Oleh : Aulia Hawa )*

Indonesia menjadi negara yang mendukung pada kemudahan berinvestasi, baik dari segi regulasi, sumber daya, hingga insentif bagi pengusaha. Kemudahan tersebut mendorong banyak negara asing untuk berkomitmen berinvestasi di Indonesia.

Pernahkah Anda melihat suatu produk bermerek luar negeri tetapi ternyata made in Indonesia? Sebenarnya hal ini tidak mengagetkan lagi karena sejak era orde baru, sudah banyak investor di negeri ini. Mereka membangun pabrik dan bekerja sama di Indonesia dan memasarkan produknya di sini juga, selain di negara-negara lain.

Dalam rangka memulihkan perekonomian negara maka pemerintah makin menggencarkan investasi di Indonesia. Penyebabnya karena jika makin banyak penanaman modal asing maka makin banyak pula devisa negara. Indonesia bisa pulih dari efek pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyatakan ada 10 negara yang akan berinvestasi di Indonesia. Di antaranya Korea Selatan, Inggris, RRC, Singapura, dan lain sebagainya. Jadi tidak benar jika ada isu yang menyebutkan bahwa hanya ada monopoli 1 negara yang akan melakukan penanaman modal di negeri ini.

Isu bahwa ada monopoli dari 1 negara amat kejam karena tidak berdasarkan fakta, dan oknum menyebarkannya dengan sengaja karena tak suka melihat kedekatan Indonesia dengan negara itu. Apalagi mereka bisa mengaitkannya dengan isu penjajahan. Padahal investasi bukanlah penjajahan terselubung, tetapi bentuk kerja sama bisnis yang setara dan jelas saling menguntungkan.

Bahlil menambahkan, nilai investasi juga tidak main-main nominalnya. Hongkong menanamkan modalnya sampai 1,5 M Dollar Amerika, sedangkan Singapura malah lebih dari 3 M Dollar Amerika. Hal ini menandakan kepercayaan mereka amatlah besar ke Indonesia dan beranggapan bahwa investasi sangat menguntungkan.

Banyaknya negara asing yang berkomitmen dalam berinvestasi di Indonesia karena pertama, pemerintah memberi regulasi yang jelas dan melindungi para penanam modal, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam UU itu ada klaster investasi yang mempersilakan investor untuk masuk dan mempermudah untuk perizinan usaha.

Kedua, jaminan untuk berinvestasi di Indonesia diberi langsung oleh Presiden Jokowi. Hal ini yang membuat para pengusaha asing yakin dan ingin menanamkan modalnya di negeri ini. mereka rela mengeluarkan banyak uang karena percaya akan garansi dari sang presiden.

Yang ketiga, Indonesia dikaruniai Tuhan YME dengan kekayaan alam dan bahan tambang yang melimpah, dan bisa diolah menjadi barang jualan yang menguntungkan. Dengan sistem kerjasama maka investor bisa ikut mengolahnya dan ada bagi hasil.

Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak karena jumlah warganya lebih dari 200 juta orang. SDM yang rata-rata lulusan S1 membuat pengusaha asing mau menjadikan mereka pegawai yang andal dan mau diajari untuk bekerja dengan benar.

Jumlah penduduk juga jadi alasan mengapa investor mau menanamkan modal di Indonesia, karena makin banyak rakyatnya, makin besar juga pasarnya. Ketika ada investor yang membuka pabrik sepatu di Indonesia maka sudah jelas marketnya yakni rakyat Indonesia sendiri. Apalagi masyarakat negeri ini dikenal agak konsumtif sehingga jadi pasar yang menggiurkan.

Banyaknya negara asing yang berinvestasi di Indonesia adalah hal yang sangat baik karena mereka percaya akan berbagai keunggulan yang ada di Indonesia dibandingkan negara lain. Masyarakat pun diharapkan ikut mendukung program pemerintah dalam meningkatkan investasi yang akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Fransiska Balawa Lubis )*

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur segera terealisasi, salah satu cara pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan IKN adalah dengan melakukan sosialisasi ke berbagai elemen baik nasional maupun internasional, salah satunya dengan memperkenalkan profil IKN kepada negara lain dalam lingkup hubungan kerja sama ekonomi.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN, pemerintahan IKN Nusantara yang berbentuk wilayah administrasi khusus akan dikepalai oleh seorang kepala otorita. Otorita Ibu Kota Nusantara adalah penyebutan untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang merupakan pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 tertanggal 28 April 2022 dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan perluasan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Ir. Bambang Susantono, MCP., MSCE., Ph.D., Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadakan pertemuan secara langsung dengan Anthony Charles Lynton Blair (Tony Blair), Perdana Menteri Inggris, pada tanggal 1 Juni 2022. Pertemuan tersebut membahas mengenai langkah strategis dan taktis untuk persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN, terutama terkait foreign direct investment untuk membangun hubungan yang lebih stabil antar dua negara dalam lingkup perekonomian.

Lembaga Tony Blair Institute (TBI) for Global Change aktif melaksanakan kajian serta memberikan perhatian khusus tentang Indonesia. Blair juga merupakan pihak yang dipercaya dan memiliki hubungan baik dengan para investor.

Dalam pertemuan tersebut, Bambang Susantono juga menerangkan kepada Tony Blair mengenai One Map, One Plan, One Policy (1MPP) sebagai bentuk perencanaan IKN terintegrasi yang merupakan konsolidasian semua perencanaan aktivitas kementerian atau lembaga terkait dengan IKN.

Saat ini Otorita Ibu Kota Nusantara sedang mengembangkan masterplan Nusantara yang mencerminkan teknologi mutakhir, dengan fokus pada inovasi dan menciptakan ekosistem yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakan model baru pengelolaan kota masa depan yang terhubung secara digital yang layak secara ekonomi, diinginkan secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan.

Otoritas IKN juga terus menjalankan kegiatan 4K, yaitu Komunikasi, Koordinasi, Konsolidasi dan Kolaborasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan ibu kota baru dengan mengutamakan prinsip ESG yakni aspek Environmental (Lingkungan), Social (Sosial) dan Governance (Pemerintahan) sebagai kota global yang Smart (Cerdas), Sustainable (Berkelanjutan), Inclusive (Inklusif), dan Resilient (Tangguh).

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN, Dr. Sidik Pramono, mengatakan pemerintah secara intensif melakukan pembicaraan dengan potensial investor yang akan berinvestasi untuk pembangunan IKN Nusantara. Penjajakan dilakukan dengan berbagai negara, termasuk dengan investor dalam negeri.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan, serta berbagai simpul konektivitas yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan di IKN.

Pembangunan IKN merupakan langkah strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk juga Asia. Dengan strategi komunikasi yang baik, program pembangunan IKN ini akan menjadi program yang menarik bagi investor baik dalam maupun luar negeri, ditambah dengan kemajuan pembangunan yang cepat dan nyata dalam infrastruktur dasar, tentu akan semakin menarik minat dari calon investor.

Selain itu, TBI diharapkan terus mewartakan potensi IKN kepada audiens internasional, agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Nantinya kalangan internasional lebih tertarik berpartisipasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan industri. Oleh karena itu, proses pembangunan IKN diyakini akan banyak audiens internasional yang akan membantu.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alif Fikri )*

Khilafah merupakan ideologi transnasional yang secara terang-terangan ingin mengganti Pancasila. Oleh sebab itu, masyarakat untuk tegas menolak paham tersebut yang juga banyak tertolak di negara-negara mayoritas muslim.

Beberapa waktu lalu publik sempat heboh karena ada pawai yang menyuarakan kebangkitan khilafah. Para pesertanya juga membagikan brosur dan mempromosikan khilafah. Padahal Ormas terlarang yang dulu getol menyuarakan khilafah sudah dibubarkan, dan ternyata ada yang lain yang tetap ngotot bahwa khilafah adalah yang terbaik. Ormas itu bernama Khilafatul Muslimin, yang ketuanya adalah mantan anggota NII (Negara Islam Indonesia).

Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, telah ditangkap oleh Densus 88 Antiteror di Lampung. Selain karena mempromosikan khilafah, ia juga melanggar UU ITE dan menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan radikalisme dan terorisme.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan bahwa khilafah ingin menggantikan Pancasila di Indonesia. Ketika Baraja ditangkap maka wajar karena dianggap mengancam keselamatan negara. Dalam artian, penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin adalah hal yang normal karena ia dan pengikutnya mempromosikan sistem khilafah, padahal amat berseberangan dengan Pancasila.

Zainut Tauhid melanjutkan, semoga setelah ada penangkapan Baraja diproses lebih lanjut. Dalam artian, tak hanya pemimpin Ormas yang mempromosikan khilafah yang ditangkap oleh Densus 88. Namun juga anak buahnya dan juga simpatisannya. Setelah ada penangkapan Baraja maka polisi bergerak cepat dan menggeledah markas-markas Khilafatul Muslimin di seluruh Indonesia.

Penyerbuan markas-markas Khilafatul Muslimin memang harus dilakukan karena untuk memantau apakah ada anak buah Baraja yang juga mempromosikan radikalisme dan terorisme. Jangan sampai masyarakat jadi teracuni dengan sistem khilafah dan menolak Pancasila. Padahal sudah jelas bahwa Pancasila adalah pegangan bagi tiap warga negara Indonesia dan tidak bisa diganti oleh lainnya.

Ketika sistem khilafah dalam 1 negara maka hanya ada 1 keyakinan dan hukumnya menurut hukum agama, yang menjadi landasan. Akan sangat tidak cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan pemerintahnya mengakui 6 keyakinan. Sistem dalam satu negara tidak bisa diganti begitu saja jadi khilafah dan Khilafatul Muslimin sudah jelas seenaknya sendiri karena tidak mengerti hukum negara yang mengikat tiap warganya.

Saat Khilafatul Muslimin ingin mengganti Pancasila dengan khilafah maka jelas melanggar hukum, oleh karena itu wajar jika ada penangkapan. Anggota Ormas ini juga bisa dicokok karena terbukti jadi penghianat negara, karena terlibat kasus radikalisme dan terorisme. Sejak tahun 1945, Pancasila adalah ideologi tunggal di Indonesia dan tidak bisa diganti oleh yang lain.

Sungguh aneh ketika Khilafatul Muslimin ingin mengganti Pancasila dengan khilafah padahal kondisi di Indonesia beda jauh dengan di negara kerajaan yang memang menganut sistem khilafah. Indonesia adalah republik sehingga memakai sistem demokrasi, dan tidak bisa diganti dengan sistem kerajaan yang menggunakan khilafah.

Khilafatul Muslimin maupun ormas radikal tidak bisa menggusur Pancasila begitu saja. Apalagi mereka tidak memiliki wewenang apa-apa atau jabatan di pemerintah. Mereka hanya bisa gerilya dan membujuk masyarakat agar masuk dalam jerat radikalisme.

Oleh karena itu masyarakat diharap jangan sampai terkena arus radikalisme, baik yang ditularkan oleh Khilafatul Muslimin atau ormas lain. Kelompok radikal adalah penghianat negara dan menyembunyikan tersangka radikal dan teroris pun dianggap melanggar hukum.

Kelompok Khilafatul Muslimin punya misi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kekhalifahan dan mengganti Pancasila. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada agar penyebaran paham radikal tersebut dapat dicegah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Savira Ayu )*

Kelompok buruh berencana untuk kembali melakukan aksi demo pada 15 Juni 2012. Berkaca pada aksi sebelumnya, rencana demonstrasi sebaiknya dibatalkan saja karena rawan ditunggangi provokator.

Elemen buruh akan kembali menggelar aksi demo yang digelar di kota-kota Industri seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Kemudian Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate dan Ambon.

Khusus di Jakarta, Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demo akan dipusatkan di depan gedung DPR mulai pukul 10.00 WIB. Diperkirakan akan ada 10.000 buruh yang mengikuti demo di Senayan

Aksi ini rupanya dikomandoi oleh Partai Buruh yang belum lama terbentuk, hal ini tentu saja menjadi bias, apakah benar partai ini mengangkat aspirasi seluruh buruh, atau ada kepentingan politis di baliknya.

Justru aksi demo ini rentan akan provokasi yang kerap terjadi, misalnya dengan adanya pemaksaan terhadap para buruh yang sedang bekerja, tentu saja tindakan tersebut tidak etis. Alih-alih mengambil simpati rakyat, justru jika aksi demonstrasi yang terlalu sering dilakukan hanya akan membuat masyarakat kecewa karena mengganggu aktifitas. Sangat dimungkinkan Partai Buruh memanfaatkan aksi demonstrasi ini untuk mencari pangsa pasar pendukung dalam pesta demokrasi.

Meski demikian, menyampaikan aspirasi memang hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan tentu saja patut dipikir ulang karena semua bisa dibicarakan. Tidak perlu demo turun ke jalan hingga terjadi pemaksaan terhadap buruh yang tengah bekerja, sebab aksi ini lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya.

Belum lagi penutupan jalan yang merugikan berbagai kendaraan pengangkut logistik atau kendaraan niaga lainnya. Jika hal tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin perusahaan akan menanggung kerugian yang lebih besar.Selain itu, aksi demo yang terkadang diiringi dengan sweeping buruh yang kerap terjadi, akan berisiko terhadap menurunnya kinerja industri, khususnya industri manufaktor padat karya.

Tentu saja jika demo tetap terjadi, pemerintah harus bisa memberikan tindakan yang tegas terutama kepada para buruh yang bertindak anarkis, seperti aksi sweeping, intimidasi serta pemaksaan terhadap tenaga kerja.

Aksi demonstrasi yang berujung pada blokade jalan tentunya juga sangatlah merisaukan, aksi tersebut akan berdampak pada terhambatnya arus barang, di mana hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan para investor terhadap Indonesia. Jika aksi demo ini disusupi kepentingan politis, bukan tidak mungkin provokator akan muncul di tengah-tengah aksi demonstrasi.

Aksi provokator tentu saja akan memancing amarah pendemo untuk melakukan pengrusakan fasilitas-fasilitas umum. Jika suasana sudah chaos, para provokator akan memanfaatkan emosi para pendemo untuk melakukan aksi yang lebih beringas. Provokator memiliki niat untuk sengaja bermain di air kotor untuk menghasut pendemo yang terbakar emosi. Meski jumlahnya tidak banyak, provokator ini mampu memicu peserta demo untuk membakar ban, memblokade jalan hingga melakukan pengrusakan fasilitas umum.

Tentu saja jangan sampai peristiwa di tahun 1998 terulang kembali, di mana saat itu sebagian massa yang menuntut pemakzulan Soeharto memanfaatkan situasi chaos untuk melakukan penjarahan.
Penting kiranya Buruh dalam hal ini Partai Buruh untuk menyampaikan aspirasi secara elegan, jangan sampai kepentingan politis Partai Buruh justru memanfaatkan keberadaan buruh untuk menggalang dukungan. Penyampaian aspirasi tentu saja bisa dengan cara yang lebih “halus”, bukan dengan pengerahan massa yang masih ingin bekerja di tempat kerjanya.

Alih-alih menjadi sambungan lidah masyarakat, justru demonstrasi besar-besaran akan berdampak pada timbulnya masalah baru seperti kemacetan yang justru menghambat aktivitas masyarakat. Ketika demonstrasi memanas, bukan tidak mungkin emosi menjadi lepas kontrol hingga berujung pada gesekan fisik. Kalau sudah seperti ini masalah baru pun muncul, selain membahayakan diri, beberapa kantor akan terpaksa meliburkan karyawan dengan alasan keamanan.

Jika ini terjadi, sektor perekonomian bisa menjadi terhambat, sehingga pelaksanaan demo Buruh sepertinya sudah saatnya untuk tidak perlu dilaksanakan, karena perjuangan tidak melulu dengan aksi turun ke jalan.
Para Buruh tak terkecuali partai Buruh tentu saja perlu memikirkan cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya selain berdemo, jangan sampai partai buruh mendapatkan stigma sebagai partai tukang demo yang melegalkan aksi sweeping. Maka atas alasan tersebut, demonstrasi buruh sebaiknya dibatalkan agar ketertiban masyarakat dapat tetap terjamin.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Fransiska Lavina Salaka )*

Pada dasarnya pemekaran wilayah papua dilakukan untuk meningkatan pemerataan pembangunan di berbagai bidang di Papua. Berbagai tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua termasuk Warga Papua diminta untuk berpikir kritis dan bijak menyikapi rencana pemerintah mengenai pemekaran Wilayah Papua atau Pembentukan Daerah Otonom Daerah (DOB) di Papua.

Pemekaran Wilayah Papua penting agar kontrol pemerintah di daerah menjadi lebih mudah dimana sebelumnya 29 kabupaten dan kota di Papua hanya dikontrol oleh satu orang Gubernur. Oleh karena itu, pemekaran diharapkan dapat meminimalisir kabupaten dan kota yang tertinggal dan adanya pemerataan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua mulai mengupayakan pemekaran wilayah.

Rencana pembentukan provinsi di ujung timur Indonesia tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Ketiga provinsi tersebut adalah pemekaran dari Provinsi Papua saat ini. Sedangkan, untuk pemekaran Provinsi Papua Barat, yaitu pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Mekanisme pemekaran telah tertuang secara yuridis pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yakni dapat dilakukan bottom-up dan top down, hal ini dapat ditunjukkan pada ayat (1) pemekaran provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menekankan, secara anggaran pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak ada masalah. Sebab, di dalam Pasal 76 pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditekankan bahwa pemekaran Papua tidak membutuhkan persiapan yang rigid, sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah untuk provinsi lain.

Ketua Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah, Ustad Ismail Asso, meminta mayarakat Papua agar melihat DOB dari aspek yang positif termasuk peran serta tokoh agama di daerah untuk menyikapi pro dan kontra di tengah masyarakat dengan bijak khususnya dalam menggambarkan tujuan dari DOB tersbut yaitu dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan keamanan, kesejahteraan masyarakat Papua secara merata dan adil.

Ketua Aliansi Pemuda Papua di Kota Jayapura, Ali Kabiay, memilih untuk terus menggelorakan semangat pemekaran Provinsi Papua yang diyakini akan membawa perubahan yang lebih baik di Bumi Cenderawasih. Lebih lanjut Ali menyebutkan, Aliansi Pemuda Papua terbentuk atas dasar kepedulian terhadap suara asli masyarakat di Tanah Papua yang memilih untuk mendukung penuh pemekaran.

KH Syaiful Islam Al Payage, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, meminta semua pihak, termasuk tokoh agama berpikir kritis dan bijak menyikapi rencana pemerintah soal pemekaran Daerah Otonom Daerah (DOB) di Papua. Masyarakat harus berpikir jernih menilai manfaat yang lebih besar dari DOB, sebab pemekaran dinilai dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya mempersiapkan diri secara maksimal melalui pendidikan dan mental sehingga ke depan dapat bersaing.

Pemekaran Wilayah Papua bukan hanya perjuangan pemerintah, melainkan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat yang mendambakan kesejahteraan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga berkemauan yang sama, yakni mengupayakan yang terbaik bagi negara khususnya Masyarakat Papua. Pemekaran telah diatur oleh negara, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menerimanya dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak di Papua.

Dampak lain dari adanya pemekaran wilayah papua yakni akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi, tata kelola, pendidikan dan kesehatan baik dalam hal infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) di Papua. Sehingga Papua dapat bersaing dan mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Sejauh mata memandang, lembaga representatif yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua saat ini sedang berada di ujung tanduk atas ulah orang-orang di dalamnya. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi orang asli Papua (OAP) telah dikotori oleh sikap tendensius sang ketua dalam merespon kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Secara perlahan namun pasti, publik akhirnya mengetahui bahwa seorang Timotius Murib telah bersikap condong menolak dua kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mencoba mengatasnamakan lembaga MRP. Padahal seperti yang kita ketahui, dukungan terhadap Otsus dan DOB terus mengalir tanpa putus dari berbagai pihak dan wilayah. Motif politik dan kekuasaan diindikasi menjadi dasar atas penolakan tersebut.

Indikasi Runtuhnya Kekuasaan Timotius Murib di MRP

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otsus hingga dinamika respon kebijakan DOB. MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak yang mendukung DOB berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Nabire, Ali Kabiay menyampaikan bahwa dinasti MRP di bawah kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus  adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya, oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif OAP, mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP tekuak digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

Berangkat dari sejumlah kondisi tersebut, sebuah pesan tersemat secara khusus kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP diperpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di papua. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

Tujuh Perwakilan Anggota MRP Tegaskan Lembaganya Mendukung Pemekaran DOB

Seperti sedang mengklarifikasi atas sederet informasi negatif berkaitan dengan kondisi dan sikap MRP. Tujuh perwakilan anggota MRP yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai Wilayah Adat Papua, di Suni Garden Lake Hotel & Resort, Sentani, Jayapura pada 10 Juni lalu, memberikan pernyataannya terkait MRP. Diwakili oleh Toni Wanggai, pihaknya menyatakan bahwa dengan keputusan 29 kabupaten/ kota di Papua yang menyepakati pemekaran, maka telah mewakili lembaga MRP dan sekaligus mewakili lima wilayah adat di Papua untuk mendukung kebijakan pemekaran DOB di Papua. Selain itu, Toni Wanggai menyebut selama ini Ketua MRP memberikan klaim sepihak menolak pemekaran di Papua dengan mengatasnamakan MRP serta rakyat Papua.

Organisasi dari MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota akan mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian.  Pimpinan yang menjabat telah berjalan salah, sehingga para anggota MRP kemudian mencari keadilan. Beruntungnya, masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar.

Untuk itu di periode berikut masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Anggota DPR RI asal Papua Ajak Elite Politik di MRP Persiapkan Tiga Provinsi Baru

Sebagai salah satu langkah memastikan keberadaan MRP sebagai lembaga representatif yang harus dibangkitkan akibat permasalahan internal, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan P Mandenas mengajak elite politik yang duduk di MRP untuk bersama-sama fokus mempersiapkan pemekaran tiga provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Hal tersebut merespon adanya kegiatan penolakan rencana pembentukan tiga DOB dan pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Akan lebih bermanfaat bila elite MRP dapat mempersiapkan bagaimana pemekaran tiga wilayah baru itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat asli Papua.

Adanya penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan Otsus dan DOB disinyalir karena terkontaminasi kepentingan elite-elite tertentu. Pro-Kontra harus diselesaikan karena tidak memberikan solusi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Ismail )*

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan agama. Untuk menjaga persatuan dari beragam perbedaan tersebut, maka sikap moderat, khususnya dalam beragama perlu dikedepankan.

Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM mengatakan pentingnya moderasi beragama sebagai kunci persatuan bangsa. Moderasi beragama memiliki arti memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem. Mahfud menyebutkan perihal ekstrem kanan, yakni pemahaman yang amat kaku, sedangkan ekstrem kiri,yang merupakan pemahaman agama yang sangat liberal.

Kita harus mengetahui bahwa kehidupan berbangsa di Indonesia, tidak hanya dibangun oleh masyarakat pemeluk Islam sebagai agama mayoritas, tapi juga oleh masyarakat pemeluk agama lain. Pemeluk Islam bekerjasama erat dengan pemeluk agama-agama lain dalam pembangunan kehidupan berbangsa, menciptakan toleransi dan moderasi beragama. Semua langkah itu menghasilkan kehidupan yang positif dan damai di Indonesia akhir-akhir ini.

Mahfud juga mengatakan, bahwa pasca kemerdekaan, berbagai organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah termasuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, mendirikan berbagai institusi pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas, memberikan beasiswa juga mendirikan ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia.

Dirinya juga menambahkan umat Islam dan umat agama lain di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun dan membudayakan nilai-nilai toleransi dan moderasi kehidupan beragama. Hal tersebut merupakan elemen penting dalam merekat kesatuan bangsa dan menjaga kesatuan bangsa Indonesia.

Lebih dari itu, dalam mencegah berkembangnya ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, peran NU, Muhammadiyah serta komunitas Islam dan agama-agama lain sangat dibutuhkan. Itulah mengapa agama dan kehidupan antar umat beragama di Indonesia sangat strategis dalam membangun inklusifitas, toleransi dan moderasi sebagai nilai-nilai bersama dalam kehidupan berbangsa.

Jika merujuk pada memori pasca orde baru, bangsa Indonesia juga memasuki babak baru, yakni babak di mana kebebasan semakin kuat, kran kebebasa seakan menjelma menjadi kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut justru menjadi kekuatan radikalis baik yang berhaluan kiri maupun kanan.

Saat itu Wahabisme tiba-tiba meluber, dimulai dari kampus-kampus yang berpusat di masjid-masjid kampus, bahkan pembinaan radikalisme penyelewengan tafsir agama dan cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia.

Sementara saat ini, gerakan dari kaum radikalis terus berupaya mendeligitimasi pemerintahan Joko Widodo. Hasut dan hoax adalah menu hariannya dengan kemasan agama. Mereka seakan hendak membangun narasi seolah-olah pemerintahan Joko Widodo memusuhi Islam dan Ulama. Padahal seperti yang kita tahu, wakil presiden RI adalah seorang ulama yang pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi di NU yang sudah jelas merepresentasikan nilai-nilai keislaman.

Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa persoalan intoleransi yang terjadi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Hal itu membawa masyarakat Indonesia dalam situasi yang sulit dan dapat memicu konflik dan kekerasan, baik secara luring maupun daring. Di tahun 2022 ini, sudah saatnya bangsa ini menyudahi konflik antar suku, agama apapun yang berbeda berbalut dengan sikap intoleransi.

Oleh : Deka Prawira )*

Demo buruh akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2022, tujuannya adalah untuk menentang revisi UU PPP (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Aksi tersebut patut mendapat penolakan karena demo akan meningkatkan potensi kenaikan kasus Covid-19 sebagaimana yang tengah terjadi beberapa periode belakangan ini.

Kelompok buruh berencana akan kembali turun ke jalan pada 15 Juni 2022. Tuntutan demo tersebut adalah menolak revisi UU PPP, yang berarti sama saja menolak UU Cipta Kerja, karena UU tersebut akan mempercepat UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja akan dianggap sah karena metode Omnibus Law diperbolehkan, jika ada revisi UU PPP.

Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa dalam demo tanggal 15 Juni 2022 nanti akan dihadiri 10.000 buruh di depan gedung DPR RI. Demo akan diadakan juga di Gedung Sate Bandung, dengan prediksi 5.000 buruh, dan di Jawa Timur juga akan ada 5.000 peserta unjuk rasa.

Said Iqbal menambahkan, dalam demo kali ini para buruh menentang keras revisi UU PPP, juga UU Omnibus Law Cipta Kerja atau minimal dihapus klaster ketenagakerjaannya. Dalam artian, mereka tetap saja menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, padahal sudah diresmikan sejak 1,5 tahun yang lalu dan juga mulai diaplikasikan di seluruh Indonesia.

Demo buruh ini ditentang oleh masyarakat, karena pertama, masih masa pandemi, sehingga tidak akan mendapat izin dari Kepolisian. Apalagi kasus Corona sedang naik akhir-akhir ini, sehingga demo yang mengumpulkan orang dan membuat keramaian dikhawatirkan membuat klaster Corona baru. Jangan sampai pendemo pulang lalu terpapar virus Covid-19.

Kedua, demo menentang UU PPP melanggar hukum karena UU tersebut sudah sah dan diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Jika klaster ketenagakerjaan yang dipermasalahkan maka hal tersebut harus dapat dipertimbangkan kembali. Elemen buruh juga diminta untuk tidak terpengaruh oleh isu bahwa posisinya akan digeser oleh TKA (tenaga kerja asing). Namun dalam klaster itu sudah disebutkan bahwa TKA tidak bekerja sebagai pegawai rendah, melainkan operator, yang akan melakukan transfer ilmu.

Kedatangan TKA justru akan melakukan transfer ilmu patut disyukuri karena pengetahuan para buruh akan bertambah. Mereka juga akan belajar bahasa asing, minimal bahasa Inggris, ketika berkomunikasi dengan TKA. Masyarakat pun diminta bijak terhadap isu kedatangan tenaga kerja asing.

Kemudian, jika UU Cipta Kerja diberlakukan, maka para buruh tidak perlu khawatir. Penyebabnya karena ketika mereka dirumahkan, masih akan mendapatkan pesangon. Jangan percaya hoax yang mengatakan bahwa gara-gara UU Cipta Kerja, pesangon ditiadakan. Padahal pesangon adalah hak bagi mereka dan nominalnya sudah diatur.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, juga menolak demo buruh tanggal 15 Juni 2022. Menurutnya, untuk menentang suatu UU atau RUU caranya bukan dengan unjuk rasa. Melainkan dengan melayangkan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Indonesia adalah negara hukum dan pengubahan suatu UU atau RUU memang lewat jalur hukum, misalnya harus melalui MK. Jika sedikit-sedikit demo dan minta agar UU diubah, akan tidak sesuai dengan prosedur di negeri ini. Bagaimana bisa buruh berpikir bahwa setelah unjuk rasa lalu otomatis UU akan diubah secara cepat?

Demo tanggal 15 Juni 2022 ditentang keras oleh masyarakat karena berpotensi membuat kemacetan, padahal hari itu hari kerja dan sudah pasti sibuk, dan macet akan mengganggu kelancaran lalu-lintas. Buruh diminta untuk membatalkan aksi tersebut dan menyalurkan aspirasi dengan cara yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Kasus Covid-19 di Indonesia saat ini cenderung mengalami kenaikan meskipun dalam batas aman. Masyarakat diimbau untuk tidak panik namun tetap mengantisipasi dengan selalu taat Prokes serta menjaga pola hidup sehat.

Pandemi telah kita jalani selama lebih dari 2 tahun dan bersyukur saat ini jumlah pasien masih stabil, dan bulan lalu masih 300-an per hari. Namun sejak awal Juni 2022 ada kenaikan jadi 500-an pasien per harinya. Sebenarnya hal ini tidak mengagetkan karena pasca hari raya selalu ada kenaikan jumlah pasien Corona, karena ada pergerakan massal, tetapi masih dalam batas aman.

Rahmad Handoyo, Anggota Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa pemakaian masker dan ketaatan protokol kesehatan harus diperketat. Penyebabnya karena kasus Covid-19 naik lagi. Kejadian ini tak hanya di Indonesia tetapi juga di
Amerika Serikat dan negara-negara lain. Dalam artian, krisis kesehatan terjadi secara global sehingga masyarakat harus makin waspada.

Memang beberapa waktu lalu pemerintah mulai melonggarkan peraturan dengan memperbolehkan masyarakat tidak mengenakan masker, dengan syarat berkegiatan di luar ruangan dan tidak banyak orang. Namun dengan kondisi seperti ini maka lebih baik pakai masker, baik di dalam maupun luar ruangan. Hal ini guna menghindari penularan Covid-19 yang diduga akibat adanya varian baru.

Saat ini, masker harganya murah dan bisa didapatkan dengan mudah, bahkan di pinggir jalan juga dijual. Memakai masker tidak akan membuat sesak nafas karena masyarakat sebenarnya sudah terbiasa untuk mengenakannya selama 2 tahun ini. Jangan lupa bawa masker cadangan ketika bepergian karena efektivitas masker hanya maksimal 4 jam.

Pemakaian masker perlu digalakkan lagi karena anak-anak sudah sekolah seperti biasa, dan para guru harus mengingatkan agar semuanya pakai masker. Apalagi anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun belum divaksin. Para guru sekolah diharap terus mengawasi murid-muridnya agar tertib pakai masker selama di sekolah.

Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mematuhi poin lain dalam protokol kesehatan, terutama jaga jarak. Alangkah menyedihkan ketika ada yang mengira bahwa pandemi sudah usai lalu mengadakan hajatan besar-besaran, yang sudah jelas membuat keramaian. Apalagi setelah lebaran biasanya banyak yang menikah dan langsung dipestakan, padahal seharusnya tamu maksimal 50% dari kapasitas gedung jika taat protokol.

Sebentar lagi juga Idul Adha dan sangat rawan karena proses penyembelihan dan pemotongan daging bisa rawan kerumunan. Oleh karena itu, untuk pencegahannya maka sebaiknya penyembelihan diadakan di rumah pemotongan hewan. Sementara pengantaran daging langsung dilakukan panitia sehingga masyarakat tak perlu antri.

Protokol kesehatan lain yang rawan dilanggar adalah mengurangi mobilitas. Memang kita tidak bisa hanya berdiam diri di rumah sampai pandemi selesai. Namun hendaknya keluar rumah hanya ketika benar-benar diperlukan, seperti untuk bekerja, kuliah, atau sekolah. Mengurangi mobilitas sebenarnya tidak sesulit itu karena bisa belanja secara online dan banyak kurir yang membantu untuk pengiriman barang.
Menaati protokol kesehatan adalah wajib dan tidak bisa diremehkan. Penyebabnya karena masyarakat awam tidak tahu siapa di antara banyak orang yang berstatus OTG (orang tanpa gejala). Sehingga mudah penularan Corona.

Dalam upaya menahan laju penularan Corona maka masyarakat diiimbau untuk selalu menaati poin-poin dalam protokol kesehatan. Jangan malas pakai masker dan jangan pula berkerumun, karena siapa tahu di antara banyak orang ada yang kena Corona gejala ringan. Pandemi masih belum usai dan semuanya harus disiplin dalam menerapkan prokes.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute