suaratimur.id – Di tengah masa pemerintah melaksanakan pembahasan akhir terkait RUU Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, terdapat pihak yang berupaya untuk menjegal opini publik demi kepentingan tertentu. Jika sebelumnya, beberapa kejadian datang bersumber dari ulah kelompok separatis melalui aksi gangguan keamanan di beberapa tempat secara bergerilya. Kini sebuah opini melalui narasi provokatif muncul dari tokoh agama yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, tersebutlah Socratez Yoman.

Wajib menjadi pengetahuan bersama, bahwa rongrongan permasalahan keamanan hingga ideologi di wilayah Papua terbagi menjadi beberapa unsur yang terkadang berkait, namun juga kadang tak sepaham. Berdasarkan pemetaan kelompok separatis dan teroris yang berada di tanah Papua, selain front bersenjata yang dimotori beberapa kelompok bersenjata dan bergerilya, juga terdapat front politik yang bergerak secara organisasi, seperti KNPB, NRFPB, ULMWP, hingga AMP. Sedangkan tokoh agama yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah tergolong dalam front klandestin. Mereka bergerak secara senyap menyebarkan pengaruh kepada masyarakat melalui unsur ideologi, sosial, hingga pembentukan opini secara persuasif bermodal pendekatan agama. Salah satu hal yang dilakukan Socratez Yoman termasuk dalam bentuk persuasi melalui narasi yang cenderung provokatif.

Tuduhan Mengejutkan dari Seseorang yang Mengklaim Diri Tokoh Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seseorang yang telah ditasbihkan sebagai tokoh agama hendaknya mengamalkan kehidupannya dengan memberikan pelayanan dan memelihara kehidupan rohani umat yang diwujud nyatakan dalam bentuk penggembalaan. Pendeta adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja. Setiap pendeta dipercayakan tanggung jawab untuk mengorganisir dan memimpin seluruh anggota jemaat untuk memenuhi misi gereja Kristus di dunia baik secara administrasi maupun rohani.

Seorang pemimpin juga harus fokus kepada tujuan organisasi yang dipimpinnya secara maksimal. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, maka dipastikan akan gagal dalam memotivasi dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini juga berlaku bagi seorang pendeta jemaat. Jika seorang pendeta fokus dan komitmen kepada misi gereja di dunia maka gereja akan berhasil di dalam menjalankan misinya.

Sebuah pernyataan provokatif justru muncul dari seorang pengurus Dewan Gereja Papua di tengah proses pemerintah dan DPR membahas RUU kebijakan pemekaran DOB sebagai upaya memajukan tanah Papua. Sebuah kontradiksi atas kepemimpinan seorang tokoh agama yang berseberangan dengan pemerintah dan cenderung memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi masyarakat secara destruktif. Dengan entengnya, dirinya menuduh bahwa kebijakan pemekaran tujuh wilayah oleh Presiden Jokowi disebut sebagai provinsi boneka. Rencana pemekaran disebut sebagai mesin pemusnah penduduk asli Papua secara sistematis, terstruktur. Masif, meluas, kolektif, dan terintegrasi. Indonesia akan menambah tujuh provinsi termiskin urutan pertama.  

Sisi Gelap Socratez Yoman, Tokoh Agama yang Berpolitik

Tak banyak yang menyangka bahwa Socratez Yoman merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua. Ia memiliki concern dalam bidang ideologi untuk mempengaruhi masyarakat, utamanya untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Pria kelahiran Situbondo Jawa Timur tersebut selain menjadi pendeta juga merupakan Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pengurus Dewan Gereja Papua, anggota konferensi Gereja-gereja Pasifik, serta mengajar di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Baptis, dan di STT Izak Zauel Kijine Abepura. Dalam perjalanannya, kiprah Socrates sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi. Akibatnya kini, label ‘’Pendeta Politik’’ tersemat kepada Socrates.

Pengamat politik masalah Papua alumnus Universitas Indonesia (UI), Toni Sudibyo merespon pernyataan Socrates pada tahun 2014 terkait penyusunan Otsus serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socrates merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Seorang Pendeta Socrates juga bersikap kontradiktif dengan mengapresiasi peresmian kantor ULMWP di Wamena pada tahun 2016. Menurutnya peresmian tersebut merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang diakui dan diterima Pemerintah Indonesia. Namun fakta yang terkuak kemudian, peresmian tersebut ternyata menungganggi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut kecewa karena merasa dibohongi. Masih berkaitan dengan ULMWP, di tahun 2011 Socrates juga pernah melakukan kebohongan publik mengklaim bahwa ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juni 2011 di Auditorium Universitas Cenderawasih Papua. Faktanya, kegiatan tersebut berisi seminar dan dikusi dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.

Di tahun 2016, pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Socrates. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara Nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socrates bukan politikus, yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, DOB, dll, merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Seorang mahasiswa Papua di Jakarta bernama Emilia Karubaga juga turut merespon pernyataan Socrates yang menurutnya tidak mencerminkan seorang pendeta, namun cenderung provokator yang selalu memperkeruh dengan bersembunyi dibalik agama. Semestinya dirinya membuat sejuk hati umat, bukan membuat panas.

Sikap menyesalkan kepada Socrates juga pernah ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Ia menyesalkan pernyataan Socrates Yoman dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di sentani yang diketuai oleh Bapak Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socrates sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5. Berharap Pendeta Socratez menunjukkan jati diri sebagai pelayan umat, bukan inspirator politik.

Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socrates juga pernah mengunggah narasi dengan menyebut bahwa Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut kemudian direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socrates memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.

Pelopor Aksi Penolakan Otsus hingga Pemekaran DOB

Jika kita amati, manuver seorang Socratez dalam merespon kebijakan Otsus dan DOB semakin kentara dan jelas pergerakannya. Bersama dengan Dewan Gereja Papua bentukannya, ia turut andil dalam menginisiasi massa untuk menolak Otsus dan DOB. Kini disaat realisasi pemekaran wilayah sudah di depan mata, ia melancarkan provokasi melalui sebuah narasi. Sebuah tindakan yang tak bisa ditolerir dari seorang pendeta yang harusnya menggembala jemaatnya untuk hidup damai namun justru turut terlibat dalam aksi yang rawan provokasi dan kericuhan. Sederet narasi yang digemborkan berpotensi menjebak umatnya untuk membenci pemerintah sebagai representasi pemimpin dalam lingkup dunia. Sensifitas Papua secara sosiologi sengaja dimainkan tanpa memikirkan dampak dan reaksi yang mungkin muncul.

Untuk diketahui bahwa dari sekian konflik yang pernah terjadi di wilayah Papua, salah satu penyebabnya berawal dari adanya kalimat dan tulisan provokatif yang tersebar di media. Jangan sampai ulah Socrates dengan narasi provokatif mempengaruhi publik untuk menolak kebijakan pemekaran wilayah dan tuduhan provinsi boneka berakhir dengan hal yang jauh dari tugas dan tanggung jawab seorang pendeta, yakni menyejukkan jemaat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Saby Kossay )*

Pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur di Papua. Program tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Jokowi guna menciptakan kesejahteraan rakyat maupun memajukan Papua. 

Banyak pihak takjub kala melihat kemajuan Papua yang diperlihatkan saat siaran langsung PON XX tahun 2021 lalu. Selama ini, Bumi Cendrawasih sudah menjadi wilayah yang modern, berkat pembangunan infrastruktur yang masif. Tidak ada lagi pameo mengenai Papua yang belum maju atau punya gap besar dengan daerah lain, karena daerah tersebut sudah dibangun dengan amat cantik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, menyatakan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan mengurangi indeks kemahalan.

Sejak awal era pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, berbagai infrastruktur telah dibangun di Papua. Di antaranya Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, dan lain-lain. Infrastruktur tersebut akan sangat bermanfaat karena memudahkan mobilitas masyarakat. Selama ini rakyat, terutama di daerah terpencil, agak susah untuk berkendara karena jalannya belum layak. Namun dengan pembangunan jalan baru akan memudahkan mereka.

Selain memudahkan mobilitas masyarakat, infrastruktur juga mendukung perekonomian rakyat Papua. Jika ada jalan raya yang representatif dan juga jembatannya, maka ada sarana untuk mengintegrasikan antar daerah. Terutama di wilayah yang jadi produsen (seperti olahan sagu dan hasil bumi lain), dan akan mudah untuk mendistribusikannya ke kota atau kabupaten lain. Hasilnya, perekonomian masyarakat akan meningkat.

Dengan adanya berbagai pembangunan infrastruktur, harga barang kebutuhan dasar dapat diturunkan. Selama ini, harga komoditas yang tinggi disebabkan  biaya kirim yang mahal karena menggunakan pesawat kecil. Di Bumi Cendrawasih kondisi geografisnya memang berliku, ada daratan, pegunungan, perbukitan, sehingga transportasi udara amatlah umum.

Akan tetapi, ketika ada Jalan Trans Papua atau jalan lainnya, maka transportasi bisa dialihkan ke jalur darat. Akibatnya biaya pengiriman barang bisa ditekan, karena ongkosnya tak semahal dengan pesawat terbang. Harga-harga barang di Papua bisa diturunkan dan indeks kemahalan berangsur-angsur mengecil. Masyarakat makin makmur karena budget belanja jadi berkurang karena harganya lebih murah.

Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur lain berupa perumahan rakyat, Pos Batas Lintas Negara, dan Jalan Perbatasan Papua. Dalam artian, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan jalan raya, tetapi juga perbaikan sarana transportasi di daerah perbatasan. Jika di kawasan perbatasan masyarakat bisa bermobilitas dengan baik, maka akses terhadap berbagai barang dan jasa akan semakin mudah.

Perumahan rakyat juga diperlukan agar masyarakat Papua bisa hidup dengan layak. Dengan dibangunnya perumahan yang representatif maka kehidupan rakyat makin nyaman. Dengan adanya rumah yang representatif tersebut juga diharapkan mampu menjaga kualitas kesehatan masyarakat.

Pembangunan di Papua tak hanya fokus pada jalan raya, jembatan, dan perumahan, tetapi juga perbaikan sanitasi. Diusahakan tiap rumah mendapat fasilitas toilet yang bersih dan sesuai standar kesehatan. Jangan sampai rumahnya sudah berdiri, tetapi kamar mandinya tidak layak, karena bisa menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya.

Pemerintah membangun berbagai infrastruktur di Papua seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Dengan adanya pemerataan pembangunan tersebut, kemakmuran rakyat Papua dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global, salah satunya melalui pembangunan bendungan. Dengan adanya infrastruktur tersebut, irigasi persawahan dan perkebunan dapat terpenuhi dan stabilitas pangan dapat terjaga.

Indonesia adalah negara agraris dan sejak masa Orde Baru sudah swasembada beras. Hasil tani Indonesia tidak hanya dinikmati oleh rakyatnya tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Untuk mempertahankan swasembada beras dan mencapai ketahanan pangan, maka pemerintah membangun berbagai bendungan, yang akan melancarkan pasokan air sehingga pertanian jadi lancar.

Staf Ahli Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menyatakan bahwa Kementerian PUPR menyelesaikan 3 bendungan baru yakni Bendungan Way Sekampung di Provinsi Lampung, Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Endra melanjutkan, pembangunan ketiga bendungan itu adalah program Proyek Strategis Nasional (PSN). Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia karena berkat adanya bendungan, ada tambahan tampungan air. Akibatnya, kontinuitas suplai air irigasi ke lumbung-lumbung pangan nasional terjaga.

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana kebutuhan pangan masyarakat tercukupi, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Jika ada bendungan tentu makin bagus karena pasokan air bisa didapatkan secara teratur, baik di musim hujan maupun kemarau.

Saat ada bendungan maka ada pengaturan air di suatu daerah. Misalnya ketika musim hujan, bendungan akan menampung air dan tidak terjadi banjir. Sawah dan kebun rakyat akan aman dari bahaya banjir yang biasanya merusak. Sebaliknya, ketika kemarau, air dari bendungan akan dialirkan ke sawah dan kebun. Akibatnya tidak ada cerita sedih tentang gagal panen akibat kurangnya suplai air.

Di Indonesia, ketahanan pangan memang wajib dijaga, karena pemerintah ingin mempertahankan swasembada beras. Jangan sampai gara-gara tidak ada yang mendukung pertanian, hasil panen jadi selalu kurang. Akibatnya masyarakat jadi tergantung dengan beras impor yang harganya di atas rata-rata. Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara agraris, sehingga ketika impor beras akan sangat memalukan.

Jika harga beras tinggi akibat impor maka yang sengsara adalah rakyat kecil karena mereka akan kesulitan pangan. Pemerintah tentu tidak ingin masyarakat menjadi menderita dan terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Oleh karena itu bendungan-bendungan terus dibangun dan mega-proyek ini terus diwujudkan demi kemakmuran rakyat dan membentuk ketahanan pangan nasional.

Masyarakat mendukung penuh pembangunan bendungan-bendungan di Lampung, Kuningan, dan Wajo. Pembangunan bendungan di tempat-tempat itu dirasa tepat karena mendukung para petani. Pada bulan Agustus tahun 2021, Bendungan Kuningan dibangun dan hasilnya panen raya di bulan Mei tahun 2022 mengalami surplus. Ketika panen terus surplus maka ketahanan pangan akan selalu terjaga.

Sementara itu, Bendungan Paselloreng di Wajo mendukung Pertanian Terpadu yang ada di daerah tersebut. Berkat suplai air dari bendungan maka Kawasan Pertanian Terpadu makin subur. Hasil tani unggulannya adalah jagung, dan akan ditambah juga dengan jeruk dan kelapa. Para petani bisa menjualnya dengan harga bersaing dan sebagian dikonsumsi sendiri, sehingga ketahanan pangan keluarganya terbentuk.

Keberadaan berbagai infrastruktur, termasuk bendungan terbukti banyak memiliki kontribusi positif. Dengan adanya bendungan tersebut, ketersediaan pangan di Indonesia diharapkan tetap dapat stabil di tengah ancaman gejolak pangan yang saat ini dikhawatirkan banyak pihak. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Aulia Hawa )*

Ketika kasus Covid-19 naik maka masyarakat diharap untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk dengan mengikuti vaksinasi lengkap dan booster. Vaksinasi lengkap dan booster tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kekebalan komunal guna mencegah kenaikan kasus Covid-19.

Pandemi belum juga berakhir dan sekarang malah terjadi tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Jika bulan lalu jumlah pasien Corona hanya 500-an, maka per 19 Juni 2022 jumlah pasien mencapai 1.167 orang. Kenaikan ini mengkhawatirkan karena Indonesia sedang bersiap memasuki fase endemi, tetapi kurva di grafik pasien Covid-19 malah menanjak lagi.

Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk vaksin booster. Rakyat wajib mewaspadai Corona Omicron Subvarian BA.4 dan BA.5, oleh karena itu warga diminta untuk segera booster. Persediaan vaksin masih melimpah, sementara peminat untuk suntikan ketiga masih sedikit. Capaian untuk vaksin booster masih 21,26%. Dalam artian, peminat booster amat rendah karena cakupan vaksinasi (dua dosis) sudah lebih dari 70%.

Masyarakat diminta untuk menaati anjuran Presiden Jokowi. Vaksin booster masih digratiskan dan statusnya sama seperti vaksin corona suntikan pertama dan kedua, yakni sudah halal MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan memiliki nomor BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Tidak ada lagi keraguan untuk suntik booster.

Corona Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 lebih berbahaya karena meningkatkan kasus Corona di beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, dan Portugis. Untuk mengendalikan virus Subvarian baru ini maka harus memperbaiki sistem kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan vaksin lengkap hingga dosis ketiga.

Dokter Mei Neni Sitaresmi, pakar kesehatan anak dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menyatakan bahwa efektifitas vaksin dosis kedua berlangsung selama 6 bulan. Oleh karena itu perlu suntikan booster agar imunitas tubuh tetap terjaga. Jika sudah disuntik booster maka imunitas seseorang meningkat 92%.

Vaksin booster memang diberikan pasca 6 bulan setelah suntikan kedua dan ada jadwal yang tertera di aplikasi Peduli Lindungi. Jika masyarakat belum mengunduh aplikasi itu maka bisa melihat tanggal terakhir vaksin di kartu vaksin, dan melihat kalender untuk mengetahui kapan jadwal booster. Jangan malas untuk booster karena demi kesehatan diri sendiri.

Jika masyarakat tertib untuk disuntik booster maka kekebalan tubuh mereka akan meningkat. Akibatnya pelan-pelan terbentuk kekebalan kelompok, yang bisa melindungi banyak orang dari bahaya penularan Corona. Jangan remehkan Corona karena bisa mengancam nyawa.

Sebaliknya, ketika masyarakat malas-malasan untuk disuntik vaksin booster dengan alasan cukup 2 kali injeksi, maka malah berbahaya. Setelah 6 bulan dari suntikan vaksin kedua maka imunitas tubuh mereka menurun. Ketika lupa tidak memakai masker dan tidak mematuhi poin lain dalam protokol kesehatan, maka bisa saja ketularan Corona dan menderita selama 14 hari.

Saat jumlah pasien Corona berada di kisaran 1.000-an per hari, maka wajib ditekan dengan vaksin booster. Jika banyak yang lalai dan meremehkan suntikan ketiga, maka jumlah pasien Covid-19 akan naik lagi. Pandemi akan berlangsung lebih lama dan tidak tahu kapan berakhirnya. Jangan sampai hal buruk ini terjadi, oleh karena itu ayo segera vaksin booster.

Pasca vaksinasi memang ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Namun KIPI jangan dijadikan alasan untuk tidak suntik booster. Kebanyakan KIPI hanya level ringan, yakni pegal di lengan yang disuntik dan mudah mengantuk. Untuk mengantisipasi maka masyarakat bisa mengkonsumsi paracetamol agar mengurangi rasa nyeri.

Jumlah pasien Corona meningkat akhir-akhir ini dan masyarakat diminta untuk tetap tenang namun waspada dengan selalu taat Prokes serta mengikuti vaksinasi. Dengan adanya kepedulian bersama, maka diharapkan lonjakan kasus Covid-19 dapat ditekan dan transisi pandemi ke endemi dapat diwujudkan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute