suaratimur.id – Meski Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua telah disahkan menjadi undang-undang sejak 30 Juni 2022 lalu, namun riak respon publik terutama yang berada di pihak oposisi atau kontra terpantau masih terus terunggah di lini masa media sosial atau terkemas dalam artikel opini yang terwadah di media online. Sebagian masih menyisakan rasa pesimis bahwa kebijakan pemekaran mampu menyelesaikan permasalahan di Papua, lalu sebagian lagi mengkhawatirkan kondisi orang asli Papua (OAP) yang mungkin akan terdampak dan terpinggirkan ketika kebijakan pemekaran tersebut terealisasi.

Sejumlah narasi pesimistik tersebut banyak diangkat oleh pihak-pihak yang menyatakan diri sebagai aktivis yang concern terhadap permasalahan Papua. Melalui rangkaian bahasa persuasif, mereka mencoba memainkan opini publik, namun sayangnya narasi tersebut banyak yang hanya melihat dari satu sisi sumber. Tak banyak artkel yang memenuhi syarat melihat fakta atau realita bersifat cover both side atau berasal dari dua sumber yang berbeda serta berlawanan. Lagi-lagi, dampak dari kemunculan artikel semacam ini yang banyak dirugikan adalah pihak pemerintah. Mungkin keterbatasan akses ataupun pola pendekatan dan framing dari penulis mendasari faktor-faktor tersebut. Di sisi lain, pemerintah yang banyak terbantu oleh pemberitaan media online mainstream, namun masih menyisakan celah dalam konten narasi bersifat opini yang kurang menyentuh ranah media sosial. Padahal, masyarakat kita banyak bersinggungan sebagai pengguna media sosial daripada sebagai pengakses media online.

Salah Kaprah Pemahaman Kebijakan Pemekaran Bakal Kesampingkan OAP

Dari beberapa narasi pesimistik yang muncul tersebut, salah satunya berkaitan dengan nasib OAP ketika kebijakan pemekaran tersebut nantinya terealisasi. Mereka menganggap momentum pemekaran wilayah menjadi pintu masuk besar-besaran bagi warga pendatang untuk menduduk provinsi baru. Munculnya pemahaman tersebut mungkin juga berawal dari kurangnya informasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah.

Pemerintah melalui melalui pernyataan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar secara tegas telah menjelaskan bahwa UU Pemekaran provinsi memberikan ruang afirmasi bagi OAP. Dalam salah satu pasal dijelaskan terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Selain itu, juga dibahas relevansi antara UU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menawarkan pengadaan ASN di tiga wilayah baru tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal yakni komposisi 80% OAP dan 20% non OAP. Nantinya tiga provinsi baru tersebut membutuhkan ASN hingga mencapai puluhan ribu pegawai.

Pemerintah juga bakal mempertimbangkan sejumlah syarat penerimaan ASN bagi OAP. Hal tersebut akan dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan rapat kerja. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pemekaran provinsi tetap menggaransi keberadaan OAP. Telah disepakati komposisi sebesar 80 persen OAP mengisi formasi ASN.

Melalui kebijakan pemekaran wilayah, pemerintah juga berhasil memperjuangkan afirmasi OAP, dimana batas pengangkatan ASN untuk CPNS hingga 48 tahun, sedangkan usia 50 tahun untuk CPNS yang berasal dari tenaga honorer. Keputusan tersebut memiliki dasar dan alasan bahwa apabila pemerintah menggunakan skema rekrutmen CPNS seperti biasa, maka tidak akan memenuhi kebutuhan ASN di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua, sehingga batas persyaratan usia dinaikkan.  Keputusan menaikkan usia tersebut menjadi salah satu bukti perjuangan afirmasi untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Pemekaran Papua Memperpendak Jangkauan Pelayanan Publik dan Pemerintahan

Salah satu isu permasalahan yang masih menjangkiti Papua adalah luasnya wilayah yang tak diimbangi dengan jangkauan fasilitas serta pelayanan yang memadai. Hal tersebut menjadi akar permasalahan yang menghambat aktivitas secara keseharian maupun pertumbuhan pembangunan secara lebih luas. Kondisi tersebut yang juga menjadi salah satu dasar mengapa selama beberapa tahun ke belakang sejumlah tokoh di tanah Papua terus memperjuangkan adanya pemekaran wilayah. Tokoh intelektual Kabupaten Pegunungan Bintang, Yance Tapyor menyatakan bahwa tujuan dari pemekaran adalah memperpendek jangkauan pelayanan pemerintahan di berbagai aspek, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.  

Pengamat politik lokal Papua, Frans Maniagasi menyatakan bahwa gagasan pemekaran Provinsi Papua melalui DOB sudah diperjuangkan sejak lama, secara histori dapat ditelusuri pada tahun 1980-an.  Terdapat dua dimensi dalam melihat DOB Papua, pertama dimensi filosofis, yakni proses desentralisasi penyebab terjadinya demokratisasi pada tingkat bawah dimana pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri. Kedua, dimensi sosiologis, dimana setelah adanya UU Otsus 2001 terdapat kemajuan di Papua pada posisi strategis struktural mulai dari jabatan gubernur hingga kepala distrik yang dijabat oleh orang Papua sendiri. Pada akhirnya, seluruh elemen perlu menyadari bahwa DOB adalah sebuah kebijakan untuk mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan. Dalam mencapai tujuan ini, dibutuhkan kerja kolaborasi.

Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya juga menegaskan bahwa tiga daerah yang menjadi provinsi baru sudah sejak lama mengingingkan pemekaran. Meski begitu, dirinya tak menampik pro-kontra di tengah masyarakat terkait kebijakan pemekaran tersebut. Di era demokrasi seperti sekarang, hal tersebut merupakan wajar dan tidak perlu disikapi secara berlebihan. LMA sendiri memiliki peran strategis untuk mengawal seluruh program Pemerintah yang diatur dalam sejumlah Undang-Undang. LMA akan selalu menjadi garda terdepan untuk memastikan proses pembangunan yang sesuai dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Membantah Isu Pengesahan Pemekaran Tingkatkan Konflik Horizontal

Salah satu isu yang juga muncul pasca pengesahan pemekaran tiga wilayah Papua dalam bidang keamanan adalah adanya peningkatan konflik horizontal yang bakal terjadi. Jauh-jauh hari sebelumnya, pihak aparat kepolisian sebenarnya telah mengantisipasi dengan mempertebal pasukannya di beberapa kantong wilayah strategis dan yang dianggap rawan. Secara tegas bantahan terhadap isu tersebut juga disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fachri, bahwa situasi Papua kondusif pasca penetapan tiga provinsi baru oleh DPR RI.

Dirinya mengharapkan situasi kondusif bisa terus berlangsung dan masyarakat bisa bersama-sama untuk menjaga ketentraman, dan kedamaian. Pemekaran diberikan untuk memperpendek pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya di wilayah masing-masing. Lalu, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga jangan disalahtafsirkan.

Seluruh tokoh politik di Papua harus menghilangkan ego demi pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sikap Optimis dari Tokoh Papua Terhadap Kebijakan Pemekaran Wilayah

Beberapa tokoh Papua juga memberikan respon dan sikap optimis atas disahkannya pemekaran tiga provinsi baru di Papua. Sejumlah anggota DPRD Puncak Jaya yang tergabung dalam tiga fraksi, Nasdem, PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintah pusat terkait pembentukan DOB Papua Tengah. Ketiga fraksi tersebut juga membantah pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Puncak Jaya, Bekias Kogoya, yang mengatakan, DOB Papua Tengah sejauh ini sudah ditolak oleh seluruh masyarakat dan elemen, termasuk 30 Anggota DPRD Puncak Jaya. Menurut tiga fraksi, pernyataan tersebut bukan merupakan pernyataan yang mewakili masyarakat, termasuk 30 Anggota DPRD Puncak Jaya. Ketua DPRD Puncak Jaya, Zakaria Telenggen, mengimbau kepada seluruh pihak di Puncak Jaya untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang sifatnya provokatif yang justru dapat memicu suasana yang tidak diinginkan.

Sementara itu, rasa suka cita juga muncul dari warga di empat kabupaten yakni Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel menyambut kehadiran Provinsi Papua Selatan dengan menggelar pawai dan doa syukur. Warga berterima kasih kepada negara atas perjuangan dalam pembentukan Papua Selatan selama 20 tahun akhirnya dikabulkan DPR. Di tempat lain, sejumlah elemen masyarakat di Merauke membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 76 meter di halaman Kantor Bupati Merauke dalam rangka menyambut disahkannya Rancangan Undang-Undang pembentukan Provinsi Papua Selatan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Syafrudin Pratama *)

Fenomena saat ini menunjukkan bahwa Indonesia kembali mengalami kenaikan kasus Covid-19. Konfirmasi positif Covid-19 bertambah 2.167 kasus dalam 24 jam terakhir pada Selasa, 28 Juni 2022. Dengan demikian, total Covid-19 di Indonesia menjadi 6.084.063 kasus terhitung sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data riset yang penulis dapatkan, kasus aktif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 15.310 kasus. Jumlah ini bertambah 995 kasus dari hari sebelumnya. Pemerintah juga melaporkan sedang memeriksa 88.718 spesimen dari 62.687 orang dalam 24 jam terakhir. DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus aktif Covid-19 terbanyak. Jumlahnya kini sudah mencapai 9.006 kasus Covid-19 dengan penambahan 503 kasus dari hari sebelumnya, Senin, 27 Juni 2022.

Dari total kasus tersebut, untuk DKI Jakarta sebanyak 8.375 pasien menjalani isolasi mandiri, sementara 631 lainnya dirawat di rumah sakit. Penulis menemukan kabar baik bahwa di periode yang sama, angka kematian Covid-19 terpantau rendah, yakni secara nasional penambahan kematian berjumlah dua orang, satu orang dari DKI Jakarta.

Oleh karena itu, penulis mendapati bahwa Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari mengatakan pihaknya terus mengupayakan pendeteksian dini. Upaya testing, tracing, dan treatment (3T) terus digencarkan, selain vaksinasi Covid-19 yang juga masih berlangsung dengan cakupan yang lebih luas.

Dwi mengatakan, target tes WHO adalah 1000 orang yang diuji PCR per juta populasi per minggu dan DKI Jakarta sudah mencapai target tersebut dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut dikarenakan jumlah orang yang telah diperiksa pekan lalu di DKI Jakarta mencapai 63.376 orang, sedangkan 1.037.241 orang telah menjalani tes PCR.

Tentunya berdasarkan fakta dan data terbaru mengenai Covid-19 di Indonesia tersebut, penulis menyarankan perlu adanya sikap serius agar Covid-19 khususnya varian BA.4 dan BA.5 tidak terus bertambah. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah dengan tetap taat terhadap protokol kesehatan dan terus menggalakkan vaksinasi bagi yang belum mendapatkan vaksinasi maupun booster.

Selain itu, perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari lonjakan kasus Covid-19 di Inggris, gejala yang sering dilaporkan bukanlah demam, sebanyak 69 persen masyarakat yang melapor mengeluhkan gejala berupa sakit kepala. Ciri-ciri sakit kepala yang disebabkan Covid-19 seperti sakit kepala menjadi sedang hingga sangat menyakitkan, terasa berdenyut, menekan atau menusuk, sakit kepala terjadi di kedua sisi kepala, bukan di satu area saja, sakit kepala berlangsung selama lebih dari tiga hari, dan sakit kepala tersebut cenderung muncul diawal infeksi.

Oleh karena itu, dari sudut pandang penulis, banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar dapat meminimalisir paparan Covid-19. Selain taat protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi, masyarakat juga bisa menjaga kekebalan tubuh dengan menjaga pola hidup sehat, seperti konsumsi makanan yang bergizi, perbanyak buah, sayur, dan vitamin serta berolahraga.

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa Pemerintah harus tetap memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa Covid-19 belum berakhir agar masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan saat bepergian dan melakukan vaksinasi/booster bagi masyarakat yang belum mendapatkannya.

Penulis berharap, dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah serta diikuti program vaksinasi dan sikap disiplin terhadap protokol Kesehatan, maka akan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya varian BA.4 dan BA.5 sehingga status pandemi dapat berubah menjadi endemi.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Undang-Undang Daerah Otonom Baru (UU DOB) resmi disahkan oleh Pemerintah. UU ini disahkan lewat Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada Hari Kamis, 30 Juni 2022 yang lalu. Dengan disahkannya UU ini, maka Papua akan memiliki tiga provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Sebelum dilakukan pengesahan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung melaporkan ihwal pembahasan draf RUU terhadap pemekaran Papua. Beliau menyampaikan bahwa pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, serta mempercepat peningkatan pelayanan publik. Pemekaran Papua juga mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan, walaupun di seluruh Indonesia ingin melakukan pemekaran, tapi pemerintah pusat telah memberikan kekhususan kepada Papua. Pemekaran ini diperlukan karena adanya rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh. Willem menambahkan bahwa pemekaran akan membawa suatu kesejahteraan bagi Papua. Hal ini dikarenakan ke depannya akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang muncul, dan melahirkan lapangan kerja bagi masyarakat di Papua.

Pemekaran Papua juga akan menjawab tantangan masalah pembangunan di Papua. Papua yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, terkendala akan keadaan geografis dan kondisi topografinya. Setelah Papua dimekarkan maka kesulitan pembangunan yang timbul karena faktor tersebut dapat teratasi dengan baik. Hal ini dikarenakan pembangunan fisik pemerintahan daerah dan pusat-pusat pelayanan masyarakat yang sebelumnya berlokasi jauh dari pemukiman, dapat dipangkas dengan pembangunan di lokasi baru yang lebih menjangkau banyak masyarakat.

Pengesahan UU DOB ini akan melahirkan Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, serta Papua Pegunungan.  Provinsi Papua Tengah beribukota Nabire. Provinsi ini berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.

Selanjutnya adalah Provinsi Papua Selatan yang beribukota di Merauke. Provinsi ini berasal dari sejumlah wilayah di Papua yang meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, serta Asmat. Terakhir Provinsi Papua Pegunungan yang beribukota di Jayawijaya. Provinsi ini meliputi Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Memberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menjelaskan bahwa seluruh anggaran untuk tiga DOB  di Papua ini akan diambil dari APBN. Setelah pemerintah mengesahkan UU DOB ini maka selanjutnya adalah menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru sampai Pilkada 2024 digelar.

Terwujudnya pemekaran provinsi yang ada di Papua ini telah menjadi mimpi yang telah dinanti oleh Masyarakat di Papua sejak lama. Perjuangan pembentukan DOB ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk lebih dekat dengan Rakyat Papua. Karena DOB adalah bentuk cinta Indonesia kepada Papua, sebuah Mutiara Hitam di timur Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.