suaratimur.id – Jelang pengesahan kebijakan pemekaran wilayah di Papua, sejumlah agenda dan persiapan terus dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Ruang afirmasi bagi orang asli Papua (OAP), menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat kerja komisi II DPR di Gedung DPR Senayan, Selasa 28 Juni 2022 kemarin.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar secara tegas menyatakan bahwa RUU pemekaran Papua memberikan ruang afirmasi bagi OAP. Dalam salah satu pasal juga dijelaskan terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Selain itu, juga dibahas relevansi antara RUU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada.

Pemekaran Provinsi Menggaransi OAP Mengisi 80% Formasi ASN

Berkaitan dengan penataan dan penerimaan ASN di provinsi pemekaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menawarkan pengadaan ASN di tiga wilayah baru tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal yakni komposisi 80% OAP dan 20% non OAP. Nantinya tiga provinsi baru tersebut membutuhkan ASN hingga mencapai puluhan ribu pegawai.

Secara lengkap, penawaran pemerintah dalam pemenuhan pegawai di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi: Pengukuhan dalam jabatan yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi induk, uji kesesuaian dalam jabatan (job fit) bagi pegawai yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda, serta seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan UU apabila tidak terdapat kesesuaian ASN dengan jabatan yang dibutuhkan baik dari dalam lingkungan provinsi maupun luar Provinsi Papua.

Pemerintah juga bakal mempertimbangkan sejumlah syarat penerimaan ASN bagi OAP. Hal tersebut akan dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan rapat kerja. Untuk diketahui bahwa Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat mengakomodasi OAP untuk lebih dominan dalam formasi ASN pada DOB Papua. Kebijakan tersebut nantinya dimasukkan pada salah satu pasal dalam RUU pembentukan provinsi yang saat ini sedang berproses di DPR. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pemekaran provinsi tetap menggaransi keberadaan OAP. Telah disepakati komposisi sebesar 80 persen OAP mengisi formasi ASN.

Komisi II DPR bersama pemerintah juga telah menyetujui RUU Pemekaran Papua dibawa ke tingkat Paripurna untuk diambil keputusan yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juni 2022. Selain itu, Ketua Komisi II DPR juga memastikan jika pembentukan provinsi baru akan mempengaruhi jumlah kursi DPR. Hal tersebut merujuk pada Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang, dengan minimal perwakilan tiga kursi untuk setiap provinsi. Dalam konteks tiga wilayah baru, DPR dan Pemerintah akan membicarakan hal tersebut usai ketiga RUU disahkan menjadi undang-undang, apakah jumlah kursi diatur lewat revisi UU Pemilu atau Perppu.

Pemerintah Putuskan Naikkan Batas Usia Pengangkatan OAP Menjadi ASN

Proses pembahasan kebijakan pemekaran wilayah yang dilakukan secara bertahap dan sigap menjadi bukti perhatian pemerintah dan DPR terhadap upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya melalui Otsus dan pemekaran wilayah.

Melalui kebijakan pemekaran wilayah, pemerintah juga berhasil memperjuangkan afirmasi OAP, dimana batas pengangkatan ASN untuk CPNS hingga 48 tahun, sedangkan usia 50 tahun untuk CPNS yang berasal dari tenaga honorer. Keputusan tersebut memiliki dasar dan alasan bahwa apabila pemerintah menggunakan skema rekrutmen CPNS seperti biasa, maka tidak akan memenuhi kebutuhan ASN di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua, sehingga batas persyaratan usia dinaikkan.

Keputusan menaikkan usia tersebut menjadi salah satu bukti perjuangan afirmasi untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Dukungan yang Terus Mengalir Menjelang Pengesahan Kebijakan DOB

Seperti tak kenal henti, dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB dari hari ke hari terus bermunculan. Para pihak yang mendukung sangat optimis bahwa pemekaran menjadi upaya percepatan pembangunan di Papua.

Tokoh agama dari suku Dani di Kampung Kali Harapan Nabire, Pendeta Nekies Kogoya, memberikan pernyataan sikap dukungan kebijakan pemerintah tentang pemekaran DOB di Papua karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain melalui pembangunan dari segala bidang sehingga rakyat Papua menjadi lebih maju dan sejahtera.

Terkait adanya isu aksi penolakan DOB 14 Juli mendatang, hal tersebut diindikasi dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diimbau kepada masyarakat suku Dani terutama yang bermukim di wilayah Kampung Kali Harapan Nabire untuk tidak bergabung dalam aksi tersebut, karena hanya akan merugikan diri sendiri dan keluarga. Masyarakat seharusnya taat kepada pemerintah apalagi jika ada kebijakan yang akan membawa dampak pada kesejahteraan.

Sementara itu, puluhan masyarakat dan mahasiswa Papua dan Maluku yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Papua (PMP) Kota Ambon dan Forum Damai Cinta Indonesia (FORDACI) Maluku melakukan aksi unjuk rasa di depan Gong Perdamaian, Kota Ambon, Selasa 28 Juni 2022. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan DOB di tanah Papua. Ketua PMP Kota Ambon, Mathias Andarek, mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi sampai pemerintah pusat merealisasikan pembentukan DOB. Menurutnya, pembentukan DOB di Papua sangat penting karena diyakini akan menjadi suatu cara untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan perekonomian masyarakat maupun daerah.

Tak hanya dukungan terkait kebijakan pemekaran, adanya sejumlah tindakan brutal yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua dalam beberapa waktu terakhir mengundang keprihatinan sekaligus pernyataan sikap penolakan terhadap keberadaan kelompok yang terkenal bengis tersebut.

Adalah komponen masyarakat Papua, yang terdiri dari beberapa Organisasi Masyarakat dan kepemudaan serta tokoh masyarakat, menggelar deklarasi yang diiringi pernyataan sikap menolak kehadiran OPM di atas Tanah Papua. Ketua II Pemuda Adat Saireri sekaligus Ketua Pemuda Mandala Trikora, Ali Kabiay, mengatakan perjuangan OPM sekarang adalah perjuangan yang tidak murni membela orang Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Gita Kemala Dewi)*

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menyelamatkan aset negara. Komitmen pemerintah ini tercermin dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Satgas BLBI pada Juni 2021.

Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Selama masa berkerja kurang lebih setahun, satgas BLBI ini telah menyita banyak aset dari para obligor BLBI.

Aset-aset dari obligor BLBI yang telah disita oleh satgas BLBI ini diantaranya adalah tanah di Jonggol milik obligor Trijono Gondokusumo, tanah seluas 340ha di Bojong Koneng milik Agus Anwar. Berikutnya satgas BLBI telah menyita aset milik obligor Ulung Bursa yang berupa tanah dan rumah di Jakarta, aset milik Anak Kaharudin Ongko, dan aset Santoso Sumali.

159 bidang tanah senilai Rp. 1,9 Triliun milik Grup Texmaco juga menjadi aset yang telah disita oleh satgas BLBI. Aset tanah ini tersebar di 6 kabupaten/kota di provinsi yang berbeda-beda.
Kemudian aset milik Tutut Soeharto dan Tommy Soeharto juga tidak terhindar dari radar satgas BLBI. Nilai aset Tommy Suharto yang disita mencapai Rp 600 Miliar, sementara Tutut Soeharto sendiri termasuk ke dalam 7 obligor dan debitur prioritas yang jadi penanganan satgas BLBI dan telah mendapatkan dana BLBI melalui tiga perusahaan berbeda.

Ronald Silban yang merupakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan bertindak sebagai ketua satgas BLBI mengatakan pihaknya akan terus mengejar seluruh obligor BLBI dengan nilai piutang di atas Rp 25 Miliar. Proses pemanggilan dan penagihan hutang BLBI ini akan membutuhkan waktu satu atau dua tahun dikarenkan banyak pihak yang mangkir dari pemanggilan atau berdalih mereka tidak memiliki utang dengan berbagai alasan.

Selanjutnya Ronald menambahkan bahwa penagihan ke obligor BLBI ini sangat bergantung kepada sikap kooperatif dari para obligor yang bersangkutan. Proses penagihan dilakukan kepada pihak yang kooperatif, sedangkan penindakan atau penyitaan dilakukan bagi pihak yang tidak memiliki itikad yang baik.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, Menkopolhukam Mahfud MD menghimbau kepada para obligor BLBI untuk bersikap kooperatif, tidak bermain kucing-kucingan, mengalihkan aset yang dimiliki sambil mencuci uang. Mahfud telah menginstruksikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), untuk mengawasi para obligor dan debitur tersebut. Sebelumnya Menkopolhukam telah mencatat nilai aset dana BLBI yang dapat dikembalikan ke negara mencapai Rp 110 Triliun.

Masyarakat Indonesia sudah seharusnya mendukung penuh segala upaya yang dilakukan satgas BLBI untuk menyelamatkan aset negara. Aset negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak seharusnya hilang atau berada di tangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Apresiasi masyarakat atas kinerja dari satgas BLBI adalah bentuk dukungan nyata kepada komitmen pemerintah dalam menyelamatkan aset negara. Masyarakat juga dapat berkontribusi untuk terus membantu menyelamatkan aset negara dengan tidak menghalang-halangi segala proses hak tagih dari satgas yang telah dibentuk oleh Presiden, dan tidak terlibat dari segala upaya pencucian uang dari para obligor BLBI.

)* Penulis adalah kontributor untuk Trilogi Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Indonesia sangat bersungguh-sungguh dengan investasi, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat investor asing, Foxconn yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Rencana tersebut perlu mendapat apresiasi karena mencerminkan iklim investasi Indonesia yang kondusif.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah adanya tuduhan yang menyatakan bahwa tidak adanya minat investor di Ibu Kota Negara (IKN). Nyatanya Hon Hai Precision Industry Co.Ltd (Foxconn) diklaim akan mengucurkan dananya di sana.

Dalam keterangan persnya usai mendampingi Chairman Foxconn Young Liu dengan Presiden Joko Widodo, Bahlil mengatakan harapannya agar investasi ini bisa betul-betul terjadi dan berjalan dengan baik. Foxconn juga memiliki keinginan untuk berinvestasi di IKN. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada investasi di IKN yang masuk.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga membahas tindak lanjut nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya terkait dengan rencana investasi Foxconn, Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC) dan PT Indika Energy TBK di Indonesia. Adapun nilai rencana investasi tersebut sebesar 8 Miliar US Dollar dan diperkirakan akan menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Bahlil mendorong agar rencana investasi Foxconn berlokasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

Lokasi tersebut rupanya menjadi lokasi yang menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia. Tercatat saat ini telah masuk investasi dari Hyundai dan LG yang merupakan industri dari Korea Selatan. Nantinya Foxconn bersama BUMN dan perusahaan swasta di dalam negeri akan bekerja sama membangun bisnis kendaraan listrik di Indonesia senilai 8 miliar US Dollar setara dengan 118,4 triliun. Bahlil menjelaskan Foxconn akan bekerja sama dengan Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC) dan PT Indika Energi Tbk.

Chairman Foxconn Young Liu menuturkan bahwa Foxcoon menawarkan model bisnis baru, yaitu build, operate and localize (BOL) untuk investasinya di Indonesia. Ia mengatakan, adanya model bisnis baru BOL ini akan memungkinkan Foxconn dan perusahaan Taiwan lainnya untuk dapat bermitra lebih baik lagi dengan perusahaan Indonesia dalam membangun industri di Indonesia.

Terkait investasi di IKN, Foxconn juga mengungkapkan minatnya pada pengembangan smart city melalui infrastruktur bus listrik (e-bus) dan jaringan IoT (Internet of Things).

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi asal Taiwan pada 2021 tercatat sebesar 316,9 juta US Dollar dengan total sebanyak 458 proyek. Semantara itu, pada triwulan I/2022, realisasi kucuran modal tercatat sebanyak 37,5 juta US Dollar dengan total 219 proyek. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dan tidak main-main dalam mempermudah investasi demi membangun Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia melalui perbaikan sistem kemudahan berusaha. Airlangga yakin, peningkatan keyakinan dalam pertumbuhan lintas batas dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan optimism and awareness terkait reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung kemudahan berusaha.

Pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah inisiatif untuk mendorong kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana UU ini akan memberikan kepastian kemudahan berusaha dan memangkas perizinan yang panjang bagi investor sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong promosi terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia, dengan mengutamakan isu investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Digitalisasi juga akan memiliki peranan penting dalam investasi dengan mengedepankan competitive advantage dari peluang investasi di tanah air. Selain itu Indonesia Investmen Authority (INA) juga membuka peluang investasi terutama terkait proyek infrastruktur untuk menunjang pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Investasi ini adalah hulu, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, membuat nilai tambah, meningkatkan competitiveness kita dan segala macam. Investasi ini punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita 31 persen.

Upaya pemerintah dalam menjaga investasi di Indonesia tentu saja patut diapresiasi semua pihak, karena tidak mudah untuk menjaga iklim ekonomi di Indonesia tetap stabil dan tetap diminati oleh investor. Tentu saja keberadaan investor ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional, salah satunya adalah terserapnya tenaga kerja dan terciptanya lapangan kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Saby Kossay )*

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Jabodetabek menggelar unjuk rasa pada 23 Juni 2022, di Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemekaran wilayah Papua segera dilaksanakan.

Saat ini Papua memiliki 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Masyarakat ingin agar ada penambahan provinsi baru karena untuk daerah seluas Papua, terlalu sedikit jika provinsinya ada 2. Perwakilan orang asli Papua akhirnya beraudensi dengan Presiden Jokowi dan keinginan mereka dikabulkan, karena pemerintah akan menambah 3 daerah otonomi baru di Bumi Cendrawasih.

Aksi mendukung pembentukan DOB Papua juga mendapat dukungan mahasiswa. Sebanyak 200 mahasiswa yang menamakan diri sebagai Forum Mahasiswa Papua, melakukan unjuk rasa di dua area, yakni di Area Patung Kuda dan di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, pada 23 Juni 2022. Tujuan dari aksi ini untuk mendesak agar Rencana Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) segera diresmikan.

Charles Kossay, Koordinator Aksi, menyatakan bahwa RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin, agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti di provinsi lain di Indonesia. Selain itu, Orang Asli Papua (OAP) akan bisa sejajar dengan warga negara Indonesia yang lain.

Charles Kossay melanjutkan, pemekaran wilayah Papua akan memeratakan hasil pembangunan. Keberadaan infrastruktur tidak hanya ada di kota atau kabupaten besar, tetapi merata sampai ke pelosok Bumi Cendrawasih. Pemekaran wilayah akan memperpendek jalur logistik, di mana Papua secara geografis penuh dengan tantangan alam.

Dalam artian, jika ada pemekaran wilayah maka dibangun pula infrastruktur berupa jalan raya dan jembatan yang representatif. Dengan begitu maka akan menambah jalur darat dan masyarakat tak lagi terhalangi oleh kondisi geografis alam Papua. Jika jalur logistik lebih mudah maka akan lebih cepat, murah, dan efisien.

Selain itu, penambahan DOB akan memperpendek tali komando administrasi. Jika wilayah seluas Papua hanya ada 2 provinsi, maka agak susah untuk pengaturannya. Namun ketika ditambah dan totalnya ada 5 provinsi, akan mempermudah pengaturan administrasi dan memudahkan rakyat. Dalam pengaturan dan koordinasi dari Pemerintah Provinsi juga lebih mudah karena jaraknya lebih dekat.

Pemerintah memang belum mengumumkan secara resmi kapan RUU DOB akan diresmikan. Namun dipastikan akan segera diresmikan sehingga 3 provinsi baru di Papua bisa berdiri, secara administratif dan memiliki payung hukum yang kuat. Targetnya, sebelum pemilu nanti sudah ada 3 provinsi baru, dan akan dilakukan penyesuaian administrasi untuk pencatatan alamat dan data penduduk Papua.

Mahasiswa yang melakukan aksi dianggap wajar karena mereka menyuarakan isi hati dan malah positif karena terang-terangan mendukung pembentukan DOB. Mereka hanya ingin agar pemekaran wilayah segera dilakukan dan itu adalah hal yang wajar. Penyebabnya karena para mahasiswa ingin wilayah Bumi Cendrawasih makin maju sehingga melakukan aksi dan meminta percepatan peresmian RUU DOB.

Masyarakat dan mahasiswa asli Papua diharap sabar menanti kapan RUU DOB diresmikan sehingga mereka bisa memiliki provinsi-provinsi baru. Pemerintah tetap akan memenuhi janjinya untuk memekarkan wilayah Papua. Hanya tinggal menunggu waktu lagi sampai RUU DOB diresmikan dan mereka bisa memiliki daerah otonomi baru dan tentu gubernur serta wagub yang baru pula.

Dukungan mahasiswa Papua yang menginginkan pembentukan DOB merupakan cermin aspirasi publik, utamanya yang berasal dari kalangan akademik dan penduduk asli Papua. Dengan adanya dukungan dari elemen mahasiswa Papua tersebut, pembentukan DOB Papua dapat segera terwujud dan polemik penerapan kebijakan tersebut dapat diakhiri.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta