Tujuh Pernyataan Sikap Menjadi Dasar Lima Wilayah Adat Papua Dukung Kebijakan DOB

Rapat Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat

suaratimur.id – Seperti wujud angka delapan yang menyambung terus tanpa ada putus, begitu juga dengan dukungan terhadap realisasi kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Meski didera adanya isu sejumlah penolakan di beberapa wilayah melalui aksi demonstrasi, namun nyatanya justru sikap dukungan terus bermunculan tanpa ada jeda. Bisa dikatakan, mayoritas masyarakat Papua maupun orang-orang yang ada di sekitar, bahkan yang berada di ibukota memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut sebagai upaya percepatan kemajuan Papua.

Lima Wilayah Adat Papua Dukung DOB Melalui Tujuh Pernyataan Sikap

Dalam sebuah pertemuan yang digelar beberapa hari lalu di wilayah Sentani bertajuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua. Sebanyak lima wilayah adat, yakni Tabi, Saireri, Lapago, Mepago, dan Anim Ha, bersama dengan kepala daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda berhasil merumuskan tujuh pernyataan sikap dukungan terhadap kebijakan DOB.

Tujuh pernyataan sikap tersebut yakni: Mendukung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan Otsus guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai wilayah adat, UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 02 Tahun 2021 tentang Otsus, Mendesak pemerintah pusat dan DPR untuk segera merealisasikan pembentukan DOB di Papua, Pemekaran Provinsi di Papua diikuti dengan formasi khusus penerimaan ASN, TNI, dan Polri berasal dari OAP, Jumlah kursi anggota DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan Provinsi Pemekaran minimal lima secara proposional, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus OAP, serta Para Kepala Daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat sepakat membentuk forum kerjasama untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai wilayah adat Papua.

Dukungan dari Lembaga Masyarakat Adat Biak Numfor Terhadap DOB Papua

Tak hanya dari lima wilayah adat Papua, dukungan terhadap kebijakan DOB juga muncul dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor. Ketua LMA Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara, mengatakan bahwa masyarakat adat Saireri khususnya Biak Numfor sangat mendukung DOB serta Otsus Jilid II karena masyarakat menginginkan kesejahteraan. Dukungan tersebut tak hanya dari masyarakat di kabupaten Biak Numfor melainkan dari lima kabupaten yang tergabung dalam wilayah adat Saireri yakni kabupaten Supiori, kabupaten Yapen, kabupaten Waropen, kabupaten Nabire dan kabupaten Biak Numfor.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan LMA Biak Numfor, Drs.Marthinus Randongkir, berharap pihak-pihak yang menolak program pemerintah termasuk DOB dan Otsus Jilid II harus berpikir jernih dan mau menerima program tersebut. Masyarakat harusnya mendukung DOB dan Otsus Jilid II karena tujuannya baik.

Dukungan dari Bupati Mimika, Eltianus Omaleng

Dukungan juga hadir tak hanya dari masyarakat adat, namun dari pemerintah daerah. Kali ini datang dari wilayah Kabupaten Mimika, Dipimpin oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam momentum apel pagi di Kantor Pemerintahan SP 3. Dirinya menegaskan akan menyelenggarakan deklarasi dukungan Otsus Jilid II, Deklarasi Pemekaran Provinsi Papua Tengah, sekaligus doa restu kepada masyarakat Mimika untuk maju sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut direncanakan pada tanggal 15 Juni di depan Gereja Kingmi Mile 32.

Menurutnya, meski banyak yang berpikiran negatif terhadap pemekaran dan perpanjangan Otsus Jilid II, namun pihaknya tetap akan mendeklarasikan dukungan sebagai wujud pembangunan Papua dan masa depan Papua. Kita tidak bicara daerah orang lain, kita bicara wilayah Adat Meepago. Tujuan utama deklarasi adalah untuk masa depan anak Papua. Selain itu juga agar pemerintah pusat bisa lebih melihat secara detail bahwa tidak hanya penolakan yang terlihat dalam wacana pemekaran ataupun pembentukan Provinsi baru. Namun juga adanya dukungan massif yang hingga kini mengalir terus tanpa putus.

Pemekaran Papua, Tingkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Penjelasan mengenai pentingnya pemekaran wilayah Papua tak hanya datang dari para pihak yang telah menyatakan sikap dukungannya. Dalam tataran wakil rakyat, Anggota komisi II DPR RI, Komarudin Watubun memastikan bahwa proses pemekaran atau DOB Papua sudah berproses dimana saat ini telah berada di DPR RI dan tinggal menunggu hasil keputusan.  

Adanya pro dan kontra dalam alam demokrasi menjadi hal biasa, tidak dibenarkan juga jika dikatakan semua pihak menerima atau menolak. Namun, pemekaran merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Terkait kerawanan konflik karena penolakan, ia juga menegaskan bahwa secara jumlah banyak dan sedikit adalah hal relatif. Terdapat masyarakat melakukan demo penolakan namun apakah benar atas kesadaran masyarakat atau ada yang menggerakkan, semua itu harus dipelajari.

Pemekaran wilayah memang bukan jalan satu satunya, tapi sampai hari ini pemekaran wilayah adalah salah satu cara guna mempercepat proses pembangunan serta pemerataan. Sebab, bicara tentang partisipasi politik, politik itu bicara partisipasi, partisipasi artinya dengan pemekaran akan bertambah provinsi, bertambah pula partisipasi politik didalamnya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)  

Tinggalkan Balasan