Sentani, Jayapura – Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua sepakat mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut disampaikan setelah menggelar Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua yang berlangsung secara daring dan luring dari Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (10/6/2022).

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Rapat khusus kemudian menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan dukungan terhadap pemekaran Papua. Kesepakatan itu dihasilkan setelah mendengarkan masukan, aspirasi, dan keinginan dari masyarakat adat Papua yang diwakili oleh kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Kesepakatan itu seperti mendukung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat. Selain itu, mereka meminta UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021.

“Mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)/pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua,” tulis salah satu kesepakatan tersebut.

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa para kepala daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat akan membentuk forum kerja sama, untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai wilayah adat Papua.

Adapun 29 daerah tersebut di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Sementara itu, Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia menilai, pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua.

“Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat,” ujarnya.

Sentani, Jayapura – Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menegaskan, rencana pemekaran atau dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua bakal memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Hal itu disampaikannya saat Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua yang berlangsung di Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (10/6/2022).

Dia menepis adanya kekhawatiran yang beranggapan bahwa pemekaran akan membuat orang asli Papua bakal punah. Sebab, saat ini kematian orang Papua bukanlah karena pemekaran, melainkan diakibatkan faktor lain seperti HIV dan AIDS, kecelakaan lalu lintas, mabuk minuman keras, perang suku, dan sebagainya. Pemekaran justru membuat jumlah masyarakat di suatu daerah kian banyak. Ini seperti yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dari sebelum pemekaran, hingga dimekarkan.

“Jadi orang Papua mati bukan karena pemekaran, sama sekali kita harus hilangkan paradigma berpikir seperti ini,” tegas Didimus.

Kekeliruan lainnya yakni beranggapan bahwa pemekaran akan membuat banyaknya mobilisasi masyarakat dari luar Papua, sehingga orang asli Papua akan tersisihkan, misalnya saat pengisian suatu jabatan di struktur pemerintahan. Padahal, kata dia, fakta menunjukkan pemekaran yang dilakukan Papua sebelumnya, telah membuat masyarakat asli Papua menduduki jabatan strategis di organisasi pemerintahan termasuk lembaga legislatif.

“Hari ini anggota DPRD Yahukimo itu 100 persen orang asli Yahukimo, semua anggota dewan di Pegunungan Tengah ini orang asli Papua semua,” terangnya.

Melihat realitas tersebut, kata dia, tidak mungkin pemekaran akan membuat orang asli Papua terpinggirkan. Justru, pemekaran menjadi peluang bagi masyarakat Papua untuk lebih berkontribusi di berbagi bidang.

Menurut Didimus, pemekaran ini dibutuhkan salah satunya karena luasnya suatu wilayah. Dirinya menyebutkan suatu daerah di Papua yang memiliki kondisi wilayah yang begitu luas, sehingga rentang kendali pemerintahan terlalu jauh.

Di lain sisi, dirinya menekankan, upaya pemekaran tersebut harus diiringi dengan dukungan keuangan yang memadai. Dia mengibaratkan, keuangan tersebut merupakan gizi bagi suatu daerah, termasuk yang bakal dimekarkan. Dengan demikian, langkah pemekaran tersebut dapat mendukung perluasan dan percepatan pembangunan di suatu daerah.

Terhadap pandangan yang berbeda terkait pemekaran, dirinya mengajak semua pihak untuk menyikapinya secara proporsional. Langkah ini dapat ditempuh dengan tetap membangun komunikasi yang baik, agar tujuan pemekaran tersebut dapat dipahami oleh semua pihak.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan DOB di Papua. Surpres tersebut diterima DPR pada Minggu 15 Mei 2022. Surat tersebut akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk ditindaklanjuti.

Pada 12 April lalu, DPR telah menyepakati 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR. RUU tersebut terdiri dari RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

suaratimur.id – Eksistensi kelompok separatis masih terus ditunjukkan melalui berbagai cara yang tak manusiawi dan tak bisa dibenarkan. Setelah sebelumnya terbukti terlibat dalam dukungan aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di sejumlah tempat di Papua. Menjadi salah salah satu penyulut kerusuhan yang terjadi pada saat aksi demonstrasi. Seakan tak mau redup dalam pembicaraan hingga pemberitaan, kelompok separatis yang terdiri dari beberapa wilayah tersebut kembali menunjukkan keberadaanya melalui gangguan keamanan hingga serangan terhadap warga sipil hingga menimbulkan korban jiwa.

Kembali Menyerang Tukang Ojek

Kekejaman kembali dilakukan dengan pembacokan terhadap tukang ojek di Kampung Kibologome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, papua pada Kamis 9 Juni 2022. Korban yang Bernama Adil (40) meninggal dunia setelah mendapat perawatan di puskesmas setempat. Dirinya menjadi korban penyerangan kelompok separatis pada Kamis 13:25 WIT.  Secara kronologis, korban tiba-tiba diserang di tanjakan Lapar Kampug Kibogolome, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Berdasarkan keterangan dari Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBP Arif Irawan, korban mengalami luka hampir di sekujur tubuh. Terdapat luka bacok di hampir Sebagian tubuh, dan kedua tangan korban hancur akibat dianiaya.

Jenazah tukang ojek asal Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan tersebut telah tiba di Timika Jumat pagi menggunakan pesawat Smart Air PK-SNH dan kemudian disemayamkan di Perumahan BTN Kamoro, Kelurahan Wonosari Jaya. Jenazah dimakamkan di TPU Islam samping Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Yohanis Kapiyau Timika setelah sholat jumat.

