Oleh : Edwin Harahap )*

Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas). Langkah tersebut perlu mendapat apresiasi masyarakat sebagai bentuk pengendalian wabah penyakit yang menyerang hewan ternak.

Merebaknya kasus PMK yang menjangkiti sejumlah hewan ternak sapi belakangan memang sangatlah meresahkan. Apalagi sebentar lagi umat Muslim akan menyelenggarakan hari Raya Idul Adha yang di dalamnya terdapat anjuran untuk berkurban. Maka dari itu Pemerintah langsung membentuk Satgas dalam penanganan PMK tersebut.

Pembentukan Satgas yang cepat itu langsung mendapatkan apresiasi besar dari Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PHDI) Sumatera Selatan, dr. Jafrizal karena menilai bahwa memang ada upaya sangat serius dari Pemerintah demi bisa segera menangani wabah PMK yang tengah terjadi.

dr. jafrizal juga menyatakan karena sifat penyebarannya yang begitu cepat, maka memang sangat diperlukan kecepatan penanganan dari Pemerintah, termasuk salah satunya dengan menerjunkan para Satgas yang telah dibentuk. Tentunya dengan keberadaan para Satgas tadi, masyarakat di daerah yang masih sulit untuk mengakses obat-obatan untuk ternak mereka bisa sangat terbantu.

Sementara itu, Letjen TNI Suharyanto selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuturkan bahwa dengan terbentuknya Satgas PMK yang terdiri dari berbagai macam unsur mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Dokter Hewan, Pakar Peternakan serta Asosiasi Obat Hewan mampu untuk terus mengupayakan agar wabah PMK tidak terus merebak.

Pasalnya diketahui bahwa masih belum terdapat pengobatan ataupun antiviral khusus yang benar-benar mujarab untuk menangani PMK ini, namun setidaknya seluruh pihak terus berusaha untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh para ternak dengan memberikan vaksin hewan sebelum mereka terjangkit. Ditambah lagi terdapat terapi alternatif seperti pemanfaatan plasma konvalesen yang akan mampu lebih efisien dilakukan.

Untuk provinsi yang mungkin masih belum teridentifikasi adanya wabah PMK di sana, Kepala BNPB ini mengimbau dengan tegas supaya bisa segera dibentuk pula Satgas Daerah karena memang ternyata penularan pada PMK ini cukup cepat sehingga bisa ditangani terlebih dahulu dengan jauh lebih efektif.

Apresiasi pembentukan Satgas PMK juga diberikan oleh pihak IPB melalui Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Deni Novianto menilai bahwa Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kementerian Pertanian telah mengambil langkah dan juga tindakan yang sangat tepat.

Senada dengan apa yang telah dikatakan oleh Kepala BNPB, Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis tersebut mengaku bahwa integrasi dari berbagai bidang sekaligus dalam Satgas memang merupakan hal yang sangat wajib untuk dilakukan. Selain itu, dirinya juga memberikan beberapa rekomendasi lain yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya Satgas.

Rekomendasi tersebut antara lain adalah mengenai penerapan biosekuriti, peningkatan imunitas ternak supaya mampu mencegah penularan agar tetap terkendali jika hewan ternak memiliki imunitas bagus, percepatan dalam pengadaan vaksin PMK dan produksi vaksin PMK di Indonesia. Hal ini bertujuan agar negara kita tidak terlalu bergantung dengan produksi vaksin dari negara lain. Kemudian harus ada pengawasan yang lebih ketat serta pemasukan hewan hidup dan produk hewan dari luar negeri/pengadaan import karena tidak bisa dipungkiri bahwa jika kondisi permintaan daging di pasar besar, maka pemenuhan stok harus tetap tersedia dan dijamin keamanannya.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Ir Tangkas Manimpan Tobing juga memberikan apresiasinya kepada langkah cepat tangga yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah PMK ini dengan langsung membentuk tim Satgas. Menurutnya, hal tersebut akan sangat membantu para peternak yang saat ini memang tengah butuh obat dan vaksin untuk menangkal virus PMK yang menjangkiti hewan kesayangan mereka.

Pemerintah RI sangat seirus dalam upaya pemberantasan wabah PMK ini. Bukan hanya sekedar pembentukan Satgas saja yang patut untuk diapresiasi, namun bagaimana upaya untuk bisa terus menemukan obat serta vaksin yang efektif hingga percobaan dengan menggunakan plasma konvalesen juga perlu diacungi jempol. Keberadaan Satgas pun diharapkan dapat mencegah penyebaran PMK di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Edwin Harahap )*

Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas). Langkah tersebut perlu mendapat apresiasi masyarakat sebagai bentuk pengendalian wabah penyakit yang menyerang hewan ternak.

Merebaknya kasus PMK yang menjangkiti sejumlah hewan ternak sapi belakangan memang sangatlah meresahkan. Apalagi sebentar lagi umat Muslim akan menyelenggarakan hari Raya Idul Adha yang di dalamnya terdapat anjuran untuk berkurban. Maka dari itu Pemerintah langsung membentuk Satgas dalam penanganan PMK tersebut.

Pembentukan Satgas yang cepat itu langsung mendapatkan apresiasi besar dari Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PHDI) Sumatera Selatan, dr. Jafrizal karena menilai bahwa memang ada upaya sangat serius dari Pemerintah demi bisa segera menangani wabah PMK yang tengah terjadi.

dr. jafrizal juga menyatakan karena sifat penyebarannya yang begitu cepat, maka memang sangat diperlukan kecepatan penanganan dari Pemerintah, termasuk salah satunya dengan menerjunkan para Satgas yang telah dibentuk. Tentunya dengan keberadaan para Satgas tadi, masyarakat di daerah yang masih sulit untuk mengakses obat-obatan untuk ternak mereka bisa sangat terbantu.

Sementara itu, Letjen TNI Suharyanto selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuturkan bahwa dengan terbentuknya Satgas PMK yang terdiri dari berbagai macam unsur mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Dokter Hewan, Pakar Peternakan serta Asosiasi Obat Hewan mampu untuk terus mengupayakan agar wabah PMK tidak terus merebak.

Pasalnya diketahui bahwa masih belum terdapat pengobatan ataupun antiviral khusus yang benar-benar mujarab untuk menangani PMK ini, namun setidaknya seluruh pihak terus berusaha untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh para ternak dengan memberikan vaksin hewan sebelum mereka terjangkit. Ditambah lagi terdapat terapi alternatif seperti pemanfaatan plasma konvalesen yang akan mampu lebih efisien dilakukan.

Untuk provinsi yang mungkin masih belum teridentifikasi adanya wabah PMK di sana, Kepala BNPB ini mengimbau dengan tegas supaya bisa segera dibentuk pula Satgas Daerah karena memang ternyata penularan pada PMK ini cukup cepat sehingga bisa ditangani terlebih dahulu dengan jauh lebih efektif.

Apresiasi pembentukan Satgas PMK juga diberikan oleh pihak IPB melalui Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Deni Novianto menilai bahwa Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kementerian Pertanian telah mengambil langkah dan juga tindakan yang sangat tepat.

Senada dengan apa yang telah dikatakan oleh Kepala BNPB, Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis tersebut mengaku bahwa integrasi dari berbagai bidang sekaligus dalam Satgas memang merupakan hal yang sangat wajib untuk dilakukan. Selain itu, dirinya juga memberikan beberapa rekomendasi lain yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya Satgas.

Rekomendasi tersebut antara lain adalah mengenai penerapan biosekuriti, peningkatan imunitas ternak supaya mampu mencegah penularan agar tetap terkendali jika hewan ternak memiliki imunitas bagus, percepatan dalam pengadaan vaksin PMK dan produksi vaksin PMK di Indonesia. Hal ini bertujuan agar negara kita tidak terlalu bergantung dengan produksi vaksin dari negara lain. Kemudian harus ada pengawasan yang lebih ketat serta pemasukan hewan hidup dan produk hewan dari luar negeri/pengadaan import karena tidak bisa dipungkiri bahwa jika kondisi permintaan daging di pasar besar, maka pemenuhan stok harus tetap tersedia dan dijamin keamanannya.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Ir Tangkas Manimpan Tobing juga memberikan apresiasinya kepada langkah cepat tangga yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah PMK ini dengan langsung membentuk tim Satgas. Menurutnya, hal tersebut akan sangat membantu para peternak yang saat ini memang tengah butuh obat dan vaksin untuk menangkal virus PMK yang menjangkiti hewan kesayangan mereka.

Pemerintah RI sangat seirus dalam upaya pemberantasan wabah PMK ini. Bukan hanya sekedar pembentukan Satgas saja yang patut untuk diapresiasi, namun bagaimana upaya untuk bisa terus menemukan obat serta vaksin yang efektif hingga percobaan dengan menggunakan plasma konvalesen juga perlu diacungi jempol. Keberadaan Satgas pun diharapkan dapat mencegah penyebaran PMK di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme dan intoleransi merupakan salah satu ancaman bagi keutuhan bangsa yang dapat masuk ke lingkungan pendidikan. Semua pihak diminta untuk waspada agar generasi muda tidak teracuni paham tersebut.

Beberapa waktu lalu di Solo ada berita menghebohkan, ketika anak-anak merusak makam yang jenazahnya memiliki keyakinan lain. Mereka ditengarai murid sebuah sekolah informal yang radikal. Setelah itu diadakan pengusutan mengapa para pengajarnya sampai tega mendoktrin anak-anak yang masih polos, dan meracuni mereka dengan intoleransi dan radikalisme?.

Kejadian yang viral ini membuka mata masyarakat bahwa radikalisme dan intoleransi sudah masuk ke lingkungan pendidikan. Para orang tua mulai khawatir apakah anak-anaknya masuk ke sekolah yang moderat atau justru sebaliknya. Mereka perlu mewaspadai dan menyelidiki apakah institusi pendidikan tersebut terpapar paham terlarang.

Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa bahaya radikalisme sudah menyusup ke lingkungan pendidikan. Ia prihatin karena doktrin khilafah mempengaruhi keyakinan anak-anak terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Nahar melanjutkan, Kementerian PPPA mengecam berbagai bentuk penyebaran doktrin khilafah di sekolah-sekolah. Di sana tidak diajarkan ideologi Pancasila, tidak memajang foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, bahkan yang lebih ekstrim lagi mereka melarang para murid untuk hormat bendera merah putih. Ajaran seperti itu membuat para murid jadi radikal dan intoleran.

Masyarakat yang khawatir anak-anaknya diajari apa di sekolah, mulai mengadakan penyelidikan. Mereka meninjau sendiri apakah benar kalau di kelas tidak ada foto presiden dan wakilnya, dan tidak ada upacara dan hormat bendera merah putih tiap senin. Hal ini wajar dilakukan sebagai upaya untuk melihat apakah institusi pendidikan tersebut radikal atau tidak.

Buku-buku dan modul anak-anak juga dipantau oleh orang tuanya. Bacalah dengan teliti dan lihat jadwal pelajarannya. Biasanya institusi pendidikan yang radikal tidak mengajarkan nasionalisme, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Anak-anak juga ditanya apakah gurunya pernah menceritakan tentang sistem negara khilafah, jihad, dan terorisme.

Penyelidikan juga bisa dilihat dari media sosial sekolah dan guru-gurunya. Jika ketahuan meng-upload tentang jihad maka patut diwaspadai. Untuk lebih amannya maka anak-anak bisa dipindahkan ke sekolah lain yang mengajarkan nasionalisme. Lebih baik memilih institusi pendidikan yang lurus daripada anak-anak jadi korban dan mau jadi teroris.

Jika memang ada sekolah yang mencurigakan dan memiliki ciri-ciri radikal, maka jangan ragu untuk melaporkannya ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menutup institusi pendidikan tersebut, jika benar mengajarkan radikalisme. Langkah ini harus dilakukan agar tidak ada lagi murid dan wali murid yang jadi korban.

Anak-anak yang sudah terlanjur belajar di sekolah yang radikal perlu dideradikalisasi jalan pemikirannya. Mereka perlu diajarkan bahwa agama membawa cinta kasih, dan kekerasan serta pengeboman yang diajarkan oleh kelompok radikal adalah sebuah kesalahan, karena nabi tidak pernah mengajarkan ekstremisme. Ajak mereka untuk menyanyikan lagu-lagu nasional dan membangkitkan kembali nasionalismenya.

Masyarakat perlu mewaspadai penyebaran paham radikal dan intoleran di lingkungan pendidikan. Para orang tua wajib melihat apakah sekolah anak-anaknya lurus atau malah radikal. Dengan adanya partisipasi dari semua pihak, penyebaran paham radikal di institusi pendidikan diharapkan dapat dicegah.

)* Penulis adalah kontributor pertiwi Institute

Oleh : Abdul Karim )*

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dengan selalu menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi seiring peningkatan kasus Covid-19. Dengan adanya kepedulian masyarakat tersebut, ledakan kasus Covid-19 dapat dihindari dan pemulihan ekonomi dapat terus berjalan.

Masyarakat bergembira karena 2 bulan lalu kasus Corona turun drastis, tetapi saat ini mereka diharap kembali agar waspada karena ada kenaikan jumlah pasien Covid-19 di Indonesia. Per 1 Juli 2022, ada 2.049 orang yang kena corona. Jumlah ini tentu mengkhawatirkan karena para tenaga kesehatan takut ada serangan corona gelombang ke empat, dan kenaikan kasus jangan sampai tidak terkendali.
Memang sudah biasa ada kenaikan kasus corona setelah libur panjang tetapi yang ditekankan adalah masyarakat yang harus waspada dan tetap menaati protokol kesehatan, agar tidak menjadi korban berikutnya.

Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat untuk terus mengenakan masker. Menurutnya, salah satu penyebab kenaikan kasus Corona di Indonesia adalah masyarakat abai/lengah dan tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, karena terlena dengan keadaan yang aman.

Profesor Wiku menambahkan, protokol kesehatan adalah kunci pengendalian kasus corona. Berkaca dari kejadian tahun lalu, pasca libur panjang memang selalu ada kenaikan jumlah pasien Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat masih harus taat protokol kesehatan. Dalam artian, protokol kesehatan harus diberlakukan agar kasus Covid-19 tetap terkendali.

Untuk menangani ganasnya Corona maka masyarakat harus kembali mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apalagi jika mereka beraktivitas di dalam ruangan. Masker harus dikenakan dan diganti 4 jam sekali, karena efektivitasnya maksimal hanya 4 jam. Jangan lupa bawa banyak masker cadangan di dalam tas dan sekaligus memberikan masker itu ke orang yang belum memakai masker.

Masker menjadi barang yang wajib dikenakan karena saat ini pandemi belum selesai. Menurut Dokter Reisa Broto Asmoro, efektivitas pemakaian masker baru terjadi ketika minimal 75% orang di dalam ruangan mengenakannya. Oleh karena itu di dalam ruang kantor atau kelas harus memakai masker dan jangan dilepas. Bisa jadi ada orang yang memakai masker hanya saat perjalanan, tetapi ketika sampai di kantor justru dilepas.

Taati juga poin lain dalam protokol kesehatan seperti mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Memang saat ini sudah banyak kerumunan seperti pesta perkawinan. Namun untuk lebih amannya, datanglah di awal acara sehingga masih sepi.

Selain protokol kesehatan maka masyarakat juga harus divaksin sampai 3 kali. Jadwal vaksin bisa diperiksa di aplikasi Peduli Lindungi. Tempat penyuntikan juga ada di mana-mana. Tak hanya di Rumah Sakit dan Puskesmas, tetapi juga di sekolah, di universitas, bahkan di dalam Mall. Cari saja informasi tempat vaksinasi di media sosial dan tinggal mendaftar lewat formulir online yang disediakan.

Sedihnya, saat ini muncul kalangan anti vaksin (antivax) yang menyebarkan hoax, padahal MUI sudah jelas menyatakan bahwa vaksin halal dan memiliki nomor BPOM. Salah satu usaha pemerintah agar makin banyak masyarakat yang mau divaksin dan tidak terpengaruh kaum antivax adalah persyaratan wajib vaksin bagi seluruh murid dan gurunya sebelum masuk sekolah. Seluruh PNS dan karyawan swasta juga harus divaksin.

Namun antivax masih mengakali dan membuat surat vaksin palsu, padahal surat itu tidak sama dengan data di aplikasi Peduli Lindungi. Masyarakat awam diminta jangan ikut-ikutan bertindak curang seperti itu karena sama saja membohongi diri sendiri. Jika tidak ingin kena Corona maka harus vaksin, bukannya membuat surat palsu. Jangan sampai kena Corona terlebih dahulu, baru menyesal karena tidak vaksin.

Untuk menangani kasus corona yang sedang naik maka masyarakat dihimbau untuk menaati protokol kesehatan. Jangan lepas masker karena dalam keadaan pandemi, karena masker menjadi pelindung pertama dari Corona. Selain itu, semua orang wajib divaksin agar memiliki kekebalan tubuh yang tinggi dan bisa menurunkan kasus Corona di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Raditya Rahman )*

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan investasi energi bersih. Dengan adanya peningkatan investasi bersih, dampak negatif perubahan iklim dapat ditekan dan kesejahteraan rakyat dapat terus meningkat.

Energi Bersih merupakan fokus pemerintah untuk mengembangkan ekosistem mobil listrik dan baterai litium. Presiden RI Ir Joko Widodo mengajak serta negara G7 untuk berkontribusi memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia. Ajakan ini disampaikan saat berpidato dalam sesi working lunch dengan topik perubahan iklim, energi dan kesehatan di KTT G7 di Schloss Elmau, Jerman.

Di depan pemimpin dunia yang hadir, Jokowi menyatakan potensi Indonesia sebagai kontributor energi bersih, baik di dalam perut bumi, di darat, maupun di laut, sangat besar. Sehingga Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif. Indonesia membutuhkan setidaknya 25-30 miliar US Dollar untuk transisi energi delapan tahun ke depan.
Angka tersebut setara dengan Rp 370 trilun sampai Rp 445 triliun (kurs Rp 14.800 per dolar Amerika).
Mantan Walikota Surakarta tersebut mengatakan, transisi ini bisa kita optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis dan membuka lapangan kerja baru. Jokowi juga menyampaikan tentang risiko perubahan iklim yang sangat nyata yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17 ribu pulau.
Risikonya bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga membuat petani dan nelayan dalam kesulitan.
Di sisi lain, para pemimpin negara G7 juga sudah menggelar pertemuan awal pada hari pertama pada 26 Juni 2022 dan mencapai kesepakatan. Salah satunya pembiayaan infrastruktur global sebesar 600 miliar US Dollar bernama Partnership for Global Infrastructure and Investment selama lima tahun ke depan. Proyek tersebut diluncurkan untuk negara berkembang demi proyek infrastruktur China bernama Belt and Road Initiative. Proyek yang diluncurkan G7 ini pun juga menyasar sektor energi bersih dan rendah karbon yang disampaikan oleh Jokowi.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, Jerman akan berkontribusi hingga 8,5 milar US Dollar selama tiga hingga lima tahun ke depan untuk proyek G7 ini. Olaf juga mengatakan Jerman terus berkomitmen memberikan dukungan program Emerging Markets Climate Action Fund dengan total kontribusi mencapai 55 juta Euro.

Dalam kesempatan pernyataan terbuka, Olaf menuturkan bahwa pihaknya telah mendiskusikan bagaimana investasi global Jerman di bidang energi rendah karbon, termasuk gas, bisa membantunya dalam merespons Rusia yang menggunakan energi sebagai senjata mereka.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga membeberkan kontribusi negaranya akan mencapai 200 juta US Dollar dalam proyek tersebut. Proyek investasi ini menyasar bidang kesehatan, konektivitas digital, hingga ketahanan energi dan iklim. Sejauh ini pengembangan energi bersih masih menghadapi berbagai kendala. Dimulai dari biaya tinggi pengembangan EBT, subsidi dan insentif pada EBT terbatas, harga jual energi fosil yang masih lebih murah, pangsa pasar masih minim, serta regulasi yang sering berganti.

Peluang Indonesia dalam mengimplementasikan energi bersih juga besar. Utamanya karena bahan baku EBT di Indonesia melimpah. Sebut saja arus laut, panas bumi, bio energi, angin, air dan matahari. Ditambah, ekspor barang dengan emisi tinggi sudah mulai dibatasi yang akan memberi kesempatan pengembangan energi bersih.

Indonesia juga menargetkan memiliki pembangkit energi bersih sebesar 587 gigawatt pada 2060. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencapai target netralitas karbon di dalam negeri. Bukan tidak mungkin jika kelak, semua listrik akan dihasilkan oleh pembangkit listrikk energi baru terbarukan dengan berfokus kepada pembangunan energi terbarukan variabel.

Energi bersih adalah target bagi Indonesia sehingga pemerintah tidak main-main dalam progres investasi energi rendah karbon. Tentu saja pemerintah Indonesia harus mengambil peran agar Investasi energi bersih ini dapat diimplementasikan secara optimal di Tanah Air.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

KTT G20 akan diadakan tanggal 15 November 2022 di Bali. Jelang acara internasional ini, pemerintah terus memaksimalkan persiapannya agar acara tersebut berjalan aman dan sukses.
Indonesia memegang rekor karena menjadi negara berkembang pertama terpilih sebagai Presidensi KTT G20. Sesuai jadwal, KTT G20 akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, tanggal 15 hingga 16 November 2022. Pulau Dewata dipilih karena sudah sering menjadi tempat berkumpulnya para tamu negara di acara formal.

Demi kesuksesan KTT G20 maka pemerintah memaksimalkan persiapannya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan meminta seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam KTT G20 untuk mempersiapkannya secara matang.

Kementerian yang terlibat dalam KTT G20 antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu ada pula Lembaga Penjamin Simpanan, TNI, dan Polri. Semua berkolaborasi demi mendukung kesuksesan penyelenggaraan KTT G20.

Luhut melanjutkan, kementerian-kementerian dan lembaga harus bekerja dengan tulus dan jangan merasa paling hebat, karena semuanya bekerja dalam 1 tim. Semuanya juga wajib untuk memasang target agar persiapan KTT G20 berjalan dengan baik.
Instruksi ini merupakan bagian dari persiapan sebuah acara besar KTT G20, sehingga wajib ada kerja sama. Jangan sampai ada miskomunikasi sehingga membuat rencana jadi meleset. Jangan pula mengunggulkan diri sendiri tetapi ketika acara berlangsung koordinasinya menjadi tidak terarah.
Jika ada kekacauan sedikit saja maka akan memalukan nama Indonesia sebagai tuan rumah.
Selain itu, perlu ada standar yang jelas dalam persiapan KTT G20. Forum ini berkelas internasional sehingga standarnya lebih tinggi daripada acara biasa. Misalnya untuk seluruh panitia wajib fasih berbahasa Inggris, karena semua tamu memakai bahasa ini. Panitia juga dipastikan sudah vaksin sampai 3 kali agar membentuk kekebalan komunal. Untuk logistik juga harus sempurna karena hidangannya berstandar internasional dan wajib higienis.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Mahfud MD menyatakan bahwa dalam persiapan KTT G20 maka yang digencarkan adalah bidang keamanan, logistik, dan infrastruktur. Tidak ada toleransi bagi ancaman apapun yang bisa merusak citra dan kehormatan Indonesia.
Faktor keamanan sangat penting karena para delegasi KTT G20 adalah tamu kehormatan negara.
Jangan sampai kelompok yang menciptakan gangguan Kamtibmas, termasuk dari kelompok teror. Oleh sebab itu, aparat gabungan TNI dan Polri siap mengemban amanah untuk mengamankan KTT G20.
Sementara itu, untuk persiapan infrastruktur maka ada preservasi 9 jalan dan jembatan, agar KTT G20 berlangsung tanpa terganggu oleh kemacetan. Pembangunan infrastruktur juga diadakan dengan pembuatan tempat parkir yang representatif. Jadi tidak akan susah untuk memarkir kendaraan-kendaraan yang membawa para tamu negara.

Persiapan juga dilakukan dengan kendaraan listrik yang menjadi moda transportasi para peserta KTT G20 selama berada di Nusa Dua. Kendaraan listrik ini siap mengantar mereka untuk bermobilitas dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dengan memakai mobil listrik maka sekaligus memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah siap untuk memasuki industri hijau yang ramah lingkungan.

Berbagai persiapan dimatangkan jelang penyelenggaraaan KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Masyarakat pun diimbau untuk mendukung acara internasional tersebut karena partisipasi masyarakat akan sangat berarti pada kesuksesan KTT G20.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Babak baru pasca disahkannya UU pemekaran wilayah di tiga provinsi Papua menjadi harapan bersama masyarakat sekaligus pemerintah dan DPR yang berupaya menyiapkan sarana prasarana, aturan-aturan, sumber daya manusia, hingga infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan hadirnya provinsi-provinsi hasil pemekaran tersebut.

Pemerintah Siapkan Road Map Pembangunan Awal Tiga Provinsi Papua

Lahirnya kebijakan pemekaran yang telah dinantikan banyak pihak, pun juga sebelumnya direspon dengan dinamika pro dan kontra, tak hanya berhenti di meja pengesahan saja. Masyarakat menunggu progress pemerintah untuk membangun hasil pemekaran tersebut dengan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga bisa segera berjalan sesuai rencana dalam wujud dan lingkup suatu provinsi. Pemerintah melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, secara tegas menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan road map pembangunan awal untuk tiga provinsi baru di Papua, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).

Pembangunan tahap pertama yaitu dibentuk pemerintahan, mulai dari pembentukan kepala daerahnya, regulasi dan juga pembantu kepala daerah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Infrastruktur yang diutamakan yaitu pembangunan kantor pelayanan publik yang bisa mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, persiapan tata ruang di tiga provinsi baru. Hingga pada tahap akhir setelah semua hal tersebut terbentuk, pemerintah akan melakukan tahap pengawasan dan evaluasi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut memberikan penjelasan bahwa adanya kebijakan pemekaran Papua ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, pelayanan publik, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Proses implementasinya sendiri akan dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk dari segi anggaran negara. Melalui kebijakan ini, masyarakat Papua akan lebih leluasa mengembangkan daerah masing-masing. Kementerian Keuangan akan selalu siap mendukung pemerataan pembangunan Indonesia dari ujung Barat sampai ke Timur, demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemekaran Diharapkan Munculkan Wakil Rakyat yang Berpihak pada Masyarakat Papua

Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi di tanah Papua, keindahan serta kekayaan alam yang rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Maka dengan adanya pemekaran wilayah menjadi harapan bersama munculnya wakil rakyat yang mampu memperjuangkan dan berpihak pada masyarakat Papua.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua kian mengokohkan posisi Bumi Cenderawasih di dalam NKRI. Pemekaran Papua diharapkan membuat pemerintah pusat dan daerah semakin fokus untuk membangun kesejahteraan rakyat Papua, dan hadirnya tiga DOB di Papua juga dapat memunculkan wakil rakyat yang berpihak pada rakyat Papua di lingkup NKRI. Sehingga, dapat menutup celah hadirnya kelompok separatis yang mengiming-imingi pemisahan dengan dalih kesejahteraan.

Harapan serupa juga muncul dari Ketua DPW Partai Perindo Papua, Raflus Doranggi bahwa pihaknya menyambut baik pengesahan Undang-undang terkait tiga DOB pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Pemekaran dilakukan tak lain demi kesejahteraan seluruh masyarakat Papua, kemudian diharapkan muncul pemimpin di daerah baru tersebut yang akan secara serius menangani permasalahan yang selama ini terjadi di Papua.

DPR Sepakat Usulkan Perppu untuk Pemilu 2024

Salah satu hal yang perlu dipersiapkan berkenaan dengan lahirnya tiga provinsi baru di Papua adalah kesiapan dalam keikutsertaan Pemilu 2024, menyangkut aturan, dasar hukum, hingga tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tentunya dengan waktu singkat yang dimiliki oleh Pemerintah dan DPR dalam mempersiapkan segala sesuatunya tersebut.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menyatakan bahwa sejauh ini pembicaraan di DPR disepakati akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam pelaksanaan di tiga provinsi baru terkait Pemilu 2024.

Kecenderungan Perppu didasarkan bahwa adanya revisi UU Pemilu membutuhkan waktu yang panjang dan bisa merambah ke klaster lain. Padahal tujuannya hanya akan mengisi kekosongan aturan soal pemilu karena adanya DOB di tiga provinsi di Papua. Komisi II DPR akan menentukan waktu yang tepat untuk membahas berbagai hal berkaitan Pemilu 2024 bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu.

Pentingnya Pemekaran Wilayah untuk Pemerataan Distribusi Ekonomi Kepada Masyarakat

Mengapa penjelasan berkaitan dengan hal ini kembali diulang? Karena hingga saat ini masih terdapat sejumlah pihak yang belum paham dan meragukan perihal tujuan pemekaran di suatu wilayah. Dalam konteks di tanah Papua, beberapa pihak yang belum paham tersebut justru membuat tuduhan negatif bahwa pemekaran merupakan salah satu bentuk penjajahan. Padahal, jika diamati dan diimplementasikan secara tepat terdapat tujuan mulia yang harus didukung oleh seluruh pihak.

Membicarakan kebijakan pemekaran DOB, adalah bagaimana pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi dengen memperpendek serta memotong birokrasi yang diakibatkan oleh jarak dengan wilayah yag luas, seperti halnya di Papua. Salah satu faktor penting perlunya pemekaran adalah agar distribusi ekonomi dapat merata tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian pelayanan yang cepat sebagai dampak dari rentang kendali yang tak lagi jauh, dimana sebelumnya memerlukan waktu, distribusi kekuatan politik, sosial dan budaya.

Kemudian penerapan pembentukan DOB, bahwa setiap daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya, kecuali enam kewenangan yang mutlak diurus oleh pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Namun, selain enam kewenangan yang mutlak diurus oleh pemerintah pusat tersebut, urusan pemerintahan yang bersifat concurrent diurus bersama sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa pemekaran daerah yang terbentuk akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tidak hanya mengejar kuantitas. Pelayanan publik tersebut di dalamnya menyangkut pelayanan kesehatan, infrastruktur dan pendidikan.

Oleh sebab itu, sekali lagi ditegaskan bahwa munculnya kebijakan pemekaran provinsi merupakan keniscayaan dalam mencapai pelayanan dasar yaitu pelayanan kesehatan, infrastruktur dan pendidikan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Mahasiswa memiliki peran yang penting dalam upaya menangkal radikalisme. Keterlibatan mahasiswa dapat menekan penyebaran radikalisme di Indonesia secara maksimal.

Peran mahasiswa di masa sekarang sangatlah penting. Mereka tidak hanya pergi ke kampus untuk belajar, tetapi juga berorganisasi serta mendukung program pemerintah. Salah satu peran utama mahasiswa adalah menangkal radikalisme agar tidak tersebar luas di Indonesia, karena paham radikal dapat menggerogoti negara dari dalam.

Brigjen (Pol) R Ahmad Nurwakhid selaku Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa radikalisme merupakan paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Radikalisme selalu mendoktrin, membenturkan agama dan budaya, agama dan sosial, serta agama dan Pancasila.

Ahmad menjelaskan, bahwa radikalisme adalah paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikal terorismenya berasal dari oknum yang beragama serta secara termonologi asing dikatakan sebagai ekstremisme.

Dalam hal ini, perlu adanya ajakan kepada para mahasiswa sebagai agent of change untuk menangkal radikalisme, terutama di lingkungan kampus. Peran serta mahasiswa sangat strategis dalam menangkal radikalisme. Hal tersebut dikarenakan posisi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi sangat rawan terkena radikalisme karena mahasiswa sedang dalam masa pencarian jati diri.

Moderasi beragama merupakan salah satu hal yang tepat untuk digaungkan di kampus dalam upaya menangkal radikalisme. Dengan adanya moderasi beragama maka akan mencegah ekstremisme yang akan berujung pada radikalisme dan terorisme. Mahasiswa juga dapat turut mempromosikan moderasi beragama sebagai salah satu cara menangkal radikalisme.

Mahasiswa dapat mengamati lingkungan disekitarnya dalam upaya penangkalan radikalisme. Salah satunya adalah pengamatan terhadap sesama mahasiswa dimana apabila jeli, mahasiswa dapat mencegah temannya untuk terseret arus radikalisme, karena sejatinya perekrutan paham radikal dimulai dari mahasiswa yang terlihat kesepian.

Lingkungan kampus juga dapat diamati oleh mahasiswa, karena bisa jadi gedung unit kegiatan mahasiswa disalahgunakan untuk ajang penyebaran radikalisme. Penyebab hal tersebut terjadi salah satunya adalah ada anggota kelompok radikal yang menyusup dan melakukan penyebaran paham radikal di kegiatan mahasiswa tersebut. Jika terbukti ada, maka mahasiswa dapat melaporkan agar dapat ditindak dengan keras oleh pihak kampus.

Mahasiswa juga dapat menangkal radikalisme melalui media sosial. Seperti melalui akun instagram atau facebook, jika mahasiswa melihat tanda-tanda konten yang bermuatan radikal, mahasiswa dapat langsung melaporkan agar akun penyebar paham radikal ditutup secara paksa oleh pihak pengelola media sosial tersebut. Dengan tindakan tersebut, mahasiswa sudah mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang tercemar oleh radikalisme di dunia maya.

Dengan demikian, peran mahasiswa sangatlah penting dalam menangkal radikalisme, baik di kampus maupun di lingkungan lain seperti dunia maya. Sebagai agent of change, mahasiswa tidak boleh bersikap acuh tak acuh, namun berusaha agar dapat berperan serta dalam memberantas radikalisme, meskipun dalam lingkungan yang kecil sekalipun. Oleh karena itu, radikalisme harus segera dihapus dan diberantas agar tidak menghancurkan negara Indonesia ini.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi di tengah lonjakan kasus Covid-19 dalam rangka meningkatkan imunitas masyarakat baik dari penularan Covid-19 maupun efek fatal virus tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk tidak ragu melakukan vaksinasi lengkap maupun booster karena vaksin yang disediakan aman dan halal sesuai yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketika awal program vaksinasi nasional diberlakukan pada awal 2021, masyarakat antusias mengantri di Puskesmas untuk mendapatkan suntikan. Namun setelah lebih dari setahun program ini berjalan, masih ada yang belum vaksin sama sekali. Alasannya karena takut, padahal vaksin Corona di Indonesia sudah halal yang tersertifikasi dari MUI dan memiliki izin BPOM, dan tidak ada efek sampingnya. Masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi lagi tentang manfaat vaksin untuk mencegah lonjakan kasus Corona di Indonesia.
Per 1 Juli 2022 ada lebih dari 2.000 pasien
Corona, padahal per tanggal 1 Juni 2022 pasiennya hanya 304 orang. Kenaikan kasus Corona jelas mengkhawatirkan karena Indonesia sedang bersiap memasuki masa endemi. Pandemi wajib diakhiri dan jumlah pasien Covid-19 harus ditekan, dan caranya dengan kembali menggencarkan vaksinasi dari Sabang sampai Merauke.

Vaksinasi massal terus diadakan di berbagai daerah, salah satunya di Banyuasin, Sumatera Selatan. Bupati Banyuasin H. Askolani menyatakan bahwa vaksinasi massal dilakukan di seantero Banyuasin. Bahkan vaksinasi diadakan juga di malam hari. Tujuannya untuk mencapai target minimal 70% warga sudah divaksin.

H. Askolani menambahkan, dengan upaya vaksinasi massal maka masyarakat akan lebih sehat, aman, dan aktif. Dalam artian, ketika sudah divaksin maka warga Banyuasin akan sehat dan bebas Corona. Tentu dengan catatan mereka tetap menaati protokol kesehatan.

Upaya Pemerintah Daerah Banyuasin untuk mencegah lonjakan kasus Corona dengan vaksinasi massal, perlu ditiru oleh daerah-daerah lain. Untuk mencapai cakupan vaksinasi 100% maka perlu ada kerja sama, antara Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak terkait.

Vaksinasi massal akan lebih menarik masyarakat jika mereka ditawari hadiah. Misalnya para peserta vaksinasi akan mendapatkan susu gratis, paket sembako, voucher belanja, atau doorprize menarik lain. Panitia vaksinasi massal bisa bekerja sama dengan beberapa sponsor sebagai penyuplai hadiah, sehingga tidak memberatkan anggaran.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Buleleng, Bali, membuat program Pahlawan Lansia Semangat Dapat Vaksinasi Lengkap. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Buleleng, Suwarmawan, menyatakan bahwa program ini untuk melindungi lansia (lanjut usia). Faktanya, banyak lansia yang belum divaksin karena takut atau tidak tahu bahwa vaksinasi itu wajib. Padahal lansia amat rawan karena imunitasnya lebih rendah dan rata-rata memiliki komorbid (penyakit bawaan) sehingga wajib divaksin.

Suwarmawan melanjutkan, program Pahlawan Lansia Semangat akan menaikkan cakupan vaksinasi karena jika ada 1 lansia yang menjadi pahlawan, teman-temannya akan mau divaksin. Di Buleleng dan sekitarnya, cara ini cukup berhasil untuk merayu banyak lansia. Dengan begitu maka cakupan vaksinasi akan bertambah.

Vaksinasi memang perlu digencarkan lagi di seluruh Indonesia untuk mencegah lonjakan kasus Corona. Jika minimal 70% warga sudah divaksin maka akan terbentuk kekebalan kelompok. Kekebalan ini akan menurunkan jumlah pasien Corona dan mempercepat berakhirnya pandemi.

Untuk menggencarkan vaksinasi maka Pemerintah Daerah wajib berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Tim Satgas Covid-19, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain. Mereka bekerja sama agar vaksinasi massal terus dilakukan, tujuannya agar menaikkan cakupan vaksinasi. Makin banyak yang sudah vaksin maka makin bagus karena mempercepat herd immunity dan mengurangi kenaikan kasus Corona di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ke Abu Dhabi untuk bertemu dengan para investor asal Uni Emirat Arab (UEA) diyakini akan berdampak positif. Dengan adanya ajakan investasi tersebut, pengusaha asing diharapkan akan tertarik untuk mengembangkan usahanya di indonesia.

Pada 1 Juli 2022, Presiden RI, Joko Widodo tiba di Abu Dhabi dan melakukan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda besar yang kiranya akan dilakukan oleh kedua negara dan juga tentunya membahas mengenai kerja sama.

Salah satu fokus bahasan dan saat ini memang tengah digencarkan oleh Pemerintah RI adalah bagaimana caranya sesegera mungkin kembali mampu menggerakkan roda perekonomian di Tanah Air pascapandemi Covid-19. Untuk itu, faktor investasi menjadi hal yang sangatlah krusial dalam pembahasan tersebut sehingga Presiden Jokowi langsung mengawali agendanya di Abu Dhabi untuk berjumpa dengan para investor asal UEA.
Sebagaimana keterangan pers yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, bahwa Uni Emirat Arab akan menjadi negara terakhir yang dikunjungi setelah agenda KTT G-7 di Jerman.

Di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga sempat mengadakan pertemuan dengan Presiden UEA. Luhut mengatakan kalau UEA bersedia untuk melakukan investasi mereka pada proyek strategis Tanah Air, yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Tidak tanggung-tanggung, dana yang dikeluarkan oleh investor mencapai 20 miliar US Dollar.

Hubungan diplomasi yang telah terjalin dengan Indonesia dan UEA sendiri sudah kuat sejak dulu. Bahkan pada November 2021 lalu Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah mengadakan pertemuan di Abu Dhabi dan membahas hal yang sama, yakni strategi investasi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak negara.

Saat itu, pertemuan bilateral menghasilkan kesepakatan bahwa memang UEA sendiri akan terus meningkatkan kerja sama mereka di Indonesia berupa perdagangan dan juga investasi. Terlebih memang sudah dibuat kesepakatan antara kedua negara dalam perjanjian Indonesia-UEA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) pada September 2021, dimana kedua negara sangat mengharapkan agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan tanpa kendala serta selesai tepat waktu.

Dalam perjanjian CEPA terdapat kesepakatan yang telah disetujui antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab, yakni peningkatan kerja sama perdagangan bahkan hingga tiga kali lipat serta meningkatkan peringkat investasi yang dilakukan oleh UEA ke Indonesia dari yang sebelumnya berada pada posisi 25.

Menko Airlangga menyatakan kalau seluruh kerja sama di bidang investasi demi memulihkan roda perekonomian negara akan benar-benar dimaksimalkan oleh Pemerintah, terlebih setelah disahkannya UU Cipta Kerja yang membuat seluruh proses layanan perdagangan serta investasi asing untuk masuk ke Tanah Air menjadi lebih mudah, sehingga pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 akan dengan segera terealisasi.

Beberapa sektor yang diharapkan oleh Menko Perekonomia RI dapat dibantu dengan maksimal oleh Uni Emirat Arab adalah sektor kesehatan, pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan, kerja sama di sektor energi terbarukan, ritel dan infrastruktur pelabuhan, jalan tol, kerja sama di bidang teknologi digtal serta di bidang industri pertahanan.

Dalam industri pertahanan sendiri, UEA telah sepakat untuk membangun kerja sama protokol pengembangan sebagaimana ditandatangani langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kerja sama akan berfokus pada pengembangan industri pertahanan diantara kedua negara, yakni dengan meningkatkan keselarasan perencanaan strategis, perumusan kebijakan untuk penelitian hingga produksi bersama. Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam rumusan kerja sama tersebut mengenai program offset nasional, perizinan teknologi, penyediaan bakat internasional serta investasi SDM.

Mengenai kerja sama dalam industri pertahanan sendiri, pada bulan Februari lalu Menhan Prabowo Subianto juga pernah meneken kesepakatan, yang berisi bahwa kedua negara saling sepakat untuk mengunjungi pejabat angkatan bersenjata dengan tujuan saling bertukar informasi. Selain itu ada kesepakatan untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas dan pengembangan SDM di bidang pertahanan, termasuk mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi di industri pertahanan.

Nilai investasi serta perdagangan yang telah dilakukan oleh UEA ke Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh nilai investasi pada periode tahun 2017 hingga 2021 mencapai 189,8 juta US Dollar dengan menangani sebanyak 484 proyek. Kemudian untuk nilai perdagangannya sendiri, sepanjang tahun 2020 mencapai angka 2,9 miliar US Dollar. Kemudian untuk periode bulan Januari hingga Agustus 2021 nilainya sudah mencapai 2,4 miliar US Dollar padahal masih belum genap satu tahun.

Presiden Joko Widodo akan terus menjalin hubungan baik dengan seluruh negara di dunia, termasuk salah satunya adalah UEA karena selama ini kerja sama bilateral yang sudah terjalin dengan baik. Pihak UEA sendiri pun akan membantu meningkatkan perekonomian dengan melakukan investasi ke Tanah Air pada proyek-proyek unggulan bangsa ini.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah telah membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi masyarakat melalui aplikasi MyPertamina . Rencana penerapan kebijakan tersebut pantas mendapat dukungan luas agar pembelian BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan mencegah jebolnya anggaran negara.

Tepat pada, Jumat (1/7) pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa akan terdapat pembatasan kuota maupun segmentasi dari para pengguna yang biasanya melakukan pembelian Pertalite dan juga Solar bersubsidi supaya lebih tepat sasaran dan tidak terlalu luas penggunanya.

Selain itu, tentu saja terdapat alasan logis di balik kebijakan tersebut, yang mana akan berdampak secara positif pada sektor lainnya demi roda perekonomian Indonesia supaya bisa terus berputar di tengah ancaman krisis inflasi serta resesi dan juga upaya dalam perbaikan pasca pandemi Covid-19. Salah satu pengamat menyatakan bahwa industri yang akan menerima dampak baik dari diberlakukannya kebijakan itu adalah kendaraan listrik.

Selama ini masih banyak sekali masyarakat yang mengonsumsi Pertalite sebagai bahan bakar utama untuk kendaraan mereka, utamanya hal tersebut terjadi setelah kenaikan pada Pertamax hingga mencapai Rp 12.500 per liternya sehingga membuat masyarakat lebih memilih untuk terus menggunakan Pertalite.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menyatakan bahwa konsumsi masyarakat dalam menggunakan Pertalite sebagai bahan bakar bahkan sudah melebihi 50 persen sehingga pengendaliannya sudah sangat sulit untuk diatur. Maka dari itu terjadi kebijakan pembatasan kuota ini.

Lebih lanjut, akan terjadi revisi pada Perpres No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang bertujuan untuk membuat masyarakat mampu supaya tidak terus menerus memanfaatkan subsidi Pertalite dari Pemerintah. Tak hanya itu, namun Saleh juga menyatakan bahwa supaya masyarakat yang memiliki kendaraan dengan cc besar lebih baik mengonsumsi bahan bakar dengan oktan tinggi karena akan lebih irit serta ramah lingkungan.

Bahkan Toto Pranoto selaku Associate Director BUMN Research Group LM (Lembaga Management) dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia juga turut mendorong supaya kebijakan seperti ini lebih ditingkatkan lagi menjadi komprehensif agar segmentasi kendaraan listrik menjadi semakin masif di pasaran karena belakangan memang sudah mulai banyak bermunculan kendaraan listrik masuk ke Indonesia, sehingga langkah ini bisa menjadi suatu peralihan ke kebiasaan konsumsi kendaraan masyarakat.

Tentunya menurut Toto, Indonesia juga harus segera beralih dari konsumsi bahan bakar fosil ke konsumsi energi terbarukan dan lebih bersih karena demi kepentingan masa depan dunia sehingga sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan supaya kelak generasi penerus masih bisa dengan nyaman tinggal di Indonesia.

Selain itu, dukungan lain juga datang dari Mawit Setiawan selaku Direktur Eksekutif Energy Watch yang mengatakan kalau kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi tentu akan meringankan beban keuangan negara lantaran Pemerintah tidak harus terlalu banyak menggelontorkan kompensasi serta subsidi, serta adanya subsidi diharapkan akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan saja.

Kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi juga diapresiasi oleh Anggota Komisi C DPRD Kota palangka Raya, Jhony Arianto Satria Putra yang menyatakan bahwa hal tersebut sudah sangat bijak untuk dilakukan. Pasalnya, terdapat beberapa praktik dari oknum yang dengan sengaja melakukan pembelian Pertalite dalam jumlah besar sehingga membuat pasokan BBM untuk masyarakat yang membutuhkan menjadi langka.

Maka dari itu untuk bisa mengantisipasi terjadi penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh beberapa oknum, kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi sangat tepat. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka diharapkan subsidi energi dapat lebih tepat sasaran yakni kepada golongan yang kurang mampu.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa institute