suaratimur.id – Sebuah kabar gembira baru saja kita terima dari buah pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Gubernur Papua, Lukas Enembe beserta rombongan dalam sebuah pertemuan di Kantor Mendagri Jakarta pada Jumat 17 Juni 2022.  Secara tegas, Gubernur petahana tersebut sepakat menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini telah masuk proses Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di DPR serta diperkirakan akan disahkan pada akhir bulan Juni 2022. Sebuah penantian panjang dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.

Jejak Pernyataan Inkonsistensi Sang Gubernur

Masih belum mengelupas dari ingatan kita semua, bahwa sikap seorang Gubernur Papua terhadap kebijakan pemekaran DOB mengalami berbagai perubahan bak binatang bunglon yang lihai merubah warna menyesuaikan suasana hati dan kondisi tempat yang disinggahi.

Sedikit merekap perjalanan pernyataan sikap beliau, akan kita dapati di masa dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Papua, masa dimana dirinya masih mencalonkan diri didampingi oleh mendiang Klemen Tinal. Saat itu, sekitar tahun 2013 di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan Sinapuk Wamena, dengan lantang menyatakan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah calon gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran provinsi Papua.

Berdasarkan pengakuan dari beberapa tokoh senior Papua, salah satu faktor kemenangan Lukas Enembe sebagai gubernur disebut karena membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye. Tak berhenti disini, mundur ke tahun 2010, saat dirinya menjabat Ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua, ia secara tegas mengajukan adanya Provinsi baru. Ajuan tersebut merupakan upaya menjadikan kawasan pegunungan tengah sebagai Kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi. Saat itu, kawasan Pegunungan Tengah sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Terdapat fakta sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Lalu, maju ke tahun 2018. Melalui konsep Otsus Plus, Lukas Enembe beserta perwakilan unsur pemerintah meminta adanya pemekaran wilayah serta meminta wilayah Lapago dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastrukur. Setelah itu, kemudian rencana kebijakan DOB mengalami dinamika proses politik dan hukum hingga pada akhirnya pernyataan sikap terbaru dari sang Gubernur muncul kembali di akhir bulan Mei 2022 dengan wujud penolakan. Hal yang menyedihkan dari sikap tersebut adalah alasan yang mendasarinya. Secara enteng dirinya menyatakan bahwa rencana pemekaran DOB tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebab jumlah penduduk setempat tidak setara dengan jumlah pendatang yang diprediksi akan berdatangan pasca keputusan pemekaran.

Gubernur petahana tersebut juga mengklaim bahwa masyarakat Papua menolak rencana pemekaran karena tak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola tiga provinsi baru. Alasan tersebut seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepempimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nahkoda bagi Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri.    

Mengawal Pernyataan Dukungan Sang Gubernur

Maka dengan munculnya kembali pernyataan Lukas Enembe merespon kebijakan pemekaran wilayah pasca bertemu Mendagri dengan sikapnya yang kembali berada pada posisi mendukung. Sudah jelas menjadi berita positif bagi realisasi upaya percepatan kemajuan wilayah Papua, namun sekaligus menjadi hal negatif bagi sifat inkonsistensi pernyataan sang gubernur yang dengan mudah seperti membalik telapak tangan dalam menyatakan sikap.

Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam konteks dukungan, dimana dirinya meminta agar Provinsi Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat. Namun pernyataan sikap tersebut seperti menjadi restu bagi realisasi kebijakan DOB yang sempat mengalami dinamika dan jalan terjal, utamanya berkaitan dengan respon dan gejolak di publik. Bahkan secara tegas dihadapan Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Papua dua periode tersebut menyatakan dukungan penuh dimana dirinya sebenarnya mengusulkan adanya pemekaran sejak tahun 2014.

Sebagai masyarakat yang melek perkembangan informasi maka kita patut bersyukur dan bersenang hati, namun kita juga wajib menajamkan sikap kritis, utamanya berkaitan dengan sikap Lukas Enembe terhadap kebijakan DOB. Pasalnya, pertemuan dengan Mendagri yang berakhir dengan sikap saling mendukung serta bersatu dalam percepatan pembangunan di Papua, juga diimbuhi dengan permintaan izin darinya terhadap Mendagri untuk berobat keluar negeri.

Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan peraturan apabila seorang Gubernur ingin meninggalkan wilayah maka harus izin ke Kementerian Dalam Negeri. Momentum pertemuan dan sikap dukungan tersebut seperti gayung bersambut bagi Lukas Enembe. Bisa jadi skemanya akan seperti ini. Di satu sisi, pemerintah pusat ingin memastikan seluruh elemen mendukung kebijakan pemekaran tersebut, di sisi lain Lukas Enembe memanfaatkan momentum tersebut untuk melancarkan izinnya keluar negeri. Sebagaimana kita ketahui, ragam informasi telah beredar menyatakan bahwa Gubernur Papua tersebut sering kali diketahui meninggalkan wilayah Papua untuk pergi keluar kota hingga berkunjung ke beberapa negara dengan alasan tertentu.

Janji Adalah Hutang yang Harus Ditepati

Merespon sikap dukungan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang mendukung kebijakan DOB namun juga meminta pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat. Maka Mendagri Tito Karnavian secara deskriptif menjelaskan bahwa saat ini yang sedang dibahas di DPR adalah tiga provinsi baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Sementara yang juga sudah masuk usulan pemekaran adalah Provinsi Papua Barat Daya dan kemungkinan besar akan dibahas di tahun ini, maka pemekarannya terjadi di tahun depan. Sementara itu, adanya usulan lagi yakni pemekaran Provinsi Papua Utara akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas di tahun 2023 supaya bisa dimekarkan tahun depan. Sehingga rencana tentang usulan pemekaran dari Gubernur Papua menjadi tujuh provinsi akan terealisasi secara bertahap.

Adanya penjelasan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan dalam pertemuan antara Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah pusat secara bertahap akan mengupayakan pengesahan dan realisasi kebijakan pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan. Hal tersebut tak akan bisa terselenggara secara maksimal dan optimal jika tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Papua. Adanya sikap dukungan dari Lukas Enembe diharapkan mampu mempercepat proses kebijakan tersebut.

Tentunya kita berharap bahwa sikap dari sang Gubernur tak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya khususnya dalam merespon kebijakan pemekaran DOB di Papua. Sudah banyak korban berjatuhan dan pihak yang dirugikan akibat dinamika respon dan pro kontra yang terjadi akibat adanya rencana kebijakan DOB. Sudah saatnya peran dukungan sang gubernur dapat menyelaraskan visi dan misi antara pusat dan daerah, bukan karena kepentingan tertentu yang jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat Papua.

Maka, seperti sebuah pesan turun temurun terhadap seorang laki-laki yang akan menikahi wanita pujaannya. Bahwa yang bisa dipegang dari seorang laki-laki adalah janjinya, bila ia ingkar, maka telah melukai dua hal, yaitu perasaan wanita yang dicintainya dan harga dirinya. Begitu juga yang dapat dipegang dari seseorang ketika mendapat amanah sebagai Gubernur, jika ia ingkar terhadap janji-janjinya maka telah melukai masyarakat yang dipimpinnya dan tentu saja merendahkan harga dirinya di khalayak.

Mari sama-sama kita kawal janji pernyataan dukungan sang Gubernur terhadap kebijakan pemekaran wilayah Papua.   

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Aulia Hawa )*

Indonesia diklaim sebagai negara favorit investor dari luar negeri. Hal ini tentu saja menjadi berita baik akan berkembangnya perekonomian serta pembangunan di Indonesia, terlebih investasi ini mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Rencana pembangunan pabrik baterai listrik dari perusahaan asal Korea Selatan, LG Energi Solution, yang dinilai investasinya mencapai 9,8 Miliar US Dollar atau setara dengan Rp 144,4 triliun di Industri Terpadu Batang (KITB) Kabupaten Batang, diproyeksi mampu menciptakan 20.000 tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam agenda Seremoni Implementasi Tahap Kedua Industri Baterai Listrik Terintegrasi di KIT Batang yang turut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Bahlil menuturkan, investasi hilirisasi yang dilakukan oleh LG telah memberikan nilai tambah sebesar 5,18 Miliar US Dollar untuk Indonesia.

Bahlil juga menjelaskan, dampak ekonomi dari total investasi sebesar 9,8 miliar US Dollar yaittu sebesar 5,18 miliar US Dollar, dengan total lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 20.000 tenaga kerja khusus untuk pabrik baterai mobil, jadi bukan untuk keseluruhan kawasan ini. Selain itu, LG juga telah membangun kolaborasi dengan pengusaha dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di daerah Kawasan Batang yang saat ini sudah berjalan.

Bahlil menuturkan pihaknya juga akan membuka jalan dan siap membantu jika pihak LG mengalami kendala dalam proses investasinya di Indonesia. Ia juga mengatakan kepada Presiden LG agar tidak ragu untuk berinvestasi di Indonesia, karena dapat diselesaikan dengan musyawarah.

Presiden LG Energi Solution Lee Bang Soo mengatakan, pihaknya sangat merasa bersyukur mendapat sambutan tersebut karena LG bisa berinvestasi pabrik proyek grand package di Kawasan Industri Batang ini. Proyek grand package ini merupakan proyek skala besar yang dapat menunjang produksi baterai kendaraan listrik sebesar 3,5 juta unit dan 200 gigawatt per tahun. 

Selain itu, pihaknya juga telah aktif bekerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya PLN untuk mengoperasikan pabrik dengan energi ulang sejalan dengan tren Environmental Social Governance (ESG) global.

Lee juga menuturkan bahwa proyek grand package ini juga akan memberikan kontribusi utama bagi industri baterai sekunder global dalam 26 tahun ke depan. Dirinya menambahkan, kerja sama yang terjalin aktif bersama Indonesia, Antam dan konsorsium LG menjadikan hal ini sangat penting baginya, pihaknya juga memohon kerja sama serta bantuan dari Indonesia untuk dapat mewujudkan semuanya.

            Tidak hanya LG, investor asing seperti Nestle juga tertarik untuk memperluas usahanya di Indonesia. Komitmen ini menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah terhadap investasi.

Pada kesempatan berbeda, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara tegas mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai regulasi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia, terutama di bidang investasi.

Data dari Kementerian Investasi menunjukkan, bahwa negara asal PMA terbesar sepanjang tahun 2021 adalah Singapura dengan realisasi 9.4 miliar US Dollar, disusul Hongkong sebesar 4,6 Miliar US Dollar, Tiongkok 4,6 Miliar US Dollar serta Amerika Serikat sebesar 2,5 miliar US Dollar.

Investasi tersebut tentu saja diharapkan dapat terus meningkat, apalagi pemerintah telah melonggarkan protokol kesehatan di luar ruangan di mana kebijakan ini menjadi tanda geliat perekonomian di Indonesia.

Per Desember 2021, BEI mencatat ada 766 perusahaan tercatat dan 123 perusahaan tercatat obligasi dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp. 8.255,6 triliun. Sementara IHSG pada penutupan tahun 2021 mencapai 6,581.5 dengan rata-rata perdangangan saham harian mencapai Rp 13,4 triliun. Angka tersebut tentu saja lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelum pandemi, sehingga bisa dibilang perekonomian Indonesia sudah menunjukkan recovery.

Perluasan Investasi Asing di Indonesia menunjukkan bahwa progres arus investasi tidak jalan di tempat, tetapi mampu meluas hingga mencapai ke berbagai wilayah di Indonesia sehingga tidak melulu investasi dan pembangunan tersentralisasi di Pulau Jawa. Perluasan Investasi dari Luar Negeri patut untuk didukung, karena hal ini mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan meningkatkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat secara umum.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Afdhal Rahsya )*

Radikalisme merupakan ancaman bangsa di tengah era digital. Oleh sebab itu diperlukan penguatan literasi digital untuk mencegah penyebaran paham radikal yang saat ini dapat menjangkiti semua lapisan masyarkat. 

Jangan pernah meremehkan dan menganggap seolah paham radikal di masyarakat sudah tidak ada. Mereka nyatanya masih terus mengancam dan bisa saja suatu saat melakukan pergerakan yang kemudian membuat pecahnya keutuhan dan persatuan Bangsa. Maka dari itu seluruh masyarakat Indonesia harus terus bersiap akan terjadinya hal tersebut dengan mencegahnya menggunakan berbagai cara.

Di era keterbukaan informasi dan teknologi seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin masyarakat mampu dengan sangat mudah mencari dan mengakses apapun informasi yang hendak mereka butuhkan. Namun para propagandis paham radikal juga memanfaatkan era teknologi untuk lebih menyebarluaskan ajarannya melalui media sosial. Untuk itu literasi digital merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk terus digaungkan.

Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi para penyuluh agama untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik mungkin, yakni mampu memberikan berbagai macam pemahaman serta perspektif yang membangun kepada seluruh masyarakat secara luas dengan nilai-nilai keagamaan yang penuh akan cinta kasih dan perdamaian.

Hal tersebut menurutnya merupakan salah satu cara yang efektif di masa serba teknologi seperti sekarang karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran-ajaran radikal pun sudah banyak tersebar melalui media sosial. Untuk itu harus ada kontra narasi yang kuat pula jika hendak memerangi radikalisme tersebut.

Lebih lanjut, Akhmad menegaskan bahwa masyarakat hendaknya tidak mudah terjebak dan termakan berita-berita hoaks yang isinya banyak mengadu domba serta menyebarkan ujaran kebencian dalam bentuk apapun. Masyarakat hendaknya hanya mengakses pemberitaan atau informasi yang jelas sumbernya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Jenderal Polisi bintang dua tersebut kembali menekankan bahwa sudah seharusnya para penyuluh agama tidak kalah dari para propagandis ajaran radikal dan menuntut supaya mereka juga melek digital karena perang informasi di media sosial saat ini menjadi hal yang sangat penting lantaran media sosial sendiri bisa dikatakan menjadi makanan sehari-hari masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kombes Pol Didik Novi Rahmanto selaku Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Gorontalo Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan bahwa tugas penting diemban oleh para penyuluh agama supaya mampu untuk memberikan pemahaman keagamaan yang lebih luas serta melakukan pendampingan kepada seluruh masyarakat supaya mereka tidak terjebak dan hanyut pada pemahaman yang keliru pada ajaran agama dan serba curiga kepada kelompok lain di luar kelompok mereka yang menjadi cikal-bakal pemikiran radikal serta ekstremis.

Didik mengharapkan dengan hadirnya peran para penyuluh agama di media sosial juga, akan mampu lebih cepat memutus mata rantai penyebaran ajaran radikal dan mampu mendorong masyarakat supaya lebih menjalani hidup dengan penuh nilai toleransi serta mempekuat ideologi Pancasila maupun NKRI. Selain itu Kombes Pol Didik juga mengharapkan supaya para penyuluh agama ini mampu untuk terus menggelorakan narasi kebhinnekaan dan juga menjadi konsultan bagi permasalahan di tengah masyarakat.

Sementara itu, di sisi lain Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Meutya Hafid meminta kepada seluruh kader Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) untuk turut serta aktif membina seluruh generasi muda supaya bisa ikut menangkal ajaran radikal dan terus menyemarakkan semangat persatuan dan kesatuan di Tanah Air.

Hal tersebut lantaran menurutnya sampai saat ini, perkembangan dari paham radikal sendiri semakin hari sudah semakin mengkhawatirkan saja bagi Bangsa Indonesia, khususnya kemudahan akses informasi sehingga kelompok-kelompok radikal itu mampu dengan gampang menulari pemikiran para pemuda dan remaja di Indonesia.

Meutya Hafid menyatakan bahwa pembinaan generasi Qur’ani bagi seluruh pemuda Indonesia yang terus dilakukan oleh BKPRMI patut untuk diberikan apresiasi karena hal tersebut juga merupakan upaya yang mampu mendukung Pemerintah dalam pencegahan penyebaran ajaran radikal. Inovasi harus terus dilakukan bahkan juga merambah ke ranah media sosial sebagai salah satu metode pencegahan radikalisme atau upaya pengembangan program deradikalisasi.

            Berkaca pada hal tersebut, penguatan literasi digital menjadi upaya strategis untuk mencegah penyebaran paham radikal yang umumnya banyak berkembang melalui media sosial. Selain itu, masyarakat pun diminta untuk selalu bijak dalam bermedia agar dunia siber menjadi tempat yang aman untuk semua pihak.

)* Penulis adalah pegiat literasi, tinggal di Karawang 

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Menurut survei, Generasi Muda Papua puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan Generasi Muda Papua ini merupakan suatu bentuk apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Masyarakat Papua kepada Pemerintah Pusat dalam upaya membangun Papua.

Survei dilakukan oleh Litbang Kompas di Provinsi Papua dan Papua Barat pada anak muda berusia 20-39 tahun pada awal Maret 2022 lalu. Hasil survei menjelaskan bahwa lebih dari 63% responden muda sangat puas dengan kinerja Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ketua Umum Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah mengakui tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi. Hal ini dikarenakan selama dua periode masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi berhasil mengedepankan program Nawacita. 

Program Nawacita adalah sembilan prioritas pembangunan nasional di era kepresidenan Jokowi. Nawacita berasal dari Bahasa Sansekerta dimana nawa berarti sembilan, dan cita yang artinya adalah harapan,keinginan, dan juga impian. Nawacita adalah sembilan harapan, serta harapan dari Presiden Jokowi untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia. 

Pada butir ketiga dari Nawacita dijelaskan bahwa prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi adalah dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka NKRI.

Nurkhasanah mengatakan bahwa sejak awal memimpin Indonesia, Presiden Jokowi jeli untuk menggunakan resep mujarab pembangunan yang tidak sekedar menaikkan pertumbuhan melainkan menyebar pemerataan. Presiden Jokowi menyadari bahwa cara pembangunan yang menitikberatkan efek tetesan ke bawah (trickle down effect), yakni dengan pembangunan yang terpusat di perkotaan telah gagal. Kemakmuran Bersama akan lebih optimal diraih dengan membangun dari pinggiran daerah.

Nurkhasanah menambahkan bahwa membangun dari daerah dalam makna luas tak hanya berarti kewilayahan, tetapi juga soal membangun sumber daya manusia yang selama ini terpinggirkan.

Mayoritas anak-anak muda di Papua dan Papua Barat menilai kinerja pemerintah sangat baik. Dari hasil survei Litbang Kompas diketahui bahwa kerja pemerintah di bidang sosial budaya menjadi yang paling diapresiasi oleh generasi muda di Papua, dengan tingkat kepuasan mencapai 78%. Untuk kebebasan beroganisasi dinilai positif oleh sekitar 73% responden, sedangkan untuk menjamin hak Pendidikan Warga Papua diapresiasi 64.5% persen responden.

Di bidang kesehatan kepuasan mencapai 64.3%. Di bidang penegakan hukum 47.1%  responden menyatakan sangat puas terhadap pemerintah pusat, dan 51,2% terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya, bidang ekonomi 48,8% responden menyatakan sangat puas dan puas terhadap pemerintah pusat, dan 51.1% puas terhadap pemerintah daerah. 

Survei dari Litbang Kompas ini memiliki tingkat kepercayaan 95%, dengan marjin error 4,9%. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa hasil survei ini memberikan konfirmasi bahwa ada apresiasi terhadap pilihan strategi pembangunan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Jaleswari menambahkan bahwa Presiden Jokowi dinilai sangat memperhatikan perspektif anak muda saat mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Kepuasan dari generasi muda di Papua terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi ini menjadi apresiasi berharga bagi pemerintah untuk terus melakukan pekerjaannya membangun Papua. Papua yang sejahtera, adil dan makmur adalah harapan dan impian kita bersama, demi menyongsong Indonesia Maju 2045.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua

Oleh : Guntur Eko Saputra *)

Mengutip pendapat dari Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi yang mengatakan bahwa persentase kenaikan tarif listrik untuk kalangan mampu masih dapat dikatakan wajar, penulis berpendapat bahwa fenomena kenaikan tarif listrik untuk kalangan mampu tidak akan memberikan pengaruh pada inflasi. Hal tersebut karena dampaknya yang relatif kecil, yakni kurang dari 0,3 persen. Seperti diketahui, tarif yang ditetapkan Pemerintah per 1 Juli 2022 untuk pelanggan rumah tangga R2 berdaya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas disesuaikan dari Rp 1.444,7 per kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh.

Berdasarkan riset yang penulis dapat, kebijakan tersebut hanya berdampak pada inflasi sebesar 0,019 persen dan berkontribusi menghemat kompensasi sebanyak Rp 3,1 triliun atau 4,7 persen dari total keseluruhan kompensasi yang Pemerintah kucurkan kepada PT PLN (Persero). Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada kenaikan inflasi yang tinggi serta hanya terjadi pada masyarakat golongan rumah tangga dengan ekonomi menegah ke atas, sehingga masyarakat dengan daya di bawah 3.500VA, bisnis dan industri tidak perlu khawatir karena tidak mengalami perubahan tarif.

Meski begitu, Tulus mengingatkan PLN selaku operator untuk dapat menjamin keandalan listrik pengguna kelompok 3.500 VA ke atas tersebut. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang telah membayar lebih biaya tarif listrik.

Pihak Pemerintah ber-argumen bahwa kebijakan untuk menyesuaikan tarif listrik pelanggan rumah mewah dan pemerintah  lantaran besaran empat indikator ekonomi makro meningkat, terutama harga minyak mentah dunia yang tinggi, sehingga meningkatkan beban produksi yang dihasilkan PLN. Setiap kenaikan 1 dolar AS dari harga minyak mentah dunia berdampak terhadap biaya pokok produksi listrik secara keseluruhan hingga Rp 500 miliar.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis melihat bahwa penyesuaian tarif listrik dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan dimana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara masyarakat mampu membayar tarif listrik sesuai kondisi ekonomiannya. Senada dengan penulis, Darmawan Prasodjo selaku Direktur Utama PLN mengatakan bahwa penerapan kompensasi dikembalikan pada filosofi bantuan pemerintah, yaitu ditujukan bagi keluarga tidak mampu. Sedangkan bagi masyarakat mampu tidak berpengaruh pada daya beli mereka.

Sebagai sebuah kesimpulan, penulis mengajak kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir, karena tidak ada kenaikan tarif bagi pengguna kelompok 3.500 VA ke bawah. Kenaikan hanya dilakukan terhadap masyarakat pelanggan rumah tangga R2 berdaya 3.500 VA – 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas serta pelanggan pemerintah P1 dan P2 berdaya 6.600 VA ke atas.

*Penulis adalah kontributor Jayabaya Institute