suaratimur.id – Sejumlah persiapan pembangunan terhadap tiga provinsi baru di Papua sebagai hasil dari kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga saat ini terus dibahas oleh pemerintah pusat bersama dengan DPR. Setelah sebelumnya telah dikaji mengenai sumber anggaran, kemudian aturan dalam keikutsertaan Pemilu 2024. Aspek-aspek lain dan hal-hal pendukung terus dikoordinasikan demi mendukung percepatan pembangunan di tiga wilayah pemekaran tersebut.

Pemerintah Pusat Dampingi Tiga Provinsi Baru Hingga Berjalan Efektif

Salah satu hal menggembirakan yang bisa dikabarkan adalah adanya pendampingan dari pemerintah pusat terhadap tiga provinsi baru. Pendampingan tersebut akan dilaksanakan sejak disahkan hingga tiga tahun ke depan. Dalam keterangannya, pemerintah menjelaskan bahwa tiga provinsi Papua baru yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dibina pemerintah pusat hingga pemerintahannya berjalan efektif. Pemerintah pusat akan membina tiga provinsi tersebut selama 3 tahun sejak diresmikan. Wewenang pemerintah pusat dalam mengatur provinsi tersebut tertuang dalam UU DOB, yaitu Pasal 18 UU Provinsi Papua Selatan, Pasal 18 UU Provinsi Papua Tengah, dan Pasal 18 UU Provinsi Papua Pegunungan.

Persiapan Pemerintah dan DPR Terhadap Provinsi Pemekaran dalam Pemilu 2024

Hingga saat ini opsi untuk penyesuaian aturan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di tiga provinsi masih menjadi pembahasan di tingkat DPR maupun pemerintah. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyebut bahwa mayoritas fraksi di Komisi II DPR telah sepakat agar Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur Pemilu di tiga provinsi baru di Papua. Penerbitan Perppu lebih cepat ketimbang harus merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal, aturan hanya diperlukan untuk mengisi kekosongan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) di tiga Provinsi di Papua.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk membuat payung hukum soal Pemilu 2024 menyusul adanya tiga DOB Papua. Mahfud mengatakan terdapat sejumlah poin yang akan menjadi catatan, yakni soal keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah-daerah pemekaran berdasarkan Pemilu 2024.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati bahwa pentingnya keberadaan payung hukum mengenai Pemilu 2024 menyusul adanya tiga DOB di Papua. Keberadaan payung hukum tersebut bernilai penting untuk menjawab kepastian mengenai penyesuaian beberapa hal, seperti jumlah kursi di DPR RI, pembentukan daerah pemilihan, dan ketentuan keberadaan kepengurusan serta kantor partai politik (parpol) di seluruh provinsi dalam verifikasi sebagai peserta pemilu. Kepastian tentang penambahan kursi di DPR RI yang perlu ditentukan oleh pemerintah dalam payung hukum pemilu menyusul adanya tiga DOB Papua. Pemerintah, perlu memastikan ada atau tidaknya penambahan kursi di DPR RI, mengingat dalam UU Pemilu disebutkan bahwa setiap provinsi minimal mendapatkan tiga jatah kursi. Pemerintah perlu memberikan kepastian apakah partai politik dalam verifikasi sebagai peserta pemilu juga harus memiliki kepengurusan dan kantor di tiga DOB Papua.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, menyatakan bahwa gubernur definitif yang nantinya akan memimpin tiga provinsi baru di Papua akan dipilih di Pilkada 2024. Dirinya berharap masyarakat mendukung pembangunan di tiga provinsi baru. Sebab, hal terbaik yang saat ini perlu dilakukan adalah mendukung serta membangun provinsi baru demi kesejahteraan bersama. Ia juga mengajak para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama, untuk bersinergi dan bersatu dalam membangun Papua yang lebih baik supaya orang Papua tidak sia-sia mati di atas tanahnya sendiri.

Saran KPU ke Pemerintah Terkait Payung Hukum di Tiga DOB Papua

Merespon sejumlah persiapan yang dilakukan pemerintah dan DPR perihal Pemilu 2024 di tiga provinsi baru, Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum pemilu di tiga DOB Papua. KPU akan menindaklanjuti apapun yang diperintahkan UU Pemilu terkait dengan 3 DOB yang telah disahkan. Namun, saat ini dalam UU No 7 Tahun 2017 belum ada aturan yang mengatur kewenangan KPU untuk menindaklanjuti apabila terjadi DOB, seperti yang baru terjadi pada pemekaran wilayah di Papua.

Jika Pemilu untuk anggota DPRD Provinsi DOB akan diadakan, sudah seharunya payung hukum dikembangkan beriringan dengan penataan dapil untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sambutan Masyarakat Papua Terhadap Pengesahan Pemekaran Provinsi

Hingga saat ini, terpantau mayoritas masyarakat Papua mendukung pengesahan kebijakan pemekaran provinsi sebagai upaya percepatan pembangunan dan kemajuan antar wilayah di Papua. Sejumlah kelompok bahkan menyambut pengesahan dengan selebrasi yang penuh dengan harapan.

Wakil Bupati Merauke, H Riduwan, menegaskan bahwa tidak ada satupun masyarakat di Bumi Anim Ha yang menolak terbentuknya pemekaran DOB di Papua, bahkan semua menyambut gembira. Menurutnya, Provinsi Papua Selatan terbentuk untuk mempercepat pembangunan wilayah adat Anim Ha.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)