JAKARTA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe (17/06) pukul 16.00 – 17.25 menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian di ruang kerja Mendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Pertemuan berlangsung hangat, diawali dengan sapaan Mendagri tentang kesehatan Lukas Enembe.

Lukas Enembe yang didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, di antaranya Sekda Ridwan Rumasukun menyampaikan rasa gembira karena dapat bertemu langsung dengan Mendagri, niat yang sudah lama ia rencanakan tetapi terhalang oleh kesibukan.

Mendagri pada pertemuan tersebut menyampaikan pandangan seputar kebijakan terbaru pemerintah tentang  pemekaran Papua dengan rencana membentuk tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu  provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan yang RUUnya kini sedang berproses di DPR.

Mendagri menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius pada pembangunan dan kemajuan Papua. Hal tersebut terlihat dari seringnnya Presiden mengunjungi Papua hingga ke pelosok, terhitung sampai 14 kali.

“Pemekaran dan UU Otsus yang baru dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua,” kata Tito.

“Kondisi geografis Papua sangat sulit.  Bayangkan dari Boven Digul, misalnya, seorang ASN harus menempuh 8 jam perjalanan untuk sampai ke Merauke. Juga dari daerah Pegunungan Tengah sangat sulit untuk mengakses ke ibukota provinsi, Jayapura. Pemekaran diharapkan dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat.  Buktinya Papua Barat berkembang seperti sekarang karena pemekaran,” tandas Tito.

Tito kemudian bertanya langsung kepada Lukas Enembe tentang sikapnya terhadap pemekaran Papua, yang sempat diberitakan menyatakan penolakan.

“Siap Bapak Menteri, kami mendukung,” jawab Lukas Enembe dengan cepat.

Mendengar jawaban itu Mendagri menjabat tangan Lukas Enembe dengan erat seraya menepuk punggungnya.

“Saya dukung pemekaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Lukas Enembe, seusai pertemuan menjawab pertanyaan wartawan.

Kepada Mendagri, Lukas Enembe sempat mengusulkan agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi.

Mendagri memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa usul itu akan diakomodasi mengikuti kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Untuk saat ini, kata Mendagri, pemekaran tiga provinsi baru di Papua menjadi prioritas yang sedang dibahas di DPR.

Berbeda dengan kesan selama ini dalam pemberitaan media yang menggambarkan Lukas Enembe menolak keras pemekaran, pada pertemuan tersebut yang terlihat adalah pembicaraan positif saling mendukung antara Menteri dan Gubernur.

Lukas Enembe menyebut hubungannya dengan Mendagri Tito yang pernah menjabat Kapolda Papua selayaknya relasi kakak dan adik.

Di akhir pertemuan, Lukas Enembe menyampaikan permohonan izin kepada Mendagri untuk menjalani pengobatan di luar negeri.

Mendagri yang pada pertemuan didampingi oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan permohonan tersebut langsung dikabulkan dan surat izin telah disiapkan oleh sekjen sesuai dengan ketentuan.

Jakarta – Tokoh Intelektual sekaligus , mantan Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas, Moksen Idris Sirfefa menegaskan masyarakat Papua menyetujui daerah otonomi baru (DOB). DOB ini meliputi Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah.

“Yang menolak jumlahnya sangat kecil,” kata Moksen dalam dialog live berjudul “Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOb) Papua dan Kesejahteraan Masyarakat Papua di Radio Elshinta 90 FM Jakarta, Jumat (17 Juni 2022).

Menurut Moksen, mereka yang menolak DOB Papua karena belum paham mengenai DOB. DOB sejatinya akan memberi manfaat besar bagi masyarakat Papua.

Ia menjelaskan, pembentukan DOB harus segera dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Wilayah Papua sangat luas. DOB perlu dibentuk untuk meningkatkan kualitas layangan pada masyarakat. Sehingga jika ada masalah yang diurus, masyarakat tidak perlu ke ibukota provinsi seperti layanan kesehatan,” ungkapnya.

Hingga saat ini, kata Moksen, dukungan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat adat Papua terus mengalir agar pembentukan DOB segera terealisasi.

“Akhir bulan Juli, dewan perwakilan rakyat (DPR) RI kemungkinan akan mengesahkan aturannya agar DOB segera disahkan,” ujarnya.

suaratimur.id – Salah satu isu yang selalu diangkat oleh kelompok separatis dalam upaya memantik emosi para anggotanya hingga memprovokasi masyarakat Papua untuk memberontak dan berpihak pada kemerdekaan ialah isu pelanggaran HAM, khususnya yang disebut pernah terjadi di Papua. Dinamika isu tersebut sengaja dimainkan dan dibungkus dengan beberapa modus oleh para tokoh separatis yang dianggap senior dan memiliki pengaruh untuk memberi persuasi para anggota ataupun masyarakat secara luas. Salah satu modus yang belum lama digunakan ialah isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua dalam rangka mengusut adanya pelanggaran HAM sekaligus mendukung kemerdekaan Papua. Secara serentak, anggota Kelompok separatis kemudian diminta mempersiapkan diri menyambut kedatangan PBB melalui berbagai skema dan atribut di beberapa wilayah. Namun, hingga kini isu tersebut tak pernah terbukti.

Internasionalisasi Isu Papua Bermodal Bualan Kata-kata

Salah satu tokoh separatis yang memiliki pola permainan isu tersebut ialah Saul Y Bomay. Seorang mantan tahanan/ narapidana politik di Papua yang lebih sering mengklaim diri sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM). Posisinya yang bisa dianggap lebih senior (secara umur) dalam pergerakan separatis, hingga kini aktif berada di belakang layar untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya melepaskan diri dari negara Indonesia dengan isu HAM maupun janji manis utopis kemerdekaan suatu wilayah.

Secara posisi, sosok Saul Y Bomay bukanlah tokoh perang hutan seperti Egianus Kogoya, Goliath Tabuni, ataupun Numbuk Telenggen. Jika dalam pemberitaan di media selalu tertulis nama Juru bicara TPNPB OPM adalah Sebby Sambom, namun kemunculan Saul Y Bomay yang juga mengaku sebagai juru bicara justru jarang menunjukkan eksistensinya sebagaimana posisi juru bicara yang biasanya melekat dengan pernyataan di media.

Sejumlah manuver yang dilakukan Saul Y Bomay hanya bermodalkan pada pesan singkat dan obrolan dalam komunikasi udara. Salah satu sebab mencuatnya isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Indonesia ialah buah kasak-kusuknya kepada para anggota TPNPB serta tokoh-tokoh yang ia kenal sehingga hampir dalam beberapa bulan ke belakang, kelompok pro kemerdekaan Papua sibuk mempersiapkan kedatangan PBB dengan kegiatan deklarasi tim maupun penggalangan dana pembuatan atribut penyambutan. Dalam beberapa kesempatan, Saul selalu mengklaim bahwa tim PBB telah datang ke Papua, sehingga kepada para anggota agar mempersiapkan diri untuk menyambut, namun hingga kini kenyataannya tidak terbukti. Adanya isu tersebut sempat memprovokasi sebagian masyarakat Papua yang menaruh harapan besar bahwa kehadiran PBB ke Papua adalah jalan terang bagi kemajuan Papua, padahal kepentingan Saul Y Bomay adalah melanggengkan opininya agar Papua lepas dari Indonesia dengan memanfaatkan isu aktual agar masyakarakat melirik dan memperhatikan.

Dalam sebuah kesempatan, Saul Y Bomay juga memiliki inisiatif mengobarkan semangat para anggotanya untuk mengaktifkan kegiatan militer karena upaya kemerdekaan harus ditempuh dengan cara berperang bukan dengan diplomasi. Secara sepihak, dirinya juga melempar isu bahwa orang Papua tidak boleh datang ke Jakarta untuk membahas permasalahan di daerahnya. Saat merespon adanya penembakan terhadap pekerja tower telekomunikasi di Beoga, Saul juga membuat klaim dan isu dengan meyakinkan kepada orang-orang terdekatnya bahwa korban penembakan adalah anggota TNI bukan pekerja PT.

Dewan HAM PBB Nyatakan Tak Terdapat Pelanggaran HAM di Papua

Pernyataan dari PBB yang ditegaskan kembali oleh Menko Polhukam, Mahfud MD memupuskan manuver kelompok separatis di Papua dalam upaya merawat eksistensi isu pelanggaran HAM di Papua. Dalam sebuah konferensi pers secara virtual belum lama ini, Mahfud MD menyebut bahwa PBB tidak memandang terdapat pelanggaran HAM di Papua. Bahkan Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin 13 Juni 2022 lalu.

Laporan-laporan yang disampaikan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait persoalan HAM di Indonesia disampaikan melalui human rights council’s special procedures mandate holders (SPMH) yang berada di bawah Dewan HAM PBB. Setelah menerima laporan, pihak SPMH bakal melakukan proses klarifikasi pada pemerintah negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia bukan merupakan negara yang diminta proses klarifikasi menyusul adanya laporan. Termasuk isu adanya kabar dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi, adalah tidak benar. Penanganan persoalan HAM di Infonesia yang tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu menunjukkan adanya kemajuan komunikasi dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.

Adapun isu rencana kedatangan tim khusus Dewan HAM PBB ke Papua dan Papua Barat muncul akhir Mei lalu. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib mengungkapkan Indonesia memang terlibat aktif dalam sesi ke 49 perundingan bersama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 28 Maret hingga 1 April 2022. Namun dalam pertemuan tersebut tak membahas persoalan di Indonesia, atau isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Penyelesaian Masalah Papua Gunakan Pendekatan Ideologis dan Dialog

Persoalan HAM yang masih menjadi isu di Papua perlu mendapat perhatian bersama. Meski Dewan HAM tak menganggap sebagai sebuah pelanggaraan, namun pemerintah perlu mengambil sikap melalui berbagai pendekatan. Terlebih isu tersebut kerap menjadi tunggangan sejumlah pihak tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana di Indonesia. Pasalnya, tanah Papua ibaratnya seperti rumah yang indah dan menarik bagi banyak pihak. Termasuk negara luar yang sering memanfaatkan sekaligus memainkan berbagai isu terhadap sejumlah negara yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Termasuk dalam hal ini adalah bumi cenderawasih.

Secara umum, setiap pihak harus mampu mewaspadai kondisi tersebut. Isu HAM memang tak hanya menjadi isu nasional, karena telah terfasilitasi oleh pihak tertentu untuk dibawa ke ranah internasional sesuai dengan kepentingannya. Sehingga menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, perlunya pendekatan ideologis. Seluruh pihak harus duduk bersama untuk menentukan langkah terbaik demi masa depan Papua.

Pembangunan di tanah Papua harus terus digalakkan, sehingga tak ada masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP) yang merasa menjadi anak tiri di tanah air Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Namun, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, meski secara nasional masih relatif paling rendah. Masalah ekonomi dinilai menjadi pemantik konflik di Papua. Dalam merespon hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua.

Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran salah satu Putra Papua, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri diharapkan akan semakin memperkuat kinerja pemerintah untuk menjalankan visi pembangunan kesejahteraan di Papua, terutama dalam memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan. Sebab, sebagai mantan kepala daerah maka Wempi sangat memahami soal kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat dan Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar.

Adanya penunjukan Wempi menjadi sejarah baru yang dicetak oleh pemerintah Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin karena untuk pertama kalinya putra Papua menjadi Wamendagri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Aldia Putra )*

Vaksinasi booster dan Prokes merupakan kunci untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. Kedua hal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat mengingat pandemi virus Corona masih terjadi hingga saat ini. 

Meski sempat terjadi penurunan dan pelandaian kurva Covid-19 di Indonesia, namun bukan berarti bahwa kondisi pandemi sudah berakhir sepenuhnya. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap World Health Organization (WHO) yang hingga saat ini masih belum mencabut status pandemi. Selain itu ternyata belakangan kembali terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19. 

Diketahui bahwa setidaknya sejak empat pekan terakhir ini di Jakarta sendiri jumlah kasus positif Covid-19 kian meningkat, dari 616 kasus menjadi 782 kasus, kemudian beralih ke angka 1.165 kasus dan kini sudah mencapai 1.940 kasus. Sebagaimana data dari hasil pemeriksaan PCR sendiri, bahkan presentase positif juga meningkat dari yang semua 1,3 persen sekarang menjadi 4,6 persen.

Dari data tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyatakan dengan tegas bahwa memang pandemi Covid-19 sendiri masih belum berakhir. Menurutnya, masyarakat juga berperan sangat penting untuk turut bersama membantu pencegahan dan juga pengendalian penularan Covid-19 dengan tetap dengan patuh menjalankan protokol kesehatan.

Lebih lanjut, Dwi Oktavia juga menambahkan bahwa tren kenaikan angka positif Covid-19 tersebut terjadi di semua latar belakang usia mulai dari anak-anak berusia di bawah 6 tahun hingga usia remaja 18 tahun. Meski begitu, hanya peningkatan kasus positif saja yang terjadi namun sama sekali tidak ada peningkatan presentase kematian akibat Covid-19 setidaknya hingga satu minggu terakhir ini.

Bahkan bukan hanya melakukan protokol kesehatan saja, namun Dwi Oktavia menambahkan bahwa masyarakat juga harus melakukan vaksinasi Covid-19 secara lengkap termasuk dosis ketiga atau booster. Hal tersebut merupakan sebuah ikhtiar bersama yang bisa dilakukan karena dirinya mengkhawatirkan bahwa jangan sampai kondisi pandemi kembali memuncak dan mengulang momen pahit beberapa waktu silam.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta tersebut juga menyebutkan bahwa setidaknya terdapat beberapa kemungkinan yang bisa dipahami sebagai penyebab kenapa kasus Covid-19 bisa kembali meningkat belakangan di Ibu Kota. Menurutnya hal tersebut dikarenakan adanya mobilitas masyarakat yang cukup tinggi dan diperparah dengan masyarakat yang sudah mulai abai dan melonggarkan penerapan protokol kesehatan mereka.

Selain itu, Dwi menambahkan bahwa ternyata akan ada penurunan kekebalan atau antibodi tubuh pada seseorang yang meski sudah melakukan vaksinasi dua dosis namun tidak segera melaksanakan vaksinasi untuk dosis ketiga atau booster. Hal lain yang juga bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melaporkan masalah kesehatan di lingkungan masing-masing agar penanganan menjadi lebih cepat dan mudah untuk terkendali. Pelaporan tersebut bisa melalui Kader Kesehatan, Petugas Puskesmas atau kanal-kanal aduan yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Epidemiolog lapangan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa sejatinya memang Covid-19 ini akan terus melakukan mutasi dan berusaha untuk menginfeksi kekebalan tubuh manusia yang sudah terbentuk.

Epidemiolog tersebut mengaku sangat khawatir dengan adanya kebijakan pelonggaran pemakaian masker untuk tempat terbuka yang tidak ramai. Hal tersebut dikarenakan menurutnya dengan adanya pelonggaran tersebut, kemudian masyarakat menjadi menganggap bahwa seolah memang pandemi sudah berakhir sehingga banyak ditemui di lapangan masyarakat yang bahkan sama sekali tidak memakai masker.

dr. Yudhi Wibowo juga mengatakan bahwa ternyata subvarian terbaru dari Covid-19 Omicron BA.4 dan BA.5 sangat mudah untuk menginfeksi masyarakat meski mereka sudah mendapatkan vaksin, apalagi bagi mereka yang sama sekali belum melakukan vaksinasi atau masih belum lengkap dosisnya. Maka dari, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker.

Berkaca pada hal diatas, maka sudah jelas bahwa Prokes dan vaksinasi booster perlu untuk kembali digencarkan. Dengan adanya ketaatan publik terhadap kedua hal tersebut, maka kenaikan kasus positif Covid-19 secara signifikan dapat dihindari dan transisi pandemi ke endemi dapat segera diwujudkan. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Kevin Harahap )*

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan untuk meringkas regulasi yang selama ini dinilai menghambat investasi. Dengan adanya kemudahan tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan minat milenial untuk berwirausaha.

Kemudahan dalam berinvestasi tentu akan berdampak pada meningkatnya jumlah investor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati jumlah investor di pasar modal terus mengalami pertumbuhan. Wimboh Santoso menyatakan jumlah investor pada akhir 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 7,48 juta.

Jumlah tersebut meningkat 92,99% dari posisi tahun sebelumnya sebanyak 3,88 juta investor. Di mana 80% merupakan investor milenial, hal ini tentu saja membuat peningkatan himpunan dana di pasar modal tumbuh 206% yoy jadi Rp 363,28 triliun pada tahun lalu.

Jumlah investor ini terus meningkat pada awal tahun 2022. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia menunjukkan terjadi pertumbuhan jumlah investor pasar modal 5% dari posisi akhir 2021 menjadi 7,86 juta pada Januari 2022.

Berdasarkan demografi usia, investor berusia 30 tahun menyumbang sebanyak 60,30% dengan aset terbesar Rp 48,79 triliun pada Januari 2022. Lalu rentang usia 31 tahun sampai 40 tahun sebanyak 21,43% dengan aset Rp 92,78 triliun.

Kemudian, kelompok usia 41 sampai 50 tahun berkontribusi 10,35% dengan total aset Rp 150,58 triliun. Ada juga investor berusia 51 hingga 60 tahun sebanyak 5,07% dengan aset Rp 219,69 triliun. Terakhir investor berusia lebih dari 60 tahun sebanyak 2,84% beraset Rp 490,66 triliun.

Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa jumlah investor milenial tidaklah sedikit, hal ini tentu saja perlu dijaga dengan penerapan regulasi yang membuat investor generasi milenial semakin berminat untuk menanamkan modal di Indonesia. Pastinya generasi milenial akan semakin berminat untuk berinvestasi ketika mereka tidak dihadapkan dengan syarat dan administrasi yang rumit.

Pilihan investasi yang ditawarkan juga sangat beragam. Mulai dari investasi saham, reksa dana, P2P Lending, hingga mata uang kripto dapat diakses hanya melalui smartphone. Platform-platform digital untuk investasi juga membuka kesempatan bagi para investor muda dan pemula untuk berinvestasi mulai dari nilai yang kecil. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi investor muda untuk memulai investasinya sesuai dengan kesanggupan kepemilikan dana. Dengan demikian, siapapun bisa berinvestasi tak terkecuali generasi milenial.

Sementara itu, keberadaan UU Cipta Kerja diharapkan juga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan izin usaha, tentu saja diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Serta menarik investor lokal khususnya generasi milenial untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawsi mengklaim bahwa 80% investor di Indonesia adalah kaum milenial. Anak muda atau generasi milenial semakin cerdas dalam menentukan investasinya, termasuk investasi pasar modal. Sektor industri yang sahamnya banyak dimiliki oleh anak muda rata-rata memiliki nilai kapitalisasi yang besar, sehingga faktor fundamental menjadi pertimbangan anak muda dalam menentukan saham pilihannya.

Anak muda juga memiliki minat untuk berinvestasi di sektor industri seperti saham consumer goods, baik cyclicals maupun non-cyclicas dan basic materials. Guru Besar IPB Prof. Dr.Ir. Yanto Santosa, DEA mengatakan, ketika investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat, ini merupakan tujuan dari UU Cipta Kerja sebenarnya, demi kesejahteraan masyarakat.

Iklim investasi di Indonesia dipandang semakin kompetitif oleh pengusaha luar negeri. Bahkan investasi di Indonesia cukup mendapat perhatian oleh investor asing. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, jika pertumbuhan investasi akan jauh lebih tinggi melalui beberapa reformasi struktural yang pemerintah lakukan. Tujuan investasi utama bagi investor asing yang mengajak untuk mematangkan peluang ekonomi. Dengan peluang investasi yang baik membantu perekonomian dapat tumbuh dan terjaga untuk masyarakat.

Berkembangnya teknologi seperti keberadaan fintech rupanya menjadi salah satu opsi bagi para milenial untuk berinvestasi, tentu saja pemerintah perlu memperhatikan hal ini karena Indonesia memiliki banyak calon investor muda yang boleh jadi akan menjadi manfaat bagi perekonomian di masa depan. Salah satunya adalah dengan penerapan UU Cipta Kerja yang memiliki keberpihakan terhadap investor.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Levi Raema Wenda*)

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua Kembali menjadi dalang dari tindak kekerasan yang menimpa Orang Asli Papua (OAP). Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua menelan korban jiwa pada Kamis, 9 Juni 2022 di Lapar Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

KST Papua,  Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok yang lahir pada tahun 1960-an dengan misi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kelompok ini kerap melakukan provokasi kepada Masyarakat Papua serta melakukan penyerangan dan tindak kekerasan ke warga sipil ataupun ke pos-pos aparat militer atau kepolisian dalam rangka mencapai tujuannya agar Bumi Cenderawasih lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Pada penyerangan di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak teridentifikasi seorang tukang ojek bernama Aldi sebagai korban jiwa. Sebelumnya, dua warga sipil di Puncak juga menjadi korban dari ulah kelompok KST Papua. Kedua warga sipil tersebut teridentifikasi Bernama Nober Palinti, dan Samsul Sattu.

KST Papua melakukan beragam kekerasan pada korban-korban tersebut. Aldi yang merupakan korban tewas mengenaskan karena mengalami luka sangat parah akibat sabetan senjata tajam di sebagian tubuhnya, selain itu kedua tangannya hancur akibat dianiaya. Nober Palinti tewas dengan luka tembak di kepala dan jenazahnya dibuang ke sungai. Sementara Samsul Sattu tewas ditembak di depan rumahnya.

Menurut hasil riset terbaru dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM), ditemukan fakta bahwa sejak 2010 pelaku kekerasan terhadap OAP di Papua didominasi oleh KST yang merupakan kelompok separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. GTP UGM ini adalah unit kerja di bawah naungan UGM yang bertugas melakukan penelitian dan kegiatan akademik lainnya tentang Papua.

Riset berjudul “Tindak Kekerasan di Tanah Papua (Januari 2010 – Maret 2022)” ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah untuk melakukan introspeksi terhadap pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah di Papua. Temuan dari riset ini adalah kekerasan di Papua terjadi akibat konflik vertikal antara KST dan TNI/Polri. Kemudian terdapat berbagai konflik horizontal melibatkan OAP, non-OAP, hingga antar suku, ras, dan marga. Hasil riset menunjukkan bahwa secara konsisten KST menjadi aktor utama dalam setiap kekerasan yang terjadi di Papua. Jumlah kasus kekerasan bahkan meningkat pesat dalam 6 tahun terakhir (2016-2021).

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam mengatasi KST Papua adalah sulitnya untuk mengidentifikasi keberadaan mereka. Anggota KST sering berbaur dengan masyarakat setempat karena kesamaan tampilan fisik. Kondisi ini membuat mereka sering tidak terjamah oleh penegak hukum, sehingga sulit dijatuhi hukuman.

Selain menyebakan korban jiwa, KST juga menciptakan gangguan keamanan bagi Masyarakat Papua. Ancaman ketakutan dan keselamatan dirasakan segenap masyarakat mulai dari pemuka agama, tetua adat, aparat pemerintah, guru, dokter, perawat, pengusaha, hingga masyarakat umum.

Dengan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua, menurut hemat penulis diperlukan berbagai cara untuk mengatasinya. Pentingnya penegakan hukum kepada anggota KST adalah hal harus dilakukan. Kemudian peningkatan kesejahteraan yang didukung pembangunan infrastruktur di Papua harus terus menjadi prioritas pemerintah

Semoga segera lahir penyelesaian damai antara Pemerintah dengan anggota KST Papua. Penyelesaian damai yang akan menjadi langkah untuk menciptakan kondisi Papua yang kondusif bagi Masyarakat Papua, dan sebagai tonggak untuk menyongsong Papua Maju.

*) Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Jakarta – Ketua Senat Universitas Pancasila Nehemia Pardede mengatakan mahasiswa harus dapat menjadi pionir dalam membendung paham radikalisme yang tidak sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Mahasiswa sebagai generasi muda harus dapat membentengi bangsa ini agar tidak terpengaruh oleh paham – paham radikal yang datang dari luar.

Hal tersebut terungkap saat Nehemia Pardede melakukan dialog secara daring dalam program Dialog Kebangsaan Pancasila TV (16/6/2022).

Nehemia mengakui sebagai seorang mahasiswa kita harus belajar dan ketika dalam proses belajar ini, kita banyak mencari tahu, Sehingga sebagai orang muda diibaratkan mahasiswa seperti sebuah gelas yang baru setengah terisi dan masih ada setengah lagi yang perlu diisi. Disitulah mahasiswa mencari jati dirinya, jadi dengan sedang mencari jati dirinya sendiri mahasiswa ada yang salah arah. Oleh sebab itulah mahasiswa dapat tersusupi oleh paham – paham yang tidak bisa dikontrol termasuk paham radikalisme.

Sepakat jika mahasiswa sebagai pionir bendung radikalisme. Jadi untuk membendung paham – paham radikalisme itu menjadi tugas mahasiswa seperti yang tertulis dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga tentang pengabdian terhadap masyarakat, ujar Nehemia.

Peran mahasiswa sebagai agen perubahan, pionir dan sosial kontrol sangat penting dalam menciptakan hal – hal baik kepada masyarakat termasuk membendung hal – hal Radikal, jelas Ketua Senat Universitas Pancasila.

Mahasiswa harus dapat mefiltrasi dirinya dan mencari dasar dari apa yang dibaca serta dilihat. Dua hal tersebut sangat penting agar mahasiswa tidak terpengaruh ataupun tersusupi oleh paham radikal yang secara sengaja disebarkan. Mahasiswa Indonesia harus toleran terhadap sesama mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tutup Nehemia.