Oleh : Aulia Hawa )*

Radikalisme tidak hanya menyebar melalui pengajian tertutup, namun juga di media sosial. Warganet pun diharapkan turut aktif menangkal paham radikal di dunia maya agar media sosial menjadi tempat yang aman bagi semua pihak.

Taufiq R Abdullah selaku anggota Komisi I DPR RI dalam kesempatan webinar yang diselenggarakan dirjen APTIKA RI menuturkan bahwa kelompok-kelompok radikal sangatlah aktif dalam menyebarkan paham-paham radikal melalui media sosial. Bahkan, mereka juga melakukan rekrutmen melalui media sosial pula.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mendorong peran dari civil society untuk melakukan kontra narasi di media sosial. Upaya tersebut penting dilakukan demi menjaga generasi milenial dari paham yang bertentangan dengan dasar negara yakni Pancasila.

Taufiq menuturkan, perkembangan media sosial memang harus diambil manfaatnya untuk merekatkan persatuan dan kesatuan anak bangsa. Jangan justru sebaliknya menjadi ruang yang subur bagi penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kita semua harus aktif menjadi agen yang menyebarkan kontra narasi radikalisme, menyebarkan hal-hal positif yang dapat mempererat keutuhan, persatuan dan kesatuan Indonesia.

Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makmun Rasyid mendorong masyarakat untuk melakukan sinergitas dengan pemerintah dalam memerangi penyebaran ideologi radikal.

Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, yakni melakukan kontra ideologi atau kontra narasi di sosial media, penguatan moderasi beragama, serta menjaga kearifan lokal.

Kegiatan kontra radikal harus dilakukan oleh segenap pemerintah dan masyarakat. Tidak ada istilah menyerahkan urusan ini kepada polisi atau tentara sebagai badan yang bertanggung jawab secara struktural kenegaraan. Tapi masyarakat perlu dan wajib terlibat sebagaimana substansi amanat UUD 1945 untuk sama-sama menjaga NKRI.

Muchammad Sholahudin selaku Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Kebumen menyampaikan, peran organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya sangat penting dalam upaya melakukan kontra narasi atas narasi-narasi di dunia maya untuk menangkal narasi yang dihembuskan oleh kelompok teroris, radikalis dan separatis.

Pada kesempatan berbeda, Muhammad Syauqillah selaku Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia menyebutkan, modus baru propaganda dan perekrutan jaringan radikalisme serta terorisme melalui media sosial dapat diatasi dengan pembuatan konten kontra narasi. Masyarakat harus terlibat dalam menandingi propaganda dan perekrutan yang dilakukan oleh kelompok radikal dengan menciptakan narasi kontra bersifat tunggal.

Syauqillah menjelaskan narasi itu dapat diolah ke dalam berbagai konten di media sosial. Para pelaku propaganda tersebut memainkan narasi, elemen musik, bahkan nilai-nilai ideologi ke dalam video yang diunggah ke media sosial. Dengan demikian, lanjutnya, tampilannya pun mudah untuk dianggap menarik bagi generasi muda yang aktif di media sosial dan menggemari hal-hal modern, terlebih mereka yang masih menuju transisi masa dewasa.

Kondisi tersebut telah terbukti dalam beberapa kasus terorisme yang melibatkan pelaku berusia muda. Contohnya pelaku teror di Gereja Katedral Makassar yang merupakan pasangan suami-istri berusia 25 tahun dari Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Untuk mengatasinya, tentu saja diperlukan peran dari negara dan masyarakat untuk menandingi kecerdikal propaganda radikalisme serta terorisme dengan memanfaatkan perkembangan media sosial.

Selain modus lama yang memanfaatkan ikatan keluarga dan ikatan pernikahan, media sosial juga menjadi modus baru yang semakin sering digunakan untuk menyusupi generasi muda.

Media sosial merupakan celah bagi kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya, mereka seolah paham bahwa generasi muda sangat dekat dengan internet, sehingga sangat penting untuk bagi warganet dalam melawan narasi radikal.

Masyarakat diharapkan kompak dan tidak memberikan panggung kepada kelompok radikal yang ingin merusak NKRI dan menjauhkan masyarakat dari Pancasila, utamanya melalui media sosial. Dengan adanya partisipasi warganet di media sosial, penyebaran radikalisme diharapkan dapat ditekan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Agung Supriatna )*

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan lompatan besar pemerintah untuk menarik investasi yang dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, implementasi UU Ciptaker telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila guna mewujudkan keadilan sosial.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menekankan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sekretaris Utama BPIP Karjono dalam kesempatan diskusi kegiatan institusionalisasi Pancasila menuturkan bahwa UU Cipta Kerja itu sangat Pancasila.

Mantan direkktur Harmonisasi dan Staf Ahli Kemenkumham tersebut menyampaikan, sebelum konsep omnibus law mengemuka sudah pernah ada yang dinamakan paket deregulasi ekonomi. Paket deregulasi ekonomi ini memangkas sekitar 128 undang-undang, dengan membuat semacam satu peraturan pemerintah untuk memperlancar investasi.

Karjono mengatakan, sejak adanya paket deregulasi hingga disahkannya UU Cipta Kerja, masa waktu untuk memeroleh perizinan investasi sudah banyak dipangkas. Selain itu, keberadaan UU Cipta Kerja juga mempermudah pengusaha untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas). Pasalnya, pada periode sebelumnya calon pengusaha memerlukan modal dasar puluhan juta untuk mendirikan PT, namun saat ini semuanya gratis.

Karjono menekankan hal tersebut merupakan contoh yang mengindikasikan bahwa UU Cipta Kerja sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dia memberikan contoh lain, yakni tentang ketentuan memberikan pesangon bagi pekerja.

Pada kesempatan berbeda, Rachmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR RI, mengingatkan tentang pentingnya pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai, gol Pancasila itu kesejahteraan bersama dan budi pekerti manusia Indonesia. Secara yuridis, Pancasila diterjemahkan dalam beragam regulasi. Sebagai contoh ia menyebutkan tentang hadirnya UU Cipta Kerja.

Gobel juga menilai, UU Cipta Kerja dibuat untuk mengundang investasi dengan memberikan banyak kemudahan. Namun ia menyatakan investasi tersebut harus memperkuat NKRI bukan memperlemahnya.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berpesan agar pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja harus senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan segala ketentuan yang diatur UUD 1945. Dirinya juga berharap agar pemerintah dapat lebih menggarap sosialisasi hukum. Pasalnya, tidak bisa dimungkiri UU Cipta Kerja mencuatkan polemik di masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan sosialisasi yang intensif tentang manfaat hukum perlu dilakukan.

Secara umum, UU ini mengatur semua kelompok masyarakat Indonesia, bukan hanya mengatur buruh saja atau hanya mengatur pengusaha saja. Tetapi UU Cipta Kerja juga mengatur semua kelompok masyarakat dengan tujuan mengantarkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sentosa.

UU Cipta kerja merupakan dasar perubahan besar bagi bangsa, maka dari itu akan menjadi kontroversi dan polemik bagi yang tidak siap berubah. Tentu saja kita tidak boleh ada yang egois dengan tidak mau berubah, karena zaman akan terus berubah tanpa bisa dicegah, dan yang tidak mau berubah akan tergilas sendiri, tanpa adanya penghargaan dari waktu dan zaman.

Perlu kita ketahui bahwa UU Cipta Kerja tengah memperjuangkan lapangan kerja bagi 10 juta jiwa pengangguran dan mempersiapkan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang sedang menuntut ilmu saat ini dan akan lulus beberapa waktu ke depan, dan jika pangan kerja tidak tersedia, mereka hanya akan menjadi pengangguran baru apabila tidak mampu membuka usaha sendiri. Sehingga apabila ada angkatan kerja baru, pengangguran yang ikut-ikutan menolak UU Cipta Kerja tersebut, sama saja dirinya menutup masa depannya.

Di sisi lain, semangat Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia justru disemai dalam UU Cipta Kerja. Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak rendah dengan terciptanya aturan ini. Untuk apa pertumbuhan ekonomi itu, agar negara mampu memelihara 26,5 juta jiwa lebih orang miskin saat ini yang harus mendapatkan subsidi untuk kehidupannya.

Listrik gratis, sekolah gratis, bantuan tunai serta bantuan sembako juga diupayakan oleh pemerintah demi menopang kehidupan masyarakat miskin. Bagaimana mungkin, pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU Cipta kerja mampu membuat iklim usaha yang sehat, karena para pengusaha bisa dengan mudah mendirikan usaha sehingga memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang lebih cepat, yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan daya beli serta kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali melakukan aksi brutalnya kepada Warga Papua. KST diketahui melakukan penembakan secara brutal kepada warga yang tengah melakukan olahraga di GOR Aula DPR Kabupaten Deiyai, pada Hari Minggu 26 Juni 2022.

Penembakan brutal yang dilakukan oleh KST ini menewaskan seorang warga sipil bernama Enal berusia 32 tahun. Korban adalah seorang pedagang yang tinggal di Distrik Waghete, Kabupaten Deiyai. Korban sempat dilarikan ke RSUD Paniai, namun korban meninggal dunia dalam perjalanan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal dalam keterangan persnya menyatakan bahwa pada saat kejadian korban sedang bermain badminton bersama beberapa rekannya di GOR Aula DPR Kabupaten Deiyai. Beberapa saat kemudian terdengar adanya bunyi tembakan dari arah luar GOR, tepatnya di pintu masuk Aula yang dilakukan oleh tiga orang pukul 21:34 WIT. Ahmad menambahkan bahwa masyarakat yang melihat hal tersebut langsung melaporkan kejadian ke Mapolres Deiyai. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, anggota kepolisian langsung menuju ke TKP guna memastikan kejadian yang terjadi.

Insiden ini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Dugaan awal polisi, pelaku penembakan menggunakan senjata api laras panjang untuk melancarkan aksinya. Personel Polres Deiyai bersama Ops Damai Cartenz masih melakukan patroli di sekitar TKP guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Ini menjadi kesekian kalinya kita mendengar kasus kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh KST Papua. Kali terakhir kita mendengar kasus penembakan dan pencurian senjata yang dilakukan KST kepada anggota Brimob yang tengah membantu warga berburu sapi di Kabupaten Jayawijaya. Lalu penembakan sopir truk yang tengah bekerja di Distrik Gome, serta kasus penyerangan polisi serta pembakaran 15 unit rumah guru dan puskesmas di Distrik Baya. Masyarakat Papua sudah sangat gerah dan marah dengan aksi kejam yang kerap dilakukan oleh KST Papua.

Tindak kekerasan yang dilakukan KST Papua ini semakin gencar dilakukan mengingat besarnya dukungan berbagai elemen masyarakat di Papua terhadap rencana pemekaran Papua. Pihak KST sering berdalih bahwa upaya mereka adalah bentuk penolakan dari rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Padahal seperti yang kita ketahui bersama tujuan dari segala tindak kekerasan dan penyerangan yang dilakukan KST adalah terlaksananya referendum di Papua.

Kelompok separatis memang tidak menginginkan Papua untuk maju. Selain itu, kelompok kriminal tersebut juga sering merampas harta warga, dan merampok dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan desa-desa yang ada di Papua.
Sangat disayangkan segala upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memajukan Papua harus terhambat karena perilaku mengerikan yang kerap kali dilakukan KST di Bumi Cenderawasih. Tindakan penyerangan dengan tujuan kemerdekaan semu hanya akan merusak Papua dari dalam, dan sangat merugikan Warga Papua karena KST tersebut bukan hanya menyerang dan membunuh aparat ataupun pendatang, namun Warga Asli Papua sendiri.

Tindakan tegas kepada KST Papua adalah hal yang harus dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Masyarakat di Papua mendukung penuh segala usaha yang dilakukan TNI/Polri untuk menciptakan kedamaian di Tanah Papua. Karena Papua yang damai adalah harapan dan impian kita bersama.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Oleh : Putu Prawira )*

Pandemi belum dinyatakan selesai, oleh karena itu tetaplah menjaga protokol kesehatan. Kedisiplinan terhadap Prokes diharapkan dapat mencegah lonjakan kasus Covid-19 akibat munculnya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global ini tidak hanya berefek negatif ke bidang kesehatan, tetapi juga ekonomi. Kedua hal itu saling berkaitan, karena jika banyak yang sakit, dunia kerja tidak bisa bergerak dengan dinamis dan akibatnya perekonomian menurun.

Banyak orang yang masih salah paham karena mengira pandemi telah selesai karena masyarakat sudah diperbolehkan untuk mudik pada Lebaran beberapa bulan lalu, dan mulai banyak kegiatan outdoor. Mereka yang awam masih perlu disosialisasikan lagi bahwa pandemi belum selesai, karena virus Covid-19 masih bercokol. Oleh karena itu tetaplah berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai tindakan pencegahan Corona.

Abraham Wirotomo, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, menyatakan bahwa pandemi belum berakhir. Hal ini dipertegas dengan Surat Edaran (SE) Tim Satgas Penanganan Covid-19 yang memberi penjelasan kepada para kepala daerah bahwa pandemi belum usai. Sementara itu, penerapan protokol kesehatan perlu dilaksanakan secara ketat, untuk mengendalikan penyebaran Corona.

Selama 2 tahun ini masyarakat sudah biasa untuk menerapkan protokol kesehatan, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk meneruskan kebiasaan baik ini. Jika pandemi dinyatakan belum selesai maka tetaplah memakai masker, baik di dalam maupun di luar ruangan. WHO merekomendasikan masker ganda dengan posisi masker kain di luar dan masker disposable di bagian dalam, agar bisa memfilter droplet dengan maksimal.

Mengapa harus masker ganda? Penyebabnya karena virus Covid-19 terus bermutasi dan terakhir adalah varian Omicron, yang bermutasi lagi jadi subvarian BA.4 dan BA.5. Subvarian ini ditengarai lebih berbahaya dan menyebabkan ledakan kasus Corona di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Dengan pemakaian masker ganda maka penularannya bisa dicegah.

Taati juga poin lain dalam protokol kesehatan seperti mencuci tangan atau memakai hand sanitizer¸ menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, setelah sampai rumah langsung mandi, keramas, dan ganti baju. Menjaga higienitas adalah syarat mutlak agar tidak membawa virus dan bakteri dari luar rumah.

Menaati protokol kesehatan tidak sesulit itu karena sebenarnya masyarakat sudah melakukannya setiap hari. Selain mencegah penularan Corona, protokol kesehatan juga mencegah penularan virus hepatitis misterius. Jadi, penerapan protokol adalah kewajiban agar tetap sehat dari segala penyakit.

Abraham menambahkan, penerapan protokol kesehatan dengan ketat tujuannya untuk memulihkan perekonomian nasional. Dalam artian, masyarakat amat membantu pemerintah jika semua orang menerapkan protokol kesehatan. Ketika semuanya tertib pakai masker dan menjaga jarak maka jumlah pasien Corona menurun dan pemerintah bisa fokus serta menggunakan dana APBN untuk perekonomian, bukan lagi di bidang kesehatan.

Sebaliknya, ketika banyak orang yang malas pakai masker dan membuat keramaian di mana-mana, maka otomatis membuat klaster Corona baru. Jumlah pasien Covid-19 naik lagi dan akibatnya pandemi entah kapan berakhirnya. Perekonomian tergoncang karena pelaku ekonomi kena Corona dan negara bisa terancam krisis keuangan.

Masyarakat diimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan dan tidak boleh kendor sama sekali. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menaati protokol lain dalam protokol kesehatan. Corona amat berbahaya, oleh karena itu cegah penularannya dengan taat protokol kesehatan.

)* Penulis adalah Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina perlu mendapat apresiasi dari segenap pihak. Kunjungan tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya dialog dan perdamaian antara kedua belah pihak.

Terjadinya konflik antara Rusia dengan Ukraina yang bahkan sampai saat ini masih belum selesai dan kian hari terus memanas hingga berakibat pada beberapa hal, utamanya menjadikan stabilitas global terguncang, membuat Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara Indonesia ikut turun tangan.

Sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan sudah menjadi cita-cita luhur para pendiri Bangsa, Indonesia sendiri dikenal sebagai sebuah negara yang sangat cinta akan perdamaian dan akan terus mengupayakan adanya perdamaian dunia. Maka dari itu Presiden akan langsung berkunjung ke Rusia-Ukraina salah satunya demi bisa segera mencari solusi atas konflik yang terjadi.

Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden RI ke-7 tersebut kemudian mendapatkan apresiasi besar dari Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid. Dirinya menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan sebuah langkah yang sangatlah tepat dan sebagai bukti nyata bahwa Indonesia sendiri memang negara yang akan selalu peduli pada isu kemanusiaan dan juga akan terus mendorong perdamaian.

Selain itu, kapasitas Indonesia di ranah Internasional sendiri bukan main-main karena lantaran kunjungan yang dilakukan itu sebagaimana kapasitas sebagai Presiden G20 dan juga anggota The Champion Group of The United Nations serta Global Crisis Response Group (GCRG).

Lebih lanjut, ternyata kunjungan yang dilakukan Jokowi ke Rusia-Ukraina sendiri bukanlah merupakan tindakan yang tiba-tiba tanpa adanya perencanaan yang matang. Pasalnya sebelumnya sudah diadakan terlebih dahulu rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR RI dan beserta Menteri Luar Negeri, yang mana hasil rapat tersebut menyatakan kalau memang harus segera ada pihak Kemenlu yang melakukan diplomasi bahkan secara intensif demi bisa mencarikan solusi atas konflik yang sedang terjadi diantara kedua negara tersebut.

Maka dari itu Meutya yang juga merupakan salah satu politisi Partai Golkar ini menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Presiden Jokowi merupakan bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak Parlemen dalam menentukan posisi Indonesia dalam rangka diplomasi global. Tidak hanya itu, namun dirinya menilai bahwa meski di masa serba sulit seperti sekarang ini, Indonesia mampu menunjukkan di mata dunia bagaimana cerminan dari berlakunya politik luar negeri yang bebas aktif.

Ketua Komisi I DPR tersebut juga menegaskan bahwa posisi dasar yang dimiliki oleh Indonesia saat ini sangatlah jelas, yakni merupakan sebuah negara yang akan terus mengedepankan dialog serta perundingan untuk penyelesaian sebuah permasalahan daripada harus menggunakan jalan militer dan juga berperang.

Di sisi lain, salah seorang Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran (Unpad), Teuku Rezasyah mengaku bahwa ternyata tindakan nyata yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni mengunjungi langsung Rusia dan Ukraina merupakan tindakan yang di luar perkiraan banyak pihak karena risikonya yang cukup tinggi akan tetapi memang sudah sangat sesuai dengan tujuan mulia dari didirikannya NKRI yang memang memiliki tujuan untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia sehingga menjadi sebuah tindakan yang sangatlah positif.

Kemudian Rezasyah juga menuturkan bahwa terdapat sinyal kuat yang ingin ditunjukkan oleh Pemerintah RI kalau memang sama sekali Indonesia merupakan negara yang terbebas dari dikte oleh pihak manapun meski di dalam situasi yang serba pelik seperti sekarang ini. Sehingga sudah jelas bahwa kunjungan yang dilakukan ini merupakan hal yang luar biasa lantaran sudah sejak dulu Indonesia sendiri terus memegang teguh Gerakan Non Blok.

Sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan hal yang sudah jelas dan tegas, yakni posisi Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi kenetralan, kemandirian, serta memiliki wibawa sendiri, yang mana akan selalu mendorong terus terjadinya perdamaian sekecil apapun di tingkat dunia karena memang konflik atau peperangan bukanlah sebuah solusi, melainkan justru akan berdampak buruk pada berbagai hal lain.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Benny Wenda, salah satu pentolan tokoh gerakan separatis dan teroris Papua yang mengklaim diri sedang memperjuangkan masyarakat Papua melalui jalur diplomasi luar negeri kembali berulah di tengah kebiadaban komplotannya di beberapa wilayah Papua. Seperti belum kapok dengan sejumlah peristiwa yang berakhir memalukan bagi dirinya sendiri, ia kini kembali melemparkan tuduhan untuk pemerintah Indonesia terkait kondisi di Papua.

Hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Orang Papua menjadi pengungsi di negara sendiri, seperti di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Oksibil. Di Indonesia juga tidak terdapat hak berekspresi, adanya seruan kebebasan hanya berujung pada dakwaan pengkhianatan sebagai tahanan politik.

Pihaknya mengklaim memiliki bukti bahwa Indonesia diam-diam membom Papua dengan amunisi yang dari Eropa. Sebuah laporan dari Conflict Armament Research (CAR) menunjukkan bahwa Indonesia mengubah senjata yang dibeli dari Serbia yang dimaksudkan untuk penggunaan sipil. Di akhir pidato, dirinya meminta dukungan parlemen Inggris agar Presiden Joko Widodo bersedia duduk bersama membahas referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional. Menurutnya, referendum kemerdekaan adalah salah satu solusi damai.

Pidato Tuduhan Tak Tahu Malu di Tengah Kekejaman Kelompok Separatis

Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda sedang lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Berulang kali terbukti bahwa gerakan Separatis Papua menjadi kelompok brutal menggunakan senjata meneror masyarakat sipil. Mereka berulang kali menyerang warga, bahkan hingga membakar rumah maupun fasilitas umum lain. Sejumlah aksi pembakaran rumah warga di Papua yang dilakukannya di tahun 2022 antara lain terhadap 15 bangunan di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai pada 19 Maret 2022, 16 rumah warga di sekitar Ilaga Kabupaten Puncak pada 5 April 2022, kemudian perumahan guru sekolah SMA Negeri 1 Ilaga di Kampung Wako Distrik Ilaga Kabupaten Puncak pada 13 Mei 2022. Terkait kasus penyerangan, di bulan Juni, tepatnya kamis tanggal 9 seorang tukang Ojek tewas dibacok di Kabupaten Puncak, sebelumnya seorang tukang ojek juga tewas di ditembak di depan rumahnya sendiri. Masih di bulan April, Kelompok separatis juga menembak dua tukang ojek di Distrik Tingginambu usai mengantarkan penumpang. Terbaru, dan semoga yang terakhir seorang anggota Brimob di Napua Jayawijaya bernama Diego Rumaropen meninggal diserang oleh kelompok separatis secara brutal.  

Benny Wenda Gunakan Isu Hoaks Senjata Pemusnah Massal untuk Tuduh Indonesia

Dalam sebuah pemberitaan dari kantor berita Inggris Reuters disebutkan bahwa hampir 2.500 mortir dari Serbia dibeli Badan Intelijen Negara (BIN) kemudian dimodifikasi untuk menumpas kelompok separatis Papua. Sumber pemberitaan tersebut diperoleh dari sebuah lembaga riset bernama Conflict Armament Research (CAR) yang berbasis di London, Inggris. Namun, Reuters sebagai media yang memberitakan tak dapat secara independen mengonfirmasi aspek-aspek tertentu dari laporan CAR, termasuk apakah BIN telah menerima kiriman tersebut.

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Ryanta turut menyorot adanya tudingan BIN menggunakan mortir dari Serbia di Papua. Menurutnya tudingan tersebut menyesatkan masyarakat. Tugas BIN adalah mengumpulkan informasi, bukan melakukan operasi militer. Informasi soal penggunaan mortir jelas tudingan kejam dengan strategi disinformasi yang menyesatkan. Dirinya tidak heran dengan adanya hoaks yang beredar. Pasalnya, para simpatisan dan pendukung separatisme di Papua beberapa waktu lalu juga menyebarkan video suntingan yang bermaksud menyudutkan pemerintah Indonesia. BIN melalui Deputi II Bidang Intelijen Dalam Negeri, Mayjen TNI Edmil Nurjamil juga telah membantah laporan dari CAR. Menurutnya, pihaknya tak memiliki peralatan tersebut.

Benny Wenda dan Perpecahan di Internal Kelompok Separatis Papua

Memperjuangkan kemerdekaan melibatkan banyak kepala memang tak semudah mengedipkan mata. Banyak faktor yang mempengaruhi sekaligus menentukan misi panjang tersebut menjadi kesepakatan atau berujung perpecahan akibat perbedaan kepentingan. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian di kelompok separatis yang diindikasi tak terkoordinasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Bahkan dalam satu kelompok terjadi ketidakpatuhan antara pimpinan dan anggotanya.

Sebuah kejadian melibatkan kelompok Selcius Waker membakar gereja di Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura pada 12 Maret 2020 lalu. Aparat memastikan bahwa pembakaran tersebut belum pernah dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua, apa yang dilakukan Selcius Waker keluar jalur koordinasi dan bukan perintah atasannya, yakni Lekagak Telenggen. Diindikasi terdapat rasa frustasi diantara mereka. Bahkan Lekagak Telegen merespon dengan menyalahkan aksi tersebut karena setelahnya berdampak pada kerugian di pihaknya dimana aparat berhasil melumpuhkan 4 anggota kelompok separatis dalam sebuah kontak senjata di Kampung Opitawak, tiga hari setelah kejadian pembakaran gereja. 

Hal serupa juga terjadi berkaitan dengan nama Benny Wenda. Sebuah video yang sempat ramai beredar di jagad maya menunjukkan Kelompok separatis Papua tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, pimpinan Kelompok Separatis di Nduga Egianus Kogoya mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua yang siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk menanyakan bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang. Egianus menegaskan bahwa selama ini pihaknya terus berperang tanpa henti untuk satu tujuan, yakni merebut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, di sisi lain ia meragukan keseriusan rekan-rekannya di tempat lain dalam upaya tersebut.  

Benny Wenda dan Konflik Internal di ULMWP

Tak hanya dengan Egianus, konflik melibatkan Benny Wenda terjadi di United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpinnya sendiri. Selama ini ULMWP mengklaim sebagai organisasi yang mengkoordinir kelompok-kelompok pembebasan Papua Barat, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konflik menyeruak Ketika West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP memiliki perbedaan sikap, yakni menolak Benny Wenda menjadi pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Keputusan tersebut diambil usai pemegang mandat WPNCL Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai, dan Panglima TPN OPM WPNCL Terianus Sato, melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP. ULMWP dinilai melenceng dari kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif. Secara tegas Ben Yanto menyampaikan bahwa sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang dari perwakilan WPNCL, namun sampai saat ini kepemimpinan masih dipegang Benny Wenda. Oleh karena itu, WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda.

Tuduhan Benny Wenda adalah Bentuk Ketersudutan Kelompok Separatis

Ketika konflik internal sudah mulai menyeruak ke beberapa bagian kelompok separatis, maka sebenarnya agenda yang harusnya mereka jalankan menjadi tak berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih ketika Sebagian pimpinannya telah diringkus oleh aparat TNI-Polri menjadikan mereka kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Bagai ayam kehilangan induk, mereka hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk balas dendam. Secara perlahan kekuatan mereka melemah dari hari ke hari karena perpecahan internal. Kondisi ini tentunya menjadi momentum percepatan pemberantasan kelompok separatis Papua secara menyeluruh. Bravo TNI-Polri.

Adanya tuduhan dari Benny Wenda melalui parlemen Inggris terhadap pemerintah Indonesia bisa dimungkinkan merupakan upaya untuk membangkitkan semangat kelompok separatis sekaligus mencari simpati dunia. Namun apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Tuduhan tersebut mungkin hanyak akan menjadi angin lalu, karena tak dapat dibuktikan kebenarannya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Maya Safitri )*

Kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir membutuhkan kewaspadaan dan kerja sama semua pihak. Seluruh elemen masyarakat pun diminta untuk bersatu dengan selalu menerapkan Prokes ketat serta mengikuti vaksinasi.

Protokol kesehatan seperti memakai masker amat digencarkan pada awal pandemi, bulan April tahun 2020 lalu. Masyarakat ramai-ramai memborong masker sampai benda ini sempat langka di pasaran. Sayang sekali setelah lebih dari 2 tahun, kedisiplinan dalam memakai masker dan menerapkan poin lain dalam protokol kesehatan mulai menurun.

Bisa jadi masyarakat sudah lelah menghadapi pandemi karena tidak hanya lelah secara fisik tetapi juga secara mental. Akan tetapi, seharusnya masih harus pakai masker dan menaati protokol kesehatan. Masyarakat diimbau pakai masker terus, saat di luar maupun dalam ruangan, tujuannya untuk mencegah kenaikan kasus Corona. Mereka bersinergi agar jumlah pasien Covid-19 bisa ditekan.

Per tanggal 22 Juni 2022, ada 1.985 kasus Corona di Indonesia. Bandingkan dengan tanggal 22 Mei 2022 yang ‘hanya’ ada 285 kasus. Kenaikan jumlah pasien Corona amat drastis dan grafiknya bisa menanjak lagi jika masyarakat terus-menerus mengabaikan protokol kesehatan dan vaksinasi.

Alexander K Ginting, Kepala Subbidang Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satgas Covid-19, menyatakan bahwa kenaikan kasus Corona di Indonesia karena mengendornya penerapan protokol kesehatan, mobilitas masyarakat yang naik dan munculnya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Tim Satgas Covid-19 akan turun tangan sampai ke desa-desa dan kelurahan untuk melakukan penyuluhan mengenai pentingnya protokol kesehatan.

Alexander melanjutkan, Tim Satgas Covid-19 juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat yang aktif bermobilitas. Misalnya pengguna kereta komuter dan kendaraan umum lain. Dalam artian, sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, walau mereka aktif bermobilitas.

Sosialisasi mengenai pentingnya protokol kesehatan wajib digencarkan lagi karena ada masyarakat awam yang mengira pandemi telah selesai. Akhirnya saat keluar rumah, masyarakat tak lagi pakai masker, padahal sehari-hari beraktivitas di dalam ruangan.

Masyarakat wajib bersinergi dengan Tim Satgas Penanganan Covid-19 untuk mencegah penularan Corona. Caranya dengan menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain. Apalagi subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 sudah masuk Indonesia dan ditengarai lebih ganas daripada Omicron biasa. Virus yang bermutasi memang lebih berbahaya, oleh sebab itu jangan kendorkan protokol kesehatan dan tetaplah membeli masker sebagai persediaan di rumah.

Selain berdisiplin dalam protokol kesehatan, maka masyarakat juga wajib vaksinasi. Jangan ada yang ikut-ikutan jadi antivaksin dengan alasan yang dibuat-buat atau termakan hoaks. Pandemi telah menelan jutaan nyawa, sehingga jika tidak vaksin ancamannya adalah kematian.

Vaksinasi sudah terbukti efektivitasnya. Selain itu, vaksin juga mampu mencegah dampak fatal dari efek Covid-19 dan memiliki efek samping yang amat minim. Salah satunya adalah  hanya nyeri di lengan dan itu adalah reaksi yang wajar setelah disuntik.

Saat ini cakupan vaksinasi di Indonesia sudah lebih dari 70% tetapi itu untuk suntikan dosis kedua. Sedangkan untuk booster alias suntikan ketiga baru 19,39%. Angka ini tentu kecil sekali karena untuk keluar dari fase pandemi butuh cakupan vaksinasi minimal 75%. Oleh karena itu segeralah booster jika belum, dan periksa jadwalnya di aplikasi Peduli Lindungi.

Untuk mencegah kenaikan kasus Corona maka masyarakat dan Tim Satgas Penanganan Covid-19 wajib bersinergi. Caranya dengan mensosialisasikan lagi protokol kesehatan. Selain itu, semua orang wajib mendapatkan vaksinasi Corona agar imunitas tubuhnya meningkat dan tidak mudah tertular virus Covid-19. Dengan adanya kepedulian bersama, ledakan kasus Covid-19 diharapkan dapat dicegah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Tokoh Masyarakat Mimika dukung pemekaran wilayah Papua. Dukungan ini disampaikan saat perwakilan keluarga besar Masyarakat Mimika mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, pada Selasa 21 Juni 2022.

Tokoh Masyarakat Mimika yang menyambangi Sekjen Kemendagri ini antara lain Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Ketua DPRD Kabupaten Mimika, beserta perwakilan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro. Kunjungan ini membahas tentang dukungan masyarakat Mee Pago terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) beserta lanjutan Otonomi Khusus Papua Jilid II yang dideklarasikan Bupati Mimika sekaligus Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Mee Pago Eltinus Omaleng.

Sebelumnya telah dilakukan deklarasi dukungan atas kebijakan otsus dan DOB dari berbagai elemen masyarakat di Papua Barat yang menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi kebijakan otsus di Tanah Papua. Dokumen Deklarasi ini ditandatangani oleh Bupati Maybrat, Teluk Wondama, Manokwari, Kaimana, Sorong Selatan, dan Pj. Bupati Tambrauw. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Rektor Universitas Papua diketahui juga turut menandatangani deklarasi ini bersama tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh agama yang ada di Papua.

Sekda Kabupaten Mimika Jeni Ohestina Usmany menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika telah mempersiapkan fasilitas demi menyambut Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Mimika. Jeni menambahkan bahwa Pemkab Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika berkomitmen menyiapkan dana untuk mendukung pembangunan provinsi tersebut, dan menyatakan bahwa masterplan pembangunannya sudah ada di Bappeda.

Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng juga mengatakan hal yang senada dengan Jeni, bahwa pihaknya siap mendukung pembentukan Provinsi Papua Tengah. Dukungan tersebut sudah dituangkan dalam persetujuan DPRD Kabupaten Mimika bersama Bupati Mimika terkait pemberian dukungan dana dari APBD Kabupaten Mimika.

Dukungan pemekaran Papua juga turut disampaikan oleh perwakilan tokoh masyarakat yang hadir. Tokoh Intelektual Kabupaten Mimika Suku Asli Amungme, Yohanes Kemong menyebutkan langkah pemekaran wilayah merupakan agenda lanjutan yang sempat tertunda sejak 2003. Dirinya meyakini dengan pemekaran Papua mampu mempercepat pembangunan daerah hingga ke pelosok.

Pemekaran Papua diselenggarakan atas dasar UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini merupakan dasar hukum untuk meningkatkan percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah Papua. Pemekaran di wilayah Papua ini nantinya akan membuat Papua menjadi lima provinsi dari sebelumnya dua provinsi. Provinsi baru yang terbentuk nanti adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Pemekaran wilayah di Papua tertuang dalam 3 RUU DOB oleh Komisi II DPR. Rencananya RUU ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU pada Kamis 30 Juni 2022.

Banyak dukungan terus mengalir dari rencana pemekaran Papua. Pemekaran Papua dipercaya akan mendukung percepatan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di Papua. Kita semua menginginkan pengesahan UU ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan pemekaran Papua, harapannya setiap Rakyat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dari pembangunan yang adil dan merata sesuai amanat UUD 1945.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.