Kelompok Separatis Berulangkali Menyerang Tukang Ojek

Penyerangan terhadap Adil bukanlah kali pertama yang dilakukan oleh kelompok separatis khususnya terhadap tukang ojek. Sebelumnya, tukang ojek bernama Samsul Satto ditembak saat sedang minum kopi di depan rumah, Kampung Kibologome, Distik Ilaga, Kabupaten Puncak senin 25 April 2022. Berdasarkan keterangan dari Polda Papua serangan tesebut diduga kuat merupakan aksi balas dendam atas tewasnya dua tokoh kelompok separatis.

Masih di bulan April 2022, Kelompok separatis juga menembak dua tukang ojek di Distrik Tingginambu. Kejadian tersebut terjadi pada 12 April menyebabkan salah satu tukang ojek bernama Soleno Lolo asal Toraja meninggal dunia setelah mengalami luka tembak di bagian rusuk kanan. Sementara rekannya, Sauku DG Paewa asal Makassar mengalami luka tembak di bagian kepala.

Penangkapan Terhadap Pelaku Pembacokan di Intan Jaya

Adanya kejadian penyerangan yang terus dilakukan oleh kelompok separatis di berbagai wilayah tak menyurutkan semangat aparat untuk bertindak cepat dan sigap dalam merespon kejadian yang sering menimbulkan korban jiwa tersebut. Salah satunya yakni adanya keberhasilan dari tim gabungan Satgas Damai Cartenz menangkap anggota kelompok separatis Papua di Kali Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kelompok tersebut merupakan pelaku pembacokan terhadap warga sipil bernama Asep Saputra di Sugapa, Intan Jaya, pada April 2021 lalu.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A Mustofa Kamal, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengembangan, tersangka yang ditangkap juga bagian dari jaringan pengadaan amunisi untuk Kelompok Separatis Papua. Hal tersebut terbukti saat petugas menemukan 10 butir amunisi Cal 5,56 MM.

Membongkar Kamuflase Kelompok Separatis Bermuka Manis di Depan Aparat

Sebuah artikel di media menceritakan bagaimana kelompok separatis Papua dianggap memiliki kamuflase tinggi di depan TNI Polri namun aslinya membahayakan. Cerita tersebut dimulai dari adanya video yang memperlihatkan seorang pria paruh baya yang selama ini sangat baik, familiar, dan suka membantu, namun kemudian bergabung ke kelompok separatis Papua. Hal tersebut sempat mengagetkan banyak pihak termasuk TNI Polri, pasalnya sosok tersebut sangat dekat dengan aparat apalagi kerap diminta untuk memimpin doa jika terdapat momentum penting, seperti makan bersama.

Kejadian berawal dari momen dimana aparat TNI Polri bersama warga di wilayah pedalaman, hendak memperbaiki pos keamanan yang sebelumnya dirusak oleh kelompok separatis. Pagi itu, sudah banyak warga di kampung berkumpul pada lokasi yang merupakan tempat dilangsungkan kerja gotong royong. Seiring jarum jam yang terus beranjak ke siang hari, aparat TNI Polri pun telah berjibaku bersama warga dalam membangun pos yang akan ditempati aparat keamanan. Saking banyaknya warga yang datang membantu, sehingga pekerjaan pembangunan Pos Keamanan itu pun berjalan relatif cepat.

Hanya saja, ada hal mencurigakan yang tiba-tiba datang, ketika semua orang larut dalam pekerjaan tersebut. Tak terlalu jauh dari lokasi kerja bakti terdapat sekelompok pria terlihat sedang bernyanyi dan menari, larut dalam asyiknya berkumpul bersama. Jarak antara para pria dan warga yang membantu TNI Polri membangun Pos Keamanan, hanya terpaut sekitar 500-700 meter. Oleh karena itu, semua yang dilakukan para pria tersebut, mudah dilihat dari lokasi Pos Keamanan. Dari video yang beredar terungkap bahwa para pria tersebut bukan warga asli kampung tersebut.  Mereka juga bukan datang dari kampung tetangga. Sebab dari perangainya terlihat jelas, betapa mereka adalah ‘pengelana’ di hutan Papua.

Para pengelana tersebut adalah Kelompok separatis. Tampak dari cara-caranya saat berkumpul, yakni bernyanyi dan menari bersama. Kehadiran mereka bukan karena kebetulan, kemungkinan sedang merencanakan sesuatu. Sebab pada pagi itu, warga kampung sangat dekat dan menyatu dengan TNI Polri. Sehingga, sempat dikhawatirkan akan adanya serangan dari kelompok tersebut. Akan tetapi, dari pengalaman yang terjadi selama ini, jika aparat TNI Polri kumpul bersama warga, maka umumnya kelompok separatis tak akan melakukan serangan. Namun satu hal yang tiba-tiba mengganggu, adalah pria yang biasanya memimpin doa tak terlihat dalam kerja gotong royong tersebut.

Pada saat itulah terungkap fakta, bahwa lelaki yang biasanya memimpin doa, ternyata bersama kelompok separatis. Oknum tersebut bahkan berdiri di atas batu dan berhadapan dengan kelompok pria yang memanggul senjata api. Bahkan ketika dilihat melalui teleskop senjata api milik TNI Polri, tampak jelas betapa Sandia Magai, nama pria tersebut, sedang berada bersama kelompok separatis. Hal mengejutkan lainnya, adalah Sandia Magai ternyata memegang senjata api, entah didapatkan dari siapa. Hanya saja, ia tak mau memamerkannya kepada publik. Atau bisa saja ia tak ingin kedoknya terbongkar, apalagi dihadapan TNI Polri.

Mungkin karena pertimbangan itulah, sehingga Sandia Magai pun terpaksa memainkan sinetron ‘singa berbulu domba’. Berpura-pura baik di hadapan TNI Polri dan warga setempat, padahal sesungguhnya Sandia Magai adalah seorang pembunuh milik kelompok separatis Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)