suaratimur.id – Munculnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memberikan posisi dan ruang yang luas tidak hanya melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara pemerintah pusat tetapi juga telah memberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar kepada DPRP sebagai unsur lembaga pemerintah daerah dalam memainkan peran dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota wajib melaksanakan sejumlah hal yang diatur sesuai pasal 13 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014. Diantaranya, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, serta mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.

Sebuah kondisi tak berlaku demikian sedang terjadi di tubuh DPRP, yakni menyangkut sikap dan pernyataan dari wakil ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Secara tersirat ia tidak sedang berusaha melaksanakan kewajibannya, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan negara. Sebuah pernyataan muncul darinya berkaitan dengan kebijakan strategis Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua. Secara mengagetkan ia berargumentasi bahwa lahirnya kebijakan tersebut tidak serta merta menyelesaikan atau menghentikan aspirasi Papua merdeka di media publik.

Sontak, pernyataan tersebut menjadi sorotan kekecewaan sejumlah pihak. Pasalnya, Yunus Wonda meskipun berada di lembaga DPRP namun tetap memegang posisi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan, khususnya di wilayah Papua.

Menyesalkan Sikap Yunus Wonda Pesimis Terhadap DOB Namun Meyakini Aspirasi Papua Merdeka

Sejumlah pihak yang kemudian bersuara merespon pernyataan kontroversial Yunus Wonda bukan sedang menunggangi exposure atau panjat sosial berkaitan dengan pemberitaan dari Wakil Ketua DPRP tersebut. Namun sebuah langkah taktis sedang diupayakan untuk mengantisipasi respon berkelanjutan utamanya yang bersifat negatif sebagai dampak dari adanya pernyataan tersebut.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pdt Alberth Yoku merespon agar Yunus Wonda bersikap jelas dan tidak abu-abu dalam bernegara di Indonesia. Menjadi hal wajar jika yang berbicara adalah masyarakat umum, namun saat ini Yunus Wonda merupakan anggota DPRP dan tengah menggunakan seluruh fasilitas negara. Sebaga pejabat seharusnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan negara.

Sebagai pendeta, dirinya meminta agar Yunus Wonda menghormati berkat Tuhan yang sudah diberikan dan hormatilah pemerintah yang telah memberi ruang. Kalau tidak ada pemerintah, tidak mungkin seorang Yunus Wonda akan menjadi seperti saat ini. Ia juga berharap agar jangan menjadi orang yang membuat pro dan kontra, karena tidak baik di dalam kehidupan.

Ideologi Merupakan Konsep yang Tak Sempurna, Perut Kosong dan Isi Turut Mempengaruhi

Pernyataan kecewa juga muncul dari pemerhati masalah pemerintah dan politik Luar Negeri sekaligus pengajar di Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan sebuah tesis ilmiah dan logis jika berbasis pada data empirik dan pengalaman pribasi Yunus Wonda sendiri. Namun secara teori dan konsep perlu dilakukan telaah dan kajian yang lebih mendalam.

Tesis Yunus Wonda telah menimbulkan diskursus dan perdebatan tajam diantara elit Papua pro DOB dan elit Papua pro penolakan DOB. Kualitas diskursus dua kubu politik tersebut sangat tajam dan kritis, namun asumsi mereka lebih banyak dibangun dengan berbasis kepada sentimen dan rivalitas politik, dibandingkan berbasis pada argumentatif yang informatif. Sehingga yang terlihat kemudian nilai obyektifitas menjadi bias.

Sebagai akademisi, tesis Yunus Wonda menarik untuk diuji atau dibedah dengan teori dan konsep yang sederhana dan tidak rumit. Aspirasi Papua Merdeka adalah suatu ideologi. Ideologi Papua Merdeka sebagai sebuah aspirasi politik, oleh Yunus Wonda dibangun asumsi bahwa aspirasi politik akan terus hidup dan disuarakan oleh rakyat Papua yang berada di wilayah tiga Provinsi otonomi baru yang dibentuk di Papua.

Namun tesis Yunus Wonda juga bisa direvisi atau ditolak argumentasinya karena ada juga asumsi lain yang mengatakan bahwa ideologi adalah suaru konsep pemikiran manusia yang tidak sempurna, sehingga faktor human error menjadi salah satu titik kelemahan sebuah ideologi.

Studi historis, memberitahukan kepada kita bahwa ketika rakyat Uni Soviet mengalami krisis pangan karena kelangkaan gandum di lumbung gandum Ukraina akhir tahun 1980-an, mengakibatkan rakyat menjadi lapar dan marah, maka ideologi komunis yang sudah bertahan hampir 70 tahun, runtuh dan hancur dalam waktu yang begitu singkat. Dari catatan fakta sejarah ini, kita bisa membangun teori bahwa ideologi bisa berubah ketika perut rakyat kosong dan lapar. Ideologi juga bisa berubah kalau perut rakyat sudah kenyang dan otak rakyat juga terisi penuh. Aspirasi Papua Merdeka yang merupakan sebuah ideologi, bisa juga mengalami perubahan ketika perut rakyat Papua kenyang, dan otak rakyat Papua juga kenyang.

Perut rakyat anonim dari terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan otak rakyat anonim dari terjadinya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas. Secara teoritis, ideologi bisa berubah secara alamiah tanpa tekanan represif atau mobilisasi, hanya melalui pertama, pendekatan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Kedua, melalui pendekatan kesejahteraan dan kemakmuran.

Kesimpulannya adalah jika kebijakan pemekaran daerah otonomi baru di Papua tidak bisa selesaikan masalah kemiskinan di Papua, maka tesis Yunus Wonda tentang aspirasi Papua Merdeka masih akan relevan dan diterima sebagai sebuah kebenaran. Namun sebaliknya jika kebijakan DOB mampu merubah Papua menjadi “Singapore” di ujung timur Indonesia, maka anti tesis yang muncul untuk menggugurkan tesis Yunus Wonda adalah orang Papua akan behenti menyuarakan aspirasi Papua Merdeka dan ideologi Papua Merdeka akan menjadi sebuah arsip dan dokumen sejarah peradaban Papua.

Inti Pembangunan adalah Kesejahteraan, Kebijakan DOB Merupakan Salah Satu Jalan

Argumentasi bahwa kebijakan pemerintah pusat merencanakan pemekaran DOB menjadi upaya percepatan kemajuan juga diyakini oleh akademisi berdasarkan kajiannya. Kepala Departemen Ilmu Politik Fisip USU, Indra Fauzan, menyatakan bahwa program pemerintah dalam pembangunan di Papua sudah sangat baik. Kebijakan pemekaran DOB menjadi salah satu jalan pembangunan di bumi Papua demi kesejahteraan banyak orang. Inti dari pembangunan adalah kesejahteraan, tentunya dengan tidak mengesampingkan nilai leluhur dan tradisi yang sudah sangat melekat bagi masyarakat Papua.

Sementara itu, Ince Weya yang merupakan Mahasiswa Doktoral Ekonomi USU asal Papua, mengakui saat ini pembangunan di Papua sudah banyak kemajuan, ditandai dengan semakin mudahnya akses, terlebih dengan adanya kebijakan DOB nanti yang menjadi langkah konkret menyejahterakan Papua.

Maka berdasarkan sejumlah respon dan kajian diatas, masihkah kita menggubris pernyataan sosok oportunis Yunus Wonda yang berdiri di dua kaki serta bertentangan dengan kebijakan pemerintah demi kepentingan tertentu.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Dwi Narendra )*

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan terobosan Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi di Indonesia. Aturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada investor agar tidak ragu mengembangkan usahanya dan berinvestasi di Indonesia. 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyambut baik berbagai rencana investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah Tesla Inc yang merupakan pabrik kendaraan listrik asal Amerika Serikat (AS) untuk proyek power bank raksasa atau energy storage system (ESS).  Perlu diketahui, bahwa Tesla kembali menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia setelah dua tahun lalu sempat membatalkan rencana tersebut.

Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum KADIN mengatakan, saat ini Indonesia memang tengah menjadi salah satu negara tujuan investasi. Sementara itu, Guru Besar IPB Prof. Dr.Ir. Yanto Santosa, DEA mengatakan, ketika investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat, ini merupakan tujuan dari UU Cipta Kerja sebenarnya, demi kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja, untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan harapan pemerintah, di antaranya, penyederhanaan regulasi perizinan, mendorong kemudahan investasi dan peningkatan lapangan kerja, tentunya ada sejumlah syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Menurut Prof Yanto, prasyarat tersebut adalah pelaku usaha harus dijadikan sebagai mitra yang sejajar, bukan sebagai pihak yang dicurigai atau diwaspadai. Dengan status tersebut maka bentuk interaksi atau hubungan antara pemerintah dan pengusaha akan bersifat saling membantu dan membutuhkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

Produk hukum ini melakukan perubahan paradigma dan konsepsi perizinan berusaha dengan melakukan penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach).

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini menimbulkan konsekuensi dan perubahan paradigma dalam pengawasan. Semula, pengawasan lebih berfokus kepada pemenuhan persyaratan administrasi dalam mendapatkan izin. Hal ini menimbulkan beban administrasi dan birokrasi yang sangat tinggi.

Dengan penerapan kegiatan usaha berbasis risiko ini, pengawasan akan lebih dititikberatkan kepada pelaksanaan kegiatan usaha untuk memenuhi standar serta persyaratan suatu kegiatan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, apabila terjadi penyimpangan atau pelaggaran, tentu akan dikenakan sanksi secara ketat.

Airlangga  juga menambahkan, berbagai perubahan yang ada dalam UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha saja, tetapi juga dalam kepastian perlindungan pekerja.

Hal ini ternyata mendapatkan sentimen positif dan apresiasi dari lembaga internasional seperti World Bank, Fitch Ratings and Moody’s. Serta dianggap sebagai reformasi besar yang menjadikan Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional dan domestik.

Tentu saja upaya yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja telah sejalan dengan perkembangan dan peran hukum dalam pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.

Para ahli hukum juga telah menggambarkan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam upaya pembangunan ekonomi apabila hukum dapat menciptakan fungsi stability, predictability dan fairness.

Perlu diketahui juga bahwa UU Cipta Kerja mereformasi pendekatan dalam pemberian izin berusaha dari yang sebelumnya menggunakan pendekatan berbasis perizinan menjadi pendekatan berbasis risiko. Selanjutnya, pemerintah juga menerapkan peraturan menteri atau kepala lembaga sebagai pedoman pelaksanaan teknis dan mengoperasionalkan sistem Online Single Submission (OSS) pada Juni 2021, hal ini tentu saja diharapkan mampu meningkatkan lebih banyak kesempatan kerja dan peluang berusaha akan tercipta.

UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan. Seperti memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang.

UU Cipta Kerja mampu memberikan kepastian hukum kepada Investasi yang saat ini menjadi penggerak perekonomian di Indonesia. Arus investasi yang masuk ke Indonesia tentu saja tidak boleh disia-siakan, karena dengan adanya investasi yang masuk, perekonomian serta kesejahteraan masyarakat juga diharapkan akan terus meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute 

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Masyarakat Papua dikenal sangat majemuk dengan beragam suku, agama, bahasa, budaya, dan adat-istiadat. Kendati demikian, dalam kehidupan sosial bermasyarakat toleransi antara umat beragama tetap rukun dan damai. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah negara besar yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa keberagaman suku, agama, budaya, serta bahasa daerah. Di tengah perbedaan yang ada, Masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai karena setia kepada kepribadian bangsa, Pancasila.

Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur dari para pendiri negara yang berasal dari Sosio-Budaya Bangsa Indonesia, dan disepakati oleh seluruh Rakyat Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan. Pancasila terdiri dari lima sila, yang keseluruhanya merupakan gambaran nyata dari dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia.

Pasca terlaksananya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, Papua yang saat itu bernama Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Masyarakat Papua adalah bagian dari Rakyat Indonesia yang setia kepada Negara Kesatuan Indonesia dan juga Pancasila.

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama dari Pancasila menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia menyatakan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Setiap Bangsa Indonesia harus saling menghormati dan membina kerukunan antara pemeluk agama. Dengan sikap saling menghormati, Indonesia akan terhindar dari perpecahan karena perbedaan agama.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, KH Syaiful Payage menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di Papua sangat toleran dan hidup berdampingan dengan siapapun. 

Hal ini dikarenakan Warga Papua sangat menghargai toleransi kehidupan antar umat beragama. Selanjutnya, Payage menambahkan bahwa gotong royong dan saling membantu kebaikan sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan pengamalan ajaran toleransi antar umat beragama.

Pancasila juga menjadi perekat perbedaan bagi Masyarakat Papua. Hal ini senada dengan ucapan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap yakni toleransi kehidupan umat beragama di tengah Masyarakat Papua yang sangat majemuk dapat disatukan oleh Pancasila. Ajaran nilai-nilai Pancasila seharusnya diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi Masyarakat Papua.

Bentuk kerukunan antara umat beragama di Papua tercermin dari berbagai kegiatan seperti perayaan halal bihalal dalam suatu komunitas kemasyarakatan tertentu yang melibatkan warga non Muslim dalam penyelenggaraannya. Selain itu kegiatan perayaan Natal juga melibatkan masyarakat dari berbagai lintas agama sebagai panitia. Semangat toleransi dan saling menghormati antara masyarakat dapat menjadi penguat untuk membangun Tanah Papua.

Toleransi antara umat beragama akan menjadikan kehidupan masyarakat Papua menjadi lebih aman dan tenteram. Perpecahan yang berujung kerusuhan atas dasar perbedaan agama dapat dihindari, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal.

Merawat toleransi yang sudah berjalan di Papua membutuhkan peran dari semua elemen warga dan pemerintah. Menjaga keharmonisan masyarakat serta menghindari segala ancaman yang menyulut perpecahan antar umat beragama harus dimulai dari setiap individu Masyarakat Papua sendiri.

Menjaga toleransi antar umat beragama di Tanah Papua adalah bentuk partisipasi nyata masyarakat untuk membangun Papua. Selain itu, ini juga merupakan bentuk komitmen masyarakat mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila demi terwujudnya Rakyat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua