Gugus Tugas Papua UGM ungkap Kelompok Separatis Papua Kerap Tak Terjamah Penegak Hukum Karena Membaur dengan Masyarakat

Ilustrasi Kelompok Separatis dan Teroris Papua

suaratimur.id – Keputusan pemerintah pusat untuk mendatangkan aparat militer di Papua dalam upaya mengantisipasi kerawanan dan gangguan keamanan sempat dikritik oleh sejumlah pihak. Kritikan tersebut mengarah pada tindak kekerasan yang mungkin dilakukan oleh perangkat negara terhadap masyarakat Papua. Secara garis besar isu tersebut kemudian mengarah untuk dibawa kepada kewaspadaan terhadap pelanggaran HAM, dimana hal tersebut menjadi sebuah permasalahan panjang yang pernah terjadi di bumi cenderawasih pada beberapa puluh tahun silam.

Gugus Tugas Papua UGM Rilis Pelaku Kekerasan Terhadap Masyarakat Papua adalah Kelompok Separatis Papua

Sebuah riset yang dilakukan oleh Studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) Yogyakarta menyatakan hasil bahwa sejak tahun 2010 pelaku kekerasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didominasi oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau disebut juga dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). GTP UGM merupakan unit kerja di bawah naungan UGM yang bertugas melakukan penelitian dan kegiatan akademik lainnya tentang Papua.

Secara deskriptif, riset tersebut menjelaskan adanya sejumlah pihak yang menilai bahwa aparat militer dan kepolisian sebagai dalang utama dari tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Penilaian tersebut juga memberikan stigma kepada Indonesia sebagai negara kejam, karena tindakan pemerintah yang membiarkan aksi kekerasan merenggut hak OAP.  

Menjadi sebuah hal menarik, ketika hasil riset tersebut menemukan fakta bahwa sejak tahun 2010, pelaku kekerasan terhadap OAP didominasi oleh KST Papua atau KKB yang merupakan kelompok dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia. Riset berjudul “Tindak Kekerasan di Tanah Papua (Januari 2010-Maret 2022)” tersebut mengambil rentang waktu penelitian sesuai dengan judulnya yakni sekitar 12 tahun. Secara luas, riset tersebut menyoroti pentingnya pemerintah untuk melakukan instropeksi terhadap pendekatan keamanan yang dilakukan dalam upaya penyelesaian masalah di Papua.

Dalam pelaksanaannya, riset disusun berdasarkan data di media massa dan informan kunci dengan menyoroti beberapa hal, mulai dari identifikasi pelaku, korban, motif, hingga wilayah terdampak kekerasan. Kemudian ditemukan adanya kekerasan di Papua akibat konflik vertikal antara KST Papua atau KKB dan TNI maupun Polri, serta konflik horizontal melibatkan OAP, non-OAP, hingga antar suku, ras dan marga. Sebagian besar motif yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan di Papua adalah separatisme. Hal tersebut berkaitan erat dengan faktor historis di mana terdapat pihak-pihak yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Papua. Sementara itu, situasi politik, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), dan balas dendam juga turut memperkeruh keadaan.

Setidaknya terdapat enam kabupaten yang memiliki kondisi gangguan keamanan yang tergolong tinggi, antara lain Kabupaten Intan Jaya (55 kasus), Kabupaten Mimika (50 kasus), Kabupaten Puncak (43 kasus), Kabupaten Puncak Jaya (37 kasus), dan Kabupaten Yahukimo (15 kasus). Hasil riset juga menunjukkan bahwa secara konsisten, KST Papua atau KKB menjadi aktor utama dalam setiap kekerasan yang terjadi. Jumlah kasusnya bahkan meningkat pesat dalam 6 tahun terakhir (2016-2021). Kelompok separatis tersebut kerap melakukan provokasi, bahkan penyerangan ke pos-pos aparat militer dan kepolisian. Disaat bersamaan, OAP maupun non-OAP tak luput dari teror, terlebih menjadi target kekerasan hingga menimbulkan korban nyawa. Terakhir adalah kasus penyerangan terhadap tukang ojek di Kabupaten Puncak.

Seorang informan dari Ilaga, Kabupaten Puncak, mengatakan bahwa kondisi ditempatnya kurang kondusif karena gangguan keamanan kelompok separatis. Sejak 2019, kelompok tersebut tidak segan melukai, bahkan menghilangkan nyawa TNI/ Polri bahkan warga sipil. Perusakan dan pembakaran fasilitas publik serta permukiman penduduk membuat masyarakat resah. Berdasarkan hasil kajian, salah satu faktor yang membuat kelompok separatis tersebut tetap eksis adalah sulitnya mengidentifikasi keberadaan mereka, terutama ketika mereka berbaur dengan masyarakat. Kondisi ini membuatnya kerap tak terjamah penegak hukum, sehingga sulit dijatuhi hukuman.

Selanjutnya, berdasarkan laporan riset juga ditemukan terdapat 348 kasus konflik di Papua terjadi dalam 11 tahun terakhir yang sedikitnya memakan 2.118 korban. Sebanyak 1.654 jiwa mengalami luka-luka, sementara 464 lainnya meninggal dunia. Angka riil korban jiwa diyakini jauh lebih besar lagi. Berdasarkan riset juga menunjukkan bahwa warga sipil, baik OAP maupun non-OAP, menjadi pihak yang paling dirugikan. Dari 1.654 korban luka, 87% di antaranya (1.433 korban) merupakan warga sipil. Sementara, warga sipil yang meninggal dunia ada 320 orang (dari total 464 korban jiwa). Selain menyebabkan korban jiwa, gangguan keamanan mengakibatkan masyarakat mengalami trauma dan ketakutan berkepanjangan. Ancaman keselamatan dirasakan segenap masyarakat dari pemuka agama, tetua adat, aparat pemerintah, guru, dokter, perawat, pengusaha, hingga masyarakat umum.

Sejumlah Upaya Menghentikan Kekerasan

Dilihat dari segi topografi dan sosiologis, dua hal yang menjadi persamaan keenam kabupaten yang rawan gangguan keamanan tersebut adalah letaknya di kawasan pegunungan Papua dan memiliki sumber daya alam berlimpah. Dengan kata lain, wilayah tersebut menjadi arena sentral konflik ekonomi-politik dan seringkali terjadi pertarungan ideologis melalui kekerasan fisik. Daerah-daerah lainnya tetap memiliki potensi kekerasan fisik, tapi cenderung lebih banyak berkonflik di level pemikiran atau wacana, seperti pengibaran bendera Bintang Kejora di Biak dan Fakfak.

Dari hasil penelitian yang disertai dengan kajian dalam berbagai bidang dan sudut pandang, tim GTP UGM memberikan beberapa masukan atau rekomendasi terkait upaya menyikapi tindakan kekerasan yang meningkat dari kelompok separatis Papua. Pertama, pemerintah perlu membaca suasana masyarakat, termasuk dengan mengupayakan cara-cara yang humanis, serta memastikan tidak adanya praktik jual beli senjata antara aparat militer dan kepolisian dengan kelompok separatis. Kedua, kesejahteraan dan penyediaan hak-hak dasar bagi OAP sebaiknya menjadi prioritas. Tapi tetap harus dibarengi dengan pendekatan keamanan yang semata untuk memastikan keamanan warga sipil di tengah ancaman kelompok separatis. Otoritas keamanan di lapangan hendaknya memberi kesempatan pemerintah daerah membangun komunikasi dengan kelompok separatis melalui upaya persuasif untuk kembali ke pelukan Indonesia. Ketiga, negara perlu mendorong terwujudnya dialog yang konstruktif, egaliter dan partisipatif antara Jakarta dan Papua dengan melibatkan unsur agama, adat, perempuan, pemuda hingga kelompok rentan. Hal tersebut dilakukan guna menyerap aspirasi OAP dan memulai agenda konsolidasi sosial.

Ketiganya merupakan wujud komitmen politik bersama yang perlu dilaksanakan demi menghentikan kekerasan dan mewujudkan perdamaian serta kesejahteraan di tanah Papua. Adanya kebijakan Otsus dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini sedang dalam proses perlu didukung sebagai upaya pemerintah dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Selain itu, mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua secara umum.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan