Oleh : Pandu Wijaya Kusuma*)

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan memiliki keragaman latar belakang agama. Untuk menjaga keutuhan bangsa, maka penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah keharusan.

Penulis menyadari bahwa bukan suatu hal yang mudah dalam menyatukan berbagai macam pikiran, sehingga perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa.

Ishak selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Mempawah mengatakan bahwa penguatan moderasi beragama merupakan salah satu dari tujuh program prioritas Kementerian Agama. Pertama, penguatan moderasi beragama. Kedua, transformasi digital. Ketiga, tahun toleransi beragama tahun 2022. Keempat, revitalisasi KUA. Kelima, religiosity indek. Keenam, kemandirian pesantren. Ketujuh, cyber Islamic University.

Senada dengan penulis, Ishak juga menjelaskan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan moderasi beragama, kita menjadi paham dan menyadari perbedaan adalah ketentuan Tuhan. Kemudian keanekaragaman adalah fitrah bangsa.

Menurut penulis, moderasi beragama merupakan sikap dan cara pandang beragama secara moderat yang tidak berlebihan. Tidak ekstrim kiri dan ekstrim kanan, mengambil posisi ditengah-tengah, Islam mengajarkan jalan tengah. Moderasi beragama tidak pernah menggunakan istilah musuh, lawan, perangi, atau singkirkan terhadap siapapun yang dinilai berlebihan dan melampaui batas dalam beragama.

Selain itu, bukan hanya karena hakikat moderasi itu adalah mengajak dan merangkul mereka yang dianggap ekstrem itu ke tengah untuk lebih adil dan berimbang, tetapi juga karena beragama tidak mengenal permusuhan dan perseteruan, melainkan bimbingan dan pengayoman terhadap mereka yang ekstrem sekalipun.

Oleh karena itu, muncul harapan bahwa sikap moderat dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan, sekaligus kebhinekaan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam menerapkan moderasi beragama, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi terus berkolaborasi dengan semua pihak, khususnya dengan para tokoh agama dan masyarakat agar memiliki satu pemahaman yang sama.

Oleh karena itu, penulis mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bangkit bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik, khususnya pasca pandemi yang banyak memberikan dampak bagi masyarakat. Dengan moderasi beragama, dapat menjadi modal utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

*Penulis adalah kontributor Paramadina Institute

Oleh : Afif Futtaqi )*

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya untuk dapat menguatkan ketahanan pangan di Indonesia, salah satunya dengan diversifikasi pangan. Hal tersebut perlu untuk mendapat dukungan luas masyarakat agar Indonesia mampu keluar dari ancaman krisis pangan yang saat ini melanda akibat instabilitas geopolitik global.

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan Food and Agriculture Organization (FAO) mewanti-wanti akan adanya krisis pangan global. Hal itu dipicu oleh pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir, ditambah dengan perang Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini juga masih belum mereda.

Bahkan diketahui pula bahwa sejumlah negara telah banyak memberhentikan praktik ekspor pangan global mereka utamanya seperti gandum dan juga kedelai yang secara otomatis membuat banyak produk turunannya menjadi mahal, seperti pada tepung terigu. Hal tersebut kemudian semakin mendorong adanya inflasi dan berpengaruh pula pada sektor industri lain.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah RI telah mengupayakan sejumlah hal, salah satunya adalah dengan melakukan kebijakan berupa diversifikasi pangan yang belakangan terus digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. Diversifikasi pangan tersebut dilakukan dengan upaya melakukan penanaman sorgum sehingga tidak sepenuhnya Indonesia harus tergantung pada pasokan gandum dan jagung hasil impor.

Kebijakan diversifikasi pangan yang dilakukan oleh Pemerintah bukan hanya dengan penanaman sorgum semata, namun menurut Jokowi setidaknya Indonesia mampu memaksimalkan tiga bahan andalan seperti jagung dan juga sagu yang nantinya akan menjadi alternatif bahan pangan.

Kebijakan ini didukung penuh oleh Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Dirinya menyatakan bahwa dengan ada kebijakan diversifikasi pangan ini, maka menjadi sebuah solusi supaya Indonesia sendiri tidak terus menerus bergantung pada komoditas pangan yang strategis seperti beras saja.

Dukungan kepada upaya Pemerintah untuk mengatasi krisis pangan global juga disampaikan oleh Juru Bicara Save Soil Indonesia, Ruth Wijaya. Selaku organisasi yang memang berfokus pada penyelamatan kondisi dan juga kesuburan tanah, mereka menyatakan bahwa sektor pertanian menjadi kunci untuk bisa selamat dari ancaman krisis pangan global ini. Maka dari itu upaya dari Presiden untuk menyelamatkan kondisi kesuburan tanah dan juga lebih memperhatikan sektor pertanian sangatlah didukung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan lain juga menyampaikan bahwa Pemerintah sangatlah berkomitmen untuk bisa menguatkan ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani serta nelayan. Bahkan beberapa stimulus ekonomi untuk bisa memperlancar kedua sektor ini juga telah disiapkan.

Setidaknya ada 5 strategi dari Pemerintah yang digunakan secara spesifik untuk bisa menjadi sebuah stimulus dan juga insentif demi bisa menjaga kinerja dari sektor pertanian dan juga perikanan. Strategi tersebut antara lain: 1) Program Padat Karya Pertanian; 2) Program Padat Karya Perikanan; 3) Banpres Produktif UMKM Sektor Pertanian; 4) Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat; 5) Dukungan Pembiayaan Koperasi dengan Skema Dana Bergulir.

Presiden Joko Widodo sendiri juga telah beberapa kali menyinggung soal krisis pangan global ini, yakni pertama pada kesempatan di acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada tanggal 10 Juni 2022, serta pada kesempatan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah pada 14 Juni 2022.

Secara tegas Presiden mengingatkan kepada semua pihak bahwa Indonesia harus benar-benar mampu bersiap menghadapi krisis pangan global tersebut. Terlebih ternyata masih banyak lahan di Indonesia yang masih belum dimanfaatkan secara produktif, sehingga justru ancaman krisis pangan global ini akan menjadi sebuah peluang apabila disikapi dengan tepat. Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa kemandirian dari suatu negara merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki karena sudah tidak bisa lagi jika terlalu bergantung pada negara lain dengan terus melakukan impor.

Dengan adanya krisis pangan global yang menjadi ancaman akibat pandemi yang berkepanjangan, ditambah dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang menjadikan beberapa negara menghentikan aktivitas ekspor mereka, maka beberapa kebijakan dari Pemerintah RI untuk bisa menghadapi krisis pangan global merupakan hal yang patut didukung sepenuhnya oleh semua elemen.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

suaratimur.id – Pengesahan RUU Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tinggal menunggu hari masih menyisakan kewaspadaan dan beragam kemungkinan menyikapi respon masyarakat Papua hingga publik secara luas. Pasalnya, hingga saat ini, kubu yang berdiri dengan sikap menolak meskipun tidak secara langsung melakukan aksi melibatkan massa dengan turun ke jalan, namun tetap bergerilya mencari simpati hingga persuasi, salah satunya melalui beragam narasi yang dilemparkan di media. Mereka seakan sadar bahwa intensitas masyarakat yang tinggi terhadap penggunaan media sosial maupun akses media online menjadikan kanal tersebut memiliki efektivitas yang tinggi sebagai medium pencarian konten hingga penyampaian informasi. Isu pemekaran wilayah merupakan salah satu pembahasan yang terus diikuti oleh sebagian pihak, terutama masyarakat Papua maupun orang-orang yang memiliki keterkaitan atau kepentingan dengan provinsi paling timur di Indonesia.

Mewaspadai Propaganda Penolakan DOB Melalui Jagad Maya

Salah satu keunggulan media online dan media sosial adalah ruang lingkup yang tak terbatas. Setiap pihak mampu dan berhak menjadi bagian dari masyarakat madani dalam ruang jagad maya tanpa batasan teritori. Setiap pihak mampu mengisi konten yang bisa dilihat dari belahan bumi manapun tanpa sekat dan batas frekuensi. Begitu juga dengan isu yang ada di Papua. Apa yang terjadi saat ini, dalam waktu sekejap dapat diinformasikan atau dikabarkan pada masyarakat yang ada di belahan eropa pun hingga kutub utara.

Kondisi ini yang menjadi berkah namun juga celah, para kelompok separatis pada akhirnya turut memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk kepentingannya, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga propaganda negatif terhadap pemerintah Indonesia. Isu kebijakan pemekaran DOB juga tak luput dari hal tersebut, terpantau dari beberapa media, baik online maupun sosial yang terafiliasi maupun tendensi ke kelompok tersebut secara masif mengangkat narasi sebagai upaya mempengaruhi publik untuk menolak kebijakan DOB dengan beragam sudut pandang dan siasat. Sejumlah narasi tersebut secara umum berupaya menyudutkan pemerintah Indonesia.

Mengutuk Aksi Kekerasan Kelompok Separatis Sebagai Wujud Eksistensi

Terbaginya kelompok separatis Papua dalam beberapa bagian atau front, menjadikan setiap darinya memiliki misi untuk sebuah eksistensi. Begitu juga yang terjadi terhadap kelompok separatis bersenjata. Dalam beberapa waktu terakhir secara brutal telah melancarkan aksinya menyerang aparat maupun masyarakat sipil yang tak bersalah.

Kabar terbaru, aksi brutal kembali dilakukan oleh kelompok tersebut dengan tindakan teror terhadap warga sipil di Kabupaten Deiyai. Mereka bertindak bengis dengan menembaki warga yang sedang bermain badminton di GOR Aula DPR Kabupaten Deiyai pada minggu malam sekitar pukul 21:34 WIT. Akibatnya, satu warga sipil tewas usai dilarikan ke rumah sakit.

Meski secara tak langsung menjadi wujud penolakan kebijakan DOB, namun adanya sejumlah aksi penyerangan yang dilakukan secara bergerilya oleh kelompok separatis menjadi salah satu indikator belum stabilnya bidang keamanan di wilayah Papua. Secara lebih luas, dampaknya bisa menjadi sorotan hingga kajian mulai dari pemerintah pusat hingga dunia internasional, salah satunya melalui keunggulan jejaring jagad maya.

Lembaga Adat Siap Kawal Pemekaran DOB Papua

Salah satu upaya untuk mencegah ekskalasi gejolak keamanan dalam upaya mewujudkan realisasi kebijakan pemekaran DOB ialah pelibatan sejumlah tokoh lintas bidang di Papua, termasuk optimalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyambung lidah masyarakat. Faktanya, mayoritas masyarakat pendukung DOB Papua jangan sampai kalah dengan segelintir pihak penolak yang bersifat ekstrim dan terus bermanuver.

Pengamat politik lokal Papua, Frans Maniagasi menyatakan bahwa Pemekaran Provinsi Papua menjadi sejumlah DOB diyakini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Lembaga adat pun siap mengawal agar harapannya terwujud. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan bahwa gagasan pemekaran DOB Papua sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan adanya lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua. Perubahan undang-undang Otsus melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, menjabarkan berbagai pendekatan.

Terdapat tiga pendekatan yang dapat mendorong upaya tersebut pada pencapaian kesejahteraan. Pertama dari segi kuantitatif. Bahwa terdapat peningkatan penerimaan khusus dana Otsus dari yang sebelumnya sejumlah 2% menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional. Termasuk pula dana transfer infrastruktur dan dana bagi hasil pertambangan, Kedua, pendekatan kualitatif, di mana penggunaan dana Otsus ditentukan secara spesifik presentasi minimal penggunaannya dalam aspek strategis yang mendorong pembangunan kesejahteraan. Ketiga, dari segi akuntabilitas, penggunaan dana Otsus pun diatur dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik melalui pengawasan. Hal tersebut dilakukan secara koordinatif oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Perguruan Tinggi Negeri.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lenis Kogoya mengakui adanya pro-kontra di masyarakat terhadap gagasan DOB merupakan dinamika dan wajar dalam negara demokrasi. Namun sebagai lembaga yang dilindungi oleh undang-undang Otsus, pihaknya berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mengawal kebijakan dan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Konsep pemekaran Papua memang berbeda serta menjadi sebuah mimpi yang dinanti-nantikan.

Sementara itu Tokoh Muda Papua, Steve Mara meminta generasi muda di Bumi Cenderawasih agar dapat meningkatkan kapasitas diri dalam menyosong pemekaran wilayah. Adanya DOB akan membuka peluang kerja dan sektor lainnya bagi anak muda Papua. Karenanya, para generasi muda diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan tersebut.

Polda Papua Siagakan Tambahan Personel Jelang Putusan RUU DOB

Selain keterlibatan tokoh Papua, pihak aparat keamanan juga perlu mempersiapkan diri dalam upaya antisipasi mencegah gangguan keamanan yang mungkin terjadi saat pengesahan RUU DOB. Sejumlah 1300 personel yang terdiri dari 800 personel Polda dan perbantuan 500 personel dari BKO Brimob Nusantara disiagakan.

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhri menyampaikan kepada semua pihak untuk menerima apapun putus dalam sidang RUU DOB di Jakarta nantinya. Ia juga berharap masyarakat di Papua untuk tidak cemas dengan isu-isu provokatif di media sosial.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)