Oleh : Angga Gumilar )*

Vaksinasi Covid-19 terbukti efektif melindungi tubuh dari penularan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Dengan mengikuti vaksinasi dosis lengkap maupun booster, efek buruk Covid-19 dapat ditekan dan masyarakat memiliki imunitas kuat dalam beraktivitas.

Terdapat sebuah kabar mengenai update persebaran Covid-19 di Indonesia. Setelah sebelumnya sempat turun dan melandai, namun belakangan kasus Covid-19 kembali menyebar. Hal tersebut dikarenakan adanya subvarian Omicron yakni BA.4 dan BA.5. Meski mulai ada peningkatan kasus, namun nyatanya para pakar menyatakan bahwa vaksin Covid-19 masih sangat efektif untuk memberikan perlindungan kepada manusia meski harus berhadapan dengan varian baru tersebut.

Dalam konferensi pers, Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito memberikan penjelasan bahwa para pakar di Eropa sepakat bahwa orang yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 memiliki risiko lebih rendah untuk bisa tertular varian BA.4 dan BA.5 ini. Selain itu, apabila terjadi penularan, ketika seseorang sudah menerima vaksinasi maka dirinya akan terlindungi dari keparahan sakit bahkan mencegah risiko terburuk yakni kematian.

Menurut Prof Wiku meski terdapat sebuah dugaan sementara yang menyatakan bahwa subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 memiliki karakter yang mudah sekali dan cepat untuk menular. Namun varian baru ini sama sekali tidak menimbulkan indikasi gejala yang lebih parah apabila dibandingkan dengan varian lain, utamanya Delta.

Varian baru virus Covid-19 ini memang merupakan hal yang akan sangat sulit untuk dihindari kemunculannya karena sifatnya yang terus bermutasi. Prof Wiku juga mengimbau bahwa seluruh masyarakat bisa mencegahnya dengan terus mematuhi protokol kesehatan yang ketat, melakukan vaksinasi bagi yang belum lengkap dosisnya serta terus berupaya untuk menerapkan gaya hidup bersih serta sehat.

Menanggapi seruan untuk menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi secara lengkap tersebut, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban sangat setuju akan yang disampaikan oleh Prof Wiku. Bahkan menurutnya protokol kesehatan harus kembali lagi digalakkan ke seluruh masyarakat supaya benar-benar mampu menekan risiko penularan.

Tidak bisa dipungkiri lagi, dirinya juga menyadari kalau terdapat sebagian masyarakat yang sudah mulai lelah karena harus terus berkutat dengan pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir. Namun memang mematuhi protokol kesehatan secara ketat merupakan hal yang sangat krusial.

Ketua Umum Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Iris Rengganis mengatakan dengan menerapkan protokol kesehatan, gaya hidup bersih dan sehat, serta kelengkapan dosis vaksinasi hingga booster, maka masyarakat akan mampu terlindungi meski tidak sempurna karena juga masih ada risiko paparan meskipun kecil.

Lebih lanjut, Iris Rengganis menjelaskan bahwa efektivitas dari pemberian vaksin perlahan akan menurun apabila virus terus melakukan mutasi dengan memunculkan varian-varian barunya, yang mana hal tersebut sama sekali tidak bisa dihindari. Namun sama sekali bukan berarti seolah vaksin tidak memberikan perlindungan untuk manusia.

Sementara data yang diambil pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 lalu, tercatat oleh Kementerian Kesehatan bahwa sudah ada 20 kasus orang teridentifikasi subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengaku bahwa lajur kasus terus bertambah dari yang sebelumnya hanya 8 kasus, kemudian meningkat menjadi 12 dan kini menjadi 20. Awal mula dari penyebaran BA.4 dan BA.5 di Indonesia sendiri pertama kali diidentifikasi berasal dari Bali, yakni ada 4 kasus pada 6 Juni 2022 lalu. Kemudian kasus paparan tersebut ditemukan di Jakarta beberapa hari setelahnya.

Sebagaimana data dan paparan para ahli, memang demi bisa mencegah penularan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini terus meningkat, maka seluruh masyarakat harus secara serempak kembali menggalakkan protokol kesehatan dengan ketat, termasuk juga menjaga pola hidup bersih dan sehat serta tidak lupa melakukan vaksinasi Covid-19 bagi yang belum memperoleh dosis penuh. Dengan adanya kesadaran bersama tersebut, penularan dapat dicegah dan Indonesia dapat masuk dalam fase endemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Bening Arumsari)*

Presiden Jokowi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). UU ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis 16 Juni 2022.

Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. PPP merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pelaksanaannya sendiri harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Rakyat Indonesia.

UU No. 13 Tahun 2022 lahir sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan pengesahan UU ini adalah untuk memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna sebelum pengesahan dan pengundangan, membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik, serta mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tujuan selanjutnya adalah untuk mengubah teknik penyusunan naskah akademik dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah dengan menambahkan metode omnibus, dan untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Metode omnibus dalam UU PPP ini berada di Pasal 42A dengan bunyi Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Metode omnibus yang dimaksud di sini adalah metode Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan beberapa kriteria.

Kriteria penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dengan metode omnibus diatur dalam Pasal 64 ayat 1b, dimana dalam metode penyusunan harus memuat materi muatan baru. Selanjutnya mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan yang jenis hierarkinya sama, serta mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan cara menggabungkannya.

UU PPP ini juga memperbolehkan perbaikan pada RUU yang telah disetujui jika terdapat kesalahan di dalamnya. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan teknis penulisan, yang perbaikannya memerlukan mekanisme tersendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 72 ayat 1a.

Penguatan keterlibatan masyarakat juga menjadi intisari dari UU No. 13 Tahun 2022. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 dijelaskan dengan masyarakat berhak memberi masukan dalam tahapan pembentukan UU secara lisan, tulisan, daring maupun luring. Pemberian aspirasi dari masyarakat ini dapat menjadi salah satu langkah efektif agar UU yang disahkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat terlaksana secara optimal.

Kebijakan Presiden Jokowi meresmikan UU No. 13 Tahun 2022 ini harus diapresiasi oleh masyarakat. UU ini menjawab tantangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku dengan standar yang mengikat. Semoga UU ini dapat menjadi cara tepat untuk mewujudukan sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Rakyat Indonesia sesuai UUD 1945.

)* Penulis adalah Kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Rebeca Marian )*

Pemerintah provinsi Papua Barat mendukung otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Papua. Kedua program tersebut diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan, sedangkan pemekaran wilayah akan mempermudah pelayanan administratif kepada masyarakat.

Di Indonesia awalnya hanya ada 27 provinsi, tetapi saat ini sudah ada 34 provinsi. Penambahan daerah otonomi baru terjadi karena pemekaran wilayah, dan sebentar lagi akan ada 3 provinsi baru di Papua. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah.

Pemekaran wilayah didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw telah mengirim Deklarasi Rakyat Papua Barat yang berisi dukungan terhadap kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Deklarasi tersebut telah dikirim ke Presiden Jokowi.

Paulus menambahkan, Deklarasi Rakyat Papua Barat merupakan kesepakatan dari para Bupati, Wali Kota, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat di Papua Barat. Selain dikirim ke Presiden Jokowi, Deklarasi juga dikirim ke sejumlah pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Menteri di Kabinet Indonesia Baru.

Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus diminta untuk dijalankan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam artian, jika sudah ada UU sebagai payung hukum maka hendaknya pembentukan DOB harus dilakukan sesegera mungkin dan Otsus dilanjutkan dalam 20 tahun ke depan.

Ketika ada dukungan pada program Otsus maka menunjukkan bahwa seluruh rakyat Papua menyetujui akan perpanjangan Otsus. Program Otsus jilid 1 dinilai berhasil sehingga wajib diteruskan pada periode selanjutnya. Otsus memang wajib dilanjutkan agar seluruh rakyat Papua merasakan manfaatnya.

Ketika Otsus jilid 1 diberlakukan maka banyak infrastruktur yang dibangun seperti Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dan lain sebagainya. Infrastruktur menjadi fokus karena akan mempermudah mobilitas masyarakat Papua. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada transportasi udara yang amat mahal, dan menguntungkan karena rakyat bisa melewati jalan darat yang mulus.

Pada Otsus jilid 2, fokusnya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dana Otsus yang diberikan tidak hanya untuk membuat bangunan sekolah, tetapi juga untuk beasiswa. Pemberian beasiswa kepada para murid SD hingga mahasiswa akan membuat masyarakat gembira, karena mereka bisa sekolah atau kuliah tanpa mengeluarkan biaya.
Rakyat Papua juga akan makin cerdas karena semuanya berpendidikan dan SDM-nya bermutu.
Sedangkan untuk pemekaran wilayah memang belum memiliki jadwal pasti, kapan bisa launching Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Akan tetapi sambil menunggu bisa dipersiapkan segala sesuatunya, misalnya administrasi. Nanti ketika ketiga provinsi berdiri akan lebih sempurna karena persiapannya matang.

Pejabat dan masyarakat Papua menyetujui pemekaran wilayah karena mereka memahami bahwa penambahan DOB banyak manfaatnya. Wilayah Papua terlalu luas jika hanya ada 2 provinsi. Namun ketika ada 5 provinsi akan menyempitkan wilayah dan memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi ke Ibu Kota Provinsi.

Pemekaran wilayah akan memajukan rakyat Papua karena jika ada provinsi baru, akan dibangun pula infrastruktur baru. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan menikmati jalan yang bagus, dan pembangunannya sampai ke pelosok. Akan ada pemerataan pembangunan berkat penambahan Daerah Otonomi Baru.

Pemekaran wilayah Papua dan Otsus sangat disetujui oleh pejabat, tokoh masyarakat, dan warga sipil Papua. Mereka sadar bahwa kedua program tersebut akan memajukan kawasan Bumi Cendrawasih. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, maka program pemekaran wilayah akan dapat segera diwujudkan demi tercapainya target kemajuan dan kesejahteraan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alif Fikri )*

Pondok Pesantren tidak saja menjadi sentra pendidikan dan pengembangan karakter, namun juga garda terdepan dalam pengajaran Islam moderat. Dengan adanya optimalisasi pesantren, maka benih toleransi dan persatuan bangsa akan semakin mengakar di masyarakat.

Para orang tua yang ingin agar anak-anaknya belajar agama, memasukkan mereka ke pondok pesantren (ponpes). Di pondok pesantren, metode pengajarannya lebih efektif, karena metodenya dilakukan secara intensif dan seharian penuh. Ponpes menjadi primadona karena para santri yang telah lulus bisa jadi ustadz atau melanjutkan studi di Universitas.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pondok pesantren hendaknya mengajarkan Islam yang moderat, jangan justru menyebarkan radikalisme. Para santri harus mendapat pemikiran yang menerima hidup dalam tatanan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika menjadi santri maka harus menyepakati peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam artian, pondok pesantren jangan pernah mengajarkan radikalisme karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena, radikalisme mengambil jalan kekerasan, dan hal itu tidak pernah disetujui oleh ajaran agama.

Di dalam pondok pesantren ada banyak pengajar dan sebaiknya diperiksa secara berkala. Jangan sampai ada salah satu yang ternyata berpikiran radikal, lalu ia mengajarkannya ke para santri. Jika ketahuan maka dia harus dikeluarkan karena pemikirannya berbahaya dan meracuni para santri yang masih polos. Jangan sampai mereka dibelokkan, awalnya mau jadi ustadz, malah akhirnya jadi radikal dan teroris.

Islam yang moderat adalah Islam yang penuh dengan toleransi. Di dalam pondok pesantren hendaknya diajari cara untuk bertoleransi sebagai modal awal, dan nantinya ketika santri lulus akan paham bagaimana cara hidup dan mengabdi di masyarakat, termasuk dengan mengedepankan toleransi.

Contoh dari pengajaran toleransi adalah ketika sang pengajar menceritakan kisah-kisah di masa Nabi Muhammad. Suatu ketika ada orang yang jahat dan belum memeluk Islam. Ia ditangkap lalu meminta untuk dibunuh saja. Akan tetapi, Nabi memaafkannya dan membebaskannya. Akhirnya orang itu bertaubat dan memeluk Islam. Seperti inilah dakwah Nabi yang lemah-lembut dan tidak dengan jalan kekerasan.

Cerita-cerita semacam ini yang seharusnya diajarkan kepada para santri. Mereka wajib tahu bahwa pengajaran agama bisa dilakukan dengan cara-cara yang lembut, penuh toleransi, dan perdamaian. Jika ada kelembutan maka orang lain akan segan dan hormat, meskipun mereka belum memeluk Islam.

Para santri hendaknya juga paham bahwa toleransi adalah kunci kesuksesan. Nanti jika mereka menjadi ustadz, akan berdakwah sampai ke pelosok. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu maka ajaran yang lembut dan santun akan mendapat tempat di hati masyarakat.

Kebalikannya, jangan sampai santri justru diarahkan untuk tidak toleransi dan penuh dengan kekerasan. Pemaksaan kehendak, dengan cara apapun, adalah sebuah kesalahan. Apalagi jika menggunakan kekerasan, penyebaran hoax, atau bahkan perusakan fasilitas umum.

Pondok Pesantren diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mengajarkan Islam moderat. Dengan adanya moderasi beragama yang terus diajarkan kepada santrinya, maka diharapkan dapat mencegah munculnya bibit radikalisme yang dapat menghancurkan ukhwah Islamiyah maupun ukhwah wathaniyah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : savira Ayu )*

Pemerintah berusaha maksimal untuk mengatasi persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan yang saat ini masih terjadi di Indonesia. Salah satu cara tersebut ditempuh dengan menginisiasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mengutamakan kepentingan rakyat dan berorientasi pada peningkatan lapangan kerja.

Pakar hukum sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyayangkan masih terus berlanjutnya polemik mengenai UU Cipta Kerja yang dapat mengganggu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi mensejahterakan rakyat. Ia menilai semakin lama polemik ini bergulir, justru akan memperburuk keadaan. Menurutnya, UU Cipta Kerja sejatinya disusun untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan.

Pada Februari 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 6,88 juta orang. Sementara akibat pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020, Kementerian Tenaga Kerja mencatat ada peningkatan jumlah pengangguran sekitar 3,1 juta orang. Sehingga hampir 10 juta orang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Memasuki tahun 2021, jumlah pengangguran meningkat karena adanya angkatan kerja baru yang setiap tahun memunculkan 2,2 juta orang.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan tujuan UU Cipta Kerja sesuai bingkai pasal 4 dan pasal 18 undang-undang dasar 1945 terkait dengan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh. Dengan UU Cipta Kerja ini, negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan hubungan tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha yakni salah satunya dengan dikeluarkannya JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana modal awalnya akan diberikan oleh pemerintah. Program tersebut meliputi cash benefit, pelatihan untuk upgrading atau reskiling, serta akses informasi ke pasar tenaga kerja. Airlangga mengatakan bahwa JKP.

UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM karena aturan tersebut akan memudahkan pelaku UMKM dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan. Selain itu, UU ini juga memberikan kemudahan dengan persyaratan dan biaya terjangkau sehingga terdapat kepastian legalisasi bagi pelaku UMKM untuk pendirian PT tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah memastikan bahwa kehadiran UU Cipta Kerja akan berdampak positif bagi perkembangan UMKM. Menurutnya, UMKM menjadi tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, 99 persen pelaku usaha di Tanah Air merupakan UMKM dengan penyerapan kerja mencapai 97 persen.

Dengan adanya UU Cipta kerja, perizinan UMKM disamakan dengan usaha besar sehingga pemerintah mempermudah perizinan melalui online single submission (OSS). Ia juga menekankan akan adanya kemitraan, pengalaman dalam negara dan banyak negara, UMKM yang tumbuh besar adalah UMKM yang bermitra dengan usaha besar, terintegrasi sistemnya dengan industri besar. Tak hanya dengan industri besar, kemitraan pemerintah juga didorong untuk bisa mengakomodasi pengembangan bisnis UMKM, misalnya di rest area, bandara, terminal dan tempat umum lainnya.

UU Cipta Kerja juga menawarkan kemudahan untuk mendirikan koperasi dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang, dari yang sebelumnya berjumlah 20 orang. Selain itu UU Cipta Kerja juga terdapat aturan mengenai inkubasi penciptaan dan penumbuhan usaha baru, serta penguatan kapasitas pelaku bagi usaha pemula. UU ini juga memungkinkan agar pelaku UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pembentukan koperasi bisa lebih mudah.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto memastikan, UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI akan memberi banyak kemudahan serta manfaat bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020, ternyata juga mampu memberikan aspek legal dari UMKM dimana selama ini tidak memiliki legal standing atau dasar hukum. UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang merangkul banyak kepentingan termasuk kepentingan rakyat. termasuk di antaranya kepentingan para pekerja, pelaku UMKM serta kepentingan para angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya implementasi UU Cipta Kerja, maka polemik seputar aturan tersebut dapat segera diakhiri demi percepatan arus investasi ke Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Kabar dari Senayan Jakarta berkaitan dengan pembahasan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi perhatian sejumlah pihak hari ini, terutama masyarakat di wilayah Indonesia Timur, Papua. Melalui pernyataan Ketua komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dijelaskan bahwa pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan tiga Provinsi baru di Papua akan selesai pada 30 Juni 2022. Target tersebut tercetus setelah terdapat kesepakatan pembentukan panitia kerja (Panja) saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Pimpinan Komite I DPD, Filep Wamafma, Selasa 21 Juni 2022.

Dalam kesempatan tersebut, DPR juga telah menjadwakan Rapat Paripurna pada 30 Juni 2022, sehingga diharapkan pembahasan RUU selesai dilakukan sebelum tanggal terencana. Setelah pembentukan Panja, para Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) diminta segera melengkapi daftar nama anggotanya untuk dimasukkan dalam keanggotaan Panja. Komisi II mulai membahas RUU DOB pada Rabu 22 Juni 2022 dan akan menyerap aspirasi masyarakat Papua hingga Minggu 26 Juni 2022. Kemudian Finalisasi RUU dilakukan 27-29 Juni 2022, sehingga pada 30 Juni 2022 akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan menjadi undang-undang.

Pemerintah dan DPR Janji Perhatikan Pro-Kontra Publik dalam Kebijakan DOB

Sejak isu kebijakan pemekaran bergulir, dinamika pro dan kontra menjadi santapan sehari-hari yang terkadang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melancarkan kepentingannya. Isu pemekaran wilayah memang menggiurkan, di satu sisi menjadi harapan sebagian masyarakat dalam pembangunan Papua, di sisi lain menjadi ancaman bagi pihak yang akan kehilangan kekuasaan ataupun eksistensi, seperti elit lokal oportunis maupun kelompok separatis.

Adanya dinamika tersebut hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah maupun DPR. Melalui pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufi Dasco Ahmad dijelaskan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan yang bersifat pro dan kontra terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU pembentukan tiga provinsi baru atau DOB Papua. Pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan muara sebuah UU yang dapat bermanfaat bagi semua.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama, dengan tetap memperhatikan keselarasan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Baik dalam aspek formil, teknis, maupun aspek materi dan substansi, terutama terhadap hal-hal krusial yang perlu dicermati bersama dan perlu diantisipasi secara bijaksana. Prinsip utama pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

Perlu diingat kembali bahwa pemekaran di Papua secara yuridis berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001, yaitu dengan memperhatikan hukum, kesatuan sosial budaya atau wilayah adat, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan ekonomi, prediksi perkembangan pada masa yang akan datang dan juga aspirasi masyarakat Papua.

UU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi pilar penting dari kebijakan-kebijakan dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya melalui pemekaran.

Pemekaran Percepat Pembangunan Papua

Salah satu upaya percepatan pembangunan Papua hadir melalui kebijakan pemekaran. Hal tersebut merespon sejumlah hambatan yang ditemui dari beberapa aspek dan bidang. Luasnya wilayah di Papua menjadi salah satu penghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Luasnya wilayah tersebut juga menghadirkan hambatan birokrasi, yang akhirnya melalui rencana kebijakan pemekaran tersebut diharapkan dapat mempersingkat jalannya pelayanan sekaligus akses masyarakat.  

Dalam kasus di Indonesia, sejumlah provinsi yang mengalami pemekaran mengalami percepatan pembangunan setelah prosesnya selesai. Salah satunya saat Sumatera Bagian Selatan dibagi menjadi lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu. Begitu juga dengan di Papua, inisiatif pemekaran tidak hanya dari pemerintah, tapi lebih utama adalah aspirasi dari masyarakat. Dalam berbagai kunjungan Presiden selama beberapa waktu ke belakang, termasuk adanya delegasi-delegasi luar negeri yang berkunjung menginginkan adanya pemekaran di Papua.

Pemekaran untuk Persempit Ruang Gerak Kelompok Separatis

Seperti yang kita ketahui, keberadaan kelompok separatis masih menjadi salah satu kendala dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Papua secara khusus yang harus menjadi perhatian secara penuh. Pasalnya, hingga kini kebedaraanya masih menjadi teror bagi masyarakat yang mendiami tanah Papua.

Terbaru, Kelompok Separatis menyatakan bertanggung jawab atas terbunuhnya anggota Brimob bernama Bripda Diego Rumaropen di Napua, Kabupaten Jayawijaya pada Sabtu 18 Juni 2022. Melalui juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyatakan bahwa aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok di bawah pimpinan Gen Goliath Naman Tabuni. Namun, selang beberapa hari, sebuah pengakuan juga muncul dari panglima Kelompok Separatis Papua, Egianus Kogoya yang mengaku bertanggung jawab terhadap kasus yang sama. Bahkan, Egianus menantang TNI Polri untuk adu tembak. Adanya saling klaim pengakuan tersebut diindikasi merupakan bagian dari permasalah internal yang merujuk pada keinginan eksistensi. Aksi teror tersebut disebut sebagai peringatan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi untuk tidak melakukan penyisiran di pemukiman penduduk asli Papua. Peringatan tersebut juga disertai pesan yang seragam dari 33 panglima kelompok separatis Papua di berbagai wilayah melalui media sosial Youtube. Mendesak agar mengosongkan daerah konflik. Pesan tersebut secara khusus disampaikan kepada masyarakat pendatang atau selain orang asli Papua.

Merespon hal tersebut, berbagai upaya telah dan sedang diupayakan pemerintah untuk meredam dan menghentikan eksistensi kelompok separatis yang kerap bertindak anarkis. Adanya kebijakan pemekaran provinsi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik vertikal di bumi Papua. Pemekaran menjadi strategi untuk mengunci dan meminimalisir gerakan kelompok separatis Papua. Jika Papua nantinya terbagi menjadi empat provinsi, maka ruang gerak akan semakin kecil. Basisnya bukan lagi Papua yang satu, namun terdapat provinsi lain.

Maka bisa dipastikan, beberapa pihak yang menolak kebijakan pemekaran DOB adalah bagian dari kelompok penguasa yang tak ingin kehilangan tahtanya, atau kelompok separatis yang tak ingin kehilangan ruang gerak dan eksistensinya.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Safira Juliana)*

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) tahun 2022 di Bali, akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di mata dunia. Indonesia terpilih untuk memegang Keketuaan atau Presidensi G20 mulai dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 menggantikan Italia.

G20 adalah sebuah forum multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Negara anggota G20 memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia.

Untuk diketahui, pertemuan G20 dimulai tahun 1999 sebagai pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Pertemuan ini lahir dari kekecewaan komunitas internasional terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu dan membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999. Kemudian Pertemuan G20 ini menjadi semakin intens dilaksanakan dengan KTT tahunan yang diikuti oleh masing-masing Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari negara anggota.

Selama masa kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Menjadi Lebih Kuat Bersama”. Presidensi G20 Indonesia mendorong upaya bersama untuk pulih serta tumbuh lebih kuat akibat Pandemi Covid-19 bagi negara anggota G20 dan juga dunia.

Staf Khusus untuk Penguatan Program-Program Prioritas Kementrian Luar Negeri dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Indonesia berperan menciptakan kebijakan yang berkontribusi pada tata kelola dunia melalui Presidensi G20. Dian menambahkan dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia berkesempatan menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia, serta memberikan kesempatan untuk menunjukkan kebudayaan dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Tema “Recover Together, Recover Stronger” yang diusung Indonesia sebagai Presidensi G20 adalah bentuk kontribusi Indonesia kepada dunia. Tema ini dipilih oleh Indonesia menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi Covid-19 memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.

Presidensi Indonesia dalam rangka mencapai target pemulihan dunia pasca pandemi Covid-19 memiliki fokus sektor prioritas. Sektor prioritas pertama adalah penguatan arsitektur kesehatan global. Penguatan arsitektur kesehatan global selain untuk menanggulangi pandemi Covid-19, berguna juga sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan munculnya krisis kesehatan lain di masa mendatang.

Kemudian, Indonesia juga mendorong terlaksananya transformasi digital. Hal ini karena peningkatan kemampuan digital dan literasi digital dapat menjadi salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di masa pandemi. Selanjutnya untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim secara global, Presidensi Indonesia mendorong terjadinya transisi energi menuju energi baru dan terbarukan.
Dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas, dan keterjangkauan, semoga segera tercipta transisi energi yang berguna bagi seluruh Anggota G20 pada khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya.

Sektor prioritas yang diusung Indonesia selama masa kepemimpinannya di G20 adalah bentuk peran aktif Indonesia pada tata kelola kemakmuran dunia. Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Semoga dengan kepercayaan yang diemban Indonesia selama setahun ini bisa memberikan dampak positif kepada kepentingan Rakyat Indonesia kini dan nanti.

)* Penulis adalah Kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Aditya Akbar )*

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dalam rangka percepatan investasi. Keberadaan regulasi tersebut diyakini tidak saja berdampak positif bagi pengusaha, namun juga kalangan buruh.
UU Cipta Kerja digadang-gadang akan menjadi regulasi yang mampu mengangkat perekonomian Indonesia menjadi lebih maju, hal ini dikarenakan UU Cipta kerja mampu memberikan kemudahan perizinan serta berdampak pada terbukanya lapangan kerja.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan UU Cipta Kerja memiliki dampak positif bagi pengusaha. Dalam kesempatan perayaan HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dirinya mengungkapkan bahwa, suka tidak suka, harus diakui bahwa reform regulasi melalui UU Cipta Kerja Omnibus Law itu betul-betul memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Bahlil hal itu dibuktikan dengan foreign direct investment atau penanaman modal asing (PMA) yang stabil tumbuh di angka 7%. UU Cipta kerja juga telah mendapat apresiasi dari kalangan pengusaha di Amerika dan Eropa sebagai keberanian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka melakukan reformasi besar-besaran terhadap undang-undang.

Bahlil menyampaikan kalau peraturan yang selama ini tumpang tindih bisa dipangkas. Akan tetapi penerapannya masih belum sempurna. Namun demikian, sudah ada perbaikan akan adanya kepastian karena esensi dari perubahan regulasi tersebut adalah melahirkan 3 hal, yakni kepastian, transparansi dan efisiensi. Sebagai seorang pengusaha, dirinya juga pernah merasakan setiap mengurus perizinan harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Namun saat ini semua bisa melalui Online Single Submission (OSS), sehingga para investor akan merasa nyaman.

Salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan pengurusan perizinan sudah harus berbasis elektronik yakni via OSS. Semua proses tersebut dilakukan di Kementerian Investasi dan dilakukan secara transparan.

Keputusan tentang keluarnya perizinan bisa segera ditetapkan saat berkas persyaratan sudah lengkap. Bila berkasnya sudah lengkap dan kemudian ada kementerian atau lembaga yang tidak menyetujui secara teknis, kementerian investasi secara otomatis bisa melakukan dengan mempergunakan fiktif positif.

Di sisi lain, UU Cipta Kerja juga membuat para tenaga kerja atau buruh akan banyak terbantu. Salah satunya yang sudah diatur adalah tentang bonus yang akan diterima para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh.

UU Cipta Kerja juga menyebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja. Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa selama ini, belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK. Sehingga, dirinya merasa bahwa masyarakat perlu menerima tujuan baik pemerintah melalui UU Ciptaker.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 42 ayat 4 yang berbunyi : Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Pada UU Ciptaker diubah menjadi tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa UU Ciptaker secara gamblang menjelaskan bahwa tidak sembarang tenaga kerja asing yang bisa masuk ke dalam negeri. Sehingga tidak benar apabila UU Ciptaker dianggap sebagai UU yang membuat TKA menjadi leluasa merebut pekerjaan yang seharusnya menjadi hak masyarakat Indonesia.

Sempat pula beredar bahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan, maka para buruh akan mendapatkan upah yang dihitung per jam. Kenyataannya jika merujuk pada pasal 88B Bab IV tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, dan/atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Dengan satuan waktu tidak ada aturan yang menyatakan upah berdasarkan jam.

Atas pertimbangan tersebut, maka keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan keuntungan dari berbagai sisi, baik bagi pengusaha maupun buruh. Dengan adanya beragam kontribusi positif tersebut, maka diharapkan arus investasi dapat semakin besar dan pemulihan ekonomi nasional dapat segera terdampak.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali melakukan aksi brutal yang sangat melukai hati Warga Papua. Sebelumnya KST Papua melakukan penyerangan kepada Anggota Brimob Papua pada Sabtu, 18 Juni 2022 di Napua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Bripda Diego Rumaropen adalah Putra Asli Papua anggota Brimob Yon D Wamena. Bripda Diego menjadi korban jiwa dari penyerangan yang dilakukan KST Papua. Peristiwa bermula ketika Bripda Diego sedang mendampingi Danki Brimob AKP Rustam untuk membantu warga menembak sapi miliknya di Napua.
Setelah menembak sapi dan hendak mengecek sapi yang telah ditembak, AKP Rustam menitipkan senjata yang dibawanya kepada Bripda Diego.
Ketika Bripda Diego tengah sendirian di lokasi, datang dua orang anggota KST dengan membawa parang langsung membacok tubuh Bripda Diego, mengambil dua pucuk senjata api, lalu melarikan diri dari TKP. Almarhum tewas dengan luka bacok di bagian dada, setelah sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit Wamena.

Direskrimsus Polda Papua Kombes Polisi Faizal Rahmadani dalam keterangan persnya menyatakan bahwa sudah ada enam orang yang dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Kombes Faizal menambahkan bahwa dua senjata api organik Polri yang dibawa kabur pelaku adalah AK101, dan SSG08 (sniper).

Juru bicara KST Papua, Sebby Sambom mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Bripda Diego. Ini merupakan bagian dari Operasi Pasukan KST sesuai Deklarasi Perang Revolusi Tahapan 2017 di Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Alasan KST menyerang Bripda Diego adalah untuk mengambil senjatanya karena mereka membutuhkan senjata. KST berdalih ingin menyelamatkan tiga juta Orang Asli Papua (OAP) walaupun harus mengorbankan Penduduk Papua sendiri.

Klaim KST yang mengatakan ingin menyelamatkan tiga juta OAP ini adalah hal yang tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan nyawa, kalau merekalah dalang dari kekerasan. Terlebih lagi tindakan teror ini juga menjadi ancaman bagi warga masyarakat.
Masyarakat menjadi merasa tidak aman untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Tindakan brutal dari KST ini bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya pada Januari 2022, Sertu (anumerta) Miskael Rumbiak gugur dalam kontak senjata dengan KST di Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Sertu Miskael adalah Putra Papua yang menjadi Prajurit TNI AD. Saat kejadian, almarhum sedang karya bakti membangun dua jembatan untuk kepentingan masyarakat.

Kejadian brutal yang menimpa petugas keamanan asli Papua menurut Kepala Suku Biak, Mananwir Hengky Korwa bukanlah bagian dari budaya OAP. Sangat disayangkan teror yang dilakukan oleh KST ini jelas menghambat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Senada dengan Mananwir, Samuel Kambuaya selaku masyarakat adat Maybrat di Lembaga Kultur Majelis Rakyat Papua Barat (MPRB) mengatakan bahwa pembunuhan keji yang menyasar pos-pos milik aparat keamanan, bukan budaya orang pribumi Maybrat. Dirinya meminta kekerasan yang memakan jiwa harus dihentikan. Dirinya menginginkan daerahnya aman seperti sedia kala.

Aksi brutal dari KST sudah sering terjadi di Tanah Papua. Tindakan brutal yang memakan korban jiwa baik itu OAP atau pendatang adalah hal yang sangat mengerikan bagi Warga Papua. Tindakan brutal kaum separatis ini sangat merugikan karena menghambat kemajuan di Papua.

Semoga ke depan aksi brutal seperti ini tidak terjadi lagi. Besar harapan penulis agar TNI-Polri, dan segenap unsur masyarakat dapat bersatu untuk menjaga keamanan di Tanah Papua. Kita merindukan Papua yang aman, Papua yang maju, Papua yang sejahtera tanpa teror dari KST. Semoga saat itu akan segera terwujud.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Indonesia sudah memasuki era bonus demografi yang memiliki arti penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Namun, radikalisme di era bonus demografi seperti saat ini harus berhasil diredam untuk menuju Indonesia Emas. Bonus demografi dengan penanganan yang baik membuat produktifitasi Indonesia melambung pada momen yang tepat, 100 tahun Indonesia merdeka, 2045.

Senada dengan penulis, Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kepala BNPT mengatakan bahwa kedepannya bonus demografi ini akan menentukan keberlangsungan negara. Sumber daya manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill yang baik, tetapi adab yang baik juga. Boy Rafli juga mewaspadai propaganda radikal terorisme di media sosial. Kelompok radikal terorisme gemar mengumbar narasi kekerasan di media sosial.
Penulis berpendapat bahwa pengaruh kelompok radikal terorisme tersebut berbahaya karena dengan narasi-narasi yang mengatasnamakan agama, seringkali kelompok tersebut mendapat sambutan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Mereka secara bersama-sama akan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda maupun ajakan yang dilakukan kelompok radikal tersebut. Penulis setuju dengan langkah yang dilakukan BNPT karena narasi keagamaan yang digaungkan kelompok radikal tersebut menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara. Sehingga kerja sama antara BNPT dan tokoh lintas agama merupakan tindakan yang tepat.

Penulis juga berpendapat, agama memiliki peran yang sangat penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam penafsirannya agama harus ada pandangan yang moderat, agama harus dijadikan sumber inspirasi, menjadi sumber solusi masalah sosial, menjadi motivasi pemberdayaan umat serta merekatkan posisi sosial kemasyarakatan. Jadi, agama sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena itu agama harus dilindungi dan bukan diekspoitasi yang dapat mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok radikal.

Penulis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai jika ada pihak-pihak tertentu yang mengajak melalui cara-cara kekerasan karena cara tersebut tidak cocok dengan nilai agama, prinsip berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, nilai hukum dan etika moral bangsa. Sehingga kedepannya kita dapat menyongsong Indonesia Emas 2045.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute