suaratimur.id – Dalam dinamika pembangunan suatu wilayah, pemuda dan mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kemajuan teritorial wilayah tersebut. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi tongkat estafet sekaligus angin segar dalam perumusan pemikiran berlandaskan perkembangan teknologi dan zaman.

Berbicara mengenai seluk beluk dan permasalahan yang terjadi di Papua, tak bisa terlepas dari adanya campur tangan pemuda dan mahasiswa. Data statistik Papua tahun 2020 menyebutkan bahwa bumi cenderawasih saat ini didominasi oleh generasi Y, Z, dan alpa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa generasi X dan Y memegang peranan aktif di sosial media karena memiliki sumber daya, perangkat, dan uang. Sedangkan generasi Z lebih menjadi follower yang aktif dalam membagikan konten bahkan membagikan tanpa berpikir. Lalu generasi alpha menjadi generasi konsumen aktif.

Melihat masa depan Papua tentu dihadapkan dengan beberapa situasi dan tren seperti adanya lonjakan demografi generasi muda, new life style masyarakat, suku dan etik yang semakin beragam, urbanisasi, dan kota-kota menengah kecil baru yang muncul. Dalam konteks pembangunan, bisa terlihat dari dinamika atas kebijakan baru yang dikeluarkan negara dalam penanganan konflik sekaligus percepatan pembangunan Papua. Beberapa diantaranya, yakni kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini ramai dibahas oleh berbagai pihak, termasuk dari pemuda dan tentunya mahasiswa.

Dorongan dari KMP untuk Segera Realisasikan Kebijakan DOB

Sebuah elemen mahasiswa yang menamakan diri Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) meminta pemerintah serius membahas Rancangan UU DOB. Koordinator KMP, Moytuer Boymasa menyatakan bahwa pihaknya berbicara bagaimana tanah Papua 10, 20, atau bahkan 50 tahun ke depan dan membayangkan Tanah Papua mampu tumbuh serta berkembang yang mana salah satunya adalah karena pemekaran yang diyakini akan segera dilaksanakan. Adanya gelombang dukungan kebijakan pemekaran DOB Papua yang terus mengalir deras namun belum direspon oleh pemerintah menjadi perhatian tersendiri bagi kelompoknya. Untuk itu pihaknya mendorong kepada pemerintah agar segera memekarkan sebagai salah satu upaya agar masalah ekonomi yang tengah terjadi di tanah papua segera terselesaikan.

Dalam upaya konkrit dorongan tersebut, KMP lantas bertemu dengan pihak Kemendagri yang kemudian diterima oleh Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membicarakan perkembangan DOB di Papua. Dorongan kepada pemerintah terkait DOB merupakan respon para pemuda yang peduli akan pemerataan dan percepatan pembangunan serta kesejahteraan sosial.

Dukungan AMP Yogyakarta Terhadap Kebijakan Pemekaran DOB Papua

Masih berkaitan dengan dukungan terhadap DOB Papua, sebuah kabar menggembirakan datang dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Jika selama ini kita selalu mendengar kelompok mahasiswa tersebut selalu berada di barisan aksi demonstrasi penolakan kebijakan DOB, namun tidak demikian yang terjadi di kota pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

AMP DOB Komite Yogyakarta secara serentak melakukan aksi unjuk rasa dukungan terhadap rencana pemekaran DOB di wilayah Papua, bertempat di Kawasan Tugu Yogyakarta pada Jumat 10 Juni 2022. Koordinator lapangan (korlap) aksi, Arnold menyatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai wujud bentuk demokratisasi dan dukungan bagi pemerintah pusat dalam upayanya untuk mensejahterakan masyarakat Papua melalui rencana pemekaran DOB serta kelanjutan Otsus.

Dalam aksinya, kelompok mahasiswa tersebut menyatakan sikap mendukung Otsus Jilid II, mendukung rencana pemekaran DOB, mendukung pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai demi keamanan masyarakat, mendukung kelanjutan rencana pembangunan bandara Antariksa di Biak, serta menolak Permintaan hak penentuan nasib sendiri/ referendum oleh kelompok kepentingan.

Adanya dukungan dari AMP Yogyakarta diharapkan dapat menular dan mempengaruhi AMP di komite Provinsi atau daerah lain termasuk yang ada di Papua untuk turut mendukung kebijakan DOB sebagai bentuk kepedulian terhadap tanah Papua dari para mahasiswa. Untuk diketahui bahwa AMP merupakan elemen mahasiswa yang menolak kebijakan DOB, diindikasi bahwa telah terjadi perpecahan dimana sebagian komite sudah beralih mendukung. Semoga setelah ini akan terus berdatangan pernyataan sikap dari AMP komite lain untuk turut mendukung kebijakan pemerintah.  

Dukungan DOB dari Pemuda Adat dan Bupati Papua

Tak hanya dari para pemuda dalam latar akademisi yang concern dan peduli terhadap permasalahan di Papua, terutama berkaitan dengan kebijakan DOB dan Otsus. Sebuah pernyataan sikap dukungan juga muncul dari Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire di Kota Jayapura, Papua.

Pernyataan tersebut dilangsungkan di Abepura pada Jumat pagi 10 Juni 2022 dan dipimpin langsung oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire di Kota Jayapura Papua, Ali Kabiay. Terdapat 3 poin utama yang disampaikan dengan melihat berbagai dinamika yang terjadi di Tanah Papua, terutama dalam urgensinya mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020, serta persiapan DOB di Provinsi Papua.

Selain dari unsur pemuda dalam lingkup mahasiswa dan pemuda adat, dukungan juga terus berdatangan dari pihak lainnya. Salah satunya dari Bupati Nabire, Mesak Magai. Dalam pernyataan tersebut dirinya menegaskan mendukung penuh DOB Papua untuk segera diberlakukan.

Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Papua sangat ideal apabila dimekarkan menjadi 3 provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran Papua akan dapat mengatasi jumlah pengangguran, SDM, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya menjadi lebih baik.

Dukungan Kebijakan DOB dari Masyarakat Nusantara di Manokwari Papua Barat

Tak hanya dari masyarakat Papua sendiri, dukungan juga datang dari Provinsi Papua Barat melalui deklarasi yang dilakukan di lapangan Borasi Manokwari pada 10 Juni 2022, mengatasnamakan Aliansi masyarakat orang asli Papua dan masyarakat Nusantara di Papua Barat.

Melalui Sekretaris Kepala Suku Maybrat di Manokwari, Markus Sraun menyatakan bahwa: Masyarakat Orang Asli Papua dan Masyarakat Nusantara mendukung pelaksanaan UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 karena akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, Mendukung pembentukan DOB di wilayah Papua karena merupakan program strategis nasional berdasarkan aspirasi masyarakat, Mendukung DOB di wilayah Papua karena secara yuridis telah diamanatkan dalam pasal 76 ayat 1,2, dan 3 UU Nomor 2 tahun 2021, serta meminta kepada Presiden RI untuk menetapkan RUU pembentukan DOB di wilayah Papua mejadi UU, agar peningkatan kesehatan, peluang kesempatan kerja, peningkatan pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, pengelolaan potensi ekonomi dan pertumbuhan kehidupan demokrasi dapat diwujudkan demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya dorongan serta dukungan yang terus mengalir tersebut diharapkan dapat memicu pemerintah pusat untuk segera merealisasikan kebijakan DOB seperti harapan bersama seluruh masyarakat menuju Papua maju.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Aditya Akbar )

Media sosial diyakini masih menjadi tempat subur untuk menyebarkan paham radikal. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas paham terlarang tersebut agar media sosial menjadi wadah komunikasi positif yang produktif. 

Masyarakat Indonesia sejak beberapa tahun ini marak menggunakan internet, terutama sosial media aliasMedsos. Setelah ada Facebook, Twitter, tiktok, makin banyak orang  yang menggunakannya, dari tua maupun muda. Rasanya ada yang kurang jika dalam sehari tidak membuka Medsos dan mengupload foto atau membuat status.

Namun masyarakat harus waspada akan bahaya dari Medsos yakni penyebaran radikalisme. Kelompok radikal dan teroris mulai menggunakan Instagram dan Medsos lain untuk mempengaruhi banyak orang. Tujuannya tentu menambah simpatisan dan kader baru sehingga mereka memiliki banyak pendukung di dunia maya.

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menyatakan bahwa radikalisme merupakan efek negatif dari reformasi. Ketika gerbang reformasi dibuka maka masyarakat tak lagi takut bersuara. Mereka merasa bebas bicara apa saja di media sosial, termasuk hal-hal yang jelek. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal karena ada kebebasan untuk masuk Indonesia setelah orde baru runtuh.

Ketika kelompok radikal paham bahwa rakyat Indonesia gemar berbicara di Medsos maka mereka pun masuk ke gelanggang Medsos untuk menyebarkan pengaruhnya. Caranya dengan membuat status, gambar, foto, dan mempromosikan khilafah, radikalisme, dan konten-konten sejenis.

Berita dan konten itu jika tidak dicermati akan meracuni pikiran masyarakat dan akhirnya mereka terpengaruh oleh radikalisme. Lebih bahaya lagi, akan ada pendukung radikalisme dan terorisme. Mereka mau-mau saja diajak untuk melawan pemerintah dan tidak mematuhi peraturan serta program-program yang ada. Hal ini akan memusingkan karena menggagalkan program-program pemerintah.

Radikalisme wajib diberantas di Medsos. Caranya bisa bekerja sama dengan pihak pengelola Facebook atau Medsos lain. Jadi, ketika ada konten yang dirasa penuh dengan ujaran kebencian, terorisme, khilafah, dan radikalisme, bisa langsung di-take down. Nantinya postingan itu tidak bisa dilihat lagi karena otomatis terhapus, karena dianggap berbahaya bagi keselamatan negara.

Masyarakat juga bisa mendukung pemberantasan radikalisme dengan melaporkan jika ada postingan yang berbau terorisme atau khilafah. Klik saja lalu muncul tulisan ‘report’ dan nanti akan ditinjau oleh pihak Medsos, dan bisa di-take down oleh mereka. Malah jika di-report beramai-ramai, akun Medsos radikal itu bisa hilang dan tak bisa digunakan. Oleh karena itu netizen harus kompak dalam melawan radikalisme di Medsos.

Selain itu, caranya juga bisa melaporkan konten bermuatan radikalisme dan terorisme ke polisi siber, yang memang berwenang dalam hal ini. Nanti polisi siber yang akan menyelidiki siapa orang di balik akun Medsos radikal. Akan dilakukan pengecekan, penyelidikan, dan penangkapan jika sudah ada cukup bukti, sehingga bisa memberantas radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Radikalisme di Medsos memang harus diberantas karena jika tidak akan berbahaya. Akan banyak netizen, terutama anak-anak muda, yang terpengaruh dan mau saja jadi kader radikal. Padahal jika sudah sudah tercuci otaknya akan bahaya karena bisa bertransformasi menjadi lone wolf atau teroris yang tidak terafiliasi dengan kelompok . Jangan sampai hal buruk ini terjadi di keluarga masing-masing.

Sinergitas masyarakat untuk melawan  radikalisme di media sosial sangat dibutuhkan mengingat ancaman tersebut merupakan persoalan bersama. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, penyebaran paham radikal diharapkan dapat dibendung.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Infrastruktur yang baik adalah pondasi majunya suatu Negara dan harapan setiap warga negara agar kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Di Indonesia pembangunan infrastruktur terus digencarkan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju. 

Sejak 2014 Pemerintah tengah memprioritaskan pembangunan Indonesia Timur, khususnya di Pulau Paling Timur Indonesia, Papua. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal demi mengurangi angka kemiskinan dan indeks kemiskinan serta meratakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, keseriusan pemerintah tidak main-main demi mendukung terciptanya Papua Maju. Beberapa contoh pembangunan infrastruktur, antara lain: Pembangunan Akses PON XX, Serat Optik Palapa Ring Timur, Rumah Sakit Jenderal TNI LB Moerdani, hingga pembangunan dan peningkatan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN), salah satunya Pos Lintas Batas Pos Lintas Batas Sota di Kabupaten Merauke sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun Bumi Cenderawasih.

Untuk mendukung konektivitas di Provinsi Papua Barat dan Papua, Pemerintah terus melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan masukke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembangunan Bandara, Pelabuhan, dan Jembatan juga merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Indonesia untuk Masyarakat Papua.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antar wilayah perlu ditingkatkan, agar aliran barang, jasa, dan manusia bisa lebih lancar dan efisien. Basuki menambahkan bahwa dengan konektivitas yang baik diharapkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah membangun 29 jembatan di ruas Merauke-Sorong, Kabupaten Teluk Wondama. Pembangunan jembatan ini adalah bagian dari kelanjutan pembangunan Jalan Trans Papua. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Papua Barat, Gunadi Antariksa dalam keterangan persnya menyebutkan, jembatan yang akan dibangun memiliki total panjang keseluruhan sebesar 511,5 meter yang akan dibangun melalui enam paket pekerjaan.

Paket pembangunan jembatan tersebut yakni Paket Jembatan Kampung Muri-Kwatisore I dan II, Paket Jembatan Telaga I Cs., Paket Jembatan Werianggi-Ambuni, Paket Jembatan Log Cs., dan Paket Jembatan Mawin I Cs. Pembangunan paket jembatan tersebut telah dimulai sejak Januari 2022 sesuai kontrak, dengan progress 20,77% dengan target selesai pada akhir 2022.

Gunadi menambahkan selain jembatan, Kementrian PUPR juga terus melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua di ruas Merauke-Sorong. Menurutnya, terdapat beberapa tantangan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua, seperti kondisi cuaca, dan keadaan alamnya yang masih berupa hutan dengan kondisi geografi yang cukup berat hampir pada semua segmen.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, meningkatkan pembangunan di Papua adalah sebuah kewajiban yang seyogyanya dilakukan oleh Pemerintah. Dengan infrastruktur yang memadai, terbukanya konektivitas di Papua terutama di daerah pegunungan dan pedalaman akan membuka wilayah yang terisolasi, yang mana pada akhirnya akan menurunkan harga-harga kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih adalah bukti kecintaan Indonesia kepada Papua. Sebuah pulau yang kaya, dengan masyarakat yang adil dan sejahtera untuk menyongsong Indonesia Maju 2045.  

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua

Oleh : Sarah Faradiba )*

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan formula yang disusun pemerintah untuk menguatkan sektor keuangan, oleh karenanya regulasi ini diharapkan bisa bermanfaat bagi investor, pengusaha, pegiat  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tak terkecuali kesejahteraan kelompok Buruh.

Dalam UU Cipta Kerja telah diatur soal bonus yang akan diterima para Buruh, bahkan telah diatur juga jam lembur. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentu saja menjadikan buruh menjadi lebih produktif.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam UU Ciptaker, disebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja.  Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai yang akan dibayarkan selama 6 bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.  Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa UU Ciptaker juga berfungsi sebagai jaring pengaman bagi buruh, sehingga diharapkan buruh yang terkena PHK dapat segera mendapatkan pekerjaan.

Menko Airlangga menambahkan bahwa selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK. Sehingga, dirinya merasa bahwa masyarakat perlu menerima tujuan baik pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Pihaknya mengaku sangat menyayangkan pemikiran sekelompok organisasi buruh yang masih berpikir negatif dalam menanggapi perubahan aturan ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja. Menurutnya, akan lebih baik jika para buruh maupun perusahaan bisa melihat manfaat baik dari terbitnya UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Tri Retno Isnaningsih dalam acara dialog virtual menjelaskan terkait dengan polemik upah per jam, pemberian upah per jam hanya berlaku untuk pekerja paruh waktu dengan waktu kerja tertentu. Jenis upah berdasarkan satuan waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi pekerja paruh waktu melalui pengaturan upah per jam.

Tri menjelaskan, menurut Pasal 16 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu.

Sementara itu Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menjelaskan, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pekerja paruh waktu adalah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sepekan atau kuranf dari 7 jam per hari. Upah per jam tersebut dibayar atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, di mana dalam menyepakati hal tersebut tak boleh kurang dari formula upah per jam. 

Menurutnya, formula yang tertuang dalam peraturan pemerintah, upah per jam sama dengan upah sebulan dibagi 126.  Angka 126 itu, merupakan rata-rata waktu pekerja paruh waktu dalam setahun yaitu 52 minggu dikalikan 29 jam per minggu dibagi 12 bulan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan pemerintah melihat sejumlah tantangan dan peluang ketenagakerjaan yang ada saat ini, antara lain, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka pengangguran yang masih tinggi, perlunya pembangunan SDM yang berkualitas dan perkembangan ekonomi digital dan tren teknologi yang mengubah lanskap bisnis ke depan sehingga mempengaruhi peta kebutuhan tenaga kerja dan perubahan pola hubungan kerja yang semakin dinamis.

Ditambahkannya, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyatakan bahwa UU Ciptaker bukan hanya untuk menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga untuk mengakomodasi kelangsungan bekerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh, serta keberlangsungan usaha yang berkesinambungan.

UU Ciptaker juga bertujuan untuk menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan seperti bonus demografi, di mana sebagian besar penduduknya berusia produktif atau usia kerja. Oleh sebab itu, Ida berharap, UU Ciptaker mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas nasional. Di sisi lain UU Ciptaker juga bertujuan untuk menyederhanakan, menyingkronkan dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi.

UU Ciptaker diharapkan mampu menjadi jawaban akan meningkatnya kesejahteraan kelompok buruh, di sisi lain UU ini diharapkan juga mampu membuka lapangan kerja lebih banyak, sehingga akan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

JAYAPURA — Sebanyak 29 Kabupaten/Kota di Papua bersama-sama menyatakan mendukung pemekaran wilayah Papua yang pembahasannya tengah berproses di DPR.

Kesepakatan bulat tersebut dinyatakan hari ini, 10 Juni 2022, pada acara Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan sesuai dengan Wilayah Adat Papua di Sentani Green Lake Jayapura.

Selain para bupati dan walikota, sekitar 160 tokoh masyarakat hadir pada acara tersebut. Termasuk sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Anggota DPRP, Kepala Organ Pemerintah Daerah terkait, Perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.

Selengkapnya isi kesepakatan mendukung pemekaran Papua hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mendukung dan Berkomitmen melaksanakan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua sesuai wilayah Adat;

2.  Undang-undang sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021;

3. Mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)/ pemekaran Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Papua;

4. Pemekaran-pemekaran di Provinsi Papua dan Kab/Kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan ASN, TNI dan Polri harus diisi Orang Asli Papua (OAP).

5. Jumlah alokasi kursi anggota DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan Provinsi pemekaran dari Provinsi Papua minimal 5 (lima) secara proporsional;

6. Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus Orang Asli Papua (OAP); dan

7. Para Kepala Daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat sepakat membentuk forum kerjasama untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat.

Adapun 29 Kabupaten/Kota yang  turut dalam kesepakatan ini adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Sebanyak tujuh Kepala Daerah dari 5 wilayah adat hadir secara luring yaitu Bupati Membramo Raya, Pj. Bupati Sarmi, Pj. Walikota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Yahukimo, Bupati Pegunungan Bintang, dan Bupati Biak Numfor.

Sedangkan yang tidak dapat hadir secara luring karena alasan transportasi  mengikutinya secara daring.

Tuan rumah penyelenggara rapat, Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan pertemuan berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Para peserta antusias dengan memberi berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua.