suaratimur.id – Meski dinamika respon kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih menjadi pembahasan sekaligus isu yang berkembang di masyarakat Papua. Pemerintah pusat terus bergerak untuk melalui proses-proses pentahapan dari sebuah kebijakan. Kabar terakhr, kebijakan pemekaran provinsi baru tersebut telah memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di DPR dan diperkirakan akan disahkan pada akhir bulan Juni 2022. Sebuah penantian dari upaya panjang pemerintah untuk mempercepat pembangunan di bumi cenderawasih.

Tak Ada Waktu Lagi untuk Bicara Pro Kontra

Merespon adanya gerak cepat dari pemerintah pusat dalam upaya pembangunan di wilayah Papua, Tokoh Muda Papua Steve Mara menilai bahwa sudah tak ada waktu lagi untuk bicara pro kontra DOB. Ketika RUU telah masuk dalam pembahasan DIM di DPR artinya masyarakat Papua sudah harus siap untuk menerima pemekaran di Papua.

Ide pemekaran wilayah sebenarnya datang dari orang papua sendiri. Terdapat aspirasi tertulis dari Papua Selatan Anim Ha, Pegunungan Tengah La Pago, Papua Tengah Mee Pago, Saireri-Tabi dan Papua Barat Daya. Bahkan pada pertemuan 61 tokoh Papua dengan Presiden di tahun 2019 lalu juga terdapat permintaan untuk memekarkan Papua sesuai dengan tujuh wilayah adat di Papua.

Selain berdasar pada UU, pemekaran juga merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melalui pemekaran juga dapat mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

Pemekaran juga tidak berkaitan dengan muatan politik kemerdekaan yang menjadi bahan bahasan beberapa kelompok. Hal tersebut murni program pemerintah untuk membangun masyarakat. Untuk itu kepada semua pihak agar tidak mengkait-kaitkan, sebab tujuan baik akan menjadi buruk jika dicampur dengan kepentingan politik kemerdekaan kelompok tertentu. Mari kita bicara ide dan gagasan untuk mengisi pemekaran dan membangun daerah melalui pemekaran.

Pemekaran Menjadi Solusi Menjawab Kebutuhan Masyarakat Papua

Keputusan akhir Kebijakan pemekaran DOB yang diperkirakan dibahas pada minggu ketiga atau keempat bulan Juni 2022 juga disambut baik oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu. Menurutnya pada rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan tidak terdapat pro dan kontra. Semua warga mendukung rencana pemerintah dan telah menyiapkan diri serta menunggu kelanjutan dari pemerintah pusat.

Rencana pemekaran jika direalisasikan akan memacu pemerataan pembangunan dan perekonomian di Tanah Papua sebagai bagian dari NKRI. Meski beberapa pihak masih menyangsikan kebijakan tersebut, namun pemekaran merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran provinsi baru sangat membantu, sehingga lintas kabupaten dan program strategis bisa dikerjakan bersama-sama. Kita semua harus meyakini, bahwa apa yang menjadi rencana pemerintah pusat bertujuan baik demi kemakmuran masyarakat.

Pembangunan Tak Bisa Dihentikan, Begitu Juga Kebijakan Pemekaran DOB

Sambutan terhadap realisasi kebijakan pemekaran DOB juga muncul dari Bupati Keerom, Piter Gusbager. Menurutnya rencana pembentukan DOB di Papua telah bergulir cukup lama, baik di Jakarta maupun daerah-daerah di Papua. Pada prinsipnya semua yang terjadi adalah dinamika di masyarakat. Bahkan, aspirasi masyarakat yang bersuara soal DOB juga bagian dari demokrasi. Namun yang terpenting adalah kepentingan rakyat dan tanah Papua di atas segala-galanya. Dipersilahkan kepada semua orang untuk berpendapat, namun kemajuan daerah dan pembangunan tidak bisa dihentikan dengan alasan apapun. Begitu juga dengan kebijakan DOB sebagai upaya percepatan pembangunan.

Pembangunan akan terus berjalan dan semua yang terjadi adalah keniscayaan, sebab kesejahteraan di atas segala-galanya untuk masyarakat Papua. Rakyat telah memilih pemimpinnya, maka tugas bagi seorang pemimpin adalah bagaimana menjadikan daerahnya maju dan rakyat sejahtera. Adanya kebijakan pemekaran juga tak kalah penting karena diharapkan dapat mengakomodir hal-hal tersebut. Tugas pemerintah daerah adalah menjalankan perintah yang ada. Kita semua ingin kedamaian di Papua sehingga pembangunan terus berjalan. Semua pikiran dan aspirasi sangat penting untuk dibahas sehingga keputusan akhir dari pemerintah pusat, maka kita yang dibawah harus siap mengamankannya.

Adanya aksi penolakan DOB yang terjadi beberapa waktu terakhir harus dipahami secara kritis. Karena hal tersebut diindikasi bukanlah aspirasi murni namun cenderung ditunggangi kepentingan tertentu karena terdapat pihak yang memfasilitasi. Tidak mungkin sebuah demonstrasi berlangsung tanpa sponsor. Oleh sebab itu, diharapkan kepada masyarakat umum dan juga mahasiswa tidak mudah terpancing dan turut berdemo. Apalagi, nantinya yang akan menikmati manfaat DOB adalah masyarakat dan mahasiswa itu sendiri.

Bupati Intan Jaya Usulkan Nabire Jadi Ibu Kota Papua Tengah

Satu lagi pernyataan sambutan terhadap penantian keputusan akhir kebijakan pemekaran DOB muncul dari Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni. Menurutnya, yang pantas menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Nabire dengan alasan percepatan pembangunan, serta rentan kendali pelayanan masyarakat untuk dekat lagi dan peningkatan perekonomian serta infrastruktur. Alasan pemilihan tersebut juga didasarkan pada fakta bahwa Nabire yang sudah lama dimekarkan menjadi enam kabupaten namun masih lambat bergerak dalam pembangunan. Sementara itu, Kabupaten Timika, tanpa dijadikan Provinsi pun akan tetap maju lantaran kota industri.

Kita masih ingat pengalaman pemekaran Papua Barat, adanya tarik menarik antara Manokwari dan Sorong, hingga pada akhirnya Manokwari menjadi Ibu Kota Provinsi serta Sorong menjadi Kotamadya. Hal Serupa bisa diterapkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika.

Sementara itu, adanya pro dan kontra di masyarakat mengenai penetapan Provinsi akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Secara variabel dan perhitungan ke depan yang menentukan adalah pemerintah pusat. Berdasarkan hasil Studi UGM, pemekaran dari tinjauan negara, layak satu Timika dan kedua Nabire.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abdul Khalik )*

Pemuka agama memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia. Penyebabnya karena mereka dihormati oleh jamaah dan kata-katanya memiliki pengaruh besar di masyarakat.
Radikalisme patut diwaspadai karena bisa menggerogoti negara dari dalam.

Masyarakat tentu tidak mau jika Indonesia berubah jadi kacau-balau seperti di Afghanistan atau Syiria, yang jadi hancur gara-gara ulah kelompok teroris. Terorisme dan radikalisme harus diberantas karena merekalah pemberontak dan penghianat negara, karena tidak mau mempercayai Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencegah radikalisme maka diperlukan peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah, agar terorisme dan radikalisme bisa dengan cepat diberantas. Pemuka agama sebagai tokoh masyarakat berperan penting untuk mencegah radikalisme. Penyebabnya karena para jamaah pasti mendengarkan apa yang diceramahkan lalu mempraktikkannya, termasuk ajakan untuk menghindari radikalisme.

Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Utara Datu Iskandar Zulkarnaen menyatakan bahwa pemuka agama berperan penting dalam melawan radikalisme. Dalam artian, para penceramah hendaknya berdakwah dan memberi pesan positif untuk selalu beribadah, tanpa harus berhubungan dengan kelompok radikal. Jangan malah mempromosikan terorisme dan radikalisme.

Masyarakat memang menghormati pemuka agama karena dianggap sebagai guru yang mengajarkan hal-hal positif, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan menjalankan kehidupan yang syar’i. Oleh karena itu para pemuka agama hendaknya berceramah tentang perdamaian dan toleransi, serta menghindari topik radikalisme dan khilafah. Mereka dengan semangat terus mendamaikan Indonesia agar mencegah konflik di tengah masyarakat.

Para pemuka agama seharusnya sudah paham bahwa khilafah dan radikalisme terlarang karena jika jadi anggota kelompok teroris dan radikal, otomatis jadi penghianat negara. Oleh karena itu mereka membantu pemerintah dalam upaya memberantas radikalisme dan terorisme. Tujuannya agar Indonesia bisa bersih tanpa ada hasutan dari kelompok radikal atau ancaman pengeboman.

Topik-topik yang bisa dipilih oleh para penceramah untuk memberantas radikalisme antara lain tentang perdamaian dan toleransi. Perbedaan bukanlah hal untuk memicu peperangan. Bahkan Nabi Muhammad berdakwah dengan cara yang sangat lembut. Di antaranya, beliau menyuapi pengemis buta setiap hari, padahal agamanya berbeda. inilah contoh toleransi yang seharusnya diteladani oleh umat.

Umat perlu diajarkan untuk bertoleransi karena akhir-akhir ini isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) naik lagi. Padahal pemerintah berusaha agar isu SARA tidak dipermasalahkan, karena jika berkobar bisa memicu kerusuhan. Masyarakat yang mendengar ceramah pemuka agama akan berusaha untuk toleran dan tetap bergaul seperti biasa, meski tetangga atau temannya tidak seagama.

Datu Iskandar melanjutkan, posisi Kalimantan Utara amat rawan. Penyebabnya karena berada dekat dengan Malaysia Timur dan Filipina Selatan. Kedua tempat itu cukup mengkhawatirkan karena pernah dihuni oleh kelompok teroris. Jangan sampai mereka menyeberang ke Kalimantan Utara lalu meracuni pikiran masyarakat dan menyebarkan terorisme seantero Kalimantan, bahkan Indonesia.

Pencegahan agar terorisme dan radikalisme tidak tersebar memang harus dilakukan, dan pemuka agama bisa memakai dakwah berisi moderasi beragama untuk menangkalnya. Dengan moderasi beragama maka umat akan beribadah dan beragama dengan cara moderat, tidak ekstrim kanan atau kiri. Dengan begitu mereka tidak mau terbujuk terorisme yang ekstrim kanan.
Para pemuka agama hendaknya membantu untuk pencegahan radikalisme dan terorisme dengan cara berdakwah dan menyebarkan perdamaian. Dengan adanya kontribusi aktif pemuka agama, penyebaran radikalisme diharapkan dapat diminimalisasi.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Mahasiswa mendukung penuh pengesahan Rrancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua untuk segera disahkan. Pemekaran wilayah Papua diharapkan dapat mempercepat kemajuan dan pembangunan di bumi Cenderawasih.

Papua adalah daerah yang sangat potensial karena memiliki keindahan alam dan bahan tambang yang melimpah. Namun sayang potensi ini masih bisa dipoles lagi agar bisa menyejahterakan rakyatnya. Caranya tentu butuh uang dan dana tersebut didapatkan dari APBD. Jika ingin menyukseskan pembangunan dan pemaksimalan potensi di Papua maka APBD hendaknya dinaikkan lagi, salah satunya melalui pemekaran provinsi Papua.

Ratusan mahasiswa Papua yang menamakan dirinya Konferensi Mahasiswa Papua menggelar aksi damai di depan gedung DPR/MPR RI dan Kementrian Dalam Negeri, tanggal 31 Mei 2022. Mereka meminta agar RUU DOB segera disahkan, demi pemercepatan pembangunan bagi seluruh rakyat Papua. Selain itu, Otsus (otonomi khusus) jilid 2 juga didukung penuh.

Para mahasiswa Papua juga menyatakan bahwa mereka menolak demo yang tidak mendukung pengesahan RUU DOB. Pihaknya juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat harus mengamankan Papua demi situasi yang kondusif.

Pernyataan dan dukungan dari mahasiswa Papua menunjukkan bahwa OAP (orang asli Papua) mendukung penuh program-program pemerintah, termasuk pemekaran wilayah. Jika RUU DOB disahkan jadi UU maka secara resmi Papua akan memiliki 5 provinsi baru, setelah sebelumnya hanya ada 2 provinsi (yakni Papua dan Papua Barat).

Ketiga provinsi baru memang belum resmi berdiri karena masih dalam proses persiapan dan administrasi. Kelak jika RUU DOB diresmikan maka akan berdiri provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Masyarakat di sana akan lebih maju lagi karena pembentukan provinsi baru identik dengan pembangunan yang masif.

Jika ada provinsi baru maka akan dibangun gedung DPRD dan kantor pemerintahan yang baru, juga sekolah-sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya. Masyarakat bisa pergi ke puskesmas dengan jarak yang lebih dekat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Mereka akan lebih sehat dan mendapatkan layanan lain berupa imunisasi, KB, pembagian vitamin A, dan berbagai pelayanan kesehatan lainnya.

Selain itu, ketika ada gedung-gedung pemerintahan baru juga diiringi dengan pembangunan jalan raya yang representatif. Dengan begitu maka masyarakat akan menikmat jalan yang mulus dan beraspal, bukan hanya jalan setapak. Perjalanan akan lebih cepat dan mobilitas dimudahkan.

Jika mobilitasnya mudah maka akan menguntungkan bagi para pedagang dan petani karena pengiriman barang-barang jadi lebih cepat. Mereka bisa mengirim dengan mobil box dan melewati jalan raya yang lancar. Dunia bisnis di Papua akan makin semarak dan memajukan masyarakatnya.

Tidak heran mahasiswa dan elemen masyarakat lain mendukung peresmian RUU DOB menjadi UU. Jika ada provinsi-provinsi baru maka pembangunan akan merata di seluruh Papua. Tak hanya infrastruktur berupa jalan beraspal, tetapi juga ada fasilitas umum lain seperti sekolah dan puskesmas.

Dukungan dari mahasiswa Papua menunjukkan bahwa masyarakat Bumi Cendrawasih, baik yang berada di tanah Papua maupun yang sedang merantau, menyetujui pemekaran wilayah. Mereka menginginkan peresmian RUU DOB secepatnya agar 3 provinsi segera didirikan agar pelayanan negara kepada rakyat dapat lebih optimal.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah berencana menaikan tarif listrik mulai 1 Juli 2022. Kendati demikian, kenaikan tarif tersebut ditujukan untuk golongan mampu atau yang listriknya 3.500 VA (Volt Ampere) ke atas dan bukan untuk kelompok masyarakat bersubdi.

Nominal tarif dasar listrik adalah hak prerogatif pemerintah dan masyarakat selama ini membayar tagihan dengan disiplin setiap bulan. Mereka tidak mempermasalahkan biayanya karena listrik adalah kebutuhan pokok. Ketika awal pandemi, pemerintah memberi subsidi khusus untuk rakyat kecil, yang di rumahnya hanya memiliki daya listrik 450 VA.

Ketika keadaan mulai stabil dan pandemi akan berakhir, maka akan ada penyesuaian pada tarif dasar listrik. Pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik khusus untuk masyarakat yang di rumahnya berdaya listrik 3.500 VA ke atas. Rakyat yang memiliki daya listrik sebesar itu dari kalangan atas karena rata-rata yang golongan menengah dayanya hanya 900-1.300 VA.

Direktur Center of Economic and Law Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga 3.500 VA tidak akan berdampak besar pada daya beli dan pemulihan ekonomi. Penyebabnya karena mereka adalah pelanggan kelas atas yang relatif lebih siap menghadapi kenaikan biaya, termasuk kenaikan listrik.

Dalam artian, kenaikan tarif listrik pada rumah yang berdaya listrik 3.500 ke atas dianggap wajar, karena jika dayanya sebesar itu pasti huniannya mewah. Logikanya jika daya listrik besar pasti rumahnya juga besar, karena punya banyak lampu dan peralatan elektronik lain di dalamnya. Tarif listriknya naik jadi 1699,53 per kWh, sedangkan sebelumnya 1.444 per kWh.

Ketika ada kenaikan tarif listrik pada masyarakat yang mampu maka tidak akan berdampak besar pada perekonomian. Penyebabnya mereka yang rumahnya berdaya 3.500 kWh ke atas lebih berkantong tebal.
Jika tarif listrik naik tidak akan kaget, dan menganggapnya sebagai suatu kewajaran. Mereka tetap tertib membayar tagihan listrik setiap bulan. Lagipula naiknya hanya sekitar 250 rupiah per kWh dan tidak mencekik leher.

Masyarakat tidak usah takut dan resah ketika ada kenaikan tarif listrik karena tidak akan mengakibatkan resesi. Memang salah satu penyebab resesi adalah kenaikan tarif dasar listrik. Akan tetapi, masyarakat yang di rumahnya berdaya listrik 3.500 VA hanya sedikit, tidak sampai 50% dari jumlah warga negara Indonesia. Jika tarif listrik naik maka tidak berpengaruh dan tidak akan memicu resesi yang mengerikan.

Kekhawatiran akan resesi memang wajar dan memang sedang terjadi krisis global akibat pandemi selama 2 tahun lebih. Namun masyarakat diminta untuk tenang, karena yang naik adalah tarif listrik untuk rumah mewah. Hal ini tidak akan berakibat buruk bagi perekonomian, terutama rakyat kecil, karena mereka tidak mengalami kenaikan tarif dasar listrik juga.

Masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh hoaks dan provokasi yang menyatakan bahwa kenaikan tarif dasar listrik untuk semua golongan, karena kenyataannya bukan seperti itu. Hoaks ini sengaja disebar oleh oknum yang anti pemerintah dan ingin mengacaukan situasi sosial di Indonesia. Biasakan untuk mengecek sebelum percaya akan suatu berita, karena bisa jadi hoaks belaka.

Ketika ada kenaikan tarif dasar listrik maka masyarakat diharap untuk menyikapinya secara wajar. Penyesuaian ini juga hanya ditujukan untuk golongan kaya sebagai bukti keberpihakan negara terhadap rakyat. Dengan adanya penyesuaian ini, maka subsidi listrik akan lebih tepat sasaran.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Namira Eka Saraswati

Disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi adalah kunci hadapi subvarian baru Covid-19. Hal ini harus tetap dilakukan agar masyarakat tidak lengah di tengah situasi Covid-19 dalam negeri yang perlahan mereda.

Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra mengatakan selagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi atas Covid-19, seharusnya semua negara tetap waspada akan ancaman penyakit tersebut. Hermawan menambahkan agar pemerintah terus gencar mengingatkan masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di masa pandemi.

Pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi harus dilakukan karena terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 selama tiga pekan terakhir. Kenaikan kasus aktif ini menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terjadi karena libur Lebaran, dan munculnya varian baru.

Menkes menjelaskan bahwa secara historis kenaikan kasus aktif tidak terjadi pada tiga hari setelah Hari Raya, tetapi terjadi kenaikan antara 27 hari sampai 35 hari sesudah Hari Raya Besar. Kenaikan ini bersifat normal, namun karena adanya subvarian baru Omicron BA.4 dan BA.5 yang lebih cepat menular, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

Juru Bicara Kementrian Kesehatan RI Muhammad Syahril menjelaskan bahwa di tingkat global, subvarian BA.4 sudah dilaporkan sebanyak 6.903 kasus dari 58 negara, dan subvarian BA.5 dilaporkan sudah mencapai 8.687 kasus dari 63 negara. Syahril menambahkan bahwa subvarian jenis ini penyebarannya cukup cepat, hanya saja tingkat keparahannya tidak terlalu berat. Tingkat keparahan varian ini lebih ringan dibanding varian omicron terdahulu.

Peningkatan kasus aktif Covid-19 pasca hari besar keagamaan sudah bisa diprediksi. Kenaikan kasus aktif ini masih dalam taraf yang aman. Kenaikan positivity rate di tingkat nasional berada di angka 1.15% setelah sebelumnya kasus positivity rate di Indonesia sempat berkisar di angka 0.5%-0.8%.

Epidemiolog Dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan bahwa meningkatkan cakupan vaksinasi lengkap sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah kenaikan kasus aktif Covid-19. Pandu menambahkan bahwa dengan peningkatan cakupan vaksinasi maka akan meningkatkan imunitas dan proteksi optimal bagi setiap individu, karena imunitas yang tinggi di tengah masyarakat dapat menekan angka hospitalisasi dan kematian karena Covid-19.

Cara kerja vaksin Covid-19 di tubuh dalam rangka meningkatkan imunitas adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang mana vaksin dapat melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Selain itu, vaksin juga berguna sebagai pengingat tubuh, yang mana di kemudian hari bila tubuh terserang virus, tubuh akan dengan sendirinya melindungi diri.

Sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan masker harus kembali digalakkan. Pelaksanaan protokol kesehatan lain seperti menjaga jarak, dan mencuci tangan juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak lengah terhadap Covid-19.

Mutasi dari virus ini adalah sesuatu yang tidak bisa diduga. Pemerintah dan masyarakat harus tetap bersiap untuk menghadapinya. Dengan kemunculan subvarian baru dari Covid-19 ini, semua pihak harus berperan penting untuk melawannya.

Mendapatkan vaksinasi lengkap dengan tetap menjaga protokol kesehatan adalah cara kita untuk terhindar dari subvarian baru Covid-19. Mengajak keluarga dan lingkungan kita untuk bersiap dari ancaman baru Covid-19 adalah bentuk kepedulian kita agar pandemi ini segera berakhir.

*)Penulis adalah contributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Setiawan Widiyatmoko )*

Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi bagi negara-negara lain. Hal ini amat membanggakan karena menunjukkan kepercayaan pengusaha internasional untuk berbisnis di negeri ini.

Pemerintah saat ini sedang gencar mempromosikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi bagi negara lain, dan memaparkan banyak keuntungannya. Jumlah investor diperbanyak agar makin banyak bisnis dengan sistem kerja sama penanaman modal di negeri ini. Investor amat penting karena salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah dari banyaknya investasi.

Duta Besar RI untuk Republik Korea, Gandi Sulistyanto, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara tujuan investasi. Apa yang dibutuhkan untuk bisnis dan kebutuhan konsumen Korea ada di Indonesia. Duta Besar Gandi memaparkannya saat acara Road to G-20 di Seoul, Korea Selatan, tanggal 31 mei 2022 lalu.

Dalam artian, Indonesia bisa jadi negara tujuan investasi yang cocok untuk Korea Selatan, karena letaknya tidak terlalu jauh karena masih sama-sama di Asia. Jika investor Korea ingin pulang pergi juga tidak terlalu lelah atau membutuhkan biaya besar untuk transportasi.

Orang Indonesia juga sudah familiar dengan budaya Korea Selatan karena booming sejak beberapa tahun lalu (melalui KPOP dan Kdrama), jadi tidak asing lagi dengan Ahjumma atau investor. Jika sudah mengenal budayanya maka proses adaptasi tidak terlalu sulit. Pengusaha Korea akan bisa mengarahkan para pegawainya yang orang Indonesia dan tidak akan ada culture shock.

Perbedaan budaya memang menjadi concern karena jika tidak ada penyesuaian maka akan sulit beradaptasi. Jika orang Indonesia sudah familiar dengan budaya kerja Korea yang suka bekerja keras, maka akan mudah pengaturannya. Penyesuaian dilakukan dengan mudah karena kedua belah pihak melakukan saling pengertian.

Kemudian, ada banyak hasil bumi di Indonesia yang bisa diolah atau diekspor ke Korea Selatan. Misalnya pisang dan buah-buahan juga sayur-sayuran. Faktanya memang sayur dan buah di Korea agak terbatas, tidak seperti di Indonesia yang bisa tumbuh dengan subur. Kalau pengusaha Korea Selatan membuat perusahaan investasi bidang agraria di Indonesia lalu diekspor ke Korea Selatan, akan sangat menguntungkan.

Investasi di bidang agraria juga cocok dengan program pemerintah yaitu petani milenial, karena ada banyak petani yang dengan senang hati menggarapkan lahan. Hasil bumi seperti buah dan sayuran akan tumbuh subur dan yang lolos quality control bisa diekspor ke Korea Selatan.

Hasil bumi bisa diekspor langsung atau dijadikan makanan kalengan, dan pasti akan laris diserbu pembeli di Korea Selatan. Oleh sebab itu promosi Duta Besar RI cukup ampuh dalam merayu para investor dari negeri ginseng. Mereka yang notabene pengusaha akan berpikir bahwa menanamkan modal di Indonesia bisa menghasilkan keuntungan yang banyak.

Jika ada perusahaan hasil investasi maka akan membuat simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan. Investor akan untung karena produknya laris dan pegawainya yang orang Indonesia juga untung karena mendapatkan gaji tetap.

Selain itu, investasi di Indonesia menguntungkan karena dilindungi oleh pemerintah, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja. Juga ada garansi langsung dari Presiden Jokowi. Situasi politik Indonesia yang aman juga jadi jaminan agar para penanam modal asing, khususnya dari Korea Selatan, mau berbisnis di negeri ini.

Indonesia bisa jadi negara tujuan investasi yang sangat ideal karena memiliki hasil bumi yang melimpah, sehingga para penanam modal asing bisa membuat perusahaan di bidang agraria. Di sisi lain, Pemerintah juga terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia, sehingga investor diharapkan tidak ragu untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Dalam sebuah talkshow webinar, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong, Kornellus Usili menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Undang-Undang Otsus dan rencana Pemerintah Pusat untuk membuat daerah otonomi baru (DOB). Ia melihat kedua kebijakan tersebut akan mengoptimalkan peluang untuk memajukan tanah Papua. Melalui DOB diharapkan percepatan pembangunan akan tercapai.

“Saya sangat mendukung penetapan UU Otsus dan rencana daerah otonomi baru (DOB) di Papua Barat. Karena hakekatnya otonomi dan DOB adalah untuk mempercepat pembangunan agar kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) menjadi maju sesuai dengan kebijakan nasional melalui program-program Pemerintah.”, ujar Kornellus.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa Otsus dan DOB bertujuan untuk membuka akses perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak terbukanya lapangan kerja bagi Orang Asli Papua (OAP).

Sebagai penutup, dirinya menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sorong untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar Papua Barat maju dan sejahtera serta masyarakat Papua bisa merasakan langsung dampak positif dari penetapan Otsus dan DOB. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak-hak OAP dalam bingkai NKRI. Kornellus juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang telah berhasil membangun tanah Papua.

“Seluruh masyarakat Kabupaten Sorong sebaiknya memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini agar Papua Barat maju dan sejahtera serta masyarakat Papua bisa merasakan langsung dampak positif dari penetapan Otsus dan DOB. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Presiden Joko Widodo yang telah berhasil membangun tanah Papua”, tutupnya.