Oleh : Yogi Prasetya )*

Misi damai yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan berkunjung ke Rusia dan Ukraina termasuk menyelamatkan dunia dari ancaman berbagai krisis telah membuahkan hasil dengan adanya jaminan ekspor pangan. Seluruh warga patut bangga dan mengapresiasi keberanian serta langkah jenius tersebut.

Misi diplomasi luar negeri yang dibawa langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo ternyata mengalami sebuah kesuksesan yang sangat besar. Pasalnya pasca beliau berkunjung langsung dan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, akhirnya jalur pangan yang selama ini diblokade oleh para militer Rusia dari Laut Hitam berhasil dibuka sehingga stok pengiriman gandum tidak perlu dirisaukan lagi oleh dunia.

Hal tersebut tentunya bukan hanya merupakan kabar baik bagi Tanah Air, namun juga bagi seluruh negara, khususnya mereka negara berkembang yang terkena dampak dari konflik geopolitik Rusia dengan Ukraina sehingga terancam krisis pangan serta terjadi inflasi hingga ancaman resesi perekonomian global.

Memang sungguh luar biasa, kemauan dan taktik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selaku presidensi KTT G-20, karena beliau dengan sangat jeli bisa memanfaatkan momentum undangan KTT G-7 yang diselenggarakan di Jerman dengan sangat baik. Undangan untuk melakukan kunjungan ke luar negeri tersebut lantas tidak hanya sekedar digunakan dalam rangka menghadiri G-7 saja, melainkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga langsung menggunakan kesempatan emas itu untuk bisa mendamaikan negara yang sedang berkonflik, yakni Rusia-Ukraina.

Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar dengan mengirimkan delegasinya saja, namun bahkan Presiden Jokowi datang secara langsung untuk bisa bertemu dengan Presiden Rusia Putin, sekaligus juga berkunjung langsung untuk bertemu Presiden Ukraina, Volodomyr Zelensky.

Tindakan dan keberanian yang dimiliki oleh Presiden RI ke-7 tersebut banyak sekali disorot di mata dunia, karena menjadi pimpinan Asia pertama yang berani datang langsung ke kedua negara yang sedang berkonflik demi misi mewujudkan perdamaian dunia, hal ini juga sesuai dengan amanat konstitusi dan sesuai dengan cita-cita para pendiri Bangsa sejak jaman dulu.

Sejauh ini, hasil nyata sudah bisa dirasakan setelah Presiden Jokowi berkunjung ke kedua negara tersebut, yaitu adanya jaminan keamanan jalur ekspor pangan yang memang sudah disepakati oleh Putin sendiri.

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Presiden RI ini bukanlah sebuah hal yang tiba-tiba dan tanpa persiapan matang sama sekali. Justru itu semua merupakan rangkaian dari proses panjang dan telah dipikirkan sejak lama, yakni sejak akhir Februari 2022 saat Rusia pertama kali melakukan serangan kepada Ukraina.

Indonesia selaku presidensi KTT G-20 mendatang, menyadari bahwa hal tersebut akan berdampak besar, utamanya karena memang Rusia sendiri merupakan salah satu negara anggota G-20. Utamanya Pemerintah sendiri melakukan analisa kalau nanti kemungkinan besar dengan serangan yang dilakukan itu akan menimbulkan adanya inflasi global, krisis pangan hingga krisis energi.

Selain itu, Indonesia berusaha untuk menunjukkan bahwa Bangsa ini merupakan negara yang kuat sehingga tidak menggubris adanya hasutan negara lain supaya tidak mengundang Rusia dalam gelaran KTT G-20 nanti. Justru Presiden Jokowi sangat ingin supaya semua anggota G-20 bisa hadir termasuk Rusia sekalipun. Maka dari itu setidaknya jika telah ada berbagai upaya penanganan konflik, maka kondisi akan menjadi jauh lebih baik.

Kemudian Gubernur Lemhannas menambahkan bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi sendiri juga sudah mempertimbangkan berbagai macam hal, termasuk juga terdapat analisa yang telah dilakukan bersama dengan pihak pertahanan dan militer yang berpendapat bahwa akan ada ekskalasi perang apabila sudah memasuki musim panas mendatang.

Sementara itu, mantan Diplomat Indonesia P.L.E Priatna juga turut memberikan apresiasi sangat tinggi kepada Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh tim yang telah mempersiapkan kunjungan luar negeri tersebut. Menurutnya akar yang menyebabkan Rusia dengan Ukraina terjadi konflik adalah karena terdapat defisit kepercayaan antara kedua negara tersebut.

Presiden RI mampu untuk menangkap sebuah momentum berjalannya KTT G-7 dengan sekaligus melakukan kunjungan ke kedua negara yang sedang berkonflik. Sehingga tentu, utamanya bagi Ukraina sendiri hal tersebut merupakan sebuah hal yang patut untuk dibanggakan, apalagi termasuk dengan segala risiko serta konsekuensi untuk terbang ke sana.

Presiden Ukraina, Zelensky menyatakan bahwa posisi Indonesia di mata Internasional sangatlah tinggi, sehingga bisa ditafsirkan merupakan penghargaan besar yang patut untuk dibanggakan oleh Tanah Air. Meski begitu, menurut Priatna hal yang sudah ditempuh oleh Indonesia ini bukanlah merupakan hal yang final, melainkan justru sebagai awalan pembuka bagi resolusi konflik demi segera terciptanya perdamaian dunia.

Semangat perdamaian yang terus digelorakan oleh Indonesia mampu untuk membuktikan bahwa sebenarnya negara ini memiliki posisi yang sangat tinggi dan terhormat di mata dunia. Kejelian yang dimiliki oleh Presiden Jokowi sendiri dalam memanfaatkan momentum, serta perencanaan yang matang menjadi hal yang patut diapresiasi setinggi-tingginya, sehingga diplomasi luar negeri yang dilakukan mengalami sebuah kesuksesan yang besar.

)* Penulis adalah pengamat hubungan internasional

Oleh : Alif Fikri )*

Radikalisme berkedok agama masih menjadi ancaman nyata di era digital. Masyarakat pun diminta untuk terus mengantisipasi penyebaran paham tersebut agar keutuhan bangsa dapat terus terjaga.

Penyebarluasan paham radikal memang merupakan hal yang sangat meresahkan dan sudah sepatutnya bisa diberantas hingga ke akarnya. Ketika seseorang sudah disusupi radikalisme di dalam dirinya, maka bukan tidak mungkin orang tersebut akan dengan sangat mudah untuk dicuci otak sehingga mampu direkrut dalam anggota teroris dan dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan keinginan kelompok teroris tersebut bahkan tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan.

Bukan hanya merupakan tindakan yang mematikan kesadaran bernalar, namun hal tersebut juga tentu sangatlah merugikan serta mengancam stabilitas keamanan negara. Apalagi belakangan sering terjadi penyebaran radikalisme yang dibalut dengan ajaran-ajaran agama sehingga membuat orang sangat terbuai akan dalil-dalil agama tersebut.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar menyatakan bahwa sangatlah penting untuk bisa terus mengantisipasi adanya penyebaran radikalisme, apalagi jika hal tersebut dibalut dengan kedok agama. Kewaspadaan tersebut utamanya harus benar-benar bisa disalurkan kepada para generasi muda penerus bangsa lantaran mereka masih dalam tahap mengenali jati dirinya dan sangatlah rawan apabila terjebak dalam kajian-kajian yang biasanya berkedok agama namun di dalamnya ternyata sangat kental dengan gagasan radikalisme serta berujung aksi terorisme.

Karena para generasi muda ini kelak akan menjadi pemimpin bangsa, maka memang harus sejak dini mereka dibekali dengan rasa Nasionalisme yang kuat supaya tidak mudah terpengaruh pada paham radikal termasuk agar mereka dengan mudah dapat membedakan mana dakwah yang memang menyejukkan umat dan mana dakwah yang justru di dalamnya mengandung banyak provokasi.

Kewaspadaan tersebut harus benar-benar ditekankan dan menjadi hal yang sangat penting menurut Boy Rafli, lantaran dia menunjukkan adanya data yang menyatakan kalau Indonesia sendiri berada pada posisi ke-24 dari 162 negara di dunia menurut Global Terrorism Index (GTI) 2022 yang memiliki potensi ancaman terorisme tinggi.

Ditambah lagi dengan adanya masa yang serba digital seperti sekarang ini justru membuat penyebarluasan paham radikal menjadi semakin mudah dilakukan oleh siapa saja, termasuk akan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Tidak dipungkiri di Indonesia sendiri yang memang memiliki jumlah masyarakat sangat banyak.

Sesuai data United Nation, semenjak pandemi Covid-19 memang kegiatan penyebaran radikalisme banyak terjadi di media sosial. Masyarakat Indonesia sendiri dalam catatan tersebut merupakan orang yang sangat banyak berselancar di internet dengan 202 juta jumlahnya, yang mana 80 persen diantaranya terdaftar memiliki akun media sosial, dengan 60 persen diantaranya merupakan kalangan muda.

Data ini menjadi sangatlah menarik apabila para propagandis ajaran radikalisme dan gerakan terorisme mengetahuinya. Dengan sebanyak itu jumlah kalangan muda, mereka akan menjadi sasaran sangat empuk untuk dilakukannya kegiatan cuci otak berkedok agama sehingga membuat mereka menjadi para anggota kelompok teroris untuk melancarkan aksinya dengan dalih membela agama.

Lebih lanjut, Kepala BNPT juga menambahkan bahwa biasanya tidak jarang kelompok radikal dan teroris ini memanfaatkan sentimen kaum muda kepada pemerintah dengan terus menggemborkan isu-isu miring terkait jalannya pemerintahan supaya mereka mudah untuk membenci dan merasa seolah memang harus ada suatu gerakan untuk mampu merubah keadaan.

Jika terjadi sedikit saja ketimpangan dalam pelayanan publik dan pemerintah, maka secara otomatis kelompok-kelompok ini akan langsung bergerak dengan cepat menyebarkan kebencian dengan mencari-cari kesalahan pemerintah karena hal tersebut merupakan pintu masuk awal supaya bisa membuat orang lain yang hendak dipropaganda turut timbul kebencian pada negara.

Ketika rasa benci pada negara telah timbul, maka ujungnya pasti adalah segala daya upaya untuk bisa mendelegitimasi kekuatan pemerintah dengan menggantinya dengan gagasan negara-negara ideal yang sebelumnya telah diajarkan oleh kelompok radikal dan teroris tersebut.

Menurut Boy Rafli, tidak ada agama yang mengajarkan praktik kekerasan untuk dilakukan dan dibenarkan, apalagi hanya untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita kelompok dengan tidak mengindahkan bagaimana dampaknya pada masyarakat luas.

Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo juga memberikan pernyataan bahwa awal mula terjadinya tindakan terorisme adalah bermula pada adanya intoleransi terlebih dahulu. Kemudian jika sudah ada intoleransi tadi, maka berkembang menjadi semakin ekstrem ke golongan tertentu dan akhirnya menjadi radikal dan sangatlah mudah terpicu untuk melakukan upaya kekerasan atau terorisme untuk mencapai tujuan.

Tentu saja hal tersebut harus benar-benar mampu diwaspadai. Maka dari itu seluruh kaum muda jangan pernah mudah untuk terbawa pada kelompok-kelompok tertentu, yang justru menggunakan agama sebagai kedok padahal aslinya hanyalah bertujuan untuk menyebarluaskan kebencian supaya lebih mudah mendoktrinasi dan akhirnya akan berujung pada upaya terorisme. Sangat penting menggunakan akal sehat dan mampu membedakan mana bentuk pengajaran agama yang menyejukkan dan sama sekali tidak mengandung ujaran kebencian atau kekerasan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Indonesia tengah serius membuka jalan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya ini dibuktikan dengan dirumuskannya UU Cipta Kerja serta pelaksanaan forum Trade, Investment and Working Group (TIIWG). Rangkaian acara tersebut dihadiri oleh perwakilan delegasi asing yang berasal dari 20 negara anggota G20, 11 negara undangan dan 7 organisasi internasional.

Forum tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian selaku anggota G20 TIIWG, pertemuan kedua TIIWG ini digelar di Kota Surakarta pada 5-7 Juli 2022. Pertemuan tersebut akan membahas tiga isu yakni reformasi WTO (World Trade Organization), respons perdagangan, investasi, dan industri terhadap pandemi dan arsitektur kesehatan global, serta mendorong investasi berkelanjugan guna memulihkan ekonomi global.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berharap agar pertemuan TIIWG itu dapat memberikan hasil yang konkret, baik itu di sektor investasi, industri dan perdagangan yang sejalan dengan deliverables utama Presidensi G20 Indonesia yaitu arsitek kesehatan global, transformasi ekonomi digital dan transisi energi, khususnya kolaborasi dalam investasi berkelanjutan dan inklusif.

Pada pertemuan TIIWG yang pertama, telah dibahas tiga isu yaitu peran sistem perdagangan multilateral untuk akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), perdagangan digital dan rantai nilai global yang berklanjutan, serta industrialisasi inklusif yang berkelanjutan melalui industri 4.0.

Sementara pada pertemuan kedua TIIWG G20 akan menghadirkan empat kegiatan lainnya yaitu welcome dinner yang sudah dilaksanakan di Keraton Kasunanan, gelar potensi pengusaha nasional di daerah, kirab budaya G20 yang dirangkaikan dengan Solo Batik Carnival dan ditutup dengan gala dinner di Balai Kota Surakarta.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berkesempatan untuk memperkenalkan kerifan lokal Solo pada delegasi TIIWG G20 dan mengajak kepada para pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke pasar internasional.

Dalam agenda Presidensi G20 Indonesia bukan hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, khususnya para warga yang tinggal di daerah-daerah tempat pelaksanaan pertemuan.

Dalam pertemuan pertama yang berlangsung di Kota Solo tersebut, selain melaksanakan sidang, pada delegasi juga diajak berkeliling kota dengan menggunakan kereta uap jaladara. Pada kesempatan tersebut, Agus menuturkan bahwa dipilihnya Kota Solo sebagai lokasi penyelenggaraan Pertemuan pertama TIIWG karena memiliki insfrastruktur yang cukup.

Selain itu, sebanyak 17 UMKM juga turut meramaikan pelaksanaan G20 yang ditempatkan di Loji Gandrung. Berbagai jenis produk UMKM dipamerkan, mulai dari kerajinan tangan hasil daur ulang, pahatan kayu, kain batik khas solo, sampai pada makanan kemasan. Para delegasi juga terlihat antusias ketika menjajaki setiap stand produk UMKM yang memiliki keunikan berbeda-beda.

Di antara UMKM yang menampilkan produk-produknya kepada delegasi, tidak sedikit yang produknya telah menembus pasar internasional. Salah satunya adalah Etnic-k yang merupakan produsen home decor dan berbagai produk sandang yang terbuat dari bahan daur ulang karung goni.

Etnic-K telah berhasil memasarkan produknya hingga ke Belgia, Perancis dan Afrika. Produk berupa tas yang terbuat dari bahan ekspor daur ulang karung goni adalah produk unggulan yang diminati. Owner Etnic-K Septi Utami mengaku bahwa gelaran TIIWG ini sebagai ajang untuk memperkenalkan produk mereka dan juga membantu meningkatkan branding.

Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa produk Indonesia diminati di luar negeri, sehingga bukan tidak mungkin para pelaku UMKM akan semakin meningkat dengan adanya peningkatan branding yang nantinya juga akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di UMKM yang ada di Indonesia.
Hasil pertemuan pertama TIIWG adalah, sistem perdagangan multilateral harus mampu memberikan akses kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta mendukung agenda pengentasan kemiskinan untuk mencapai SDGs.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian juga akan terus berupaya mewujudkan aspirasi besar pada peta jalan Making Indonesia 4.0, yakni menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Efek pandemi Covid-19 ternyata membuat peluang yang bisa dimanfaatkan, yakni penerapan digitalisasi di sektor industri. Melalui upaya transformasi digital, sektor industri digadang-gadang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya secara lebih efisien sehingga turut mendongkrak daya saingnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi yang perlu dioptimalkan, seperti adanya bonus demografi, yang tentu saja generasi muda di Indonesia akan membutuhkan lapangan pekerjaan serta fasilitas untuk meningkatkan kompetensi mereka sebelum memasuki dunia kerja.

Acara TIIWG telah membuktikan bahwa produk-produk di Indonesia layak untuk dipasarkan secara internasional. Hal ini karena forum ini menjembatani para pelaku UMKM untuk bisa go Internasional. Sehingga para investor diharapkan akan berminat untuk menanamkam modalnya di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Penindakan tegas dibutuhkan untuk mengatasi aksi brutal yang kerap kali dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua. Tindakan tegas pada KST Papua ini akan mewujudkan kedamaian bagi warga di Bumi Cenderawasih.

KST Papua merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror kepada warga sipil dan aparat TNI/Polri di wilayah Papua. Dalam melancarkan aksinya, KKB tidak pandang bulu terhadap korbannya. Mereka melakukan aksi brutal kepada pendatang maupun kepada Orang Asli Papua (OAP). Tujuan akhir dari KST Papua adalah untuk memisahkan Papua dari pangkuan Ibu Pertiwi.

KST Papua juga sering menjadi dalang dari beberapa aksi kejahatan kepada masyarakat, seperti penyerangan terhadap pekerja, pembacokan, penembakan, serta pembakaran pemukiman dan sekolah di beberapa wilayah Papua. Bahkan pada 6 bulan terakhir aksi beringas dari KST Papua ini meningkat dan menewaskan 25 orang dengan 17 diantaranya merupakan warga sipil dan 8 lainnya adalah aparat TNI dan Polri.

Pada 29 Juni yang lalu KST melakukan aksi brutalnya kepada aparat TNI yang bertugas di Pegunungan Bintang. Diketahui KST menyerang Pos TNI sehingga terjadi baku tembak antara KST pimpinan Pangkodap XV Ngalum Kupel, Lamek Alepki Taplo dengan Satgas Kodim Yonif PR 431/SSP Pos Kiwirok. Dalam kontak tembak ini anggota TNI Prada Beryl Kholif Al Rohman dilaporkan gugur. Prada Beryl gugur saat terkena tembakan di bagian paha yang mengakibatkan dirinya kehabisan darah hingga dirinya meninggal dunia.

Kapolda Papua Irjen D. Mathius Fakhiri mengatakan bahwa selain menghilangkan nyawa, KST Papua juga sering melakukan kekerasan dengan korban mencapai 19 orang. Kekerasan ini sering terjadi di wilayah Pegunungan Papua seperti Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Paniai, dan Puncak Jaya. Penyerangan juga kerap terjadi di Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya, dan Kabupaten Deiyai.

Irjen D. Mathius menambahkan bahwa KST masih menjadi ancaman teror bagi warga Papua. Aparat kemanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat agar tidak terjadi gangguan keamanan di tengah masyarakat Papua. Kedepan dirinya berharap agar Pemerintah Daerah khususnya para bupati dapat tampil di depan agar masyarakat tidak merasa canggung untuk terlibat di dalam kegiatan kepolisian.

Aksi brutal yang dilakukan KST Papua ini seolah menjadi masalah yang tak kunjung usai di Tanah Papua. Diperlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan masalah kekerasan ini. Tindakan tegas kepada KST akan menciptakan kedamaian bagi masyarakat di Papua, dan akan mendukung terlaksananya segala program kerja Pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan Papua.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Oleh : Syafrudin Pratama *)

Kasus Covid-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan. Kenaikan kasus ini menyebabkan penarikan kembali kebijakan pelonggaran pemakaian masker di ruang terbuka oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin. Ia melihat masker harus dipakai kembali saat berada di luar ruangan seiring kenaikan kasus Covid-19.
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah membolehkan masyarakat untuk melepas masker jika berada di luar ruangan dan tidak ramai orang.
Namun, karena lonjakan kasus yang cukup signifikan, maka timbul kekhawatiran pada masyarakat bahwa akan terjadi gelombang baru Covid-19. Oleh karenanya Pemerintah memutuskan untuk menarik kembali kebijakan tersebut.

Keputusan yang dilakukan pemerintah untuk menarik kembali pelonggaran pemakaian masker sudah sangat tepat menurut Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman. Dicky mengatakan keputusan yang diambil pemerintah sangat berarti dalam menurunkan kembali angka kasus Covid-19 yang saat ini sedang mengalami kenaikan.

Berdasarkan data terkini yang penulis dapatkan, ancaman paparan Covid-19 bukan hanya datang dari subvarian BA.4 dan BA.5 saja, tetapi juga dari BA.2.75. Data tersebut menunjukkan bahwa subvarian BA.2.75 berpotensi dapat menjadi suatu ancaman bagi kesehatan global. Bahkan dinegara India, subvariant BA.2.75 menunjukkan telah mengalami kecepatan sebaran yang sangat tinggi, yaitu 9 kali lipat dari BA.5.

Berdasarkan data tersebut, penulis berharap masyarakat harus lebih waspada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi bagi yang belum mendapatkannya. Masyarakat yang sudah vaksinasipun harus tetap waspada karena gejala yang ditimbulkan tidak lebih parah dari masyarakat yang belum menerima vaksinasi.

Masyarakat juga harus mematuhi kembali kebijakan pemerintah untuk memakai masker walaupun di luar ruangan sekalipun. Dengan begitu, masyarakat sudah membantu pemerintah dalam mengurangi paparan Covid-19 di Indonesia.

Tanda-tanda Covid-19 subvarian omicron BA.4 dan BA.5 mirip seperti varian virus Corona lainnya. Tanda-tanda yang paling umum terjadi seperti demam, batuk, kelelahan, dan hilangnya rasa atau bau. Namun, terdapat tanda-tanda yang kurang umum juga seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, ruam pada kulit, dan mata merah atau iritasi.

Perlu adanya sikap yang serius agar Indonesia dapat mengatasi paparan Covid-19 lebih cepat sehingga penyebaran tidak bertambah banyak. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah dengan melakukan kembali testing secara masif, khususnya jika ada kegiatan di masyarakat. Testing ini merupakan upaya screening yang cukup efektif untuk memastikan kegiatan masyarakat tersebut aman atau tidak.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar dapat meminimalisir paparan Covid-19. Masyarakat dapat menjaga kekebalan tubuh dengan menjaga pola hidup sehat, seperti konsumsi makanan yang bergizi, perbanyak buah, sayur, dan vitamin serta berolahraga.

Pemerintah juga harus tetap memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa Covid-19 di Indonesia belum berakhir dan selalu menjaga protokol kesehatan saat bepergian serta melakukan vaksinasi atau booster bagi masyarakat yang belum mendapatkannya.

Dengan menjalani protokol kesehatan dan pemakaian masker kembali di ruang terbuka serta melakukan pola hidup sehat yang diikuti dengan program vaksinasi, maka diharapkan dapat menangkal dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia sehingga pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

suaratimur.id – Menjadi sebuah kebanggaan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia, Ibu Pertiwi baru saja melahirkan tiga anak kembar sekaligus, di Senayan pada 30 Juni 2022 lalu dengan disahkannya UU Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui sidang paripurna. Ketiga anak kembar tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Ketiganya resmi menjadikan Indonesia memiliki 37 provinsi, menjadi adik dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang sempat sepuluh tahun menadi anak bungsu dalam tataran provinsi di wilayah Indonesia.

Namun, dibalik selebrasi keberhasilan pengesahan kebijakan pemekaran yang menjadi harapan mayoritas masyarakat Papua tersebut terdapat pihak-pihak yang mesti terus diantisipasi pergerakannya. Seperti yang kita ketahui, narasi negatif, pesimistik, hingga provokatif terus diunggah oleh kelompok separatis dan teroris Papua melalui beragam modus untuk mempengaruhi masyarakat Papua atau lebih luas lagi agar turut menolak kebijakan pemekaran wilayah. Mereka selalu menghembuskan isu bahwa pemekaran akan menyingkirkan keberadaan Orang Asli Papua (OAP) hingga beberapa alasan bersifat intimidatif lainnya. Padahal sebuah laku strategi sedang dilancarkan kelompok tersebut karena pemekaran membuatnya semakin tersudut sehingga menghalangi pergerakan yang seharusnya mereka lancarkan. Disamping itu, mereka juga terafiliasi dengan organisasi atau aktivis yang memiliki visi misi serupa memperjuangkan penolakan kebijakan dari pemerintah, termasuk pemekaran wilayah.

Kabar terbaru yang tersebar di media menyebutkan bahwa Petisi Rakyat Papua (PRP) akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 14 Juli 2022 di Papua. Melalui juru bicaranya, Jefry Wenda menyatakan bahwa aksi tersebut sebagai tindakan protes terhadap pengesahan UU DOB tiga provinsi yang dianggapnya sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi orang Papua.

Motif perjuangan terhadap orang Papua selalu menjadi isu yang diusung oleh PRP. Padahal, salah satu faktor kuat pengesahan kebijakan pemekaran adalah adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari masyarakat Papua maupun di luar itu mendorong pemerintah untuk segera melahirkan tiga provinsi pemekaran.

Antisipasi Pemerintah Terhadap Kelompok Separatis di Tengah Upaya Membangun Tiga Provinsi Baru

Merespon kondisi tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Polri siap mengamankan kebijakan pemerintah terkait pemekaran DOB di Papua serta selalu mewaspadai gerakan Kelompok separatis dan Teroris Papua (KST Papua) yang menolak pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih melalui tindakan anarkis dan hingga menimbulkan korban jiwa.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, SIK menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan jajaran Polda Papua mempersiapkan rencana pengamanan yang sungguh-sungguh, yakni dengan indentifikasi kerawanan, potensi konflik, dan langkah antisipasi terhadap agenda pemekaran DOB serta rangkaian kegiatan Pilkada tahun 2024. Dirinya juga berpesan bahwa pelaksanaan pengamanan tersebut jangan dianggap sebagai kegiatan yang rutin karena bisa membuat lengah. Semua ancaman dan risiko harus diperhitungkan dengan cermat karena setiap kegiatan memiliki faktor dan tingkat kerawanan yang berbeda.

Adik Kembar Papua yang Harus Belajar dari Kakak Kalimantan Utara

Sejenak kita mengingat secara garis waktu, sebelum Indonesia menjadi 37 provinsi, Kaltara pernah menjadi anak sulung yang lahir dari kebijakan pemekaran pada tahun 2012 silam. Penetapan tersebut menjadi bagian dari UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara serta penetapan Ibu Kota Provinsi di Tanjung Selor. Pemerintah pusat bersama DPR memiliki pertimbangan strategis dalam menentukan kebijakan DOB, khususnya saat dihadapkan dengan opsi antara keputusan penting dengan hal lebih mendesak.

Berdasarkan laporan BPK pada tahun 2019, tercatat bahwa pada periode 1999 hingga 2014, Indonesia memiliki 223 DOB. Dalam evaluasi tersebut, ternyata sumber pendapatan sebagian besar dari DOB masih bergantung pada APBN dan belum mampu mandiri. Salah satu alasan pemerintah melakukan moratorium karena Pendapataan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Kemampuan keuangan juga belum bisa menopang seluruh operasional DOB, terlebih ketika pandemi.

Jika berkaca dari realita dari sang kakak bernama Kaltara, maka DOB sangat efektif dalam memajukan pembangunan di Benuata, sebuah julukan bagi provinsi seluas 71.800 Km persegi dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Sebelum Kaltara terpisah dari Kalimantan Timur (Kaltim), karakteristik tiga DOB Papua hampir sama dengan provinsi ke-34 tersebut. Yakni sama-sama memiliki wilayah luas, penduduk sedikit, dan kelemahan infrastruktur yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan roda perekonomian. Kontribusi dari pergerakan ekonomi Kaltara melalui pengolahan migas, perdagangan, indusri, pertambangan, perikanan laut, perkebunan, dan perhutanan membuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Kalimantan.

Namun, mengapa pakar di Bappenas, (alm) Prof. Dr. Mubyarto pernah menyebut Kaltara sebagai provinsi berstatus miskin. Alasannya karena kelemahan infrastruktur sehingga 505 desa di Kaltara belum memiliki akses jalan darat yang mulus. Sehingga penting dilakukan pembenahan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kondisi tersebut harus menjadi pengalaman sekaligus pembelajaran bagi tiga adik kembar di wilayah Papua untuk tumbuh pesat menjadi daerah maju dan sejahtera. Secara kelembagaan, keberadaan DOB dilengkapi dengan berbagai perangkat kelembagaan/ organisasi di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik di tingkat provnisi maupun kabupaten/ kota. Hal ini menjadi peluang bagi warga Papua untuk berkontribusi langsung dalam membangun daerahnya dengan mengisi jabatan pemerintahan, politik, serta lembaga swasta. Pemerintah dan DPR secara tegas telah menjamin bahwa jumlah formasi ASN di tiga provinsi baru 80% dari orang asli Papua.

Selain itu, desentralisasi dan pemekaran wilayah secara hakikat ditujukan untuk mendekatkan birokrasi dan pembangunan di daerah. Lahirnya tiga DOB Papua menjadi jalan tebaik dalam membenahi kelemahan infrastruktur di Bumi Cenderawasih. Masyarakat tanah Papua nantinya disibukkan dengan keterlibatan dalam perlombaan membangun wilayah barunya.

Kabar Terbaru dari Langkah Pemerintah Terkait Tiga DOB Papua

Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irawan, pihaknya menyatakan bahwa saat ini tengah membahas sejumlah poin penting bersama kementerian/lembaga (K/L). Dalam pembahasan tersebut, Kemendagri mempersiapkan sejumlah hal penting dalam proses pembentukan pemerintahan di 3 DOB Papua. Secara garis besar, hal tersebut dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Pertama, dukungan atau fasilitas yang diberikan sebelum terbentuknya pemerintahan di masing-masing DOB. Kemudian tahap kedua adalah setelah ditetapkannya pemerintahan di daerah otonomi yang baru. Di samping itu, rencana jangka pendek yang kemungkinan akan dikerjakan Kemendagri usai 3 UU DOB Papua diundangkan adalah menyiapkan pengesahan 3 provinsi baru dan penunjukkan penjabat gubernur, yang akan menjalankan roda pemerintahan hingga nanti terpilih kepala daerah melalui hasil pemilu di 2024. Dalam pelaksanaannya, Kemendagri akan mengusulkan proposal bentuk instrument hukum yang dipilih sebagai dasar pengisian pejabat setempat di tiga provinsi baru tersebut.

Menyinggung soal Pemilu 2024, Menteri Keuangan juga secara tegas telah menyatakan bahwa tiga provinsi baru di Papua dipastikan bisa mengikuti pemilu 2024 dimana pemerintah akan menyiapkan anggaran khusus untuk hal tersebut.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua adalah gerbang untuk mewujudkan Papua Maju. Hal ini karena dengan adanya pemekaran wilayah di Papua diharapkan terjadi lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua.

Daerah Otonom Baru di Papua resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 30 Juni 2022 yang lalu. Dengan diresmikan RUU tentang DOB Papua ini, maka Indonesia resmi memiliki 37 Provinsi, dengan penambahan tiga provinsi baru di Papua.

Tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Nabire, Provinsi Papua Selatan yang beribukota di Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan Jayawijaya sebagai ibukotanya. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa lahirnya UU mengenai DOB ini akan menjamin hak sosial dan ekonomi Masyarakat Papua. Puan menambahkan bahwa pemekaran wilayah yang dilakukan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia.

Pengamat Politik Lokal Papua Frans Maniagasi berpendapat bahwa tujuan pembentukan DOB Papua adalah untuk mengakselerasi pembangunan dan memperluas jangkauan pelayanan birokrasi pemerintahan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani. Jaleswari menyampaikan gagasan pemekaran sejalan dengan arahan dari Presiden yang menginginkan adanya lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua.

Hal ini dikarenakan dengan luas wilayah Papua yang cukup besar, serta akses infrastruktur antara satu distrik ke distrik lainnya masih sangat terbatas maka kondisi di beberapa wilayah menjadi sangat memprihatinkan. Kehadiran DOB dapat memperkuat pembangunan infrastruktur di setiap wilayah pemekaran.

Jaleswari menambahkan terdapat tiga pendekatan untuk mendorong pencapaian kesejahteraan di Papua. Pertama dari segi kuantitatif, yang mana terdapat peningkatan penerimaan khusus dana otsus dari yang sebelumnya sejumlah 2% bertambah menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional. Pendekatan kedua yaitu dari segi kualitatif. Dari segi ini penggunaan dana otsus ditentukan secara spesifik presentase penggunaanya untuk mendorong pembangunan kesejahteraan. Misalnya alokasi khusus untuk peningkatan kesejahteraan OAP, penguatan Lembaga Adat, belanja pendidikan hingga kesehatan.

Pendekatan terakhir dari segi akuntabilitas, hal ini karena penggunaan dana otsus harus diatur dengan baik dengan mengedapankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini dilakukan melalui pengawasan koordinatif dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, DPR, DPRD, BPK serta melibatkan pula pihak akademisi dari Perguruan Tinggi. Pengawasan berlapis ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran demi terwujudnya kemajuan di Tanah Papua.

Lahirnya DOB di Papua dapat pula menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan di Bumi Masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari akan munculnya tiga Kepolisian Daerah (Polda) dan Komando Daerah Militer (Kodam) yang akan membantu menjaga keamanan masyarakat dari konflik mungkin muncul serta dari ancaman penyerangan yang kerap dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua.

Selama ini diketahui KST gencar melakukan penolakan lahirnya DOB di Papua. Hal ini karena mereka tidak menginginkan keberadaan aparat penjaga keamanan semakin kuat di Papua. Padahal aparat keamanan ini pula yang membantu menjaga keamanan dan kenyamanan pihak-pihak yang terlibat untuk memajukan Papua, seperti pekerja proyek pembangunan infrastruktur, guru, dan tenaga medis yang melayani masyarakat.

Pemekaran wilayah di Papua dapat pula menjadi kesempatan emas bagi Masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan adanya pemberian afirmasi bagi OAP dalam penerimaan ASN di Papua. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa pemekaran di Papua ini akan menjamin keberadaan OAP lewat pemberian afirmasi pada penerimaan ASN. Dirinya menyampaikan bahwa penetapan ASN di Papua maksimal harus diisi oleh OAP sebanyak 80%.

Penerimaan ASN di Papua dilakukan dengan cara menaikkan usia CPNS OAP menjadi paling tinggi 48 tahun dari sebelumnya 35 tahun. Kemudian pegawai honorer OAP yang terdaftar dikategori II BKN menjadi CPNS dengan usia paling tinggi 50 tahun.

Kebijakan pemberian afirmasi bagi OAP ini dilakukan untuk mengendalikan migrasi dari orang-orang dari luar Papua. Sebagaimana diketahui, marak terjadi pendaftar CPNS yang sengaja memilih lokasi formasi di Papua hanya demi mengejar kelulusan tes. Namun ketika pelamar dinyatakan lulus dan mulai bertugas, pelamar tersebut mengajukan mutasi ke luar Papua dengan berbagai alasan. Hal ini sangat disayangkan karena terjadi posisi kosong yang ditinggalkan para pelamar tersebut sehingga pelayanan masyarakat pun menjadi terganggu.

Peningkatan pembangunan di sektor fisik dan sosial memang menjadi kunci utama untuk meningkatkan kemajuan di Papua. Dengan segala upaya dan dampak positif dari DOB Papua ini, diharapkan dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan di Papua. Dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan DOB dapat berjalan dengan maksimal adalah harapan kita semua. Semoga kemajuan Papua segera tercapai dan mari kita semua Rakyat Indonesia menyongsong Indonesia Maju 2045.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme merupakan virus berbahaya yang dapat mengincar siapa saja, termasuk kalangan santri. Oleh sebab itu, diperlukan kepedulian dan pencegahan agar paham radikal tidak menyebar di kalangan santri yang kedepannya memiliki tanggung jawab untuk membimbing umat.

Pondok Pesantren adalah tempat untuk belajar agama dan para santrinya menjalankan ibadah dengan khusyuk. Mereka belajar hukum-hukum syariah, fiqih, dan lain sebagainya. Masyarakat mempercayai Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang baik dan menghasilkan lulusan yang bermutu.

Berbagai Pondok Pesantren tersebar di Indonesia dan mengajarkan ilmu dengan mahzab yang berbeda-beda. Masyarakat tinggal memilih mau mendaftarkan anak di Pondok Pesantren mana, yang tradisional, yang modern, dan lain sebagainya. Namun jangan sampai salah pilih karena dikhawatirkan mengajarkan paham atau ajakan terlarang diantaranya membenci negara atau Pemerintah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa warga bisa menegur jika ada ajaran Pondok Pesantren yang menyimpang alias menyebarkan radikalisme. Jika ada yang ketahuan radikal maka jangan ragu untuk melaporkannya ke Kecamatan, Kelurahan, Danramil, atau Polsek.

Pengajaran tiap Pondok Pesantren adalah kebijakan masing-masing dan masyarakat percaya akan metodenya. Akan tetapi jika ada penyimpangan seperti radikalisme maka tidak bisa dibiarkan saja. Radikalisme terlarang di Indonesia sehingga harus diberantas. Pelaporan adalah hal yang wajar karena menunjukkan kepedulian warga, bukannya melanggar privasi dari tempat tersebut.

Bisa jadi dalam 1 Pondok Pesantren pengajarannya lurus tetapi ada santri yang ternyata radikal. Hal ini yang harus dicegah agar ia tidak menyebarkannya ke santri yang lain. Radikalisme bagai penyakit menular sehingga harus dipangkas, agar tidak menyebabkan santri-santri jadi berpikir tentang jihad yang ekstrim, pengeboman, penyerangan, dan lain sebagainya.

Untuk mencegah radikalisme di kalangan santri maka mereka perlu dipantau. Para ustad dan kiai memonitor apakah santrinya lurus atau malah suka menceritakan ISIS atau organisasi radikal lain? Pengawasan juga dilakukan di media sosial dan dilihat apakah ada status yang ekstrem dan pro radikal. Meski di area Pondok mereka tidak boleh membawa HP tetapi bisa saja update status ketika liburan di rumah.

Jika memang ada yang ketahuan radikal maka santri tersebut bisa didekati dan diajak diskusi dari hati ke hati. Ia diajarkan bahwa yang yakini tidak benar, karena pengajaran agama seharusnya membawa kedamaian dan cinta kasih, bukannya kekerasan seperti pada ajaran radikalisme. Pendekatan dilakukan secara intensif dan otaknya didetoksifikasi dari radikalisme.

Pengajaran di Pondok Pesantren juga ditambah, tak hanya belajar kitab kuning tetapi juga toleransi. Jika santrinya belajar toleransi maka mereka tidak akan terpengaruh oleh radikalisme. Mereka punya modal untuk bisa bergaul di masyarakat, ketika nanti lulus dari Pondok Pesantren.

Peranan Pondok Pesantren di masyarakat amat penting. Selain menjadi tempat belajar para santri, juga jadi tempat pengajian yang dihadiri oleh jamaah dari berbagai daerah. Oleh karena itu Pondok Pesantren diharap untuk membantu pemberantasan radikalisme karena jamaahnya bukan hanya dari kalangan internal, tetapi juga eksternal.

Jika Pondok Pesantren membantu pemerintah dalam mengatasi radikalisme maka paham ini akan hilang dari Indonesia. Selain mencegah radikalisme di para santrinya, mereka juga berusaha agar paham ini tidak menyebar di masyarakat. Pemimpin Pondok memiliki pengaruh besar sehingga warga sekitar tidak akan terpengaruh oleh radikalisme.

Paham radikal di kalangan santri perlu dicegah agar mereka jadi calon ustad yang tak hanya cerdas dan berwawasan luas, tetapi juga toleran dan anti radikalisme. Dengan adanya pencegahan penyebaran radikalisme di kalangan santri diharapkan banyak muncul pemuka agama moderat yang dapat terus merekatkan persatuan dan persaudaraan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pemerintah melalui kementerian terkait terus melakukan konsolidasi internal untuk mempercepat revisi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Upaya tersebut perlu mendapat dukungan luas masyarakat agar investor segera mendapat kepastian hukum secara resmi demi percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, hal ini membuat pemerintah memiliki batas waktu maksimal dua tahun sejak amar putusan dibacakan pada 25 November 2021. Apabila dalam waktu tersebut pemerintah dan DPR tidak kunjung melakukan perbaikan, UU Cipta kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Atas dasar itulah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah mengatakan, jika UU Cipta Kerja batal tentu saja hal ini akan berdampak kepada investor dan terhambatnya investasi di Indonesia. Hal tersebut juga akan menimbulkan ketidakpastian serta merusak iklim investasi. Turunnya Investasi secara drastis tentu saja akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Putusan MK sebetulnya tidak membatalkan UU Cipta Kerja, melainkan inkonstitusional secara bersyarat. Sehingga pemerintah mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki UU Cipta kerja. Adapun perbaikan UU Cipta Kerja terkait dengan substansi dari beleid sapu jagad tersebut. Piter menilai bahwa selain substansi, prosedur penyusunan juga perlu perbaikan dalam kaitannya dengan pelibatan publik untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Pasalnya saat disahkan menjadi UU, banyak pihak yang merasa bahwa UU Cipta kerja kurang melibatkan partisipasi publik.

Perbaikan seluruh aspek memang diperlukan dalam revisi UU Cipta Kerja. Hanya saja, Piter menilai bukan artinya pembahasan atau penyusunan dilakukan mulai dari awal Terlepas dari pro dan kontra, dirinya menambahkan, UU Cipta Kerja amat diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi, sehingga dapat menaikkan investasi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, guna meningkatkan efektivitas UU Cipta Kerja, pemerintah hendaknya memperbaiki UU Cipta Kerja secara menyeluruh dan melibatkan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat dalam proses perbaikannya.

Hingga kini pemerintah sudah mengeluarkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara teknis tentang kemudahan perizinan berusaha, pemberdayaan koperasi dan UMKM, perpajakan, Bumdes, penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dan rumah susun dsb. Semua aturan ini merupakan kepentingan dunia usaha dan tetap berlaku dengan demikian iklim usaha dan investasi akan tetap kondusif.

UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang sangat ditunggu pemerintah. Sebab, perbaikan UU Cipta Kerja diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang saat ini mendapat banyak tantangan dari perkembangan global. Melalui Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah juga terus berupaya mendorong peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih dan regulasi yang berbelit-belit.

Salah satu sisi positif UU Cipta Kerja adalah, kemudahan dalam membangun perusahaan, jika dulu membangun perusahaan dibutuhkan dana minimal Rp 50 juta, maka dengan adanya UU Cipta kerja, regulasi tersebut ditiadakan. Penerapan ini tentu saja menjadi upaya konkret pemerintah demi mepercepat pemulihan ekonomi di Indonesia.

Sementara itu, dalam surveinya BPS mengatakan, pada tahun 2030 nanti, setidaknya akan ada tambahan 52 juta penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ironisnya justru saat ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan regulasi yang menghambat penyediaan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Cipta Kerja, sedini mungkin berupaya untuk mempermudah regulasi terkait dengan perizinan berusaha di Indonesia. Hal tersebut sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya agar ekonomi kembali pulih dan bonus demografi tidak menimbulkan masalah.

Sebelumnya, ekonom dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Profesor Ruswiyati Suryasaputra menyatakan, UU Cipta Kerja akan mengundang minat pelaku modal asing ke Indonesia untuk berinvestasi dalam sistem digital. Misalnya perusahaan mobil listrik Tesla dan toko online Amazon.

Meskipun UU Cipta Kerja mengalami revisi tetapi bukan berarti investasi akan berhenti. Namun revisi UU Cipta Kerja juga perlu dilakukan agar kelak UU Sapu jagad ini dapat menjadi UU yang ramah kepada semua pihak.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dwipa Airlangga )*

Pemerintah Indonesia terus mencermati perkembanganpandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia telah mengancam ketahanan pangan hingga krisis global lainnya. Langkah mitigasi ini perlu mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak agar risiko terberat dapat diantisipasi sebaik mungkin.

Kewaspadaan Pemerintah untuk menghadapi krisis pangan patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya karena sangat berdampak pada berbagai hal. Bukan hanya untuk meningkatkan kemandirian Indonesia mengenai ketahanan pangan, namun taraf hidup masyarakat ikut terbantu termasuk kepastian gizi masyarakat juga akan terjamin.

Saat ini Indonesia sedang benar-benar bersiap dalam sebuah rencana yang besar mengenai upaya untuk bisa terus bertahan di tengah ancaman krisis pangan global yang telah disampaikan oleh beberapa organisasi dunia. Maka dari itu Pemerintah RI terus mendorong adanya diversifikasi tanaman komoditas pangan bahkan hingga di berbagai pelosok daerah.

Bagaimana tidak, pasalnya Badan Pangan Dunia (FAO) dan juga Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan peringatan kepada dunia bahwa bisa jadi sebentar lagi akan terjadi sebuah krisis pangan global. Hal tersebut bahkan sudah bisa ditemui tanda-tandanya seperti terjadi peningkatan harga pada sejumlah komoditas serta bahan pangan secara masif belakangan ini.

Untuk itu, dalam menindaklanjuti peringatan yang telah dikeluarkan oleh FAO dan PBB, Presiden Joko Widodo sendiri langsung menggencarkan kebijakan berupa diversifikasi bahan pangan, salah satunya adalah dengan penanaman sorgum yang dilakukan di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Presiden menyatakan bahwa upaya diversifikasi pangan dengan menanam beberapa jenis komoditas pangan tersebut memiliki tujuan utama supaya Indonesia sendiri tidak terus menerus bergantung pada negara luar dan juga pada komoditas impor semata. Tentunya karena ancaman krisis pangan global ini, akhirnya membuat Indonesia harus mampu memiliki tanaman pangan sendiri yang menjamin ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi sehari-hari.

Bukan hanya sorgum saja, namun dalam kebijakan diversifikasi pangan yang digencarkan oleh Pemerintah, terdapat tanaman-tanaman komoditas pangan lain seperti jagung, padi, sagu hingga gandum. Presiden RI ke-7 tersebut menyatakan bahwa adanya banyak pilihan atau alternatif di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya ketergantungan pada negara lain serta ketergantungan pada satu komoditas saja, yakni beras.

Tentunya dengan memiliki banyak bahan alternatif pangan tersebut, maka akan membuat Indonesia menjadi tidak terlalu mengandalkan hasil impor dari negara luar apalagi jagung dan juga gandum, yang mana belakangan memang sedang sangat terbatas stoknya akibat perang Rusia-Ukraina.

Strategi penanaman sorgum yang digencarkan di Nusa Tenggara Timur sendiri dilakukan dengan upaya terus melakukan perluasan lahan pertanian sorgum, yang mana memang sangat mampu untuk tumbuh subur di NTT. Diketahui sejauh ini telah ada 60 hektare lahan sorgum yang berhasil dipanen dengan perolehan rata-rata hasil panen untuk 1 hektare mampu mencapai 5 ton sorgum.

Tidak hanya sekedar menjamin adanya ketersediaan bahan pangan demi mampu bertahan untuk melawan krisis pangan global, namun dengan adanya kebijakan diversifikasi penanaman sorgum ini, nyatanya Pemerintah juga berhasil untuk menaikkan taraf hidup para petani. Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa para petani sorgum mampu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil panen sekitar Rp 4 juta perbulannya. Selain itu juga secara otomatis mampu menyerap beberapa tenaga kerja di sekitar NTT pula.

Kebijakan diversifikasi pangan dengan menanam sorgum tersebut juga sangat disetujui dan diapresiasi oleh Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta karena menurutnya juga akan berperan pada peningkatan status gizi masyarakat Indonesia. Hal tersebut karena sejatinya bukan hanya ancaman krisis pangan global saja yang sedang dihadapi oleh Indonesia, melainkan juga adanya malnutrisi, tingkat obesitas yang meningkat hingga tingkat kekurangan zat gizi mikro yang terus meninggi angkanya.

Kebijakan diversifikasi pangan ini sendiri bukan hanya berfungsi sebagai persiapan untuk menuju ancaman krisis pangan global, namun nyatanya juga mampu untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat khususnya petani dan juga mampu menyediakan beberapa lapangan pekerjaan. Dengan adanya diversifikasi pangan ini, maka risiko ancaman krisis pangan dapat diminimalisasi.

)* Penulis adalah pegiat Literasi Banyumas