Oleh : Restu Pertiwi*)

Fenomena kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia semakin meresahkan. Hal ini membuat Zubairi Djoerban selaku Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta Pemerintah agar memperketat kembali penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 di tengah kenaikan kasus yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Zubairi memahami kondisi psikologis masyarakat Indonesia sudah bosan dengan pengetatan selama dua tahun lebih pandemi Covid-19. Namun, ia mengingatkan penularan virus ini masih sangat fluktuatif dan berpotensi mengalami lonjakan terutama akibat kemunculan varian baru.

Berdasarkan riset data yang penulis temukan, tercatat selama periode 8-14 Juni 2022, jumlah kumulatif kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 4.349 kasus. Sementara pada periode sepekan sebelumnya atau 1-7 Juni 2022, kasus Covid-19 berjumlah 2.687 kasus. Perkembangan jumlah kasus kematian akibat Covid-19 juga menunjukkan tren kenaikan walaupun tidak signifikat. Selama periode 1-7 Juni 2022, kasus kematian Covid-19 berjumlah 33 kasus, lebih rendah dibandingkan data kematian sepekan terakhir yaitu 38 kasus kematian.

Oleh karena itu, penulis mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan kembali protokol kesehatan. Senada dengan penulis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza juga mengingatkan warga Jakarta untuk kembali patuh, taat, dan disiplin serta bertanggung jawab untuk memperhatikan protokol kesehatan.

Riza berkata, kedisiplinan protokol kesehatan menjadi upaya penting untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 meskipun tingkat kesakitan dan gejala varian Omicron tidak terlalu berat. Per tanggal 15 Juni 2022, kasus aktif di Jakarta mencapai 3.282 kasus.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI, Dwi Oktavia mengatakan, jumlah orang yang menjalani perawatan atau isolasi, berdasarkan hasil penambahan kasus aktif per 15 Juni 2022 sebanyak 576 kasus. Orang yang menjalani perawatan atau isolasi disebut sebagai kasus aktif Covid-19

Oleh karena itu, Dwi menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster bagi warga yang telah lengkap mendapatkan vaksin dua dosis. Beliau juga mengatakan, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker akan kembali digencarkan. Sanksi atas penindakan tersebut berupa kerja sosial, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Menurut penulis, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Dari sudut pandang penulis, adaptasi dengan adanya virus Covid-19 ini bukan berarti kita tidak bisa hidup “normal”. Kita tetap bisa beraktivitas normal hanya dengan tambahan beberapa hal sebagai bagian dari adaptasi. Semua hal baru pasti tidak nyaman, namun terkadang kita harus keluar dari zona nyaman dalam menghadapi situasi ini untuk menjadi lebih baik.

Penulis juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga jarak, memakai masker, dan melakukan tes apabila merasa tidak enak badan. Kita juga harus tetap melacak trend infeksi pada kelompok beresiko, melacak trend “varian of concern” yang bersikulasi dan bisa merebak. Walaupun dilihat dari sudut pandang evolusi virus bisa dikatakan masih jauh dari kata berakhir, kabar baiknya adalah vaksin terus bekerja dengan baik karena sangat signifikan menurunkan tingkat rawat inap di RS, ICU, dan kematian.

Kesimpulan yang bisa penulis sampaikan yaitu dengan bertambahnya kasus baru Covid-19 yang cukup signifikan, kita sebagai masyarakat harus menjalani protokol kesehatan dengan ketat kembali, menjaga pola makan dan kesehatan diri dengan berolahraga. Sehingga kita turut membantu Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia dan harapannya pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme masih menjadi ancaman bangsa di era keterbukaan informasi. Oleh sebab itu, diperlukan implementasi nasionalisme guna mencegah penyebaran paham radikal yang dapat menciptakan perpecahan bangsa.

Bukan menjadi hal yang baik apabila dalam suatu negara dengan azas demokrasi seperti Indonesia, namun masih ada saja orang-orang atau sekelompok masyarakat yang ternyata menganut paham radikal garis keras. Hal tersebut tentunya akan mengancam kerukunan antar warga negara dengan tidak adanya sikap toleransi di masyarakat. Selain itu, memang sudah sangat tidak sesuai dengan cita-cita luhur dari para pendiri bangsa yang menggaungkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Maka dari itu sangat penting adanya sebuah implementasi Nasionalisme, khususnya bagi para remaja generasi penerus Bangsa supaya mereka tidak mudah tergerus dengan arus globalisasi dan justru malah lupa dengan jati diri kebangsaannya sendiri serta akhirnya lebih menggaungkan sesuatu yang berasal dari luar negeri.

Hal tersebut sangat nyata, utamanya dalam era serba digital seperti sekarang ini. Bagaimana respon dari para milenial dalam berselancar di media sosial, seluruh aspek tersebut tidak luput dari pantauan Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto. Maka dari itu dirinya berharap generasi muda agar mampu untuk lebih mengkapitalisasi rasa Nasionalisme pada generasi penerus.

Dalam rangka mengajarkan semangat Nasionalisme kepada para palajar khususnya, Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto langsung membentuk sebuah program yang dinamakan Army Go to School dengan tujuan utama yakni memberikan edukasi kepada para milenial mengenai wawasan Nasionalisme. Tentunya gerakan tersebut berguna untuk bisa mencegah masuknya paham-paham terlarang di kalangan anak muda.

Mayjen Untung Budiharto mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan secara langsung didatangi oleh pada Komandan Distrik Militer (Dandim) yang akan datang ke sekolah-sekolah supaya para milenial tersebut mampu untuk memiliki kesadaran bela negara dan bela Pancasila secara kuat.

Bukan tanpa alasan program ini dibuat, Pangdam Jaya tersebut menjelaskan bahwa dirinya hendak mempersiapkan para anak muda supaya tetap bisa menjaga eksistensi bangsa. Baginya, dasar dari penjagaan akan eksistensi Bangsa ini terletak dalam basic pemahaman ideologi NKRI. Sangat penting menurutnya supaya semangat untuk membangun Bangsa harus bisa dilanggengkan secara turun-menurun.

Senada dengan yang dikatakan oleh Mayjen Untung Budiharto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa Nasionalisme memang merupakan hal yang sangat penting untuk bisa diajarkan kepada generasi muda penerus Bangsa. Hal tersebut lantaran terdapat bela negara, nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara serta rela untuk berkorban demi bangsa dan negara.

Ketika para milenial sudah benar-benar melekat dalam hati mereka mengenai gagasan Nasionalisme tersebut, maka Muhadjir Effendy mengaku bahwa mereka akan dengan mudah mampu untuk mencegah penyebarluasan ajaran radikalisme. Lebih lanjut, dirinya juga menilai bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa generasi muda adalah merupakan ujung tombak dari upaya bela negara.

Muhadjir juga mengimbau kepada seluruh generasi muda agar mampu membentuk mental dan jiwa kepemimpinan mereka serta berani untuk bersikap keras bahkan kepada diri mereka sendiri. Hal tersebut baginya adalah sebuah prasyarat supaya mudah mengendalikan diri dan tidak gampang terpengaruh dengan lingkungan yang negatif, utamanya yang menjurus pada hal-hal berbau radikalisme dan intoleransi apalagi sampai bermuara pada berbagai macam tindak kekerasan serta ekstremisne yang tentunya bisa mengancam keutuhan NKRI.

Pada kesempatan yang lain, Wakil Ketua DPR Jazilul Fawaid mengaku bahwa dirinya sangat prihatin dengan kasus radikalisme yang belakangan ternyata masih ada dan terus bergerak ke berbagai arah. Dirinya menegaskan bahwa hal tersebut tentu sangatlah berbahaya untuk Bangsa dan akar permasalahan dari kemunculan gagasan radikalisme adalah kurangnya atau menurunnya rasa Nasionalisme.

Nasionalisme sendiri memang merupakan hal yang sangat penting karena itu menjadi dasar utama pembentukan ideologi cinta tanah air. Apabila generasi penerus Bangsa telah luntur semangat nasionalismenya, maka bukan tidak mungkin radikalisme serta ekstrimisme akan semakin menjamur di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Investasi merupakan hal yang masih digadang-gadang oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional, kini pemerintah juga tengah mematangkan persiapan untuk investasi berkelanjutan.
Presidensi G20 Indonesia melalui Forum on International Policy Levers for Sustainable Investement yang telah diselenggarakan pada 13 Juni 2022 lalu, menyusun kebijakan pendukung yang dapat mendorong pembiayaan dan investasi berkelanjutan.

Forum yang diselenggarakan secara hybrid di Bali tersebut dihadiri oleh anggota G20, undangan dan organisasi internasional dengan 64 delegasi yang berpartisipasi secara luring dan 54 delegasi yang berpartisipasi secara daring. Forum tersebut bertujuan untuk membahas kebijakan pendukung yang mendorong pembiayaan serta investasi berkelanjutan.

Kebijakan pendukung tersebut akan mendorong investasi berkelanjutan yang mendukung transisi penurunan emisi gas rumah kaca dan ekonomi yang tahan terhadap perubahan iklim.

Materi yang didiskusikan dalam forum tersebut ada empat isu, yakni pertimbangan penyusunan mekanisme dan alat penetapan harga emisi efektif yang mendukung transisi ekonomi rendah emisi karbon dengan presentasi dari Kanada, Uni Eropa serta Belanda. Selanjutnya, alat non-harga yang mendukung transisi ke iklim rendah karbon dengan presentasi dari RRC, Amerika Serikat serta Korea Selatan.

Kemudian, kebijakan pembiayaan transisi energi yang berkelanjutan dan untuk menjembatani kesenjangan dalam pembiayaan teknologi transformatif dengan pembicara dari Argentina, Jerman dan Indonesia.

Terakhir, diskusi pada forum tersebut juga membahas terkait dengan pemahaman terhadap implikasi distribusi dari pendukung kebijakan umum yang diarahkan kepada pergerakan pembiayaan transisi dengaa presentasi dari Brazil dan Inggris serta pengalaman masing-masing negara.

Bersama dengan dibagikannya pengalaman negara-negara dan praktik terbaik mereka, beberapa organisasi internasional dan knowledge partners turut menyampaikan pemaparan mengenai isu terkait.
Pesan inti dari forum tersebut dirangkum menjadi sebuah masukan untuk pertemuan 3rd G20 Finance Ministers and Central Bank Governors yang akan diadakan pada Juli di Bali.

Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk memastikan aksi bersama dan membawakan hasil yang konkrit dalam Sustainable Finance Working Group (SFWG) untuk mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Kesepakatan Paris.
Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa istilah investasi berkelanjutan atau yang dikenal sebagai sustainable investment telah dimulai di negara berkembang, khususnya Eropa. Hal ini rupanya telah menarik minat banyak investor baik institusi maupun individual.

Nilai aset dana kelolaan yang mengusung tema berkelanjutan di Asia tercatat melonjak dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 71 Miliar US Dollar di Triwulan 1 2022, walaupun angka tersebut masih cukup jauh bila dibandingkan dengan Eropa yang telah mencapai 2,2 Triliun US Dollar di periode yang sama.

Nyatanya, generasi milenial di dunia lebih tertarik pada investasi yang berkelanjutan atau memiliki dampak positif pada sosial dan lingkungan. Salah satu alasan yang menarik para investor khususnya generasi muda terhadap investasi yang berkelanjutan adalah harapan agar perusahaan dan kegiatan bisnis dapat mengelola sumber daya alam secara ramah lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusia, sehingga diharapkan di masa depan generasi ini dapat tetap menikmati sumber daya alam yang ada dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik.

Investor muda saat ini lebih mudah dalam memilih instrumen investasi yang berbasis konsep berkelanjutan, karena konsep ini telah mulai tersedia di pasar. Investor pemula juga dapat memulai berinvestasi melalui reksa dana berbasis environment, social, and governance (ESG).

Permintaan akan investasi berbasis ESG di Indonesia juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Per Desember 2021, dana kelolaan reksa dana berbasis ESG di BNP Paribas AM mencapai Rp 5,2 triliun atau naik signifikan dibanding tahun 2019 yang hanya sekitar Rp 1 Triliun. Pertumbuhan juga terjadi di sisi produk di industri reksa dana di Indonesia di mana pada tahun 2021 tercatat ada 15 produk reksa dana berbasis ESG. Kriteria ESG ini digunakan untuk memilih emitten dengan penerapan praktik bisnis sesuai standar ESG yang baik.

Pemerintah tidak main-main terhadap regulasi investasi, karena investasi merupakan salah satu motor penggerak ekonomi nasional, sehingga besar atau kecilnya investor haruslah tetap dilayani, sehingga pemerintah yang menyiapkan investasi berkelanjutan haruslah mendapatkan dukungan dari masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Keberadaan Pasal mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden serta perubahannya yang sebelumnya hanyalah merupakan delik biasa menjadi delik aduan dalam RKUHP merupakan hal yang sudah sangat tepat. Selain bentuk penyamarataan kedudukan di mata hukum, keberadaan pasal tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai ujaran kebencian yang selama ini banyak beredar khususnya di media sosial.

Presiden sebagai seorang kepala negara yang telah mengemban amanah seluruh rakyat dalam pemilihan yang berlandaskan demokrasi memang sudah sepatutnya untuk terus didukung oleh seluruh masyarakatnya. Hal tersebut tentu juga akan berdampak pada bagaimana kelancaran seluruh program dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam mensejahterakan seluruh masyarakat dan mengatur negara.

Namun ternyata, di era serba digital seperti sekarang ini terdapat orang yang seolah dengan sangat mudah menyebarkan berita bohong atau hoaks dan juga terus menyebarkan ujaran kebencian dalam rangka melakukan adu domba sehingga bisa memecah belah keutuhan dan ketentraman negara. Mereka bersembunyi di balik avatar media sosial mereka sehingga seolah merasa sudah aman untuk melakukan penghinaan bahkan termasuk menghina Presiden sendiri.

Maka dari itu terdapat sebuah perubahan mengenai kasus penghinaan Presiden ini. Sebelumnya hanyalah sebagai delik biasa, namun saat ini dirubah menjadi delik aduan dalam Pasal 218 Revisi Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.

Selaku Pengamat Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menyatakan bahwa perubahan hukum mengenai penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan tersebut sudah merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan. Hal tersebut kemudian akan menjadikan masyarakat setara di mata hukum dan memenuhi kaidah Equality Before The Law.

Bukan hanya sudah tepat, namun Chairil kembali menegaskan bahwa justru penerapan delik aduan terkait penghinaan Presiden itu menjadi hal yang sangatlah penting untuk diberlakukan. Dirinya menanggapi bagaimana beberapa kasus penghinaan lain yang telah menjadi delik aduan seperti menghina kepala negara telah menjadi delik, termasuk menghina gubernur, bupati/walikota, lembaga-lembaga negara hingga menghina tokoh agama pun telah menjadi delik. Maka dari itu baginya penting pula supaya menghina Presiden bisa menjadi delik.

Meski begitu, Pengamat Hukum Pidana ini juga memberikan catatan bahwa supaya terdapat beberapa hal yang perlu dieksplisitkan dengan sangat jelas untuk menghindari adanya multitafsir atau bahkan salah tafsir ketika menerapkan delik mengenai penghinaan Presiden tersebut. Dirinya berharap semoga dengan adanya peralihan menjadi delik aduan ini, tidak terjadi lagi masalah bagi aparat penegak hukum entah itu dalam wujud intervensi atasan atau kepentingan tertentu dalam penerapannya akibat salah tafsir atau apapun itu.

Pada kesempatan lain, sebelumnya secara tegas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau yang biasa disapa Eddy telah menyatakan bahwa Pasal 218 dalam RKUHP mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sudah berubah menjadi delik aduan dari yang sebelumnya hanyalah berupa delik biasa.

Dalam kegiatan rapat lanjutan pembahasan RKUHP di Gedung DPR, Eddy juga menambahkan bahwa adanya Pasal tersebut untuk bisa melindungi kepentingan perlindungan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara.

Pasal 218 ayat 1 revisi KUHP berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Kemudian dengan banyaknya pengguna media sosial dan seringkali ditemui ada kasus ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong atau hoaks di sana, apabila ternyata ditemui ada warganet yang melakukan penghinaan terkait harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden melalui media sosial, maka sebagaimana dalam Pasal 219, hukuman mereka akan ditambah satu tahun dari ancaman hukuman yang berada dalam Pasal 218 tersebut.

Keberadaan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini dirubah dari sebelumnya hanya delik biasa menjadi delik aduan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dengan adanya pasal tersebut, konflik akibat ujaran kebencian dapat diminimalisasi dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat lebih terarah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Seluruh elemen Masyarakat Papua mendukung pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dukungan ini datang dari berbagai kalangan baik itu dari tokoh adat, pejabat pemerintahan, akademisi, mahasiswa, sampai tokoh masyarakat yang ada di Papua.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengirimkan Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat yang berisi dukungan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), dan pembentukan DOB di Papua kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. Waterpauw mengatakan deklarasi dukungan Otsus dan DOB ini merupakan kesepakatan para bupati, walikota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat Papua Barat.

Dukungan dari berbagai latar belakang ini merupakan kebulatan sikap dan komitmen dari Masyarakat di Papua Barat yang menginginkan adanya pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus. Untuk diketahui pula deklarasi dukungan ini telah dibacakan di hadapan Forum Raker Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat pada 14 Juni 2022 di Gedung PKK, Arfai, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).

DOB dan Otsus diselenggarakan atas dasar Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Peraturan ini lahir dengan pertimbangan untuk melindungi harkat martabat, serta memberi afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP). Peraturan ini juga sebagai dasar hukum untuk meningkatkan percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua.

Pelaksanaan DOB dan Otsus di Papua adalah bentuk pemberian kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri. Pelaksanaannya nanti agar mendapatkan hasil yang maksimal disesuaikan berdasarkan aspirasi dan hak dasar Masyarakat Papua.

Deklarasi dukungan terhadap pelaksanaan DOB dan Otsus ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan Rapat Kerja (raker) Paripurna Bupati dan Walikota se-Papua Barat. Raker tersebut merupakan wadah konsolidasi pemerintahan dan otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.

Deklarasi ini sendiri ditandatangani oleh Bupati Maybrat, Teluk Wondama, Manokwari, Kaimana, Wakil Bupati Sorong Selatan, serta PJ Bupati Tambrauw. Kemudian deklarasi ini juga ditandatangani oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Rektor Universitas Papua, Tokoh Masyarakat, Tokoh Intelektual, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, hingga Tokoh Agama.

Dukungan atas pelaksanaan Otsus dan DOB ini bukanlah kali yang pertama, sebelumnya ratusan mahasiswa Papua yang tergabung ke dalam Konferensi Mahasiswa Papua pernah melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI dan Kementrian Dalam Negeri pada 31 Mei 2022. Mereka menyampaikan aspirasinya agar RUU DOB segera disahkan, demi terciptanya percepatan pembangunan bagi seluruh Rakyat Papua. Para mahasiswa ini juga mendukung penuh pelaksanaan Otsus di Papua.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pengesahan DOB merupakan suatu bentuk harapan akan terciptanya Papua yang sejahtera dan damai. Pembentukan DOB merupakan aspirasi Masyarakat Papua sejak lama agar tercipta pemerataan pembangunan dan memajukan Papua agar sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua

suaratimur.id – Ragam upaya dari misi panjang kelompok separatis di Papua tak henti-hentinya dilakukan melalui berbagai manuver. Seperti halnya sebuah organisasi yang memiliki perencanaan dan agenda, tindakan manuver yang mereka lakukan dilaksanakan beragam dengan waktu yang tak berpola. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir tindakan yang dilakukan tak hanya berwujud gangguan keamanan, namun sudah menargetkan korban jiwa dari beberapa wilayah yang berbeda dan acak.

Masih kita ingat adanya aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) beberapa waktu lalu di sejumlah daerah. Kelompok separatis secara sengaja menunggangi dengan turut serta mengikuti aksi namun memiliki misi akhir penyampaian pesan kemerdekaan. Kemudian, beberapa aksi penyerangan yang dilakukan tak hanya bersifat balas dendam atas terbunuhnya anggota kelompoknya yang sebenarnya sudah terlihat polanya, namun lebih dari itu serangan sengaja dilakukan terhadap warga sipil di beberapa wilayah secara bergantian. Secara tersirat mereka seperti sedang menunjukkan pesan keberadaannya dan meminta pemerintah untuk waspada terhadap pergerakannya.

Kelompok Separatis Lancarkan Hoaks Isu Senjata Pemusnah Massal

Dalam sebuah pemberitaan dari kantor berita Inggris Reuters disebutkan bahwa hampir 2.500 mortir dari Serbia dibeli Badan Intelijen Negara (BIN) kemudian dimodifikasi untuk menumpas kelompok separatis Papua. Sumber pemberitaan tersebut diperoleh dari sebuah lembaga riset bernama Conflict Armament Research (CAR) yang berbasis di London, Inggris. Namun, Reuters sebagai media yang memberitakan tak dapat secara independen mengonfirmasi aspek-aspek tertentu dari laporan CAR, termasuk apakah BIN telah menerima kiriman tersebut.

Menjawab tuduhan tersebut, BIN melalui Deputi II Bidang Intelijen Dalam Negeri, Mayjen TNI Edmil Nurjamil membantah laporan dari CAR. Menurutnya, pihaknya tak memiliki peralatan tersebut. Mortir yang dimaksud adalah milik TNI yang juga telah diakui oleh Pangdam di wilayah Papua. Dalam pemberitaan media online Kompas.com 1 Desember 2021, Pangdam Cenderawasih kala itu, Mayjen Ignatius Yogo Triyono membenarkan bahwa pasukannya menembakkan mortir di Kiwirok.

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Ryanta turut menyorot adanya tudingan BIN menggunakan mortir dari Serbia di Papua. Menurutnya tudingan tersebut menyesatkan masyarakat. Tugas BIN adalah mengumpulkan informasi, bukan melakukan operasi militer. Informasi soal penggunaan mortir jelas tudingan kejam dengan strategi disinformasi yang menyesatkan. Dirinya tidak heran dengan adanya hoaks yang beredar. Pasalnya, para simpatisan dan pendukung separatisme di Papua beberapa waktu lalu juga menyebarkan video suntingan yang bermaksud menyudutkan pemerintah Indonesia.

Secara Teknik, tudingan tersebut merupakan strategi dari kelomok separatis untuk mendapatkan simpati yang disebut active measures. Yakni suatu strategi perang politik yang dalam sejarahnya dulu pernah digunakan Uni Soviet pada dekade 1920an. Strategi propaganda dengan menyebarkan disinformasi biasa digunakan oleh kelompok separatis di mana pun di dunia. Skenarionya yakni menyebarkan informasi palsu yang menyudutkan pemerintahan sah. Pihak pendukung separatisme di Papua sudah terbiasa menyebarkan propaganda dan hoaks untuk menyudutkan otoritas negara dan mencari dukungan dunia internasional.

Menggunakan Hoaks untuk Berkelit dari Kesalahan

Strategi penggunaan hoaks juga ternyata dijadikan kelompok separatis, selain untuk memicu keresahan publik, juga sebagai media untuk berkelit dari kesalahan yang pernah dilakukan. Sejumlah rentetan kejadian pernah menjadi jejak yang tak terlupakan dalam manuver kelompok separatis tersebut.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III pernah meluruskan hoaks tentang tewasnya tiga wanita di Kabupaten Puncak Papua yang ditembak aparat militer Indonesia. Kabar tersebut beredar dari pemberitaan sebuah media online partisan. Kabar yang ternyata hoaks tersebut sengaja disebarkan oleh kelompok separatis Papua. Secara tegas, Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suristiawa mengatakan, tidak ada kejadian seperti yang diberitakan. Kelompok separatis OPM yang didukung oleh front politik dan klandestin di antaranya jurnalis, media dan pegiat media sosial secara aktif menyebarkan hoaks untuk menyudutkan pemerintah. Apabila teroris OPM membakar sekolah, membunuh guru dan menebar teror lain, pendukung mereka tidak komentar apa-apa. Hoaks tersebut juga turut disebarkan oleh aktivis pro Papua merdeka dengan tujuan memfitnah tim gabungan TNI-Polri.

Dalam menjalankan aksinya, setidaknya terdapat 2 media online dimana pimpinan dan redakturnya sangat intens berhubungan dengan sosok Veronica Koman sebagai influencer. Setiap propaganda yang dimuat media pendukung kelompok separatis OPM, selalu menjadi bahan kicauannya di twitter. Penggalangan opini melalui hoaks dibuat untuk menarik perhatian publik, Pendukung separatis OPM juga menyebar fitnah terkait hancurnya Gereja Kingmi yang bertujuan memprovokasi jemaat gereja, baik lokal, nasional, maupun internasional. Salah satu faktor strategi hoaks dilancarkan adalah karena terdesaknya posisi kelompok separatis.

Di lain kesempatan, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-OPM (TPNPB-OPM) Sebby Sambom juga menyebarkan isu yang menyebutkan bahwa TNI-Polri melempar bom ke perkampungan penduduk di Papua. Dalam tuduhannya, aparat dengan kekuatan penuh dilengkapi dengan pasukan khusus bernama Pasukan Setan menyerang perkampungan penduduk lokal di Ilaga. Terdapat 40 kali serangan udara dari TNI-Polri. Serangan tersebut diklaim menggunakan helikopter. Menanggapi hal tersebut, Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudusy menegaskan, bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Dirinya mengimbau agar masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Untuk diketahuti bahwa Sebby Sambom adalah juru bicara yang sudah tidak diakui lagi oleh TPNPB.

Sebelumnya Sebby Sambom juga sempat mengklaim bahwa aparat keamanan TNI-Polri telah menewaskan remaja berusia 17 tahun. Padahal, nyatanya dua anggota Kelompok Separatis Papua yang tewas dalam kontak senjata dengan TNI-Polri dipastikan telah berusia dewasa. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Mimika AKBP I Gustri Era Adinata. Sebby secara sengaja telah menebar hoaks soal tewasnya remaja berusia 17 tahun, untuk memunculkan kesan negatif terhadap TNI-Polri.

Masyarakat Papua Agar Tak Mudah Terhasut Pernyataan Kelompok Separatis

Sebagai cara dan upaya untuk melancarkan misinya, sudah pasti segala hal dilakukan oleh kelompok separatis untuk menarik perhatian pemerintah, bahkan hingga dunia internasional. Sebagai masyarakat yang melek informasi dan media, menjadi tanggung jawab kita semua untuk mampu bersikap kritis serta memperhatikan sepak terjang kelompok separatis dalam bermanuver. Sehingga ke depan tidak ada pihak yang termakan isu murahan oleh kelompok pembelot yang telah mengusik kedamaian bumi cenderawasih tercinta.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemekaran wilayah Papua mendapat dukungan dari masyarakat. Kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengangkat harkat Orang Asli Papua (OAP).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemekaran wilayah memiliki manfaat yang sangat baik, yakni mampu untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme birokrat di daerah yang bersangkutan untuk bisa menyelenggarakan pemerintahannya secara jauh lebih efektif serta efisien demi meningkatkan pelayanan kepada publik dan menciptakan kesempatan yang sangat luas untuk masyarakat bisa mendapatkan pelayanan tersebut.

Tentunya dengan manfaat dari pemekaran wilayah tersebut, maka Pemerintah saat ini tengah merencanakan adanya pemekaran wilayah di Papua dengan harapan supaya wilayah itu juga mampu bersaing dengan wilayah lain di Indonesia dalam hal kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Untuk itu, hal baik tersebut mendapatkan banyak dukungan.

Setidaknya sebanyak 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua telah bersepakat untuk mendukung upaya pemekaran di Provinsi Papua. Dukungan tersebut semata untuk tercapainya percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua tentunya. Terdapat beberapa kesepakatan yang telah disetujui bersama, yakni komitmen untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sebagaimana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2/2021.

Lebih lanjut, 29 Kabupaten dan Kota di Papua tersebut juga telah bersepakat untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana sesuai dengan wilayah adat mereka. Serta adanya penerapan UU sektoral di Provinsi Papua yang telah sesuai dengan UU Nomor 2/2021 tersebut.

Bahkan tidak hanya sekedar menyepakati, namun sebanyak 29 Kabupaten dan Kota tersebut juga mendesak kepada Pemerintah pusat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau juga bisa dikatakan pemekaran Provinsi di Papua. Mereka juga menginginkan supaya pemekaran tersebut disertai pula dengan adanya formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga Kepolisian Negara Respublik Indonesia (Polri).

Beberapa hal lain juga menjadi tuntutan mereka, yakni adanya alokasi kursi DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran Papua nantinya setidaknya berjumlah minimal 5 kursi secara proporsional. Termasuk juga adanya Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang harus berasal dari OAP.

Dukungan mengenai pemekaran wilayah di Papua juga datang dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor. David Rumansara selaku Ketua LMA Biak Numfor mengungkapkan bahwa masyarakat adat Saireri telah sangat mendukung adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) dan juga Otsus Jilid II lantaran mereka benar-bena menginginkan adanya kesejahteraan masyarakat.

Kemudian di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan LMA Biak Numfor, Marthinus Randongkir menyampaikan justru kepada pihak-pihak yang sampai saat ini masih menolak adanya rencana pemekaran wilayah yang berasal dari Pemerintah ini dengan berpikir kembali menggunakan logika yang jernih karena keberhasilan program tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat yang harus bisa saling menunjang dan saling menopang.

Baginya, tujuan utama dari adanya pemekaran wilayah di Papua tersebut semata adalah untuk bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk merasakan pembangunan yang ada dan tujuannya tentu adalah kesejahteraan yang adil.

Pada kesempatan yang lain, salah satu dari tuntutan yang disebutkan tadi nyatanya memang sudah terealisasi. Didimus Yahuli selaku Bupati Yahukimo menyatakan bahwa anggota DPRD Yahukimo saat ini secara 100 persen merupakan Orang Asli Papua (OAP). Maka dari itu, dirinya kemudian menegaskan bahwa sangatlah keliru apabila masih ada saja pihak yang menganggap bahwa seakan adanya pemekaran wilayah di Papua ini kemudian akan meminggirkan OAP. Justru sebaliknya, pemekaran wilayah terbukti meningkatkan peluang bagi OAP untuk lebih maju.

Pemekaran wilayah Papua merupakan kebijakan tepat untuk memajukan daerah tersebut yang perlu mendapatkan dukungan luas. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, pemekaran wilayah dapat segera terwujud dan pembangunan di Papua akan berjalan optimal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah terus memaksimalkan persiapan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dengan persiapan yang matang, acara KTT G20 diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Setelah Italia, presidensi G20 dipegang oleh Indonesia. Hal ini sangat bagus karena pertama kalinya sebuah negara berkembang dipercaya jadi presidensi. Ini artinya posisi Indonesia di dunia internasional cukup kuat dan Presiden Jokowi dihormati oleh banyak pemimpin negara lainnya. Kepercayaan ini harus dibuktikan dengan menyelenggarakan KTT G20 dengan sebaik-baiknya.

KTT G20 tanggal 15 hingga 16 November 2022 yang akan diselenggarakan di Bali dipersiapkan dengan sangat matang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa untuk melancarkan KTT maka dipersiapkan kendaraan listrik berupa bus. Nanti bus itu akan menjemput para delegasi G20 di Bandara Ngurah Rai, dan digunakan juga sebagai kendaraan ketika KTT berlangsung.

Kendaraan listrik merupakan bukti bahwa Indonesia menggunakan energi hijau karena bus tersebut tidak menggunakan BBM yang notabene menggunakan fosil, dan menghasilkan banyak emisi. Dengan kendaraan yang ramah lingkungan maka Indonesia memperlihatkan bahwa sudah akan beralih dari penggunaan kendaraan konvensional menjadi kendaraan yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT).

Kampanye penggunaan EBT memang diadakan di KTT G20 karena jumlah fosil makin menipis. Sebelum kelimpungan karena fosil benar-benar habis maka sekaranglah saatnya beralih ke energi baru terbarukan. Diharap banyak negara lain yang mengikuti kampanye energi hijau ini.

Selain menggunakan energi hijau, dalam persiapan KTT G20 juga diadakan penghijauan di Bali. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa akan diadakan revitalisasi dan penghijauan secara masif. Di antaranya pembangunan Embong Sanur Denpasar, rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua, penataan Kawasan Mangrove Tahura, Nurah Rai. Dengan begitu maka Bali akan lebih asri dan membuat betah peserta G20.

Jika Bali lebih hijau tentu akan lebih sejuk sehingga para delegasi negara-negara G20 makin suka berada di Pulau Dewata. Diharapkan mereka akan memperpanjang masa kunjungannya dan sekalian berlibur di Bali. Atau, mereka turut mempromosikan keindahan Bali sehingga makin banyak turis mancanegara, dan memperbaiki lagi sektor pariwisata di sana.

Persiapan lain jelang KTT G20 adalah perbaikan di Bandara Ngurah Rai, pelabuhan, dan lain-lain. Perbaikan perlu dilakukan agar tempat-tempat tersebut lebih rapi, bersih, dan siap untuk menyambut para tamu delegasi G20. Mereka akan terkesan karena bandaranya berkelas internasional. Selain itu, para petugas juga diarahkan agar lebih ramah dalam menjalankan tugasnya, agar membawa kesan positif bagi para tamu delegasi.

Infrastruktur juga dikebut jelang perhelatan KTT G20, targetnya pada bulan September 2022 ini semua sudah selesai. Jika jalan raya, jalan tol, dan infrastrukturnya mulus maka akan membuat kelancaran jalan. Sehingga saat KTT berlangsung tidak akan macet. Jika terjadi macet tentu akan membuat malu Indonesia karena para delegasi negara lain akan lelah dan bosan di jalan.

Untuk mencegah kemacetan, selain mempersiapkan infrastruktur juga dipersiapkan penataan arus lalu-lintas. Tidak akan ada warga sipil yang merasa terganggu akan perhelatan KTT G20 karena ada rekayasa arus, sehingga meski jalanan cukup ramai akan tetap lancar.

Menjelang KTT G20 beberapa bulan ini yang akan diselenggarakan di Bali, maka persiapannya makin dimatangkan. Selain infrastruktur juga disiapkan juga yang lain seperti kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Kendaraan modern ini dipakai oleh para delegasi sehingga transportasinya lancar. Dengan mempersiapkan KTT maka acara ini diharap akan sukses besar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa CIkini

Oleh : Rudi Darmawan  )*

Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya perbaikan (revisi) tersebut, UU Cipta Kerja diyakini dapat menjadi magnet bagi investor luar negeri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) memang patut direvisi, dan revisi ini rupanya menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan menilai, bahwa hal tersebut merupakan daya tarik para investor asing. Tentu saja dalam UU Omnibus Law ini ada hal-hal yang diuntungkan oleh perusahaan, dan ada juga pihak lain. 

Berman tidak menampik masalah ketenagakerjaan masih ada di lingkup industri. Namun, setelah adanya revisi UU Omnibus Law, dirinya menilai sudah lebih baik dari peraturan sebelumnya. Di mana kini, para generasi muda jenjang SMA/sederajat bisa melakukan magang di perusahaan-perusahaan untuk mengasah kemampuannya agar ketika sudah menjadi karyawan sudah berdaya saing dengan para pekerja yang berpengalaman.

Dengan adanya UU Omnibus Law ini tentu sangat dilihat oleh para investor asing seperti Jepang. Jangan sampai sudah berdiri perusahaan di Indonesia tetapi UU ketenagakerjaannya malah tidak terpenuhi.

Berman juga meyakini bahwa iklim investasi di Indonesia pada tahun 2022 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena sudah ada kepastian hukum yang jelas serta didukung oleh melandainya kasus Covid-19. Berman berharap, semoga dengan melandainya kasus Covid dan direvisinya UU Omnibus Law, pada tahun ini diharapkan akan lebih banyak lagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia.

Sebelumnya, Profesor Ruswiyati Suryasaputra, Ekonom dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyatakan, UU Cipta Kerja akan mengundang minat pelaku modal asing ke Indonesia untuk berinvestasi dalam sistem digital. Misalnya perusahaan mobil listrik Tesla dan toko online Amazon.

Investor asing seperti Tesla tentu saja tidak hanya menyuntikkan modal usaha, namun juga mengajarkan etos kerja yang baik. Para pegawai juga nantinya akan belajar bagaimana cara bekerja keras serta cerdas.

UU Cipta Kerja patut diperjuangkan karena UU ini menawarkan salah satu kemudahan dengan adanya fitur Online Single Subsimission (OSS), pelaku usaha bisa memproses perizinan secara digital dan lebih mudah. 

Dari hasil rapat paripurna DPR, sejumlah perubahan dikatakan telah dipersiapkan, termasuk metode omnibus law dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ataupun peningkatan partisipasi publik untuk memperoleh hak-hak masyarakat.

Setelah UU PPP itu selesai dibahas, pemerintah akan melanjutkan revisi UU Cipta Kerja yang disebut sebagai amanat dari amar putusan MK pada akhir tahun lalu.

Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan izin usaha, tentu saja diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Serta menarik minat investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jika angka investasi di Indonesia meningkat tentu saja lapangan kerja akan semakin terbuka di berbagai sektor, sehingga jumlah angkatan kerja akan semakin banyak terserap di dunia kerja.

Survei yang dilakukan oleh Standard Chartered pada Maret 2021 menunjukkan, bahwa perusahaan Amerika Serikat dan Eropa telah menempatkan Indonesia di peringkat ke 4 se-ASEAN sebagai negara favorit dalam hal peluang membangun atau memperluas sumber daya, penjualan atau operasi perusahaan selama enam hingga dua belas bulan ke depan. Pada survei Borderless Business Studies tersebut, disebutkan bahwa sebesar 42 persen dari perusahaan AS dan Eropa melihat potensi pertumbuhan terbesar berada di pasar luar negeri.

Sebelumnya, Pada 2019 lalu terdapat sekitar 24 perusahaan yang sudah masuk pipeline dengan nilai sebesar Rp 708 triliun. Namun sejumlah perusahaan itu terhambat merealisasikan investasinya karena tersandung berbagai kasus investasi.

Panjangnya proses perizinan investasi tersebut disebabkan oleh banyaknya aturan yang tumpang tinding antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan investasi senilai Rp 708 triliun mangkrak pada 2019 lalu. Tentu saja hal ini tidak boleh terulang kembali.  

UU Cipta Kerja akan menjadi magnet yang mampu menyedot investor asing ke Indonesia, hal ini tentu saja menjadi perbaikan bagi proses perizinan investasi yang tadinya berbelit-belit menjadi lebih mudah dan cepat.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute