Oleh : Aldia Putra )*

Investasi merupakan motor pengembangan perekonomian Indonesia secara nasional, meski demikian realisasi investasi di Indonesia jangan sampai hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi juga merata di wilayah yang lain demi terwujudnya pemerataan pembangunan yang bersifat indonesia sentris.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris. Sejalan dengan ini, pemerataan investasi juga terus dikedepankan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya agar membangun Indonesia tidak boleh membangun satu wilayah tertentu, harus Indonesia-sentris, sehingga yang dibangun haruslah dari Aceh sampai Papua.

Menteri Investasi tersebut juga memaparkan, dari target investasi sebesar Rp 1.200 triliun pada tahun 2022, pada kuartal I telah terealisasi sekitar Rp 283 triliun. Di luar Jawa 52 persen dan di Jawa 48 persen. Adapun provinsi dengan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) terbesar adalah Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Bahlil juga menegaskan bahwa investasi yang datang ke Indonesia tidak hanya berasal dari satu negara saja. Masih ada Singapura, Hongkong, Tiongkok, Amerika, Korea Selatan. Sehingga tidak benar ketika ada informasi yang berhembus mengatakan bahwa Indonesia hanya dikuasai satu negara saja.

Di samping aspek ketenagakerjaan dan lingkungan, kolaborasi dengan pelaku usaha lokal sampai pada level UMKM menjadi salah satu persyaratan Kementerian Investasi bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Bahlil juga sempat menuturkan mengenai penyusunan peta peluang investasi untuk proyek prioritas strategis nasional.

Dengan adanya peta peluang investasi tersebut, investor tentu dapat lebih mudah menetapkan keputusannya dengan proyek yang strategis. Tentu saja investasi tidak boleh terpusat pada daerah Jawa, harus ada pemerataan investasi daerah. Oleh karena itu dengan adanya peta peluang investasi tersebut, harus ada keterlibatan pengusaha lokal daerah.

Berdasarkan kajian dengan informasi yang komprehensif, peta peluang investasi proyek prioritas strategis ini diharapkan dapat membantu promosi investasi Indonesia menjadi lebih tepat sasaran serta mempermudah pengambilan keputusan para investor untuk terlibat dalam berbagai proyek di daerah.

Hal ini rupanya mendapatkan dukungan dari anggota DPR Komisi VI Nusron Wahid, ia mendukung Kementerian Investasi untuk secara aktif mendatangkan investasi ke daerah-daerah yang sebenarnya punya potensi ekonomi namun belum begitu dilirik oleh investor. Nusron menuturkan, kementerian investasi mesti menggali potensi investasi di berbagai daerah dan membuat investor berminat untuk menanamkan modal di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingatubun mengapresiasi sejumlah langkah yang akan dilakukan Kementerian Investasi dalam meningkatkan investasi di dalam negeri, terlebih yang melibatkan sektor UMKM. Salah satunya adalah pendirian OSS (Online Single Submission) untuk pelaku usaha mikro dan kecil, ini tentu saja bisa menjadi salah satu upaya mengharmonisasi proses perizinan di pusat dan daerah.

Ikhsan berharap, di samping mendorong sinergi pusat dan daerah, Kementerian investasi juga dapat membantu mempermudah proses perizinan untuk UMKM dalam menjalankan usahanya. Sebab selama ini, aspek perizinan berusaha terutama untuk pelaku UMKM kerap menjadi kendala.

Lebih lanjut Ikshan juga menambahkan agar kolaborasi antara investor dengan pelaku UMKM dapat dipermudah melalui ketentuan ataupun kebijakan di lapangan dari Kementerian Investasi yang mendukung semua pihak. Ikhsan menilai, langkah ini bisa menjadi salah satu pendorong untuk merealisasikan target investasi.
Tidak hanya memperhatikan keterlibatan pelaku usaha daerah, Kementerian Investasi juga memaksimalkan penanaman modal di daerah-daerah terutama luar Jawa.
Pemerintah Indonesia optimis bahwa Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan memiliki potensi yang tinggi. Ketiga daerah tersebut perlu tetap dioptimalkan agar dapat menjadi tujuan investasi yang menjanjikan. Keunggulan dari daerah ini tentu saja luas lahannya. Misalnya, Kalimantan yang luas wilayahnya hampir tiga kali lipat dari Jawa. Selain itu, terdapat pula sumber daya alam berupa pertambangan di Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Indonesia memiliki beragam hal yang mampu menarik investor, tentu saja pemerataan investasi dan pembangunan di Indonesia harus merata demi terwujudnya pembangunan yang Indonesia-sentris.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah terus mengoptimalkan kebijakan stabilitasi harga minyak goreng. Bebagai cara dilakukan mulai dari penangkapan dan penetapan tersangka, sampai pada melakukan audit besar-besaran.

Pemerintah bergerak cepat dan melanjutkan berbagai program untuk menekan gejolak minyak goreng. Setelah terjadinya kelangkaan minyak goreng beberapa, pihak Kejaksaan Agung berhasil membongkar adanya praktik korupsi yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan untuk memberikan izin ekspor ke beberapa perusahaan. Hal tersebut juga mengindikasikan adanya beberapa mafia dari komoditas minyak goreng.

Untuk itu, pemberantasan mafia minyak goreng belakangan benar-benar langsung digencarkan oleh Pemerintah. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengadakan pertemuan besar-besaran yang melibatkan seluruh pengusaha minyak goreng di wilayah Bali.

Adanya pertemuan tersebut dinilai oleh Luhut merupakan langkah yang mampu dijalankan oleh Pemerintah demi bisa lebih memperbaiki lagi seluruh tata kelola mengenai minyak goreng serta mengenai bagaimana kebijakan yang telah diambil oleh pihak Pemerintah, pengusaha dan juga sejumlah asosiasi lainnya untuk diambil titik temu. Dengan adanya business matching yang telah terjadi dan disepakati bersama oleh berbagai pihak tadi, maka diharapkan semua bisa benar-benar saling terbuka.

Tentunya upaya tersebut adalah bertujuan untuk mencari titik temu dan juga kecocokan antara kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah di satu sisi, kemudian dihadapkan dengan strategi apa yang hendak diberlakukan oleh pihak pengusaha di sisi lain. Ke depannya supaya beberapa hal yang sekiranya sudah tidak cocok lagi atau tidak menghasilkan win win solution bisa segera diperbaiki.

Luhut sendiri menilai bahwa setidaknya selama 5 bulan terakhir ini terjadi ketidakcocokan dan juga inkonsistensi antara bagaimana kebijakan dari Pemerintah serta bagaimana langkah dari pihak pengusaha. Kemudian Menko Marves ini menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak mau diatur oleh siapapun, namun akan menggunakan prinsip saling mendengarkan.

Salah satu hal yang akan diperhatikan dengan serius adalah bagaimana adanya kecocokan data antara rekap yang sudah dibuat oleh Kementerian Perdagangan, Perindustrian hingga sampai kepada Bea Cukai. Apabila sudah ada kecocokan data mengenai harga dan jumlah komoditas, maka Luhut mengaku bahwa akan ada penambahan penerimaan negara.

Tentunya berbagai jenis data akan terbuka dalam audit tersebut. Mulai dari berapa besar tanah atau lahan dalam pulau Bali khususnya yang bisa menjadi lahan bagi kelapa sawit, kemudian berapa angka produksi yang bisa dilakukan, berapa ekspor yang dilakukan setiap harinya hingga berapa harga jualnya. Seluruh data tersebut akan benar-benar dilakukan pengoreksian dan pencocokan kembali.

Langkah ke depan dari audit yang akan dilakukan tersebut juga dijelaskan oleh Menko berusia 74 tahun itu. Nantinya dia akan langsung memberikan pembatasan mengenai kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit khususnya untuk orang yang tinggal di luar negeri. Menurutnya jangan sampai justru kekayaan asli Tanah Air harus banyak dikuasai oleh orang asing.

Pada kesempatan yang lain, Komisi III DPR Habiburohman menyatakan bahwa penetapan tersangka kasus korupsi minyak goreng yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung merupakan jawaban konkret yang menunjukkan bahwa betapa seriusnya Pemerintah untuk memberantas mafia minyak goreng.

Lebih lanjut, dirinya juga berharap supaya kasus ini benar-benar terus diusut sampai tuntas dan tidak hanya berhenti pada penetapan 4 tersangka saja, namun seluruh pihak yang terlibat harus benar-benar dihukum karena terdapat dugaan kuat bahwa ada banyak pihak yang turut bermain dalam kasus ini.
Pemerintah terus membenahi diri dan berusaha maksimal untuk menstabilkan minyak goreng, baik dari segi penegakan hukum, audit, hingga perbaikan regulasi. Masyarakat pun diminta untuk bijak dan ikut mendukung kebijakan tersebut agar stabilitas minyak goreng dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

suaratimur.id – Seperti wujud angka delapan yang menyambung terus tanpa ada putus, begitu juga dengan dukungan terhadap realisasi kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Meski didera adanya isu sejumlah penolakan di beberapa wilayah melalui aksi demonstrasi, namun nyatanya justru sikap dukungan terus bermunculan tanpa ada jeda. Bisa dikatakan, mayoritas masyarakat Papua maupun orang-orang yang ada di sekitar, bahkan yang berada di ibukota memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut sebagai upaya percepatan kemajuan Papua.

Lima Wilayah Adat Papua Dukung DOB Melalui Tujuh Pernyataan Sikap

Dalam sebuah pertemuan yang digelar beberapa hari lalu di wilayah Sentani bertajuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua. Sebanyak lima wilayah adat, yakni Tabi, Saireri, Lapago, Mepago, dan Anim Ha, bersama dengan kepala daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda berhasil merumuskan tujuh pernyataan sikap dukungan terhadap kebijakan DOB.

Tujuh pernyataan sikap tersebut yakni: Mendukung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan Otsus guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai wilayah adat, UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 02 Tahun 2021 tentang Otsus, Mendesak pemerintah pusat dan DPR untuk segera merealisasikan pembentukan DOB di Papua, Pemekaran Provinsi di Papua diikuti dengan formasi khusus penerimaan ASN, TNI, dan Polri berasal dari OAP, Jumlah kursi anggota DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan Provinsi Pemekaran minimal lima secara proposional, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus OAP, serta Para Kepala Daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat sepakat membentuk forum kerjasama untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai wilayah adat Papua.

Dukungan dari Lembaga Masyarakat Adat Biak Numfor Terhadap DOB Papua

Tak hanya dari lima wilayah adat Papua, dukungan terhadap kebijakan DOB juga muncul dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor. Ketua LMA Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara, mengatakan bahwa masyarakat adat Saireri khususnya Biak Numfor sangat mendukung DOB serta Otsus Jilid II karena masyarakat menginginkan kesejahteraan. Dukungan tersebut tak hanya dari masyarakat di kabupaten Biak Numfor melainkan dari lima kabupaten yang tergabung dalam wilayah adat Saireri yakni kabupaten Supiori, kabupaten Yapen, kabupaten Waropen, kabupaten Nabire dan kabupaten Biak Numfor.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan LMA Biak Numfor, Drs.Marthinus Randongkir, berharap pihak-pihak yang menolak program pemerintah termasuk DOB dan Otsus Jilid II harus berpikir jernih dan mau menerima program tersebut. Masyarakat harusnya mendukung DOB dan Otsus Jilid II karena tujuannya baik.

Dukungan dari Bupati Mimika, Eltianus Omaleng

Dukungan juga hadir tak hanya dari masyarakat adat, namun dari pemerintah daerah. Kali ini datang dari wilayah Kabupaten Mimika, Dipimpin oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam momentum apel pagi di Kantor Pemerintahan SP 3. Dirinya menegaskan akan menyelenggarakan deklarasi dukungan Otsus Jilid II, Deklarasi Pemekaran Provinsi Papua Tengah, sekaligus doa restu kepada masyarakat Mimika untuk maju sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut direncanakan pada tanggal 15 Juni di depan Gereja Kingmi Mile 32.

Menurutnya, meski banyak yang berpikiran negatif terhadap pemekaran dan perpanjangan Otsus Jilid II, namun pihaknya tetap akan mendeklarasikan dukungan sebagai wujud pembangunan Papua dan masa depan Papua. Kita tidak bicara daerah orang lain, kita bicara wilayah Adat Meepago. Tujuan utama deklarasi adalah untuk masa depan anak Papua. Selain itu juga agar pemerintah pusat bisa lebih melihat secara detail bahwa tidak hanya penolakan yang terlihat dalam wacana pemekaran ataupun pembentukan Provinsi baru. Namun juga adanya dukungan massif yang hingga kini mengalir terus tanpa putus.

Pemekaran Papua, Tingkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Penjelasan mengenai pentingnya pemekaran wilayah Papua tak hanya datang dari para pihak yang telah menyatakan sikap dukungannya. Dalam tataran wakil rakyat, Anggota komisi II DPR RI, Komarudin Watubun memastikan bahwa proses pemekaran atau DOB Papua sudah berproses dimana saat ini telah berada di DPR RI dan tinggal menunggu hasil keputusan.  

Adanya pro dan kontra dalam alam demokrasi menjadi hal biasa, tidak dibenarkan juga jika dikatakan semua pihak menerima atau menolak. Namun, pemekaran merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Terkait kerawanan konflik karena penolakan, ia juga menegaskan bahwa secara jumlah banyak dan sedikit adalah hal relatif. Terdapat masyarakat melakukan demo penolakan namun apakah benar atas kesadaran masyarakat atau ada yang menggerakkan, semua itu harus dipelajari.

Pemekaran wilayah memang bukan jalan satu satunya, tapi sampai hari ini pemekaran wilayah adalah salah satu cara guna mempercepat proses pembangunan serta pemerataan. Sebab, bicara tentang partisipasi politik, politik itu bicara partisipasi, partisipasi artinya dengan pemekaran akan bertambah provinsi, bertambah pula partisipasi politik didalamnya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)  

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Masyarakat mendukung upaya penumpasan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Dengan adanya penegakan hukum kepada gerombolan itu, stabilitas dan keamanan Papua dapat terjaga.

Upaya penumpasan Kelompok Separatis Teroris di Papua rupanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal tersebut diutarakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Andika Perkasa, bahwa proses penumpasan KST di Papua akan berlangsung dalam jangka panjang. Ia menjelaskan yang menjadi salah satu pengaruh operasi penumpasan KST akan berlangsung jangka panjang adalah penguasaan medan yang dominan oleh para kelompok KKB.

Dalam kesempatan dirinya usai meninjau pos skotis Satgas Madago Raya di Poso, Andika mengatakan bahwa posisi kita sama seperti di Sulawesi Tengah melalui pola satuan operasi, yang berjalan normal adalah operasi penegakan hukum, bekerjasama dengan Polri serta instansi lain.

Andika mengatakan, keterlibatan TNI dalam operasi penumpasan KST dikhususkan pada keamanan dan bersifat cukup terbatas. Sehingga menurutnya, TNI betul-betul bertindak dengan memperhatikan rambu-rambu operasi supaya tidak menimbulkan masalah baru.

Pihaknya menjaga pola operasi sesuai dengan rambu-rambu yang ada, untuk menjaga jangan sampai ada masalah baru ataupun masalah yang lebih besar lagi. Terdapat dua kemiripan yang cukup menonjol antara operasi khusus penumpasan mujahidin Indonesia timur (MIT) di Poso dengan operasi khusus di Papua, yakni medan yang terbilang sulit. Variabelnya cukup banyak dan tantangannya berbeda-beda, di Papua dan Poso hanya medan operasinya saja yang sulit.

Sebelumnya seorang anggota KST berinisial LM berhasil dibekuk aparat gabungan di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Irjen Mathius D Fakhri (Kapolda Papua) mengatakan, LM berhasil diamankan tidak lama setelah mencoba menembak aparat keamanan yang sedang berjaga pada acara bakar batu di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Fakhiri menjelaskan, saat itu ada acara bakar batu di Ilaga. Lalu ada pelaku yang datang dan mengokang senjatanya tak jauh dari aparat yang sedang berjaga, mendengar kokangan senjata, aparat tersebut langsung menyelamatkan diri.

Setelah menyelamatkan diri, anggota tersebut melaporkan ke rekan-rekannya. Tak lama kemudian pelaku yang mencoba melarikan diri berhasil diamankan beserta satu pucuk senjata api laras pendek. Saat ini, LM sudah berhasil diamankan di Mapolres Puncak untuk dimintai keterangan.

Fakhiri juga meminta agar para aparat keamanan yang bertugas di daerah konflik agar selalu waspada. Jangan lengah sedetikpun, karena KST selalu mencari kesempatan untuk membuat keonaran.

Salah satu keonaran yang sempat dibuat oleh KST adalah pembakaran perumahan guru SMA Negeri 1 di Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, namun peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Musthofa Kamal membenarkan adanya pembakaran perumahan guru di Kampung Wako. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi bengisnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST.

Pembakaran sekolah dan puskesmas, penembakan terhadap warga sipil dan aparat adalah ulah KST yang tak bisa ditolerir. Bagaimanapun juga masyarakat di Papua dan Papua Barat berhak atas suasanya yang aman dan nyaman selama berada di Papua.

Jika selama ini KST menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.

KST kerap berlindung di balik HAM ketika aparat melancarkan tugasnya, tetapi kenyataannya KST juga memiliki persenjataan yang kerap digunakan untuk mengancam masyarakat Papua yang tidak bersalah.

Keberadaan KST seperti benalu yang merusak rasa persatuan yang telah dibentuk. Mereka tak henti-hentinya mengkampanyekan kemerdekaan yang ternyata mereka hanya diperalat oleh kepentingan segelintir orang. Oleh sebab itu, penindakan tegas kepada KST sudah tepat dan memang perlu dilakukan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Aldia Putra )*

Investasi merupakan motor pengembangan perekonomian Indonesia secara nasional, meski demikian realisasi investasi di Indonesia jangan sampai hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi juga merata di wilayah yang lain demi terwujudnya pemerataan pembangunan yang bersifat indonesia sentris.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris. Sejalan dengan ini, pemerataan investasi juga terus dikedepankan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya agar membangun Indonesia tidak boleh membangun satu wilayah tertentu, harus Indonesia-sentris, sehingga yang dibangun haruslah dari Aceh sampai Papua.

Menteri Investasi tersebut juga memaparkan, dari target investasi sebesar Rp 1.200 triliun pada tahun 2022, pada kuartal I telah terealisasi sekitar Rp 283 triliun. Di luar Jawa 52 persen dan di Jawa 48 persen. Adapun provinsi dengan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) terbesar adalah Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Bahlil juga menegaskan bahwa investasi yang datang ke Indonesia tidak hanya berasal dari satu negara saja. Masih ada Singapura, Hongkong, Tiongkok, Amerika, Korea Selatan. Sehingga tidak benar ketika ada informasi yang berhembus mengatakan bahwa Indonesia hanya dikuasai satu negara saja.

Di samping aspek ketenagakerjaan dan lingkungan, kolaborasi dengan pelaku usaha lokal sampai pada level UMKM menjadi salah satu persyaratan Kementerian Investasi bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Bahlil juga sempat menuturkan mengenai penyusunan peta peluang investasi untuk proyek prioritas strategis nasional.

Dengan adanya peta peluang investasi tersebut, investor tentu dapat lebih mudah menetapkan keputusannya dengan proyek yang strategis. Tentu saja investasi tidak boleh terpusat pada daerah Jawa, harus ada pemerataan investasi daerah. Oleh karena itu dengan adanya peta peluang investasi tersebut, harus ada keterlibatan pengusaha lokal daerah.

Berdasarkan kajian dengan informasi yang komprehensif, peta peluang investasi proyek prioritas strategis ini diharapkan dapat membantu promosi investasi Indonesia menjadi lebih tepat sasaran serta mempermudah pengambilan keputusan para investor untuk terlibat dalam berbagai proyek di daerah.

Hal ini rupanya mendapatkan dukungan dari anggota DPR Komisi VI Nusron Wahid, ia mendukung Kementerian Investasi untuk secara aktif mendatangkan investasi ke daerah-daerah yang sebenarnya punya potensi ekonomi namun belum begitu dilirik oleh investor. Nusron menuturkan, kementerian investasi mesti menggali potensi investasi di berbagai daerah dan membuat investor berminat untuk menanamkan modal di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingatubun mengapresiasi sejumlah langkah yang akan dilakukan Kementerian Investasi dalam meningkatkan investasi di dalam negeri, terlebih yang melibatkan sektor UMKM. Salah satunya adalah pendirian OSS (Online Single Submission) untuk pelaku usaha mikro dan kecil, ini tentu saja bisa menjadi salah satu upaya mengharmonisasi proses perizinan di pusat dan daerah.

Ikhsan berharap, di samping mendorong sinergi pusat dan daerah, Kementerian investasi juga dapat membantu mempermudah proses perizinan untuk UMKM dalam menjalankan usahanya. Sebab selama ini, aspek perizinan berusaha terutama untuk pelaku UMKM kerap menjadi kendala.

Lebih lanjut Ikshan juga menambahkan agar kolaborasi antara investor dengan pelaku UMKM dapat dipermudah melalui ketentuan ataupun kebijakan di lapangan dari Kementerian Investasi yang mendukung semua pihak. Ikhsan menilai, langkah ini bisa menjadi salah satu pendorong untuk merealisasikan target investasi. Tidak hanya memperhatikan keterlibatan pelaku usaha daerah, Kementerian Investasi juga memaksimalkan penanaman modal di daerah-daerah terutama luar Jawa.

Pemerintah Indonesia optimis bahwa Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan memiliki potensi yang tinggi. Ketiga daerah tersebut perlu tetap dioptimalkan agar dapat menjadi tujuan investasi yang menjanjikan. Keunggulan dari daerah ini tentu saja luas lahannya. Misalnya, Kalimantan yang luas wilayahnya hampir tiga kali lipat dari Jawa. Selain itu, terdapat pula sumber daya alam berupa pertambangan di Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.
Indonesia memiliki beragam hal yang mampu menarik investor, tentu saja pemerataan investasi dan pembangunan di Indonesia harus merata demi terwujudnya pembangunan yang Indonesia-sentris.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Devina Kirana)*

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah kunci untuk mencegah penularan Covid-19. Kebiasaan ini harus tetap dilakukan walaupun kasus Covid-19 di Indonesia sudah mengalami penurunan.

Seiring penurunan jumlah kasus positif Covid-19 global, Direktur Darurat Badan Kesehatan Dunia (WHO) Michael Ryan, mengatakan 2022 akan menjadi titik balik pandemi untuk berubah statusnya menjadi endemi. Endemi sendiri berarti penyakit yang berjangkit di suatu daerah pada suatu golongan masyarakat. Endemi adalah sebuah keadaan dimana suatu penyakit muncul secara konstan di dalam suatu populasi atau lokasi geografis tertentu, contohnya adalah malaria, dan demam berdarah dengue (DBD).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa perilaku manusia sangatlah vital dalam menentukan besar penularan penyakit di dunia. Perilaku manusia berkaitan erat dengan mobilitas hingga aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sehingga pandemi Covid-19 secara tidak langsung melatih kita untuk menyesuaikan diri dalam merubah perilaku dalam waktu singkat.

WHO pada Mei 2022, telah memperbaharui rekomendasi perilaku masyarakat dalam beraktivitas. Sesuai dengan prinsip “Patuhi Bersama, Terlindungi Bersama” dalam menyesuaikan kondisi Covid-19 secara global, rekomendasi perilaku masyarakat menurut WHO adalah sebagai berikut:

Pertama, berinisiatif untuk mendapatkan vaksinasi secara tepat dan lengkap. Kedua, menjaga jarak minimal serta menjauhi kerumunan. Ketiga, menggunakan masker dengan benar yang menutupi mulut dan hidung terutama ketika sulit menjaga jarak, dan berada di ruangan tertutup dengan sirkulasi udara yang minim.

Rekomendasi keempat adalah rajin membersihkan tangan dengan hand sanitizer, sabun, dan air mengalir. Kelima dengan menerapkan etika menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. Menutupi mulut ketika batuk ini bisa menggunakan siku ataupun tissue. Bila menggunakan tissue, maka buanglah segera dan segera mencuci tangan.

Rekomendasi keenam, adalah segera memeriksakan diri atau melakukan isolasi mandiri jika merasa bergejala mirip Covid-19. Prof. Wiku menjelaskan rekomendasi perilaku hidup bersih yang berkelanjutan diharapkan dapat hidup berdampingan dengan rasa kepercayaan diri masyarakat dalam menerapkannya.
Untuk menyambut era baru setelah pandemi Covid-19, Lembaga Dunia untuk Kesejahteraan Anak (UNICEF) juga merekomendasikan untuk terus melakukan penguatan infrastruktur kesehatan.
Bentuk penguatan infrastruktur kesehatan misalnya dengan menambah jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas, lalu perbaikan sistem pencatatatan dan pelaporan kasus (surveilans). Selanjutnya, vaksinasi Covid-19 dapat menjadi program imunisasi rutin dengan didukung aspek logistik dan pasokan alat-alat kesehatan dengan lebih baik.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut sudah sepatutnya dilaksanakan dengan kesadaran penuh oleh masyarakat. Tanpa kesadaran dari masyarakat dan bila beberapa masyarakat masih enggan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, akan sangat disayangkan bila tidak ada dampak positif dari pelaksanaannya.

Pelaksanaan implementasi lapangan juga harus dipantau dengan tepat. Aktivitas hidup bersih dan sehat yang telah dilaksanakan masyarakat akan menjadi sia-sia bila tidak didukung oleh fasilitas pendukung kesehatan yang memadai. Dengan peningkatan fasilitas kesehatan yang sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PHBS, maka kasus aktif Covid-19 tidak akan bertambah kembali lagi.

Sebagai pelengkap setelah melaksanakan PHBS, masyarakat juga harus tetap untuk menjaga kesehatan dengan tidur cukup, tetap terhidrasi dengan baik, memakan makanan yang bergizi, dan aktif berolahraga. Dengan tetap menjaga kesehatan, tubuh kita akan lebih fit dan bersemangat dalam melakukan aktivitas.

Mari kita bersama-sama menyongsong kehidupan baru tanpa Covid-19. Kehidupan dimana kita bisa kembali hidup normal tanpa masker, dapat beraktivitas secara langsung tanpa menggunakan perangkat digital, dan hidup yang bahagia tanpa dihantui berbagai efek negatif dari Pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah Kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Dimas Aji Wijayanto*)

Saat ini Polri sedang melakukan penelusuran terkait pendanaan ormas Khilafatul Muslimin. Berdasarkan temuan yang dilakukan Polri, penggalangan dana yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin dilakukan melalui kotak amal.

Penulis sangat mengapresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum karena sudah bergerak cepat untuk menelusuri sumber pendanaan ormas tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja.

Berdasarkan berita yang penulis baca, Polri masih menelusuri terkait sumber dana dari luar, apakah ada sumber dana lainnya yang mendukung untuk kegiatan organisasi Khilafatul Muslimin. Polri juga masih melakukan pemeriksaan intensif kepada Abdul Qadir Hasan Baraja, selaku pimpinan tertinggi ormas Khilafatul Muslimin.

Dari sudut pandang penulis, pemeriksaan kepada pimpinan Khilafatul Muslimin tersebut harus ditelusuri lebih lanjut terkait sumber-sumber pendanaan ormas mereka. Berdasarkan berita yang penulis baca sebelumnya, Hasan Baraja memiliki kedekatan dengan beberapa kelompok yang tergolong radikal. Ada kemungkinan kelompok-kelompok radikal ini turut membantu dalam pendanaan ormas Khilafatul Muslimin tersebut.

Oleh karena itu, penulis juga menyarankan agar dilakukan penulusuran lebih lanjut terkait kelompok-kelompok radikal yang pernah berhubungan dengan Hasan Baraja, barangkali akan terkuak darimana sumber dana besar yang mereka dapatkan untuk menjalankan aksi mereka.

Selain pernah berhubungan dengan kelompok radikal, Hasan Baraja pernah mengajak masyarakat untuk menegakkan sistem khilafah yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan makar. Hasan Baraja juga menyebarkan faham mengenai sistem khilafah yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dibawah bendera Khilafatul Muslimin.

Penulis juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang mengetahui tentang ormas Khilafatul Muslimin tersebut agar dapat menghindari untuk bergabung kedalam ormas tersebut, karena sudah jelas mereka membawa ideologi selain Pancasila untuk merubah ideologi bangsa ini.

Penulis berharap, masyarakat tetap waspada terhadap kehadiran ormas-ormas yang mirip seperti Khilafatul Muslimin tersebut karena sejatinya mereka dapat membahayakan keutuhan bangsa kita dengan menyebarkan faham mengenai sistem khilafah yang sangat bertolak belakang dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila.

*Penulis adalah kontributor Paramadina Institute

Oleh : Bayu Pramudya )*

Pemerintah Indonesia terbuka dengan berbagai kerja sama global demi mempercepat pemulihan ekonomi. Sinergitas global tersebut juga merupakan implementasi dari tema Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Recover Together, Recover Stronger.
Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, Indoanesia terbuka untuk bekerja sama dengan mitra global demi memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan merata di seluruh negara G20.

Pada kesempatan Presidensi G20, dirinya menyatakan bahwa Indonesia terbuka terhadap dukungan mitra, dukungan tersebut bisa berbentuk proyek percontohan atau mercusuar dan kerja sama ekonomi, terutama di bidang transisi energi serta pengembangan skema pembiayaan ramah pasar dengan praktik terbaik internasional.

Kemudian, pendanaan untuk mengembangkan teknologi yang tersedia dan terjangkau untuk mendukung transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Hal tersebut tentu saja relevan dengan tema Presidensi G20 Indonesia, yaitu recover together, recover stronger. Dengan demikian, semua anggota G20 bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal.

Presidensi G20 Indonesia sendiri fokus pada tiga bidang prioritas global dan nasional, yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan mempercepat transisi energi. Airlangga juga menambahkan sektor energi merupakan sumber dari sekitar ¾ emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, kerangka kerja G20 adalah memandu transisi energi dari negara-negara ekonomi utama.

G20 memberi dukungan berupa usulan peningkatan pemahaman dan kesiapan sektor keuangan atas potensi risiko perubahan iklim melalui pemenuhan data gaps, dalam keperluan assessing climate related financial risks dan mendorong climate related disclosure. G20 mendukung usulan Presidensi Italia untuk mengaktifkan kembali Sustainable Finance Study Group (SFSG).
Pengaktifan kembali SFSG ini diharapkan dapat mendorong kesiapan dan kapasitas sektor keuangan dalam mendukung transisi menuju perekonomian yang berkelanjutan.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mendorong review dan update atas Rencana Aksi G20, sehingga merefleksikan gambaran kebijakan forward looking sebagai alat koordinasi utama negara G2O, dalam menangani pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Pada kesempatan berbeda, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7. Forum internasional yang berlangsung di Nusa Dua, Bali.

Raditya Jati selaku Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara GPDRR 2022 mengungkapkan, Indonesia mengusung semangat dalam memperkuat kemitraan menuju resiliensi berkelanjutan.

Raditya berharap agar kegiatan tersebut dapat mendorong lebih banyak kerja sama pengurangan risiko bencana serta komitmen global dalam membangun resiliensi secara berkelanjutan sesuai dengan kerangka pengurangan risiko bencana 2015-2030.

Raditnya juga menuturkan, ada 3 alasan mengapa Indonesia tertarik untuk menjadi tuan rumah. Pertama, membangun resiliensi risiko bencana dengan memperkuat kerja sama semua pemangku kepentingan baik global maupun domestik.

Tentu hal ini menjadi salah satu komitmen tidak hanya dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah lokal. Menurutnya, semangat untuk membangun resiliensi bangsa telah menjadi salah satu prioritas.

Selain itu, kondisi geografis, situasi iklim yang rentan terhadap bencana juga menjadi alasan penting. Indonesia perlu bekerja sama dengan banyak pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana di tanah air.

Hal ini menjadi penting mengingat bencana yang terjadi juga berdampak pada sektor ekonomi, sehingga kerja sama global ini juga bertujuan untuk memulihkan ekonomi jika kejadian tak terduga seperti bencana terjadi di Indonesia.

Tentu saja demi mewujudkan visi recover together, recover stronger, negara-negara perlu bekerja sama untuk mengurangi ketengangan perdagangan dan memperkuat sistem perdanganan multilateral, yang menjadi mesin utama untuk pertumbuhan dan pekerjaan.

Di sisi lain, banyak negara ekonomi berkembang yang membutuhkan dukungan komunitas global dalam pemulihannya, karena negara tersebut menghadapi ruang fiskal yang menyusut dan beban utang yang juga meningkat.

Kerja sama global adalah hal yang perlu diwujudkan, karena sebuah negara tidak bisa berkembang tanpa adanya kerja sama dengan negara lain. Tentu saja optimisme terhadap pemulihan ekonomi harus terus dijaga, seiring dengan berkurangnya kasus positif Covid-19 dan longgarnya protokol kesehatan di tempat umum.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini