Sejumlah Peristiwa di Papua Tak Dipandang Sebagai Pelanggaran HAM oleh Dewan Keamanan PBB

Delegasi Dewan HAM PBB dari Indonesia

suaratimur.id – Salah satu isu yang selalu diangkat oleh kelompok separatis dalam upaya memantik emosi para anggotanya hingga memprovokasi masyarakat Papua untuk memberontak dan berpihak pada kemerdekaan ialah isu pelanggaran HAM, khususnya yang disebut pernah terjadi di Papua. Dinamika isu tersebut sengaja dimainkan dan dibungkus dengan beberapa modus oleh para tokoh separatis yang dianggap senior dan memiliki pengaruh untuk memberi persuasi para anggota ataupun masyarakat secara luas. Salah satu modus yang belum lama digunakan ialah isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua dalam rangka mengusut adanya pelanggaran HAM sekaligus mendukung kemerdekaan Papua. Secara serentak, anggota Kelompok separatis kemudian diminta mempersiapkan diri menyambut kedatangan PBB melalui berbagai skema dan atribut di beberapa wilayah. Namun, hingga kini isu tersebut tak pernah terbukti.

Internasionalisasi Isu Papua Bermodal Bualan Kata-kata

Salah satu tokoh separatis yang memiliki pola permainan isu tersebut ialah Saul Y Bomay. Seorang mantan tahanan/ narapidana politik di Papua yang lebih sering mengklaim diri sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM). Posisinya yang bisa dianggap lebih senior (secara umur) dalam pergerakan separatis, hingga kini aktif berada di belakang layar untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya melepaskan diri dari negara Indonesia dengan isu HAM maupun janji manis utopis kemerdekaan suatu wilayah.

Secara posisi, sosok Saul Y Bomay bukanlah tokoh perang hutan seperti Egianus Kogoya, Goliath Tabuni, ataupun Numbuk Telenggen. Jika dalam pemberitaan di media selalu tertulis nama Juru bicara TPNPB OPM adalah Sebby Sambom, namun kemunculan Saul Y Bomay yang juga mengaku sebagai juru bicara justru jarang menunjukkan eksistensinya sebagaimana posisi juru bicara yang biasanya melekat dengan pernyataan di media.

Sejumlah manuver yang dilakukan Saul Y Bomay hanya bermodalkan pada pesan singkat dan obrolan dalam komunikasi udara. Salah satu sebab mencuatnya isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Indonesia ialah buah kasak-kusuknya kepada para anggota TPNPB serta tokoh-tokoh yang ia kenal sehingga hampir dalam beberapa bulan ke belakang, kelompok pro kemerdekaan Papua sibuk mempersiapkan kedatangan PBB dengan kegiatan deklarasi tim maupun penggalangan dana pembuatan atribut penyambutan. Dalam beberapa kesempatan, Saul selalu mengklaim bahwa tim PBB telah datang ke Papua, sehingga kepada para anggota agar mempersiapkan diri untuk menyambut, namun hingga kini kenyataannya tidak terbukti. Adanya isu tersebut sempat memprovokasi sebagian masyarakat Papua yang menaruh harapan besar bahwa kehadiran PBB ke Papua adalah jalan terang bagi kemajuan Papua, padahal kepentingan Saul Y Bomay adalah melanggengkan opininya agar Papua lepas dari Indonesia dengan memanfaatkan isu aktual agar masyakarakat melirik dan memperhatikan.

Dalam sebuah kesempatan, Saul Y Bomay juga memiliki inisiatif mengobarkan semangat para anggotanya untuk mengaktifkan kegiatan militer karena upaya kemerdekaan harus ditempuh dengan cara berperang bukan dengan diplomasi. Secara sepihak, dirinya juga melempar isu bahwa orang Papua tidak boleh datang ke Jakarta untuk membahas permasalahan di daerahnya. Saat merespon adanya penembakan terhadap pekerja tower telekomunikasi di Beoga, Saul juga membuat klaim dan isu dengan meyakinkan kepada orang-orang terdekatnya bahwa korban penembakan adalah anggota TNI bukan pekerja PT.

Dewan HAM PBB Nyatakan Tak Terdapat Pelanggaran HAM di Papua

Pernyataan dari PBB yang ditegaskan kembali oleh Menko Polhukam, Mahfud MD memupuskan manuver kelompok separatis di Papua dalam upaya merawat eksistensi isu pelanggaran HAM di Papua. Dalam sebuah konferensi pers secara virtual belum lama ini, Mahfud MD menyebut bahwa PBB tidak memandang terdapat pelanggaran HAM di Papua. Bahkan Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin 13 Juni 2022 lalu.

Laporan-laporan yang disampaikan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait persoalan HAM di Indonesia disampaikan melalui human rights council’s special procedures mandate holders (SPMH) yang berada di bawah Dewan HAM PBB. Setelah menerima laporan, pihak SPMH bakal melakukan proses klarifikasi pada pemerintah negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia bukan merupakan negara yang diminta proses klarifikasi menyusul adanya laporan. Termasuk isu adanya kabar dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi, adalah tidak benar. Penanganan persoalan HAM di Infonesia yang tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu menunjukkan adanya kemajuan komunikasi dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.

Adapun isu rencana kedatangan tim khusus Dewan HAM PBB ke Papua dan Papua Barat muncul akhir Mei lalu. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib mengungkapkan Indonesia memang terlibat aktif dalam sesi ke 49 perundingan bersama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 28 Maret hingga 1 April 2022. Namun dalam pertemuan tersebut tak membahas persoalan di Indonesia, atau isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Penyelesaian Masalah Papua Gunakan Pendekatan Ideologis dan Dialog

Persoalan HAM yang masih menjadi isu di Papua perlu mendapat perhatian bersama. Meski Dewan HAM tak menganggap sebagai sebuah pelanggaraan, namun pemerintah perlu mengambil sikap melalui berbagai pendekatan. Terlebih isu tersebut kerap menjadi tunggangan sejumlah pihak tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana di Indonesia. Pasalnya, tanah Papua ibaratnya seperti rumah yang indah dan menarik bagi banyak pihak. Termasuk negara luar yang sering memanfaatkan sekaligus memainkan berbagai isu terhadap sejumlah negara yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Termasuk dalam hal ini adalah bumi cenderawasih.

Secara umum, setiap pihak harus mampu mewaspadai kondisi tersebut. Isu HAM memang tak hanya menjadi isu nasional, karena telah terfasilitasi oleh pihak tertentu untuk dibawa ke ranah internasional sesuai dengan kepentingannya. Sehingga menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, perlunya pendekatan ideologis. Seluruh pihak harus duduk bersama untuk menentukan langkah terbaik demi masa depan Papua.

Pembangunan di tanah Papua harus terus digalakkan, sehingga tak ada masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP) yang merasa menjadi anak tiri di tanah air Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Namun, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, meski secara nasional masih relatif paling rendah. Masalah ekonomi dinilai menjadi pemantik konflik di Papua. Dalam merespon hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua.

Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran salah satu Putra Papua, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri diharapkan akan semakin memperkuat kinerja pemerintah untuk menjalankan visi pembangunan kesejahteraan di Papua, terutama dalam memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan. Sebab, sebagai mantan kepala daerah maka Wempi sangat memahami soal kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat dan Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar.

Adanya penunjukan Wempi menjadi sejarah baru yang dicetak oleh pemerintah Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin karena untuk pertama kalinya putra Papua menjadi Wamendagri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan