suaratimur.id – Pengesahan RUU Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua ternyata masih meninggalkan riak negatif yang muncul dari pihak yang sudah kita duga sebelumnya, yakni kelompok separatis. Selain munculnya kabar rencana gugatan UU DOB ke MK, kini muncul sebuah pengumuman dari seseorang yang menyebut dirinya Presiden Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Secara mengejutkan, ia menyatakan bahwa momentum tanggal 1 Juli 2022 lalu, selain momentum perayaan hari proklamasi kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka (OPM), juga tersemat dua pengumuman, yakni pembentukan departemen intelijen dan penunjukan anggota esekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional yang menurutnya telah didirikan sejak Desember 2021.

Dalam kesempatan tersebut ia juga tak mengakui adanya kebijakan otonomi khusus (Otsus), lima provinsi baru, atau hukum kolonial lainnya. Di akhir pernyataannya, ia juga kembali menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk duduk bersama dan membahas referendum kemerdekaan sebagai satu-satunya jalan menuju solusi damai.

Jejak Digital Sang Tokoh Provokatif Benny Wenda

Sejauh ini, nama Benny Wenda sudah melekat sebagai salah satu tokoh separatis yang mengklaim diri memperjuangkan melalui jalur diplomasi di luar negeri. Secara posisi fisik dirinya memang tidak berada di Indonesia. Namun secara kekuasaan dan pengaruh mencoba membawahi keberadaan kelompok separatis di Papua untuk mendorong kemerdekaan dan pelepasan diri terhadap NKRI.

Kejadian terbaru yang diperlihatkan Benny Wenda adalah ketika dirinya hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Orang Papua menjadi pengungsi di negara sendiri, seperti di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Oksibil. Di Indonesia juga tidak terdapat hak berekspresi, adanya seruan kebebasan hanya berujung pada dakwaan pengkhianatan sebagai tahanan politik.

Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda sedang lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Sepanjang tahun 2022, Kelompok Separatis dan Teroris Papua telah bertindak biadab menyerang dan membunuh sebanyak 25 orang, terdiri dari 7 anggota TNI-Polri dan 18 warga sipil. Sementara korban luka-luka sebanyak 17 orang, terdiri dari 14 anggota TNI-Polri dan 3 warga sipil. Adapun dari pihak Kelompok Separatis tercatat 3 orang tewas ketika terlibat kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Berdasarkan keterangan dari Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, terdapat 44 aksi teror selama bulan Januari hingga Juni 2022.

Mempertanyakan Motif Pembentukan Badan Intelijen Papua

Merujuk pada dasar aturan perundang-undangan Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, disebutkan bahwa untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman diperlukan Intelijen Negara yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen negara.

Sangat gamblang dan jelas bahwa lingkup badan intelijen berada dalam satuan negara, bukan provinsi atau wilayah tertentu. Pernyataan Benny Wenda yang mengumumkan pembentukan Badan Intelijen Papua tak bisa dijelaskan secara logika apalagi secara dasar hukum negara. Secara tersirat yang mungkin ada dibenaknya adalah bagaimana caranya merawat semangat para kelompok separatis disaat pemerintah telah mengesahkan pemekaran provinsi yang secara tak langsung semakin mempersempit ruang gerak para oposisi sekaligus mempersulit upaya untuk melepaskan diri dari NKRI.

Munculnya ide untuk membentuk departemen intelijen tak ubahnya sebuah angan-angan yang tak mungkin terwujud dari seorang tokoh separatis yang hingga kini tak berani menampakkan diri di Indonesia.

Isu Pembentukan Badan Intelijen Papua adalah Bentuk Keterpojokan Benny Wenda

Munculnya pernyataan dari Benny Wenda melalui rilis media bahwa terdapat isu pembentukan Badan Intelijen Papua dimungkinkan merupakan upaya untuk membangkitkan semangat kelompok separatis sekaligus untuk terus memperjuangkan misi merdeka. Hal tersebut bisa juga disebut ancaman, motif ini sering dipakai oleh Benny Wenda.

Adanya embel-embel pembentukan departemen intelijen adalah khayalan seorang tokoh separatis yang mengklaim memimpin pergerakan untuk lepas dari Indonesia, padahal di internal organisasinya sendiri sedang terjadi perpecahan. Selain konflik internal antara dirinya dengan salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Benny Wenda juga dianggap hanya menumpang hidup oleh pimpinan kelompok separatis Nduga, Egianus Kogoya. Lewat pernyataannya, ia menjelaskan bahwa pihaknya hingga saat ini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Keberadaan Benny Wenda secara tegas disebut hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Memperjuangkan pelepasan dari sebuah negara dengan iming-iming merdeka melibatkan banyak kepala memang tak semudah mengedipkan mata. Banyak faktor yang mempengaruhi sekaligus menentukan misi panjang tersebut menjadi kesepakatan atau hanya berujung perpecahan akibat perbedaan kepentingan. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian di kelompok separatis yang diindikasi tak terkoordinasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Bahkan dalam satu kelompok terjadi ketidakpatuhan antara pimpinan dan anggotanya.

Apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Bisa dipastikan pengumuman pembentukan Badan Intelijen Papua tersebut hanyak angin lalu untuk menutupi perselisihannya dan mengejar eksistensi dirinya terhadap pergerakan kelompok separatis Papua.

Masyarakat Papua bisa dipastikan tak berkutik dengan isu dari seorang Benny Wenda, karena melalui pengesahan pemekaran provinsi, seluruh masyarakat Papua menaruh harapan besar akan percepatan kemajuan dan kesejahteraan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh ketua DPR RI, Puan Maharani bahwa UU DOB menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua secara khusus, serta bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia secara umum. Di samping itu, pembahasan UU DOB Papua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. DPR telah mengakomodir kepentingan rakyat Papua dalam UU DOB.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Dian Ahadi )*

Pemerintah terus gencar membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Pembangunan tersebut juga digadang-gadang akan membuka banyak peluang investasi.

Konsul Jenderal RI di Hong Kong Ricky Suhendar mengatakan keputusan Pemerintah Republik Indonesia dalam memindahkan Ibu Kota ke IKN Nusantara, Kalimantan timur, diyakini akan  membuka banyak peluang bagi para investor potensial dari Hong Kong.

Ricky mengatakan para investor dari Hong Kong berminat melakukan investasi di bidang infrastruktur, transportasi, perumahan, gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

            Hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Hong Kong rupanya terus mengalami peningkatan di tengah situasi kemunduran ekonomi, krisis energi dan pangan yang melanda dunia.

            Sepanjang 2021, realisasi investasi Hong Kong di Indonesia bertengger di urutan kedua di bawah Singapura atau naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kini Hong Kong merupakan negara sebagai investor asing terbanyak di Indonesia di atas China. Oleh sebab itu, momentum pemulihan ekonomi Indonesia dan Hong Kong haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik oleh para pengusaha Indonesia maupun Hong Kong.

            Sebelumnya KJRI di Hong Kong, Hong Kong General Chamber of Comerce (HKGCC), Perhimpunan INTI, Indonesia Diaspora Network (IDN) China dan Idepreneurs Indonesia telah menggelar seminar yang bertajuk “Indonesia-Hong Kong Business Trend, Business Cooperation and Relaunch post Covid-19 for National Economic Recovery.

            Dalam seminar yang diikuti sekitar 100 para pelaku usaha dari Hong Kong dan Indonesia itu, Kon Jen Ricky menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia secara hati-hati dan terukur mulai menerapkan fase transisi pandemi menjadi endemi, hal ini tentu saja membuat para pelaku usaha dan bisnis dapat bepergian dari dan ke Indonesia tanpa melakukan karantina.

            Pada kesempatan berbeda, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, terdapat 2 jalur yang bisa digunakan oleh calon investor untuk berinvestasi di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

            Pertama, investor bisa masuk sebagai pemegang saham (shareholder) dan opsi kedua, bisa sebagai kreditor. Investor tinggal memilih  opsi yang diberikan pemerintah, mana yang menurut mereka paling menguntungkan.

            Menurut Sri Mulyani, peran investor sangat penting karena pembangunan IKN tidak hanya bisa mengandalkan APBN. Sebab, APBN hanya akan digunakan untuk pembangunan infrastrukur dasar seperti jalan, bendungan, pelabuhan hingga bandara.

            Sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, pembangunan IKN rupanya menarik minat besar dari investor mancanegara. Dirinya juga menegaskan, tidak benar apabila terdapat pihak yang mengatakan bahwa pembangunan IKN minim pendanaan.

            Luhut juga menambahkan, saat ini pembangunan Indonesia sudah jauh lebih merata. Industri baru banyak tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara, serta pembangunan IKN di Kalimantan Timur.   Oleh karana itu, Luhut meyakini, investasi tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa. Dirinya juga semakin berharap semakin banyak generasi muda yang bisa mengambil peran dalam mendorong perekonomian Indonesia.

            Pada kesempatan berbeda, Dewan Pembina Sahabat Ganjar, KH Khayatul Makky atau Gus Khayat, mendukung pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur.Menurutnya, pemindahan IKN ke Kalimantan merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi di masa yang akan datang.

            Pindahnya IKN ke Nusantara tutur Gus Khayat dapat berakibat pada meningkatnya perekonomian dan mobilitas masyarakat. Sehingga perekonomian tidak hanya berfokus di Jawa, melainkan dapat berkembang di luar jawa khususnya Kalimantan.

            Sementara itu Pemerintah juga terus mempercepat realisasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Presiden RI Joko Widodo memiliki harapan ingin membangun Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan manusia Indonesia yang berkualitas serta memiliki daya saing.

            Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur rupanya tidak hanya berupa hajat memindahkan ibu kota saja,  tetapi juga wujud konkrit pemerintah dalam merealisasikan pembangunan ekonomi yang Indonesia-sentris khususnya di Pulau Kalimantan. Proyek tersebut juga diharapkan mampu menjadi magnet investasi, sehingga realisasi pembangunan diharapkan dapat selesai sesuai target.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh: Namira Eka Saraswati

Pemerintah terus meningkatkan kualitas vaksin Merah Putih karya anak bangsa. Vaksin Covid-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga (Unair) bersama PT Biotis Pharmacheutical Indonesia ini merupakan buatan asli dalam negeri sesuai dengan virus yang beredar di Indonesia.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny Kusumastuti Lukito memaparkan bahwa vaksin Merah Putih telah memasuki uji klinik fase tiga. Vaksin Merah Putih ini diuji menggunakan skema triplehelix yang melibatkan akademisi dari Unair selaku pengembang vaksin, PT Biotis selaku pelaku usaha yang melakukan produksi untuk skala nasional, dan Pemerintah yang diwakili oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan yang bertindak sebagai pendamping dalam proses pengembangan.

Ketua peneliti vaksin Merah Putih Unair Fedik Abdul Rantam menjelaskan bahwa vaksin Merah Putih yang saat ini telah memasuki uji klinik fase tiga diyakini tetap ampuh melawan subvarian Omicron. Hal ini dikarenakan vaksin ini mempunyai empat macam protein imunogenik yang mana protein tersebut mempunyai sifat netralisasi yang biasa teramati saat dilakukan uji reaktivitas. 

Fedik menambahkan bahwa vaksin Merah Putih memiliki kemampuan yang baik. Vaksin berkategori inactivated virus ini punya kemampuan sangat baik dalam hal netralisasi varian virus corona yang mana kemampuan netralisasinya berada di atas 80 persen.

Vaksin Merah Putih dapat digunakan untuk masyarakat serta dapat diproduksi massal apabila sudah selesai melakukan uji klinis fase tiga, dan telah menerima penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). Vaksin ini akan dibandingkan dengan CoronaVac yang telah mendapatkan EUA dari BPOM dan mendapatkan Emergency Use Listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pemerintah melalui BPOM terus mengawal pengembangan vaksin Merah Putih ini. Pengembangan vaksin Merah Putih ini terus diberikan asistensi seperti pada saat pelaksanaan uji non-klinik pada hewan dilanjutkan uji klinik pada manusia hingga pemberian asistensi tentang pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) kepada PT Biotis untuk persiapan produksi vaksin secara massal.

Vaksin Merah Putih ini juga telah mendapat pengakuan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tercantum pada Fatwa MUI No. 8 Tahun 2022. Hal ini merupakan kabar baik bagi kita semua karena vaksin Merah Putih merupakan vaksin Covid-19 pengembangan dalam negeri pertama yang telah tersertifikasi halal.

Direktur Utama PT Biotis Pharmaceutical Indonesia FX Sudirman menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya agar pada Bulan September 2022 vaksin Merah Putih dapat dipakai oleh Masyarakat Indonesia. Vaksin ini dapat berguna sebagai booster untuk orang dewasa, dan memerlukan waktu produksi selama 1.5 – 2 bulan.

Kita semua berharap hasil uji klinis fase ketiga ini dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa segera diperoleh. Semoga ke depannya vaksin ini bisa didaftarkan ke WHO dan dapat menjadi produk ekspor. Kelak vaksin Merah Putih akan menjadi produk universal sebagai sumbangsih Bangsa Indonesia untuk kesehatan masyarakat global.

*)Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Saby Kossay )*

Penambahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua telah resmi dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang DOB Papua, pada 30 Juni 2022. Pembentukan DOB Papua merupakan aspirasi yang selama ini mendapat dukungan masyarakat, tidak terkecuali dari kalangan tokoh agama. 

Sejak lama masyarakat Papua mendambakan penambahan provinsi di wilayahnya. Pasalnya, jika hanya ada 2 provinsi, maka untuk menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Daerah terlalu jauh, karena Papua luasnya lebih dari 400 KM2. Oleh karena itu beberapa perwakilan masyarakat Papua beraudensi dengan Presiden Jokowi untuk meminta pemekaran wilayah.

Pemerintah mengabulkan permintaan rakyat Papua dengan menyiapkan Rencana Undang Undang Daerah Otonomi Baru yang akhirnya telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang. Saat ini, masyarakat di Bumi Cendrawasih telah memiliki 3 provinsi baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Rencana ini didukung penuh oleh segenap rakyat dan tokoh masyarakat. 

Pendeta Nekies Kogoya, tokoh agama dari Suku Dani, menyatakan dukungannya atas pemekaran wilayah. Menurutnya, penambahan DOB akan membawa banyak perubahan positif yakni pembangunan di segala bidang di Papua. Hasilnya, rakyat akan lebih maju dan sejahtera. Ia juga menyatakan setia dan taat kepada Indonesia.

Dukungan dari tokoh agama sangat berpengaruh karena ia merupakan orang penting di masyarakat. Jika seorang tokoh agama menyetujui adanya pemekaran wilayah maka otomatis jamaahnya akan mengikutinya. Seluruh masyarakat Papua akan mendukung rencana penambahan daerah otonomi baru.

Peran tokoh agama untuk mendukung pembangunan DOB amat penting karena faktanya masih ada warga yang awam dan ketakutan akan penambahan provinsi. Ketika dalam keadaan takut maka mereka lebih mudah dipengaruhi oleh oknum yang tidak suka akan rencana pemekaran wilayah. Namun dengan dukungan dari sang pendeta maka masyarakat akan tenang dan tidak mudah terhasut oleh para oknum.

Pendeta Nekies juga menghimbau kepada segenap masyarakat Suku Dani, terutama yang bermukim di wilayah Kampung Kali Harapan Nabire, untuk tidak terpengaruh akan aksi penolakan DOB. Ada isu bahwa akan ada demonstrasi untuk menolak pemekaran wilayah, tanggal 14 Juli 2022 mendatang. 

Diharap tak hanya masyarakat Suku Dani saja yang mengikuti anjuran dari Pendeta Nekies, tetapi juga seluruh warga Papua. Pasalnya, ketika ada demonstrasi akan berpotensi berakhir jadi kerusuhan. Takutnya ada kerusakan pada fasilitas umum, bahkan yang lebih parah adalah munculnya korban luka-luka dari masyarakat yang ikut unjuk rasa.

Kerusuhan dan aksi menentang penambahan DOB wajib untuk dicegah karena wilayah Papua lebih rawan. Bisa jadi demo yang berujung pada tawuran akan berubah jadi perang antar suku dan sangat mengerikan karena peserta demo yang emosi bisa mengeluarkan senjata tajam atau senjata tradisional. Jangan sampai hal buruk ini terjadi dan memakan korban jiwa.

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua bisa terjun langsung ke masyarakat dan mencegah penentangan penambahan DOB. Pencegahan ini wajib karena bisa jadi ada hasutan dari oknum agar rencana pemekaran wilayah gagal. Ingatlah bahwa masih ada Organisasi Papua Merdeka dan mereka menentang penambahan DOB, dan bisa jadi mereka juga yang sengaja memprovokasi masyarakat untuk berdemo.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga mensosialisasikan manfaat jika ada penambahan provinsi. Rakyat perlu diedukasi bahwa jika ada pemekaran wilayah maka masyarakatlah yang diuntungkan, karena akan ada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lain.

Dukungan untuk penambahan DOB dari tokoh agama Papua sangat berarti karena dapat menginspirasi ummat dan seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih untuk mendukung pemekaran wilayah. Dengan adanya penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut, maka pembangunan dapat terus dipercepat demi kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta