukkan ke sel tahanan di Polres Puncak. Warga Papua khususnya di seputar Ilaga diharap lebih waspada karena takut ada serangan KST lagi.

Selama ini KST memang meresahkan karena mereka tak hanya menyerang warga sipil tetapi juga aparat keamanan. Padahal sang aparat sudah jelas sedang berjaga demi keselamatan rakyat Papua. Namun malah dijadikan sasaran tembak. Aparat dianggap sebagai representasi dari pemerintah sehingga jadi sasaran serangan KST.

Peristiwa penyerangan tak hanya kali ini tetapi sudah berkali-kali, dan yang dijadikan sasaran tembak bukan hanya polisi tapi juga prajurit TNI. Oleh karena itu pengejaran terhadap KST makin dimasifkan karena mereka menyerang aparat. Padahal aparat adalah sahabat rakyat.

KST memang pantas ditangkap agar tidak lagi menyerang, baik aparat maupun rakyat. Penyebabnya karena jika mereka dibiarkan saja malah semakin sombong dan menjadi-jadi. Penangkapan KST juga didukung oleh warga Papua karena selama ini mereka juga merasa terganggu dengan keberadaan kelompok pemberontak itu.

Masyarakat juga dapat membantu dengan menjadi informan ketika ada anggota KST yang menyamar atau meminta bantuan. Mereka juga tidak mau membantu atau menyembunyikan karena sudah lelah dengan KST. Kelompok pemberontak itu dianggap mengotori nama Papua padahal masih banyak sisi positif yang bisa ditonjolkan dari Bumi Cendrawasih.

KST berkeliaran tak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya karena beberapa kali mereka mengupload foto, video, dan status di sosial media. Padahal cara ini berbahaya bagi mereka karena bisa dilacak di mana statusnya diunggah. Aparat bekerja sama dengan ahli IT sehingga bisa menemukan posisi KST lalu dilakukan penangkapan besar-besaran. Penangkapan wajib dilakukan agar tidak ada lagi yang jadi korban.

KST merupakan kelompok pemberontak yang mengganggu karena tak hanya mengancam keselamatan rakyat Papua tetapi juga aparat keamanan. Oleh sebab itu, penangkapan KST amat didukung oleh orang asli Papua agar mereka tak lagi mengganggu ketentraman.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Safira Juliana)*

Australia mendukung kepemimpinan Indonesia pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) yang akan diselenggarakan pada tanggal 15-16 November 2022 di Bali, Indonesia. KTT ini adalah puncak dari proses dan usaha yang intensif dari seluruh alur kerja G20 selama setahun kepemimpinan.

Dukungan Australia ini disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor, Senin 06 Juni 2022. Albanese menyampaikan dirinya akan hadir pada pertemuan KTT G20, karena bekerja sama dengan Indonesia adalah hal yang sangat efektif untuk mengatasi tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Albenese menambahkan kehadirannya adalah sebagai bentuk dukungan kepada Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Negara Anggota G20. Langkah Albenese ini cukup berbeda dengan Perdana Menteri pendahulunya, Scott Morrison. Sebelumnya, Morrison menunjukkan keengganannya untuk hadir di KTT G20.
Keengganan Morrison dikarenakan KTT G20 juga akan dihadiri oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sebelumnya, Morrison telah mendesak Indonesia untuk menolak kehadiran Putin di KTT G20.

KTT G20 adalah forum multilateral yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, dan memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan masa depan perekonomian dunia. KTT G20 dimulai sejak tahun 1999 sebagai pertemuan di tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Pertemuan G20 semakin intens dilaksanakan dengan KTT tahunan yang diikutsertai oleh masing-masing Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara Anggota G20.

Sebagai presidensi KTT G20, Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif menyampaikan sikap netralnya atas konflik Rusia-Ukraina. Indonesia mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin karena Rusia adalah anggota dari G20.

Berkaitan dengan Konflik Rusia-Ukraina senada dengan Morrison, Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat pertemuan Pemimpin NATO akhir Maret 2022 menyerukan untuk mengeluarkan Putin dari Forum G20. Presiden Biden juga menyarankan Indonesia mengundang Ukraina. Negara-negara Barat juga mengusulkan Indonesia untuk tidak mengundang Presiden Vladimir Putin.

Kepastian hadir Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese pada KTT G20 ini adalah bentuk dukungannya kepada Indonesia sebagai presidensi KTT G20. Dirinya menyatakan posisinya adalah fokus dengan Presiden Joko Widodo, bukan Presiden Rusia. Menurutnya hubungan baik Australia dengan Indonesia jauh lebih penting, misalnya dalam kerjasama perdagangan regional.

Forum KTT G20 seharusnya menjadi momentum menjalin kerjasama ekonomi untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggotanya. Mendiskriminasi salah satu negara anggota karena permasalahan politik negara yang bersangkutan adalah hal yang seharusnya tidak diilakukan.

Posisi Indonesia sebagai Tuan Rumah KTT G20 untuk tetap netral adalah hal yang tepat. Indonesia menyambut setiap perwakilan negara anggota dengan tangan terbuka dan dengan pelayanan yang sama. Karena kondisi pasca pandemi Covid-19 ini setiap negara anggota harus bangkit memperbaiki kondisi negara mereka, sesuai dengan motto KTT G20 tahun ini Recover Together, Recover Stronger.

Dukungan dari Australia pada Indonesia dalam KTT G20 adalah sebuah kebanggan. Karena dukungan ini adalah sebagai bentuk apresiasi dari segala puncak proses dan usaha intensif yang dilakukan Indonesia selama setahun kepemimpinan.

)* Penulis adalah Kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Kredit investasi yang diberikan oleh Bank meningkat seiring dengan penerapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal ini karena UMKM lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari Bank, karena mereka memiliki nomor izin berusaha (NIB) yang mudah didapatkan pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja sering disebut dengan UU sapujagat karena merombak banyak peraturan di Indonesia. Tak kurang dari 1.200 ayat dalam Undang-Undang yang lama diubah dan diedit menjadi lebih baik. Dalam UU ini berisi berbagai klaster, mulai dari ketenagakerjaan, investasi, sampai kemudahan berusaha.

Klaster kemudahan berusaha menjadi senjata ampuh dalam memperkuat finansial negara karena dalam klaster ini pengusaha dipermudah untuk mendapatkan perizinan, terutama UMKM (usaha kecil, mikro, dan menengah). Jika dulu izin harus berupa izin HO ((Hinder Ordonantie) yang biayanya cukup tinggi, maka saat ini perizinan dibagi berdasarkan resiko.

Pengusaha UMKM dinilai memiliki bisnis yang resikonya rendah sehingga tidak usah memiliki izin HO sebagai legalitas. Sebagai gantinya, mereka hanya butuh NIB alias nomor izin berusaha. Izin ini didapatkan tanpa harus datang ke dinas seperti dulu, tetapi bisa diurus secara online melalui online single submission. Dengan pengurusan online maka akan memangkas alur pemberian izin sehingga NIB akan mudah didapatkan.

Akibat penerapan UU Cipta Kerja di lapangan maka kredit investasi yang diberi Bank juga meningkat. Begini hubungannya: NIB adalah salah satu syarat bagi pengusaha UMKM untuk mendapatkan kepercayaan dari Bank untuk mendapatkan kredit, karena jika ada NIB maka usahanya dianggap legal oleh pemerintah. Jika ada banyak UMKM yang mudah mendapatkan NIB setelah ada UU Cipta Kerja maka banyak pula kredit yang diberikan.

Kredit investasi adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank, baik Bank swasta maupun BUMN. Kredit diberikan pada tiap nasabah dan dapat diangsur dalam jangka waktu 5 hingga 15 tahun, tergantung dari perjanjiannya. Besaran kredit dan bunganya juga tergantung dari Bank karena tiap Bank memiliki aturan masing-masing.

Jika ada kredit investasi yang diberikan oleh Bank maka para pengusaha UMKM bernafas lega karena mereka mendapat tambahan modal usaha. Tak bisa dipungkiri situasi pandemi selama 2 tahun ini membuat banyak pengusaha kecil jadi kembang-kempis karena daya beli masyarakat menurun. Mereka harus memutar otak agar bisa survive dan terus berjualan, juga karena tidak memiliki pekerjaan lain kecuali berdagang.

Dengan modal dari kredit Bank maka pengusaha UMKM bisa mengambil barang dan berjualan lagi dengan semangat. Mereka termotivasi untuk terus berdagang karena tiap bulan juga wajib membayar angsuran ke Bank, ditambah dengan bunganya. Jika ada tambahan modal maka pengusaha bisa membuka tokonya lagi dan membatalkan niatnya untuk gulung tikar.

Kredit investasi dari Bank juga bisa dibuat oleh pengusaha UMKM untuk meningkatkan kualitas tokonya. Misalnya menambah mesin EDC sehingga bisa melayani pembayaran dengan kartu kredit, merenovasi sehingga bangunannya lebih rapi dan bersih, dll.

Hal inilah yang membuat pemerintah berusaha mengimplementasikan UU Cipta Kerja ke seluruh Indonesia dan tidak hanya berlaku di DKI Jakarta saja. Dari Sabang sampai Merauke, UU ini harus diaplikasikan, karena sangat bermanfaat untuk rakyat. Terutama bagi pengusaha UMKM karena mereka mendapat kemudahan untuk mengurus nomor izin berusaha.

UU Cipta Kerja terbukti mampu memberdayakan UMKM di Indonesia. Dengan adanya penguatan UMKM tersebut maka angka tenaga kerja di Indonesia dapat banyak terserap dan kesejahteraan rakyat akan kembali meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dimas Aji Wijayanto*)

Polisi telah menangkap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, pada Selasa pagi, 7 Juni 2022, yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong dan melanggar UU Ormas.

Penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan konvoi “Kebangkitan Khilafah” yang terjadi di Cawang pada akhir Mei 2022. Namun, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan, mengatakan bahwa tidak hanya terkait dengan konvoi, namun Khilafah Muslimin ingin mengganti Pancasila dengan sistem Khilafah.

Menurut penulis, penangkapan yang dilakukan sudah tepat karena polisi sudah bergerak cepat untuk menangkap pemimpin ormas tersebut sehingga upaya yang dilakukan Khilafah Muslimin untuk mengubah ideologi bangsa dapat dihentikan dengan cepat. Penulis berpendapat jika penangkapan tidak segera dilakukan, mereka akan semakin gencar untuk mempengaruhi pikiran warga agar mendukung tindakan yang mereka lakukan dalam upaya mengubah ideologi bangsa.

Penangkapan pemimpin Khilafah Muslimin tersebut ternyata tidak hanya sekali. Ada beberapa fakta terkait penangkapat Abdul Qadir Hasan Baraja ini yang menarik untuk dipaparkan lebih lanjut.
Pertama, beliau pernah terlibat aksi pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985. Beliau juga memiliki kedekatan dengan beberapa kelompok yang tergolong radikal.

Kedua, aktivitas yang dilakukan oleh Hasan Baraja ini rentan terhadap tindakan makar. Pasalnya, ditemukan fakta bahwa Khilafatul Muslimin mengajak masyarakat untuk menegakkan sistem khilafah yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan makar.

Ketiga, ideologi yang disebarkan oleh Khilafah Muslimin ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu, menurut Polda Jabar, ormas tersebut ilegal karena tidak mengantongi legalitas organisasi.

Keempat, meskipun banyak fakta yang mengarah pada tindakan terorisme, namun penangkapan dan penahanan pimpinan Khilafah Muslimin tersebut tidak terkait tindakan terorisme. Hasan Baraja pernah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar UU organisasi kemasyarakatan.

Kelima, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa pusat organisasi Khilafatul Muslimin ini berada di Lampung, sama seperti kediaman Hasan Baraja yang berada di Teluk Betung, Provinsi Lampung.

Berdasarkan berita yang penulis baca, polisi akan menyelidiki Khilafah Muslimin lebih lanjut terkait sumber dana yang mereka miliki karena uang operasional ormas tersebut tergolong cukup besar.

Oleh karena itu, sekali lagi penulis setuju bahwa penangkapan yang dilakukan sudah sangan tepat dan cepat karena bukan hanya ormas tersebut sudah ada cukup lama, namun pergerakan yang mereka lakukan sudah mulai terlihat masif sehingga dapat mengganggung stabilitas negara.

Oleh karena itu, berdasarkan kelima fakta-fakta tersebut, penulis juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terpengaruh atas tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mendukung konsep negara khilafah, karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita.

Penulis berharap, setelah pimpiman besar Khilafah Muslimin tersebut ditangkap, ormas-ormas yang mendukung sistem khilafah mulai menyadari bahwa mereka sudah menyimpang dari ideologi asli bangsa kita.

*Penulis adalah kontributor Paramadina Institute

suaratimur.id – Sebuah tindakan yang membuat kita semua mengernyitkan dahi karena tak habis pikir akan terjadi, namun faktanya memang sungguh tragedi. Anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, fasilitas publik, kesehatan, dsb justru digunakan untuk kepentingan yang bersifat politik praktis. Lebih tidak masuk akalnya, penggunaan tersebut digunakan untuk memobilisasi massa dalam rangka menolak kebijakan pemerintah pusat terhadap suatu wilayah.

Bagai Dikasih hati namun minta Jantung, Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memajukan suatu wilayah namun justru ditolak menggunakan anggaran yang rutin diberikan. Banyaknya kepentingan yang bermain didalamnya menyebabkan kondisi yang tak terpikir ini justru menjadi strategi bagi pihak tertentu untuk melancarkan misinya.

Polisi Temukan Penggunaan Anggaran Kabupaten untuk Membiayai Penolakan DOB Papua

Seperti yang kita ketahui, bahwa adanya sejumlah aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua beberapa waktu ini terdukung dan ditunggangi oleh beberapa pihak seperti kelompok separatis KNPB, ULMWP, hingga kelompok mahasiswa yang pro kemerdekaan, seperti  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Pihak kepolisian juga telah mengendus adanya keterlibatan elit politik daerah yang bermain dengan beberapa pihak termasuk kelompok separatis untuk turut mendukung penolakan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Usut punya usut, penolakan dilatarbelakangi oleh pengamanan kekuasaan.

Sebuah kabar datang dari hasil pengusutan Polda Papua, bahwa terdapat termuan adanya anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang digunakan untuk membiayai demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Papua, Otonomi Khusus Papua, dan pendirian Markas Kepolisian Resor Dogiyai.

Melalui keterangannya, Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda), Irjen Mathius D Fakhiri, mengatakan bahwa penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua terus menyelidiki dugaan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk membiayai unjuk rasa menolak kebijakan pemekaran Papua tersebut. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelidikan kasus pembakaran puluhan rumah dan kios yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada 25 Mei 2022. Menurut Fakhiri, Polda Papua tidak memiliki kepentingan tertentu dalam penyelidikan penggunaan anggaran, melainkan hanya untuk memastikan situasi yang aman dan tenang.

Polri Duga Dana Otsus Papua Diselewengkan Rp1,8 Triliun

Sebelumnya, sekitar bulan Februari tahun 2021 pihak Kepolisian juga mensinyalir adanya penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinisi Papua dan Papua Barat sebesar lebih dari Rp1,8 Triliun.

Dalam penggunaan anggaran jumbo tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati adanya pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Dugaan penyelewengan itu seperti laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua senilai Rp1,8 triliun. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Selain itu, ada pula markup atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di wilayah Papua. Padahal, kebijakan Otsus di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Otonomi khusus Papua sejatinya adalah untuk penyelesaian konflik di tanah Papua.

Oknum Elit Politik Manfaatkan Kelompok Separatis untuk Kacaukan Nduga

Tak cukup hanya dengan mobilisasi massa melalui aksi demonstrasi yang berujung gagal karena telah diantisipasi aparat secara tepat dan cepat. Oknum bekepentingan juga memanfaatkan kelompok separatis untuk membuat suasana di wilayah Papua tidak kondusif. Salah satunya berkaitan dengan adanya insiden penembakan pesawat caravan Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air di bandara Keneyam, Kabupaten Nduga selasa pagi 7 Juni 2022.

Berdasarkan pernyataan Bupati Namia Gwijangge terdapat elit politik tertentu yang sengaja memanfaatkan kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya untuk melakukan kekacauan di Kabupaten Nduga. Mereka dengan sengaja mempengaruhi kelompok Egianus untuk masuk melakukan penyerangan dan melakukan gangguan di Keneyam. Bupati tersebut mengetahui terdapat oknum-oknum tertentu yang bermain di Nduga.

Secara tegas Bupati Namia Gwijangge juga menyatakan bahwa jika merasa menjadi orang Nduga maka seharusnya membangun Nduga dengan jiwa besar, bukan malah menggunakan kelompok separatis sebagai alat untuk sengaja memancing kelompok separatis dengan berbagai cara mengganggu masyarakat Nduga. Pihak Bupati juga telah meminta Kapolres Nduga dan Dandim Yahukimo untuk segera menangkap oknum-oknum yang sengaja bermain di Keneyam agar masyarakat tetap tenang dan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Semakin Jelas Siapa yang Sesungguhnya Menolak Kebijakan Otsus dan DOB

Berangkat dari sejumlah peristiwa yang terjadi dan memiliki keterkaitan satu sama lain, maka sudah sepatutnya dapat ditarik benang merah berkaitan dengan dinamika dalam merespon kebijakan pemerintah pusat, seperti Otsus dan pemekaran DOB.

Kita sudah paham bahwa adanya penolakan dari kebijakan tersebut bukan murni lahir dari masyarakat Papua. Namun buah pengkondisian dan mobilisasi dari elit politik atau oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok separatis untuk melancarkan aksinya demi kepentingan pribadi. Kekuasaan yang terus digali di atas tanah Papua yang seharusnya menjadi kebanggaan dan milik bersama. Sungguh kejam perilakumu…

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

JAYAPURA — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status kasus korupsi proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua ke tingkat penyidikan menyita perhatian luas dari masyarakat Papua. Kasus ini mendapat pemberitaan intens dari media lokal maupun nasional.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini ditengarai terhambat oleh perilaku sejumlah pejabat yang terbukti terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Tokoh Muda Papua, Absalom Kreway Yarisetouw, mengatakan mendukung dan mengapresiasi langkah KPK. Dalam pernyataan yang dipublikasikan sejumlah media, ia berharap KPK melakukan penyelidikan sampai ke tingkat kepala daerah dan segera mengumumkan tersangka tanpa pandang bulu.

Bupati Mamberamo Tengah disebut

“Jika memang benar Bupati Mamberamo Tengah terbukti bersalah maka segera dilakukan penahanan sehingga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Ini adalah sebuah prestasi luar biasa bagi KPK dan kami terus mendukung KPK memberantas korupsi di Bumi Cendrawasih,” demikian Absalom Kreway Yarisetouw, dalam pernyataannya, Rabu 8 Juni 2022.

Berdasarkan data yang pernah dirilis oleh KPK ditambah dengan data pihak penegak hukum lainnya, sejak tahun 2008 sedikitnya ada delapan kepala daerah di Papua yang telah ditangkap, ditahan ataupun berstatus tersangka korupsi. Sebagian besar adalah bupati. Mereka adalah Bupati Yapen Waropen, Solleman Betawi ditahan oleh KPK tahun 2008. Bupati Supiori, Jules F Warikar, ditahan oleh KPK tahun 2009. Bupati Boven Digul, Yusak Yaluwo, ditahan KPK tahun 2010. Penjabat Bupati Lanny Jaya, John Way, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua pada tahun 2011. Bupati Biak Numfor ditahan oleh KPK pada tahun 2014. Gubernur Papua, Barnabas Suebu ditahan oleh KPK pada tahun 2014. Bupati Jayawijaya, David Agustinus Hubi, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Polda Papua pada tahun 2015. Bupati Kabupaten Sarmi Mesak Manibor, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi pada tahun 2015. Bupati Mamberamo Raya, Dorius Dasinapa ditahan oleh Polda Papua dalam kasus korupsi pada tahun 2021.  Mantan Bupati Yalimo (2016-2020), Lakiyus Peyon ditetapkan tersangka korupsi oleh Polda Papua pada tahun 2022.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pemerintah sudah memetakan 10 dugaan kasus korupsi terbesar di Papua yang diharapkan ditindaklanjuti aparat. Hal tersebut dikatakan pada Mei tahun lalu. Mahfud sempat menyatakan keheranan tentang belum diajukannya ke pengadilan kasus-kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait korupsi di Papua. Mahfud menegaskan pemerintah tidak mau dugaan korupsi di Papua terus-menerus terjadi.

Masyarakat Papua akan ‘tersiksa’ jika korupsi dibiarkan.

Terkait kasus terbaru korupsi di Mamberamo Tengah yang diungkap oleh KPK, dua saksi telah menjalani pemeriksaan di Polda Papua. Kedua saksi yang diperiksa tim penyidik, yakni Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang dan Direktur Utama PT Bina Karya Raya sekaligus Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.

“Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pelaksanaan lelang di Pemkab Mamberamo Tengah dan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk mendapatkan proyek pekerjaan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” pungkas Ali Fikri.

Oleh : Deka Prawira )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendorong peningkatan investasi. Dengan adanya peningkatan investasi tersebut, pembangunan IKN diharapkan dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Indonesia membuat sejarah baru dengan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN yang diberi nama ‘Nusantara’ sangat strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia.
Nusantara digadang-gadang akan menjadi kota yang ultra modern dan kebanggaan Indonesia, karena desainnya tak hanya estetis tetapi juga ramah lingkungan.
Dalam mengembangkan ibu kota negara, pemerintah bekerja keras untuk mewujudkannya. Proyek pembangunan harus disusun dengan matang karena ini merupakan sebuah proyek raksasa dan wajib dilakukan dengan seksama. Pun investor diperbolehkan untuk mendukung pembangunan IKN karena mereka dilindungi oleh pemerintah.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa banyak investor ingin bergabung dalam proyek pembangunan IKN. Oleh karena itu, masterplannya akan terus disempurnakan.

Dalam artian, IKN akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Kotanya belum jadi tetapi investornya sudah mengantre untuk ikut andil dalam pembangunannya. IKN menjadi masa depan Indonesia dan jadi kota impian, yang modern dan serba digital. Amat wajar jika para investor ingin masuk ke proyek IKN karena dijamin menguntungkan.

Para investor amat tertarik untuk menanamkan modal karena di Borneo memang memiliki banyak potensi, dari sumber daya alam, bahan tambang, sampai sumber daya manusia. Potensi ini yang akan diolah dan jadi unggulan. Masyarakat asli Kalimantan juga akan dilibatkan agar pembangunan IKN dapat sesuai seperti yang sudah diharapkan.

Dalam membangun IKN, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dan membantu mewujudkan ibu kota yang canggih dan dinamis. Meski IKN belum resmi berdiri dan dalam tahap awal pembangunan, tetapi para investor percaya bahwa masa depan Indonesia ada di Kalimantan, khususnya Penajam Paser Utara.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pengembangan IKN akan mendorong pula investasi. Jika ada investasi maka akan berdampak positif pada ekonomi Indonesia. Sektor investasi akan mendorong perekonomian sebesar 5,3 hingga 5,9 persen.

Para investor akan mau berinvestasi di IKN karena di Kalimantan sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan itu memang syarat mereka sebelum menanamkan modal. Pemerintah sejak beberapa tahun lalu memang menggalakkan proyek strategis nasional, tak hanya di Jawa tetapi di seluruh Indonesia. Jika di Kalimantan ada infrastruktur maka makin meyakinkan para investor.

Jika ada investasi maka bisa mendorong perekonomian karena jika mereka masuk ke Indonesia, akan ada banyak proyek kerja sama. Apalagi jika diadakan di IKN yang ada di Kalimantan. Proyek-proyek itu akan menarik banyak calon pekerja dan menghapus pengangguran. Jika banyak yang bekerja maka banyak pula yang mendapatkan gaji, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan mendorong perekonomian Indonesia.

Atas dasar tersebut, sebagai warga negara yang baik maka masyarakat wajib mendukung investor-investor yang masuk di Indonesia. Keberadaan investor bukan untuk menimbulkan dampak negatif. Melainkan, mereka adalah pihak yang ingin bekerja sama dan mengambangkan bisnis, serta bersama-sama membangun IKN sesempurna mungkin.

Pembangunan IKN Nusantara yang semakin masif membuat para investor makin yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia.Dengan masuknya investor ke berbagai proyek IKN pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dan penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak.

)* penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Abhimanyu Pradipta )*

Pandemi Corona di Indonesia makin terkendali dan jumlah pasien terus menurun. Kondisi ini membuktikan kesuksesan Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi dampak pandemi sejak awal tahun 2020.

Pandemi Covid-19 telah berjalan selama lebih dari 2 tahun. Di masa awal pandemi virus Corona, semua jadi panik dan memborong masker. Apalagi ketika ada imbauan untuk di rumah saja, banyak yang takut keluar rumah. Namun demikian, situasi mulai membaik dan vaksin telah ditemukan, serta jumlah pasien Corona tahun 2022 tidak sebanyak di tahun 2021 dan 2020.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kondisi pandemi makin terkendali. Data dari Kementerian Kesehatan memaparkan bahwa ada 3 poin penilaian yang menunjukkan di Indonesia makin aman. Pertama jumlah pasien yang makin sedikit, kedua keterisian kamar di Rumah Sakit, dan ketiga angka kematian.

Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia per 1 Juni 2022 berkisar diangka 300-an per hari. Sedangkan tingkat keterisian kamar di Rumah Sakit ada 889 orang, turun 8,74% dari minggu sebelumnya. Angka kematian masih mengkhawatirkan karena berkisar 25% sehingga harus berhati-hati. Meski yang meninggal kebanyakan adalah yang punya komorbid dan belum divaksin tetapi yang tidak ada komorbid juga wajib waspada agar tidak kena Corona.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Corona Prof Wiku Adisasmito menyatakan bahwa pandemi di Indonesia sudah tidak dalam kondisi darurat dan akan terus melandai. Indonesia siap bertransformasi menuju masa endemi. Dalam artian, endemi adalah keadaan di mana ada suatu penyakit tetapi terbatas di satu daerah. Corona akan jadi endemi dan lebih bisa dikendalikan.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyatakan bahwa jika keadaan dalam 3 bulan terakhir terus membaik maka akan masuk ke fase endemi. Namun jika status berubah dari pandemi jadi endemi, kasus Corona akan tetap ada. Oleh karena itu jangan lalai dan menganggap virus Covid-19 menghilang setelah status pandemi juga berakhir.

Dalam proses transformasi dari masa pandemi ke endemi maka masyarakat diminta untuk tetap waspada. Walau kasus Corona makin menurun tetapi jangan malah mengabaikan protokol kesehatan. Memang masyarakat boleh untuk melepas masker tetapi syaratnya ketika beraktivitas di ruang terbuka dan tidak ada banyak orang. Sementara saat di ruang tertutup masih harus pakai masker.

Apalagi jika masyarakat sakit batuk, pilek, atau menderita penyakit lainnya. Masker harus dipakai untuk melindungi diri dari virus dan bakteri lain yang bisa memperparah penyakit. Juga bisa melindungi orang lain dari penyakit yang sedang diderita. Belilah masker dalam jumlah lusinan untuk persediaan, walau harganya murah tetapi khasiatnya tinggi, untuk menjaga kesehatan Anda.

Taati juga protokol kesehatan lain seperti mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Juga menjaga higienitas lingkungan dan juga badan, serta bergaya hidup sehat. Penyebabnya karena protokol kesehatan tak hanya ampuh dalam menangani Corona tetapi juga mencegah penularan penyakit lain yang berbahaya, seperti hepatitis misterius.

Menaati protokol kesehatan tidak susah karena masyarakat sudah terbiasa melakukannya selama 2 tahun ini. Oleh karena itu walau pandemi hampir berakhir dan jumlah pasien Corona menurun, masih harus tetap taat Prokes, demi kesehatan.

Pandemi Covid-19 sudah amat terkendali dan jumlah pasiennya terus menurun, begitu juga dengan keterisian kamar di Rumah Sakit yang makin sedikit. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk selalu taat Prokes karena Covid-19 masih terus bermutasi.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Saby Kosay )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua menghalalkan berbagai cara untuk mewujudkan pemisahan diri dari Indonesia. Terakhir, gerombolan tersebut terindikasi merekrut anak-anak untuk ikut bertempur melawan aparat penegak hukum.

Papua identik dengan keindahan alamnya dan juga sumber tambangnya berupa tembaga berkualitas tinggi. Namun sayangnya Papua juga terkenal akan KST (Kelompok Separatis dan Teroris) yang menjadi pengacau dan mencemarkan nama baik Bumi Cendrawasih. Kelompok pemberontak ini sudah berkali-kali melakukan aksi yang merugikan masyarakat dan sampai mengancam nyawa.

Mirisnya lagi, anggota KST tak hanya dari para pemuda dan kaum tua tetapi juga anak-anak Sekolah Dasar. Hasil penyelidikan dari Polres Intan Jaya menyatakan bahwa anak-anak SD direkrut oleh KST lalu ‘menghilang’ dan tiba-tiba muncul ke publik. Namun mereka datang sambil membawa senjata api dan mencoba untuk menembak rakyat sipil.

Ditengarai kelompok yang merekrut anak-anak tersebut adalah Sabius Waker cs. Mereka sudah beberapa bulan ini menculik anak usia pelajar lalu dilatih untuk jadi kader baru. Dikatakan menculik karena orang tua anak SD tersebut tidak tahu bahwa anak-anaknya dilatih jadi anggota KST.

Masyarakat mengecam aksi KST yang keterlaluan karena merekrut anak SD jadi penembak dan pemberontak. Meski yang diambil adalah anak putus sekolah, tetapi tetap saja mereka belum cukup umur karena memang usianya belum 17 tahun. Anak-anak seharusnya belajar di rumah, jika memang sudah tak bersekolah.

Jika pentolan KST tertangkap maka bisa terkena pasal penculikan anak di bawah umur dan mendapat hukuman setimpal. Perlu ada penegasan dan penegakan hukum bagi KST terutama yang jadi perekrut anak-anak SD. Pasalnya ulah mereka sudah keterlaluan, dan membuat orang tua anak itu juga kehilangan.

Bagaimana bisa anak SD yang masih polos malah dibujuk dan dijadikan kader baru? Alasan KST selalu sama: regenerasi, karena memang dengan cara ini anggota mereka tidak akan habis termakan usia. Namun tetap saja amat kejam karena anak SD sudah putus sekolah malah diajak untuk memberontak dan melukai orang lain.

Apalagi anak-anak SD yang belum dewasa diajari untuk memberontak, yang jelas melanggar hukum. Tidak dapat dibayangkan bahwa anak-anak yang masih berada di usia sekolah justru diajari untuk mengokang senjata api, membedakan jenis-jenis pistol, membidik panah, dan melakukan aksi teror dan kekerasan lainnya. Pelajaran ini belum waktunya dan memang haram karena mereka bukan aparat yang berwenang untuk melakukannya.

Orang tua di Papua perlu mengawasi anaknya dengan ketat agar tidak terbujuk oleh rayuan KST. Jika memang anak-anaknya tidak ke sekolah karena alasan biaya atau yang lain, maka diarahkan untuk belajar sendiri. Dengan begitu mereka akan sibuk dan tidak akan mau ketika dibujuk oleh KST dan dijadikan kader baru.

Para orang tua juga wajib memberi pengertian kepada anak-anaknya, bahwa KST adalah penghianat negara karena ingin memberontak. Jangan mau berurusan dengan KST karena mereka adalah pelaku kriminal yang harus dijauhi. Anak-anak pun wajib diberikan pemahaman menyeluruh bahwa Papua bagian dari Indonesia selamanya.

Aksi KST merekrut anak-anak untuk melakukan kekerasan diusia dini merupakan perbuatan bejat yang tidak dapat dibenarkan. Masyarakat pun mendukung TNI/Polri untuk tidak ragu menindak tegas kelompok tersebut.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta