Oleh : Made Raditya )*

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja akan terus dilanjutkan meski dirinya tidak lagi menjadi Presiden. Keberlanjutan program tersebut patut mendapat apresiasi karena selama ini telah memiliki banyak kontribusi positif bagi masyarakat.

Program mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Prakerja memang merupakan salah satu program andalan dari Presiden Jokowi bahkan digaungkan ketika beliau mencalonkan diri menjadi Presiden. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat sendiri, khususnya mereka generasi milenial yang mungkin baru saja lulus dari dunia perkuliahan atau dari sekolah dan masih belum memiliki pengalaman apapun di dunia profesional. Mereka bisa belajar banyak hal dari Prakerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah selama ini.

Kemudian menjelang masa berakhirnya periode Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 mendatang, beliau menegaskan satu hal mengenai program Prakerja untuk masyarakat tersebut. Ketika ditemui di Sentul International Cenvention Center pada Jumat (16/6), secara tegas Presiden RI ke-7 tersebut menyatakan bahwa Pemerintah akan terus melanjutkan program tersebut meski nanti dirinya sudah habis masa jabatannya.

Keberlanjutan dari program Prakerja tentu didasari oleh bagaimana manfaat yang telah diberikan pada masyarakat selama ini. Bahkan dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengaku kalau anggaran mengenai Kartu Prakerja untuk dua tahun mendatang sudah disediakan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam keberlanjutan program ini.

Sebagai informasi bahwa program Kartu Prakerja sendiri sampai saat ini telah masuk ke dalam gelombang ke-32 sejak pertama kali dirilis pada bulan April 2020 lalu. Dari keberlangsungan program tersebut, dalam data tercatat sudah ada sekitar 12,8 juta orang yang diterima.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri juga mengaku kalau dari angka tersebut, sudah sebanyak 95 persen diantaranya telah menerima insentif dari kegiatan. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa Prakerja sendiri merupakan upaya dari program keberlanjutan pemberdayaan masyarakat lantaran sudah dinikmati sebanyak 514 Kabupaten/Kota, yang mana rinciannya adalah 56 persen diantaranya merupakan masyarakat yang tinggal di desa, 49 persen diantaranya adalah perempuan dan juga 3 persen diantara merupakan penyandang disabilitas.

Dari data yang disampaikan oleh Menko Airlangga tersebut, terlihat bahwa program Prakerja memang sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan mampu memberdayakan mereka bahkan tanpa memandang latar belakang. Mulai dari mereka yang berasal dari desa dan juga perempuan bahkan kaum disabilitas pun menerima kesempatan yang sama dalam pelatihan dan akan terus diberdayakan oleh Pemerintah supaya mereka bisa mandiri.

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa program Kartu Prakerja memang sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu Presiden Joko Widodo mengusulkan supaya program tersebut harus terus dilanjutkan. Beliau pun sempat menunjukkan bagaimana data yang telah terhimpun dalam Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sudah ada 88,9 persen peserta Kartu Prakerja yang ternyata telah mendapatkan keterampilan baru dan menjadi sebuah bentuk apresiasi tinggi untuk keberlanjutan program ini.

Terdapat pula sebuah momen ketika salah satu perwakilan dari pengguna Kartu Prakerja diminta untuk menceritakan bagaimana pengalamannya selama mengikuti program andalan Presiden Jokowi tersebut. Terdapat dua alumnus dari program Kartu Prakerja gelombang ke-13 dan 9 yang mengaku bahwa mereka sangat mendapatkan manfaat dari adanya program itu sehingga meminta supaya Pemerintah terus melanjutkan karena akan sangat membantu banyak masyarakat lainnya.

Kesaksian tersebut menunjukkan bagaimana apresiasi sangat besar diberikan oleh masyarakat sendiri pada Pemerintah dan bahwa memang kebermanfaatan yang sangat luar biasa diberikan oleh program Kartu Prakerja sehingga dinilai akan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai program yang berkelanjutan sampai kapanpun. Program tersebut juga diharapkan mampu memberkali generasi muda dengan keterampilan khusus agar dapat bersaing di tengah kompetisi global.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Kemunculan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 diduga menjadi dalang kenaikan kasus positif covid-19 beberapa pekan terakhir. Seluruh elemen masyarakat pun diminta ikut bersinergi melawan pandemi Covid-19 yang masih terjadi dengan selalu menerapkan Prokes ketat dalam beraktivitas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa meski Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang memiliki tingkat penanganan pandemi COVID-19 paling baik, namun nyatanya pandemi ini sendiri masih belum benar-benar berakhir. Buktinya adalah sampai detik ini pihak World Health Organization (WHO) yang menjadi acuan di dunia kesehatan belum mencabut status pandemi. Selain itu di beberapa negara juga tingkat Covid-19 masih ada yang belum terkendali dengan baik hingga membuat mereka masih melakukan lockdown.

Terlebih, belakangan telah dikabarkan bahwa ada lagi subvarian baru dari Covid-19 Omicron yakni BA.4 dan BA.5 yang dikatakan sudah mulai masuk di Indonesia. Hal tersebut kemudian membuat Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan kepada seluruh masyarakat supaya tetap meningkatkan kewaspadaannya dan terus berhati-hati.

Secara tegas, Wapres mengimbau bahwa sudah seyogyanya protokol kesehatan terus dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan patuh. Lebih lanjut, dirinya sama sekali tidak menginginkan kemungkinan buruk bisa terjadi yakni kembali meroketnya kasus Covid-19 di Tanah Air. Untuk itu menurutnya kewaspadaan harus benar-benar kembali ditekankan pada seluruh masyarakat.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Wapres Ma’ruf Amin, Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan kepada masyarakat untuk terus mengikuti anjuran yang telah diberikan oleh Pemerintah mengenai upaya meminimalisasi penularan Covid-19, yakni dengan patuh akan protokol kesehatan. Meski begitu, kabar akan penemuan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini hendaknya tidak terlalu ditanggapi secara berlebihan sampai menimbulkan panik.

Lebih lanjut, Hardiyanto mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya tetap menjalankan aktivitas mereka seperti biasa saja. Kendati dirinya mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasa, namun katanya jangan sampai masyarakat tidak waspada karena konfirmasi positif Covid-19 dari subvarian baru tersebut nyatanya sudah terus bertambah angkanya di Indonesia. Setidaknya jumlah update sejak Sabtu tanggal 11 Juni 2022 kasus menjadi 574.

Sebagaimana data yang beredar, bahwa kasus tertinggi Covid-19 masih berada di Ibu Kota DKI Jakarta dengan jumlah 314, yang kemudian disusul dengan Jawa Barat dengan 92 kasus dan juga Banten yang memiliki 71 kasus. Peningkatan kewaspadaan memang wajib untuk dilakukan karena di Jakarta sendiri ternyata sejak beberapa hari terakhir ini kasus infeksi harian langsung meningkat cukup signifikan.

Hardiyanto menduga bahwa faktor utama kenapa subvarian Omicron bisa masuk dan ada peningkatan kembali kasus Covid-19 khususnya di Jakarta, dikarenakan masyarakat sudah mulai terlihat lengah sehingga mereka sangat bebas melakukan interaksi bahkan sering melepas maskernya. Tidak hanya itu, namun menurutnya juga bahwa nyatanya masih belum 100 persen masyarakat telah melakukan vaksinasi Covid-19 hingga dosis ketiga.

Pada kesempatan yang lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan sebuah prediksi bahwa Indonesia sendiri akan mengalami puncak dari kasus subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini pada minggu kedua atau minggu ketiga bulan Juli 2022 mendatang. Prediksi tersebut berkaca dari bagaimana ketika awal mula varian baru ditemukan, kemudian setidaknya memakan waktu satu bulan kasusnya langsung memuncak.

Perlu diketahui bahwa deteksi pertama mengenai penemuan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini dilaporkan berawal di Bali dengan penemuan 4 kasus, yang mana terdiri dari tiga orang Warga Negara Asing (WNA) dan juga satu orang lainnya merupakan Warna Negara Indonesia (WNI).

Masyarakat harus kembali patuh untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu apabila ada yang merasa masih belum melakukan vaksinasi Covid-19 secara lengkap bisa segera memintanya di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan adanya kepatuhan dan kepedulian seluruh pihak, maka prediksi lonjakan kembali kasus Covid-19 pada Juli 2022 dapat dihindari.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi terobosan Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi. Aturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perizinan bagi investor, termasuk di sektor perikanan demi terwujudnya ekonomi biru (Blue Economy).

Indonesia memiliki kekayaan maritim yang patut dibanggakan. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan urutan kedua sebagai negara penghasil terbesar di dunia setelah China. Laut Indonesia sendiri merupakan bagian terbesar segitiga terumbu karang yang menjadi habitat 76% dari seluruh spesies terumbu karang dan 37 persen dari seluruh spesies ikan terumbu karang dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Blue Economy di Indonesia dapat berkembang dengan pesat.

Menurut Bank Dunia, ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.

Ada berbagai sektor yang termasuk di dalamnya, seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah dan mitigasi perubahan iklim. Jika hal tersebut dikelola dengan konsep berkelanjutan, tiap sektornya akan mampu mendukung dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Terlebih sektor perikanan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sebesar 4,55 persen pada kuartal ketiga 2021, angka tersebut rupanya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya optimalisasi sektor kelautan dan perikanan hendaknya tetap mengindahkan prinsip blue economy, di mana keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut guna kegiatan ekonomi dengan kesehatan lingkungan laut dan pesisir tetap dijaga. Hal tersebut juga terpaut dalam implementasi peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di lingkup kelautan dan perikanan.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam kesempatan forum hukum Tahun 2021 dengan tema “Implementasi Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mendorong peningkatan penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kelautan dan Perikanan.

Implementasi Blue Economy dalam pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penting untuk dilaksanakan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, karena mensyaratkan sejumlah prinsip utama yang meliputi keterbukaan sosial, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. KKP juga telah menerapkan blue economy dalam setiap program yang dilaksanakan melalui single ocean management.

Trenggono juga menjelaskan bahwa pihaknya telah dan sedang menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja dan turunannya, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor kelautan dan perikanan sebagai penunjang pembangunan nasional, yang akan dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Sulawesi Selatan telah resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2041 pada 22 April 2022.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Victor Gustaaf Manoppo menjelaskan, perda tersebut menjadi produk hukum pertama hasil integrasi dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyusunan materi teknis tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Sedangkan, 10 Provinsi lainnya menyatakan tidak ada perubahan materi teknis muatan perairan pesisir, sehingga dapat dilakukan proses integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Provinsi tersebut antara lain, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua Barat.

Mengacu pada Perda 21/2021, materi teknis muatan perairan pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi berupa dokumen final RZWP-3-K terdiri atas rencana tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang laut provinsi, struktur ruang laut, serta alur migrasi biota laut, dsb.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjelaskan bahwa produk hukum tersebut telah sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan penataan ruang laut secara berkelanjutan. Hal ini dianggap menjadi instrumen mendasar untuk mendorong pembangunan di wilayah pesisir dan laut melalui pengembangan blue economy.

Kekayaan laut Indonesia tentu harus terus dikembangkan, tentu saja dalam upayanya diperlukan regulasi yang sinkron atara peraturan daerah dan peraturan yang ada di pusat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Davina Amalia )*

Generasi muda diharap untuk ikut berperan dalam membangun ibu kota negara (IKN). Dengan adanya kreativitas dari generasi muda, pembangunan IKN dapat terwujud sebagai kota masa depan.

IKN Nusantara masih dalam proses awal pembangunan. Proyek raksasa ini butuh waktu sampai bertahun-tahun hingga Indonesia punya ibu kota yang dibanggakan karena keindahan dan modernitasnya. Dalam membangun IKN maka tidak hanya kaum tua tetapi juga generasi muda yang diharapkan untuk ikut berperan, karena mereka juga warga negara Indonesia.

Muhammad Muhamtasir, Ketua Forum Pemuda Mandiri Karya Kota Semarang, menyatakan bahwa generasi muda se-Indonesia harus bersama-sama mengawal proses pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara. Selain itu, kaum muda juga bisa berperan dalam mengawal IKN dengan cara menepis isu-isu negatif tentang pembangunannya.

Dalam artian, untuk mensukseskan pembangunan IKN maka pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Namun juga butuh kerjasama dari pihak lain, di antaranya kaum muda. Anak-anak muda memiliki semangat yang tinggi dan juga kreativitas, sehingga bisa ikut membangun IKN meski tidak menyumbang uang atau benda berharga.

Jika generasi muda mengawal kesuksesan pembangunan IKN dengan cara menepis hoax dan isu-isu negatif maka amat bagus. Penyebabnya karena hoax tersebut bisa merugikan karena memicu pertengkaran. Bisa jadi gara-gara hoax akan ada kericuhan di Penajam Paser Utara, padahal sebelumnya penduduk asli Kalimantan Timur dan pendatang tidak ada masalah sama sekali.

Jangan sampai ada kericuhan sosial gara-gara hoax yang sengaja dilontarkan oleh oknum. Penyebabnya karena hal ini bisa memperlambat pembangunan sehingga peresmian IKN Nusantara tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Akhirnya proyek akan lebih berlarut-larut dan biaya akan membengkak.

Peran generasi muda dalam pembangunan IKN bisa diberikan walau dari jarak jauh. Mereka bisa aktif di dunia maya dan membagikan berita-berita positif mengenai pembangunan dan pemindahan IKN. Dengan begitu maka masyarakat akan lebih tahu kapan jadwal peresmiannya, seperti apa konsep kotanya, dan lain sebagainya. Akan makin banyak rakyat yang mendukung pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyambut baik jika ada anak muda yang membangun IKN dan mau sekalian pindah ke sana. Ada berbagai fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah. Di antaranya sarana dan prasarana yang layak, akses lahan dan perumahan yang terjangkau, dan kemudahan ekspor impor.

Pemerintah pun berencana menggulirkan sejumlah insentif agar banyak generasi muda mau pindah ke Kalimantan. Daripada menganggur di rumah, maka generasi muda lebih baik mulai mempersiapkan rencana untuk pindah ke Kalimantan. Salah satu potensi tersebut, adalah generasi muda bisa belajar jadi petani modern dan mendapatkan penghasilan tetap yang cukup. Akses perumahan yang dipermudah juga memudahkan mereka untuk mendapat hunian yang layak.

Selain itu, janji pemerintah untuk memudahkan ekspor dan impor membuat peluang bagus untuk para pemuda. Mereka bisa memulai bisnis ekspor, apalagi di Kalimantan masih banyak kekayaan alam yang bisa diolah seperti rotan, yang bisa diekspor dan keuntungannya banyak. Selain itu, bisnis impor juga memiliki keuntungan yang besar.

Generasi muda Indonesia diharap ikut berperan dalam membangun Ibu Kota Negara Nusantara. Kontribusi dan partisipasi aktif generasi muda terhadap relokasi IKN diharapkan mampu mewujudkan IKN sesuai harapan bersama.

)* Penulis adalah Pemerhati generasi muda

Oleh : Afi Futaqi )*

Ormas Khilafatul Muslimin wajib mendapat pengawasan ketat karena bisa menyebarkan radikalisme dan terorisme. Pengawasan Ormas terlarang tersebut perlu didukung masyarakat luas agar paham khilafah maupun radikal lainnya dapat dibendung.

Minggu, 29 Mei 2022, masyarakat tersentak karena ada konvoi kendaraan yang mengkampanyekan khilafah di Indonesia. Kemudian terkuak fakta bahwa pelakunya adalah anggota Ormas Khilafatul Muslimin. Pengakuan itu sangat mengejutkan karena masih ada Ormas yang pro khilafah, padahal sudah jelas terlarang di Indonesia.

Pengamat terorisme Zakki Mubarak mengatakan kelompok Khilafatul Muslimin bisa membahayakan masyarakat jika bertransformasi menjadi gerakan jihadis pro kekerasan. Gerakan jihadis seperti JI (Jemaah Islamiyah) dan ISIS (Islamic State of Iran and Syiria). Khilafatul Muslimin harus diawasi dengan ketat karena aktif melakukan rekrutmen, meski anggotanya tidak banyak.

Zakki menambahkan, cabang dari Khilafatul Muslimin memang tidak banyak, tetapi wajib diwaspadai. Penyebabnya karena mereka pro ISIS dan Al-Qaeda dan ingin melakukan teror dan pengeboman. Indonesia dianggap sebagai negeri kafir, sementara pemimpinnya adalah thagut. Dalam artian, Khilafatul Muslimin amat berbahaya karena bisa melakukan kekerasan dan merugikan masyarakat Indonesia, sehingga wajib diawasi.

Pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, memang telah ditangkap tanggal 7 Juni 2022 lalu, di Bandar Lampung. Begitu juga dengan 22 pimpinan dan anggota Ormas tersebut, telah dicokok dan dijadikan tersangka. Mereka terjerat Pasal 14 dan 15 UU nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Perppu (Peraturan Pengganti Perundang-undangan) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara.

Ancaman hukuman seberat ini memang patut diberikan karena Baraja dan pemimpin wilayah Khilafatul Muslimin lainnya melanggar hukum. Menurut Perppu Nomor 2 tahun 2017, Ormas dilarang keras untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Ormas juga tidak boleh melakukan penistaan agama yang ada di Indonesia.

Khilafatul Muslimin terbukti melakukan permusuhan terhadap SARA karena mereka ngotot mendirikan negara khilafah, padahal ada 6 keyakinan yang diakui oleh pemerintah. Pemerintahan khilafah tidak mungkin didirikan karena hanya ada 1 keyakinan yang diakui dan menjadi hukum negara. Selain itu, khilafah terlarang karena melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Walau Baraja dan pemimpin Khilafatul Muslimin lain telah ditangkap, tetapi Ormas ini harus tetap diawasi. Jangan sampai kader-kadernya masih beroperasi, mengingat ada 23 kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Kantor-kantor cabang tersebut telah dipantau oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris).

Pemantauan kantor-kantor cabang wajib dilakukan secara ketat. Jangan sampai diam-diam anggota Khilafatul Muslimin melakukan rapat lalu berencana melakukan aksi sebagai bentuk balas dendam atas penangkapan pemimpin mereka. Bisa saja balas dendamnya melalui kekerasan, penyerangan, pengeboman, dan aksi terorisme lainnya. Sebelum semua hal buruk ini terjadi, lebih baik dipantau oleh aparat.

Pengawasan ketat wajib dilakukan untuk pencegahan terorisme di Indonesia. Selain pemantauan di sekitar kantor cabang Khilafatul Muslimin, pengawasan juga dilakukan di dunia maya. Bisa saja koordinasi dilakukan via aplikasi chatting dan penyebaran radikalisme diadakan di media sosial. Perlu ada kerja sama dengan pengelola aplikasi dan media sosial untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Masyarakat mendukung penuh pengawasan Ormas pendukung khilafah di Indonesia. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kelompok radikal juga dianggap sudah tepat guna melindungi masyarakat dari paham berbahaya sekaligus mencegah konflik sektarian yang dapat berujung pada perpecahan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Pasca berita menggembirakan dari pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan kesepakatan dukungan kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Sejumlah respon berdatangan menyatakan sikapnya dengan beragam sisi dan sudut pandang. Sudah tentu bisa ditebak, para penolak kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang didukung oleh kelompok separatis Papua merasa kaget dan kecewa terhadap sikap gubernur tersebut, karena sebelumnya pernah ‘mampir’ berpihak pada penolakan kebijakan pemekaran tersebut.

Namun di sisi lain, adanya dukungan dari Gubernur sebagai simbol perwakilan masyarakat Papua, seperti menjadi amunisi sekaligus pemantik bagi beragam pihak dari berbagai wilayah untuk terus memberikan sikap dukungan terhadap kebijakan pemekaran sebagai wujud sekaligus upaya mempercepat pembangunan di bumi cenderawasih, Papua. Beberapa dukungan tersebut datang dari lingkup akademisi dan tokoh masyarakat dari sejumlah tempat yang berbeda.

Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta Dukung Pemekaran DOB

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta (AMMY) menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Jogja pada Sabtu 18 Juni 2022 menyatakan sikap dukungan rencana pemekaran DOB di Papua. AMMY merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari mahasiswa asal Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Selain mendukung dilanjutkannya tiga rancangan UU pemekaran di Papua, mereka juga mendukung dilanjutkannya rencana pemekaran provinsi di Papua Barat Daya dan Papua Utara, termasuk mendukung pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai, serta kelanjutan rencana pembangunan bandara antariksa di Biak. Dalam kesempatan tersebut, AMMY juga menyatakan menolak permintaan hak penentuan nasib sendiri/ referendum oleh kelompok kepentingan. Adanya kebijakan DOB dan Otsus sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Posko Timur Malang Raya Desak Pemerintah Realisasikan Kebijakan Pemekaran Papua

Tak hanya di Kota Pelajar Yogyakarta, dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB juga muncul dari organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa maupun masyarakat asal wilayah timur, mencakup Provinsi Papua, Sulawesi, Maluku, hingga NTT yang berada di Malang Raya. Organisasi yang bernama Posko Timur Malang Raya melalui pembinanya, Kadrian Hi Muhlis menyatatakan dukungan terhadap pemekaran DOB di Papua demi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Pernyataan tersebut senada dengan deklarasi dukungan DOB oleh 14 Kabupaten/ Kota masyarakat Papua Barat pada Jumat 17 Juni 2022.

Sebagai Pembina Posko Timur Malang Raya, dirinya turut bangga dan bahagia dengan seruan masyarakat Papua yang secara serentak mendukung penuh pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan DOB di Papua. Menurutnya, DOB merupakan solusi bagi masyarakat papua dalam rangka pemerataan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan juga menjawab problematika di tanah papua. Ia juga meminta kepada seluruh mahasiswa Papua khususnya dari Papua Barat yang mengenyam pendidikan di Jawa Timur Khususnya di Kota Malang agar turut mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di tanah papua. Mahasiswa Papua fokus belajar agar nantinya saat kembali ke Papua dapat memberikan konstribusi nyata bagi masyarakat disana,

Aliansi Masyarakat Berdaya Kota Semarang Gelar FGD Dukung DOB Papua

Sementara itu dalam lingkup massa yang lebih luas, kelompok masyarakat yang menamakan Aliansi Masyarakat Berdaya (AMB) Kota Semarang menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) dan keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.

Dalam Diskusi tersebut, AMB berharap kebijakan Otsus diarahkan kepada pelaksanaan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Koordinator AMB, Bagas Adi, mengatakan bahwa pembentukan DOB akan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi Putra Daerah untuk semakin berkembang. Sementara itu, pemerhati Papua Yusuf Martak mengatakan kebijakan DOB menjadi salah satu alternatif solusi untuk memaksimalkan program Otsus di Papua yang perlu didukung secara penuh.

Tokoh Masyarakat Papua di Jambi Nilai Kebijakan DOB Sangat Bagus

Dukungan terhadap kebijakan DOB juga muncul dari tokoh masyarakat Papua yang berada di Kota Jambi, Elieser Wettebosi. Menurutnya, warga Papua di Provinsi Jambi sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah juga kepolisian yang telah memberikan perhatian dan bimbingan. Ia menyarakan dan memberikan pandangan kepada warga Papua di Jambi untuk tidak terlalu memikirkan masalah kemerdekaan Papua dan agar memahami akan manfaat program Pemerintah untuk membuat DOB di wilayah Papua. Rencana DOB yang diprogramkan di daerah Papua sangat bagus dan pihaknya setuju apabila segera direalisasikan oleh Pemerintah pusat untuk kemajuan di Provinsi Papua.

Warga Papua yang ada di Jambi akan berupaya menjadi contoh untuk warga Papua yang ada di seluruh Indonesia terutama di daerah Provinsi Papua, terkait Integritas Bangsa Indonesia agar warga Papua tetap dipercaya dan diterima di seluruh daerah Indonesia. Selama ini pembangunan di Provinsi Papua dan laju ekonomi hanya menyisir di wilayah pesisir saja. Sehingga melalui pemekaran wilayah baru beberapa wilayah papua di pegunungan akan dapat terakomodir pembangunannya.  

Harapan Bersama Terwujudnya Kebijakan DOB untuk Papua Semakin Maju dan Damai

Munculnya sejumlah dukungan yang berlangsung secara terus menerus menjadi salah satu indikasi adanya keseriusan dari masyarakat Papua, baik yang tinggal di wilayah sendiri maupun yang berada di luar untuk terus berupaya membangun tanah Papua menjadi lebih maju dan sejahtera. Pernyataan sikap terhadap suatu kebijakan memang menjadi hak setiap orang atau pihak dalam merespon, namun untuk mewujudkan percepatan pembangunan suatu wilayah perlu dipertanyakan bagi pihak yang merespon kebijakan DOB dengan sikap penolakan. Terlebih, sikap tersebut didukung oleh kelompok separatis yang jelas-jelas bertentangan dengan pemerintah Indonesia serta memiliki misi melepaskan diri melalui upaya mempengaruhi masyarakat Papua.

Untuk diketahui bahwa hingga saat ini kelompok separatis Papua terus melancarkan serangan terhadap siapapun tanpa pandang bulu. Setelah beberapa waktu sebelumnya menyerang tukang ojek hingga tewas, Sabtu 18 Juni 2022 kemarin, kelompok separatis kembali menyerang anggota Brimob yang merupakan putra daerah bernama Diego Rumaropen saat bertugas di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya.

Korban dianiaya hingga tewas serta menyebabkan hilangnya dua pucuk senjata api organik Polri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudianto mengatakan bahwa almarhum merupakan salah satu putra terbaik Papua.

Maka bagi para pihak yang menolak DOB, renungkanlah kembali sikapmu. Apakah akan membangun tanah Papua menjadi lebih baik, atau berpihak pada kelompok separatis turut mencerai-beraikan Papua hingga membunuh saudara sendiri untuk kepentingan yang tak jelas.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)