Oleh : Pandu Wijaya Kusuma*)

Seperti yang kita ketahui, Densus 88 Anti Teror Polri telah berhasil menangkap tiga tersangka pelaku terorisme yang berinisial S, A, dan M pada hari Minggu, 19 Juni 2022. Ketiga tersangka dibekuk sekitar pukul 11.00 WITA di Kelurahan Penatoi, Kabupaten Bima, NTB. Tersangka S dan A merupakan mantan narapidana terorisme. Sedangkan M disebut aktif mengikuti kajian tersangka S setelah bebas dari penjara.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, dari hasil penggeledahan, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 9 buah BPKB sepeda motor, uang tunai berjumlah Rp 10 juta, buku catatan kajian Islam, handphone flashdisk, dan peralatan komputer bersama 2 kilogram bahan peledak.

Menurut penulis, penangkapan yang dilakukan sudah tepat mengingat ketiga tersangka merupakan teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. JAD merupakan salah satu dari tujuh kelompok terorisme yang diawasi pemerintah. Kelompok ini berafiliasi dengan organisasi teroris ISIS. Penangkapan yang dilakukan juga merupakan bentuk sinergitas antara BIN, TNI, dan Polri sebagai upaya untuk memastikan situasi dan keamanan jelang Presidensi G20 di Indonesia.

Ketiga tersangka masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Densus 88 karena tidak menutup kemungkinan akan ada penangkapan atau penetapan tersangka baru terkait jaringan tersebut. Menurut Irjen Pol Dedi Prasetyo selaku Kadiv Humas Mabes Polri, diharapkan tidak boleh ada insiden serangan atau aksi terorisme dalam presidensi G20 karena akan mengubah image negara kita yang sedang menyelenggarakan kegiatan nasional.

Oleh karena itu, berdasarkan penangkapan tersebut, penulis sangat mengapresiasi atas kerjasama yang dilakukan BIN, TNI, dan Polri dalam membekuk tersangka. Karena, apabila dibiarkan begitu saja, mereka akan terus memperluas jaringan teroris. Hal ini akan berdampak pada keamanan dan kestabilan negara Indonesia.

Penulis juga berpendapat akan terjadi lebih banyak penangkapan teroris jaringan JAD jika pemeriksaan yang dilakukan oleh Densus 88 dapat membongkar lebih banyak nama. Semakin cepat pergerakan dalam penangkapan teroris, maka akan meminimalisir dan mencegah terjadinya aksi teror.

Diakhir tulisan ini, penulis sekali lagi mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para aparatur negara terhadap tindakan yang tepat dan cepat dalam penangkapan teroris di Indonesia. Peran dan bentuk sinergitas BIN, TNI, dan Polri sangat penting dalam penangkapan yang dilakukan. Harapan kedepannya Indonesia akan terbebas dari aksi teror kelompok-kelompok jaringan terorisme, sehingga negara Indonesia semakin aman dan damai.

*Penulis adalah kontributor Paramadina Institute

Oleh : Surya Darmawan *)

Indonesia tampaknya akan semakin tegas dalam menindak orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan disahkan oleh Pemerintah dan DPR dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan KUHP (RKUHP) ini pada bulan Juli 2022. Salah satu pasal yang terdapat di dalam RKUHP ini pun disorot karena berisi mengenai ancaman bagi masyarakat yang menghina Pemerintah.

Aturan tersebut tertuang di dalam Pasal 218 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Dari sudut pandang penulis, pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tersebut sudah tepat untuk disahkan. Faktanya, Presiden dan Wakil Presiden sekarang sering dijadikan bahan ejekan, hinaan, dan candaan dengan dalih kebebasan.
Bagaimanapun beliau merupakan pemimpin bangsa dan negara. Oleh karena itu, masih banyak cara lain untuk mengkritik pimpinan negara tanpa perlu menghina Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut penulis, RKUHP yang tetap menempatkan pasal penghinaan ini sangat tepat demi menjaga Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara. Namun, dengan tetap menjamin warga atau individu melaksanakan kebebasan berekspresi dalam batasan yang wajar tanpa melakukan penghinaan.

Senada dengan penulis, Indriyanto Seno Adji selaku Guru Besar Hukum Pidana menilai, hukum pidana ini sangat dinamis, karena selain memberikan individual protection, juga memberikan perlindungan publik dan simbol negara. Menurut dia, Presiden dan Wakil Presiden merupakan simbol kenegaraan yang patut dihormati, dijaga harkat dan martabatnya.

Tentunya dengan disahkannya pasal penghinaan tersebut, akan mengurangi tindakan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Karena, orang-orang yang melakukan penghinaan melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya akan dikenakan hukuman tindak pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak hingga Rp 200 juta.
Oleh karena itu, penulis mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengkritik dengan cerdas tanpa perlu menghina harkat dan martabat simbol negara kita. Sehingga masyarakat tetap dapat menyampaikan kritikannya, namun tidak serta merta menghina Presiden dan Wakil Presiden kita.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Disusunnya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Salah satu keunggulan tersebut adalah menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan yang berorientasi pada penambahan kesejahteraan rakyat.

Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Djaka Badrayana mengatakan, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan yang harus dicapai seorang pejabat publik, khususnya kepala negara dan daerah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah dalam konteks ekonomi, yakni masyarakat supaya memiliki pendapatan yang layak. UU Cipta kerja disusun tentu untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kesempatan diskusi virtual Djaka mengatakan, jika seseorang menjadi pemimpin maka akan bertanggung jawab atas 267 juta orang. Oleh sebab itu, yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana membuat kesejahteraan mereka meningkat, yang dalam indikator ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita yang meningkat.

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, maka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) harus ditingkatkan dengan cara mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi, investasi lebih tinggi dan ekspor yang dikurangi impor.

Jika ingin output meningkat, hal-hal seperti investasi, pekerja, teknologi dan semua faktor-faktor produksi itu haruslah ditingkatkan untuk berproduksi, menyerap tenaga kerja, menghasilkan barang yang akan dibeli masyarakat, mendapatkan untung dan modal baru lalu para pekerja mendapatkan pendapatan. Hal inilah yang merupakan efek kesejahteraan dari aktivitas investasi.

Selain itu, investasi juga menjadi hal yang sangat penting karena saat ini tenaga kerja tersedia banyak di Indonesia, sumber daya alam, teknologi dan lahan juga tersedia. Investasi menjadi faktor utama yang membuat faktor produksi lain itu produktif.

Djaka melihat data Bank Indonesia bahwa dana pihak ketiga di perbankan Indonesia mencapai Rp 6.300 triliun. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang Indonesia memilih untuk menyimpan uang di bank daripada menginvestasikannya di sektor produktif. Alasannya, aktivitas investasi bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi semata. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor nonekonomi. Seperti regulasi yang ada, izin yang berbelit-belit dan proses investasi yang tidak efisien dan lama ini memengaruhi calon investor untuk tidak berkenan berinvestasi serta lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank.

Inilah pentingnya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan serta perlindungan UMKM, penyederhanaan dan kemudahan perizinan usaha, riset serta inovasi dan klaster-klaster lain.

Djaka menilai bahwa UU Cipta Kerja bisa jadi momentum reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang selama ini disadari penting untuk dilakukan sejak 1999, namun bagaimana melakukannya masih menjadi pertanyaan besar, hingga UU Cipta Kerja hadir. Reformasi birokrasi menurutnya tidak cukup dengan melahirkan regulasi. Hal tersebut juga harus didukung dengan perubahan budaya dan mindset sumber daya manusia (SDM) birokrasi juga.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa UU Cipta Kerja mempu mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia mengatakan, di tahun 2045, PDB Indonesia kana meningkat menjadi 7 triliun US Dollar dengan adanya UU Cipta Kerja. Pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat menjaedi Rp 27 juta per bulan.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan akan ada kenaikan upah yang pertumbuhannya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian produktivitas akan meningkat, sejauh ini produktivitas tenaga kerja Indonesia sangat rendah, yakni masih di bawah rata-rata negara di Asia Tenggara.

Airlangga Hartarto juga menjelaskan UU Cipta Kewrja akan memberdayakan UMKM. UU Cipta Kerja disebut mampu mendukung peningkatan kontribusi sektor ini terhadap PDB 65%.

Pendapatan masyarakat Indonesia masih di bawah standar negara-negara Asia Tenggara, untuk bangkit dari hal ini tentu saja diperlukan UU Cipta Kerja yang merangkul banyak kepentingan termasuk kesejahteraan masyarakat. UU Cipta kerja diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi sebesar 6,6 – 7% untuk membangun atau mengembangkan usaha dan ujungnya menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja yang mampu mendorong peningkatan konsumsi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebeca Marian )*

Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan salah satu alternatif dalam upaya mengoptimalkan program otonomi khusus di Papua. Keberadaan DOB juga mendapat dukungan dari elemen mahasiswa karena dinilai akan semakin memajukan masyarakat Papua di banyak sektor.

Aliansi Masyarakat Berdaya (AMB) Kota Semarang menggelar Focus Group Discusiion (FGD) untuk mendukung DOB dan keberlanjutan otsus Papua. FGD AMB Kota Semarang tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 18 Juni 2022. Dalam forum tersebut, AMB berharap kebijakan otonomi khusus daerah dapat diarahkan kepada pelaksanaan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.

Bagas Adi selaku koordinator AMB menyebutkan bahwa ada 4 prioritas Pemerintah Provinsi Papua. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan dan strategi ketahanan nasional. Bagas berujar, dengan adanya diskusi ini, pihaknya berharap bisa membantu pemerintah maupun masyarakat menuju kesejahteraan khususnya masyarakat Papua.

Otsus bagi Provinsi Papua pada dasarnya merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Oleh sebab itu, saat ini muncul usulan pemekaran provinsi dengan kerangka kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai salah satu alternatif solusi untuk memaksimalkan adanya otonomi khusus di Papua.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan yang diwujudkan dalam majelis rakyat Papua.

Dengan demikian, realisasi Daerah Otonomi Baru di Papua dapat menjadi upaya terbaik dalam menghadirkan percepatan pembangunan dan pemerataan sebagai hak yang harus dan wajib diterima oleh warga Papua yang menjadi bagian dari NKRI.

Keberadaan DOB tentu saja akan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi Putra Daerah untuk semakin mengembangkan potensinya. Terlebih, pemekaran ini mengandung tujuan pembagian tugas Pemerintahan Daerah yang semakin spesifik dan menjangkau lebih fokus pada wilayah-wilayah dan masyarakat daerah yang lebih detail.

Sementara itu, Yusuf Marta selaku pemerhati Papua menuturkan, Otsus terhadap Papua sudah ada sejak tahun 2001 dengan adanya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Di mana, kebijakan tersebut memberikan kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun dengan adanya kebijakan tersebut belum dirasa maksimal dalam pelaksanaannya untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Sehingga, muncul usulan pemekaran provinsi dengan kerangka kebijakan daerah DOB sebagai salah satu alternatif solusi dalam upaya memaksimalkan adanya otonomi khusus di Papua yang perlu didukung secara penuh.

Setelah diskusi usai, acara dilanjutkan dengan deklarasi oleh AMB Kota Semarang, di mana Aliansi Mahasiswa Berdaya Kota Semarang menyatakan kesiapannya dalam mendukung pelaksanaan DOB.

Aksi dukungan terhadap DOB juga dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta (AMMY) yang menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Jogja.

Dalam aksi tersebut, mereka menyatakan beberapa sikap. Di antaranya adalah mendukung rencana pemekaran DOB di Papua; mendukung otonomi khusus untuk kesejahteraan rakyat Papua; mendukung dilanjutkannya tiga RUU Pemekaran di Tanah Papua; mendukung dilanjutkannya rencana Pemekaran Provinsi di Tanah Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan; mendukung pembangunan Mako Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai demi keamanan masyarakat; medukung kelanjutan rencana pembangunan Bandara Antariksa di Biak; tolak permintaan Hak Penentuan Nasib Sendiri/Referendum oleh kelompok kepentingan serta mendukung deklarasi para pimpinan dan masyarakat dari berbagai latar belakang di Papua Barat yang menegaskan kebulatan sikap masyarakat Papua Barat yang menginginkan pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus.

Koordinator aksi Dukungan terhadap DOB AMMY, Paulus Palesamon menuturkan, AMMY memiliki anggota yang merupakan mahasiswa asal Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara yang setuju dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Papua. AMMY memiliki visi yang sama untuk menyukseskan dan mendukung Otsus di Papua demi kesejahteraan rakyat.

DOB akan membuat pembangunan di Papua akan semakin maju. Dengan adanya pembangunan ini tentu saja fasilitas di sektor kesehatan dan pendidikan akan terbangun dan menjangkau masyarakat di Papua yang selama ini memiliki kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan maupun kesehatan.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Abdul Karim )*

Seluruh komponen instansi pendidikan diharapkan untuk terus menerapkan Prokes ketat selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Strategi tersebut diharapkan mampu menangkal kenaikan kasus Covid-19 yang belakangan terjadi akibat subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.

Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Malah beberapa minggu ini ada kenaikan kasus Corona. Berdasarkan data Tim Satgas Penanganan Covid-19, per 19 Juni 2022, jumlah pasien covid-19 ada 1.167 orang. Tingginya angka pasien ini mengkhawatirkan karena baru saja turun tetapi naik lagi.

Kenaikan kasus Corona di Indonesia membuat para orang tua khawatir karena anak-anaknya sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun mereka tak usah cemas karena penularan penyakit berbahaya ini bisa dicegah. Caranya dengan kembali mendisiplinkan protokol kesehatan yang ketat di area sekolah.

Ketua Umum IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), dr. Piprim Basarah Yanuarso menyatakan bahwa IDAI mendukung PTM saat pandemi, tetapi harus memenuhi 13 syarat. Apalagi jika ada kenaikan kasus Corona yang umumnya terjadi setelah libur panjang. Dalam artian, kenaikan kasus Covid-19 terjadi karena ada libur lebaran beberapa waktu lalu.

Dalam syarat-syarat yang ditetapkan oleh IDAI, maka poin pertama adalah vaksinasi, baik untuk murid maupun guru. Sedangkan poin berikutnya adalah mematuhi protokol kesehatan. Protokol ini harus didisiplinkan dan yang menjalankannya tidak hanya murid dan guru, tetapi semua staff di sekolah, mulai dari tukang kebun, penjaga kantin, satpam, dan pustakawan.

Protokol kesehatan yang paling diutamakan adalah memakai masker. Memang pemerintah sudah memperbolehkan untuk aktivitas tanpa masker. Namun dengan syarat untuk kegiatan yang diadakan di ruang terbuka dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Jika para murid melakukan PTM maka harus pakai masker karena mereka belajar di ruangan tertutup.

Para guru juga wajib memakai masker tanpa kecuali. Jangan sampai muridnya pakai masker tetapi gurunya kendur dalam menerapkan Prokes. Selain itu, para guru juga ikut mengawasi murid-muridnya, terutama yang masih kelas 1 dan 2 SD. Pasalnya, para murid tersebut kegerahan lalu melepas masker saat jam istirahat, dan perlu diingatkan untuk mengenakannya kembali.

Sementara itu, poin kedua dalam protokol kesehatan adalah mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Para orang tua wajib membawakan sebotol kecil hand sanitizer di dalam tas anak-anaknya. Di dalam area sekolah juga terdapat keran-keran untuk mencuci tangan, lengkap dengan sabun antiseptik. Para murid juga diingatkan untuk selalu cuci tangan agar tetap bersih.

Poin-poin lain dalam protokol kesehatan juga wajib dilakukan agar tidak terbentuk klaster Corona baru, yang bisa makin menaikkan kasus covid-19 di Indonesia. Untuk aturan menjaga jarak maka bisa dilakukan trik dalam penataan kursi. Misalnya dibentuk seperti huruf U sehingga tidak terlalu dekat antar murid.

Para murid juga wajib mengganti baju dan langsung mandi serta keramas sepulang sekolah, karena hal ini juga termasuk dalam protokol kesehatan. Dengan menjaga higienitas tubuh setelah PTM maka akan terhindar dari penularan Corona. Apalagi virus jahat ini bermutasi terus dan lebih menular.
Dengan mematuhi protokol kesehatan maka akan mengendalikan rantai penularan Corona saat pembelajaran tatap muka. Semua pihak mulai dari murid, orang tua, guru, dan staff sekolah harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Jangan sampai salah satu pihak lalai dan bahkan menolak vaksin, karena bisa menularkan virus Covid-19 ke murid-murid yang tidak bersalah.
Pembelajaran tatap muka dengan Prokes ketat wajib diterapkan. Dengan adanya implementasi Prokes tersebut, kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan maksimal serta terhindar dari penularan virus Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Perkembangan informasi berkaitan dengan pembasahan RUU Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih menjadi perhatian yang terus diikuti, baik masyarakat Papua secara khusus, maupun di Indonesia pada umumnya. Perjalanan panjang pembahasan kebijakan pemerintah pusat tersebut bakal segera menemui ujungnya untuk kemudian direalisasikan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dicermati dan dipelajari kembali adanya perubahan aturan hingga evaluasi yang dilakukan pemerintah serta DPR dalam pembahasan kebijakan DOB tersebut.

Provinsi Baru di Papua Dipimpin Penjabat Gubernur yang Bersifat Evaluatif

Dalam pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu termuat kesepakatan  bahwa sebelum kepala daerah definitif pada tiga provinsi baru dilantik, presiden akan mengangkat penjabat (Pj) Gubernur. Ketentuan tersebut berada pada draf Pasal 9. Dalam ayat 1 disebutkan, gubernur dan wakil gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pilkada serentak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam ayat 2 disebutkan, sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana ayat 1 dilantik, presiden mengangkat penjabat gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pejabat pimpinan tinggi madya berdasarkan usul menteri dalam negeri dengan masa jabatan paling lama satu tahun.

Setelah itu, ayat 3 disebutkan, dalam hal gubernur dan wakil gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, presiden dapat mengangkat kembali penjabat gubernur untuk satu kali masa jabatan paling lama satu tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ayat 3 tersebut memberi ruang untuk mengevaluasi penjabat gubernur, seperti halnya penjabat kepala daerah lainnya. Meskipun, penjabat gubernur bertugas di provinsi baru.

MRP Dibentuk oleh Pj Gubernur Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah dan DPR juga mengadakan evaluasi serta perubahan yang dipengaruhi oleh berapa situasi. Bukan tidak mungkin bahwa hal tersebut salah satunya berdasar pada kondisi MRP Papua saat ini yang tengah mengalami krisis organisasi akibat konflik internal. MRP sebagai lembaga kultural masyarakat Papua harus benar-benar mampu mewakili masyarakat Papua tanpa tendesi berat sebelah, sehingga ke depan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten.

Secara Undang-undang, berdasar pada Pasal 13 Ayat 3 Draf RUU tiga provinsi baru, menyatakan bahwa pembentukan MRP di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang akan dilantik Presiden. Sebelumnya, anggota DPD dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menilai ganjal bunyi pasal tersebut. Sebab sebelum disepakati, pengisian anggota MRP menggunakan Peraturan Gubernur. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar bahwa pentingnya dibuat dengan mekanisme tidak biasa, karena tidak mungkin terjadi proses rekrutmen calon kepala daerah di 2024 jika belum terbentuk MRP.

Hal serupa juga dikuatkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej bahwa PP 54/2004 dibuat jauh sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pasal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi pembentukan MRP di provinsi baru. Pemerintah akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan MRP, dalam hal ini adalah PP 54/2004. Sedangkan Pasal 13 Ayat 3 dimaksudkan agar penjabat gubernur memiliki kewenangan untuk membentuk MRP pasca lahirnya provinsi baru hasil pemekaran.

Proses Pemekaran Papua Telah Lama Disiapkan

Isu pemekaran Provinsi yang pada awalnya berawal dari aspirasi masyarakat kemudian menjadi salah satu poin perhatian wakil rakyat. Secara proses sebenarnya telah lama disiapkan, tepatnya ketika revisi Undang-Undang nomor 21/2001 di tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua disetujui DPR menjadi undang-undang. Komisi II DPR sejak beberapa bulan lalu sudah memiliki lima draf naskah akademik dan RUU terkait pemekaran wilayah di Papua dimana telah melalui banyak masukan dari masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa kali kunjungan ke Papua untuk bertemu dengan para bupati, Ketua DPRP, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Dari proses panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah dan apabila terdapat pihak yang belum setuju, maka menjadi dinamika dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu dampak dari konsekuensi kebijakan pemekaran provinsi ialah adanya beberapa hal yang perlu dievaluasi, baik secara peraturan maupun pelaksanaan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa salah satu dampaknya bakal terjadi pengubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti pengaturan kuota kursi DPR, DPD, DPRD Provinis, dan DPRP Kabupaten/ Kota, kemudian pengaturan daerah pemilihan.

Dalam penjelasannya, wacana revisi UU Pemilu telah disepakati Komisi II, Komite I DPD, dan pemerintah. Mereka sepakat pengaturan kepemiluan di provinsi baru diatur terpisah dengan payung hukum pembentukan tiga provinsi tersebut. Namun, belum bisa dipastikan apakah pengubahan UU Pemilu untuk mengakomodasi pengaturan kepemiluan di tiga provinsi baru melalui revisi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Dukungan Kebijakan DOB yang Terus Mengalir

Sementara itu, di tengah pembahasan kebijakan pemekaran DOB di Papua oleh DPR dan Pemerintah, sejumlah dukungan terus bermunculan dari beberapa pihak melalui berbagai dasar dan pertimbangan.

Salah satunya datang dari kegiatan yang dilakukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupatan Mimika Jeni Ohestina Usmany, Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng, beserta perwakilan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro yang berangkat untuk datang menemui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Ruang Kerja Sekjen Kemendagri pada Selasa 21 Juni 2022 membahas dukungan masyarakat Mee Pago terhadap pembentukan DOB serta lanjutan Otonomi Khusus Papua Jilid II. Dalam pertemuan tersebut, diserahkan hasil deklarasi pada 15 Juni 2022 lalu di Timika yang berisikan tentang dukungan terhadap pembentukan DOB dan UU Otsus Papua, serta berisi rangkaian persiapan pembentukan Provinsi Papua Tengah wilayah adat Mee Pago ditandatangani oleh seluruh kepala suku dan paguyuban nusantara yang ada di Mimika.

Sementara itu, pernyataan dukungan juga muncul dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP), Ayub Faidiban. Pihaknya menilai bahwa pemekaran DOB akan menjadi kunci mengatasi berbagai masalah di Tanah Papua. Pemekaran menjadi hal penting karena dua provinsi yang ada saat ini belum bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Dirinya mengajak seluruh masyarakat tak lagi memperdebatkan soal pemekaran DOB di Papua.

Jika dirasa masih terdapat hal-hal lain yang dianggap kurang, jangan sampai menghalangi daerah pemekaran tersebut, namun agar disampaikan melalui cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga terdapat solusi untuk menyelesaikan persoalan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)