suaratimur.id – Di tengah dinamika masyarakat Papua yang sedang bersiap menyambut realisasi kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), terdapat satu hal yang sejenak menyita perhatian publik untuk berhenti turut menyimak. Sebuah pernyataan muncul dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pidatonya menyinggung masyarakat Papua dan tukang bakso. Dalam Rakernas II PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selasa 21 Juni 2022 lalu, pernyataaan mantan Presiden Indonesia tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai tindakan rasis lantaran mengatakan kopi susu yang merujuk pada warna kulit hitam orang Papua. Meski disampaikan dengan nada bercanda, ucapan tersebut tetap menuai kecaman. Dalam konteks pernyataannya, Megawati kemudian menghubungkan pernyataan kopi susu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang berasal dari Papua dan berkulit hitam. Kedua orang tersebut diketahui memiliki hubungan baik yang sangat dekat. Alasan kedekatan ini pula lah yang menjadikan sosok Megawati berani menyebut Wempi dengan ungkapan kopi susu, merujuk pada warna kulitnya.

Tak selesai disitu, Pernyataan tentang kopi susu juga dibarengi dengan pernyataan lain, yakni tentang tukang bakso. Dalam harapannya, Megawati berujar bahwa tidak ingin anak-anaknya mendapatkan jodoh seperti tukang bakso. Meskipun masih dalam koridor bercanda, pernyataan Megawati tersebut pada akhirnya juga menuai kecaman karena dianggap merendahkan pihak tukang bakso.

Memaknai Cara Bercanda Megawati

Jika ditelusuri dari sejumlah informasi di media, terdapat jejak pernyataan sang putri proklamator Indonesia tersebut yang menjadi sorotan sejumlah pihak. Model cara berbicara yang cenderung ceplas-ceplos serta tak runtut seringkali dianggap menyindir, bersifat multi intepretasi, hingga disebut sebagai bentuk provokasi. Dalam waktu yang berdekatan, setidaknya terdapat dua momentum pernyataan Megawati sebelum kopi susu dan menantu tukang bakso menjadi sorotan publik.

Pada saat peresmian 13 kantor DPD PDI P dan Satu Patung Bung Karno di Yogyakarta, Rabu 28 Oktober 2020, ia menyatakan bahwa anak muda Indonesia jangan dimanja. Dirinya menanyakan sumbangsih generasi milenial untuk bangsa dan negara hari ini. Kemudian dalam sebuah Webinar tentang pencegahan Stunting 18 Maret 2022 lalu, Megawati merespon isu kenaikan minyak goreng dengan sikap pernyataannya dengan ungkapan mengelus dada, bukan karena tidak ada atau mahalnya. Namun apakah tiap hari yang dilakukan ibu-ibu hanya menggoreng saja. Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi yang dari netizen hingga memunculkan alternatif resep memasak tanpa minyak goreng.  

Kembali kepada isu hitam putih Papua dan menantu tukang bakso yang kemudian ramai digoreng pemberitaan media hingga seperti menjadi isu nasional. Tak pernah ada yang berharap dan terjadi lagi adanya dampak dari sebuah isu yang menyulut kerusuhan di Papua seperti pada tahun 2019 lalu akibat satu perkataan yang kemudian disebut sebagai tindakan rasisme. Gelombang informasi yang begitu cepat diserap berdampak negatif salah satunya pada ketidakseimbangan pola penerimaan penyaringan informasi dan literasi serta sikap kritis yang harusnya dimiliki oleh setiap individu. Terkadang, faktor emosional dan rasa kebersamaan menjadi ujung tombak dari apa yang terjadi kemudian.

Melalui sebuah pernyataan dari seorang tokoh pendidikan bernama Nadirsyah Hosen atau akrab dipanggil Gus Nadir memberikan perspektif merespon adanya isu pernyataan Megawati berkaitan dengan guyonan Papua dan tukang bakso yang dianggap rasis melalui sudut pandang yang berbeda.  Menurutnya, hal tersebut seperti salah paham karena pada dasarnya berada pada suasana cair dan akrab dalam sebuah acara pembukaan Rakernas PDI Perjuangan. Pada intinya, jika ditelaah secara netral, Megawati sedang bercerita soal guyon tentang anak-anaknya jika mencari jodoh. Kemudian diceritakan bahwa kondisi saat ini telah terjadi banyak asimiliasi pernikahan antar suku termasuk di Papua. Hal tersebut harusnya menjadi kabar baik sesuai Bhinneka Tunggal Ika.

Kelompok Separatis Papua Tak Tersinggung Pernyataan Megawati

Respon guyonan dari Megawati yang kemudian dibakukan menjadi pernyataan oleh beberapa pihak telah sampai kepada kelompok separatis di Papua. Sedikit banyak, keberadaan kelompok ini mempengaruhi kondisi keamanan dan ketenteraman bumi cenderawasih. Beberapa kejadian dan kasus yang terjadi di Papua tak luput dari peran dan keterlibatan kelompok pengusung kemerdekaan tersebut.

Melalui juru bicaranya, Sebby Sambom mengatakan bahwa pernyataan Megawati disebut tidak bermasuk rasis, dan justru dianggap menunjukkan rasa nasionalismenya. Istilah kopi susu yang digunakan Megawati bertujuan untuk pencampuran budaya agar menjadi satu Indonesia, misalnya presiden Jawa dan wakilnya dari Sulawesi, sehingga tidak melulu pemimpin harus dari suku Jawa. Pihak OPM tidak mau ikut campur dengan urusan politik dalam negeri Indonesia sebab tujuan mereka hanya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua. Namun pihaknya juga menyarankan kepada Megawati yang sudah mulai masuk usia senja untuk hati-hati dalam berbicara. Pesan tersebut dimaksudkan karena ciri khas dirinya dengan beberapa kalimat yang terucap cenderung mengundang ketertarikan seseorang yang mendengar untuk mengkonfirmasi ulang maksud dari pernyataan tersebut. Termasuk berkaitan dengan Kopi Susu dan Tukang Bakso.

Masyarakat Papua Menyambut Realisasi Kebijakan DOB

Ucapan Megawati berkaitan dengan Kopi Susu Papua, Tukang Bakso dan Rekayasa Genetika sejauh ini masih menjadi pembahasan yang berada pada level media sosial dan media online. Perkembangan situasi di sejumlah wilayah Jayapura Papua sejauh ini berada pada kondisi kondusif. Sudah seharusnya kepada seluruh pihak untuk secara bersama dapat menjaga situasi Papua agar tak terulang lagi adanya dampak dari isu yang berawal dari pernyataan di media.

Di sisi lain, rombongan komisi II DPR baru saja berkunjung ke sejumlah wilayah di Papua untuk menjaring sekaligus menampung aspirasi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyatakan bahwa pimpinan MRP, DPR Papua (DPRP), dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, dalam pemekaran Papua, Orang Asli Papua memang harus diberdayakan karena mereka merupakan sumber daya manusia yang mengerti serta memahami segala sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerahnya.

Dengan demikian, Orang Asli Papua perlu diberdayakan untuk mengelola seluruh sumber daya alam yang ada secara baik. Termasuk juga dalam hal mengelola serta menyikap derasnya informasi sehingga tidak mudah untuk diprovokasi yang bakal merugikan banyak pihak.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh: Levi Raema Wenda

Pemekaran Papua akan meningkatkan efektivitas birokrasi serta meningkatkan percepatan pembangunan di Papua. Pemekaran Papua akan membuat Papua menjadi lima provinsi, dari sebelumnya dua provinsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan persnya, mengatakan bahwa pemekaran Papua akan mempercepat pembangunan karena meningkatkan efektivitas birokrasi. Dengan adanya reformasi birokrasi yang pendek, maka pengambilan keputusan akan lebih cepat dan membuat pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.

Mendagri menambahkan kondisi geografi Papua yang sangat luas, medan yang berat, serta ketersebaran masyarakat yang tinggi akan menyulitkan aktivitas masyarakat di sana. Pemekaran Papua adalah salah satu solusi untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Papua.

Pemekaran daerah pada hakikatnya merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. Daerah otonom baru yang terbentuk tersebut merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Sebelumnya Indonesia telah sukses melakukan pemekaran wilayah. Sumatera bagian selatan yang sebelumnya berjumlah satu provinsi dimekarkan ke dalam beberapa provinsi yakni Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Lalu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah yang setelah dimekarkan terdapat kemajuan yang pesat di dalam pembangunan, dan perekonomiannya. Bahkan Sulawesi Tengah merupakan 1 dari 4 daerah yang pertumbuhan ekonominya tetap positif disaat pandemi Covid-19.

Pemekaran bukanlah sesuatu yang baru di Papua. Pada 2008 Papua dimekarkan menjadi dua provinsi sehingga melahirkan Papua Barat. Hal ini berdampak positif dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan turut membuka daerah yang sebelumnya terisolasi seperti Tambrauw, Wasior, hingga Sorong Selatan.

Pemekaran di Papua kini akan membuat Papua menjadi lima provinsi. Provinsi Baru yang akan lahir nanti adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Pembentukan provinsi baru di Papua mendapat dukungan penuh dari banyak elemen di Papua yang terdiri dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, hingga Masyarakat Papua.

Tokoh Intelektual Kabupaten Mimika suku asli Amungme, Yohanes Kemong menjelaskan bahwa pemekaran di Papua mampu mempercepat pembangunan di daerah tersebut hingga ke pelosok. Menurutnya pemekaran ini membuat masyarakat setempat merasa menjadi bagian dari “rumah” NKRI, dan bukan hanya berada di “teras”. Yohanes menambahkan kehadiran provinsi baru ini akan mendorong Masyarakat Papua berpikir untuk menerjemahkan Pancasila dalam konteks wilayah adat Papua sebagai suatu kebaikan.

Pemekaran wilayah di Papua tengah dibahas dalam 3 RUU DOB oleh Komisi II DPR. Rencananya RUU ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU pada Kamis 30 Juni 2022. Semoga pengesahan RUU tentang DOB Papua ini dapat berjalan dengan lancar. Karena dengan pemekaran, akan tercipta percepatan pembangunan di Papua. Dengan Pemekaran Papua, mari kita sambut Papua yang makmur, maju serta sejahtera.

*)Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua

Oleh : Abdul Karim )*

Presiden Jokowi menjadi pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat. Salah satu kebutuhan tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur secara masif yang mampu memberikan banyak kontribusi positif.

Presiden Jokowi mempelopori beberapa program untuk rakyat, misalnya blusukan yang berarti datang langsung ke tengah-tengah masyarakat. Eka Suaib, Guru Besar Universitas Halu Oleo Kendari, menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang memahami kebutuhan rakyat. Beliau tahu akan kebutuhan rakyat karena berpengalaman memimpin dari bawah. Dalam artian, Presiden Jokowi dulu pernah jadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, baru dipilih jadi presiden, sehingga pengalamannya cukup panjang untuk mengerti kebutuhan rakyatnya.

Pengalaman memang guru terbaik dan ketika Presiden Jokowi jadi wali kota Solo memang sudah merakyat. Ketika menjabat selama 2 periode, beliau mendengarkan berbagai keluhan terutama dari rakyat kecil. Dengan kekuasaannya bisa saja menggusur pedagang kaki lima karena untuk penertiban, tetapi beliau malah mengajak makan siang para pedagang dan bicara dari hati ke hati, sampai akhirnya dilakukan pemindahan tanpa ada pemaksaan.

Eka Suaib melanjutkan, Presiden Jokowi melakukan pembangunan yang masif untuk mewujudkan cita-cita besarnya. Pembangunan tersebut juga terjadi di seluruh Indonesia. Eka optimis cita-cita ini akan terwujud karena didukung oleh demokrasi di negeri ini.

Pembangunan di era Presiden Jokowi dilakukan secara masif, dan tidak hanya dilakukan di Jawa, tetapi juga di seluruh Indonesia. Rakyat di luar Jawa bersorak karena mereka bisa menikmati infrastruktur seperti jalan raya yang representatif, bendungan, jalan tol, jembatan, dan fasilitas lainnya. Presiden Jokowi menghapus Jawa-sentris karena memang Indonesia tidak hanya Jawa, tetapi rakyatnya juga ada di pulau lainnya.

Pembangunan infrastruktur memang wajib dilakukan di seluruh Indonesia, karena mengaplikasikan Sila Kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Semua warga negara Indonesia berhak menikmati fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah, karena ada azas keadilan. Tidak akan ada lagi ketimpangan antara Indonesia bagian timur dan barat.

Infrastruktur berupa bendungan dibangun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, seperti Bendungan Napun Gete yang diresmikan pada tahun 2021 lalu di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan ini akan mengatasi masalah kekeringan di NTT sehingga rakyat tak lagi kelabakan saat kemarau. Sebaliknya, saat musim hujan tidak akan banjir karena ada pengaturan air di bendungan ini.

Dengan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua maka masyarakat di Bumi Cendrawasih bisa menikmati jalan yang mulus dan lancar. Mereka tak lagi harus melewati jalan setapak atau merana karena harga tiket pesawat yang makin mahal. Kondisi geografis Papua memang unik karena ada hutan, perbukitan, dan daratan, dan dengan jalan yang bagus maka mengurangi ketergantungan rakyat akan pesawat terbang karena jalurnya bisa via darat.

Rakyat amat berterima kasih karena Presiden Jokowi amat memahami kebutuhan mereka. Dengan berbagai infrastruktur maka kehidupannya makin maju karena transportasi lancar. Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang akan bisa menghemat waktu dan biaya kirim, sehingga menekan ongkos pengangkutan barang.

Pemerintahan Presiden Jokowi terus berkomitmen untuk memajukan Indonesia dan memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk melalui pembangunan infrastruktur.  Dengan adanya berbagai program tersebut, pemerataan kesejahteraan dapat terwujud dan kehidupan masyarakat kedepannya akan lebih baik.

)* Penulis adalah Pegiat Literasi Medan  

Oleh : Deka Prawira )*

Undang-undang Cipta Kerja menawarkan beragam kemudahan khususnya dalam hal perizinan dan investasi. Selain itu, regulasi sapu jagat tersebut juga diyakini akan mendukung pengembangan investasi hijau  dan ramah lingkungan di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup periode 1993-1998, Sarwono Kusumaatmadja meyakini bahwa UU Cipta Kerja bisa membangun tren investasi ramah lingkungan. Dipermudahnya perizinan bukan berarti mengorbankan lingkungan tetapi menyederhanakan peraturan agar tetap efektif.

Sarwono menyayangkan adanya persepsi umum yang muncul bahwa ketika investasi dimudahkan berarti para pekerja dan lingkungan hidup dirugikan. Menurutnya, keberadaan UU Cipta Kerja justru menyinkronkan berbagai aturan yang menguntungkan berbagai pihak baik investor maupun masyarakat.

Menurut Sarwono, UU Cipta Kerja sebetulnya sudah baik, hanya saja pemerintah perlu memiliki komunikasi yang baik agar masyarakat memiliki keyakinan bahwa regulasi ini tidak mengorbankan lingkungan atau para pekerja demi investasi.

Sarwono menambahkan selama ini Indonesia sangat ketinggalan dalam hal regulasi. Birokrasi juga terlalu “gemuk” sehingga presiden Joko Widodo mengambil inisiatif dalam membuat omnibus Law agar segala aturan yang simpang siur dan saling bertentangan di dalam birokrasi yang gemuk ini bisa diselesaikan sekaligus.

Sarwono juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi harus berani mengambil risiko membuat langkah besar, karena membiarkan keadaan seperti saat ini akan sangat berbahaya. Sebab, Indonesia bisa jadi akan terperangkap dalam kelompok negara berpenghasilan medium tapi di saat yang sama mayoritas penduduk usia produktif tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini.

Pemerintah terus mendorong pelaksanaan ekonomi hijau dalam arah pembangunan ke depan. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa bandul ekonomi dunia bergerak ke arah tersebut, sehingga Indonesia harus bersiap untuk menghadapi hal tersebut.

Perubahan iklim memang menjadi tantangan besar negara-negara di dunia saat ini, terutama terkait peningkatan suhu bumi akibat emisi gas rumah kaca. Indonesia telah ambil bagian dalam Perjanjian Paris untuk ikut mencegah pemanasan global. Salah satu strateginya adalah mengimplementasikan ekonomi hijau sebagai transformasi ekonomi jangka menengah panjang.

Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan melalui pembangunan rendah karbon. Hal ini dilakukan melalui penurunan serta intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri dan kelautan. Penerapan Pembangunan Rendah Karbon juga diharapkan dapat terus menekan emisi hingga 34 persen-41 persen di 2045 melalui pengembangan EBT, perlindungan hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan dan penanganan limbah terpadu.

Dalam aspek regulasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja menyempurnakan berbagai regulasi yang sebelumnya berlaku. Khusus untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UU yang disempurnakan adalah UU 32/2009 tentang Perlindungan Hidup, UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan dan pembangunan lingkungan guna mendukung ekonomi hijau, juga diwujudkan dengan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Indonesian Environment Fund. Lembaga ini berperan penting untuk memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup serta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Sementara itu pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Indonesia Berly Martawardaya menilai, pemerintah perlu menekankan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Sebab sebagai produsen minyak kelapa sawit dan batubara besar, Indonesia memainkan peran penting dalam penyebaran emisi gas rumah kaca atau emisi karbon. Hal tersebut perlu diperjelas lagi dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. 

Menurutnya, aturan tersebut harus bisa memfasilitasi pengembangan ekonomi dan energi ramah lingkungan selain kepentingan investasi. Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah yang ingin terus mendorong pembangunan rendah karbon. Menurutnya, langkah transformasi ekonomi tersebut harus terus dilanjutkan dan dipercepat. Jangan sampai hal itu hanya dilakukan sekali saja.

UU Cipta Kerja tidak hanya mendukung recovery di sektor perekonomian setelah Indonesia dihantam badai pandemi, tetapi juga mendukung transformasi ekonomi yang  ramah lingkungan serta mendukung Investasi hijau dengan tetap mendorong pembangunan yang rendah karbon.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute