suaratimur.id – Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang telah disahkan beberapa waktu lalu menjadi harapan besar, khususnya bagi masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP). Wilayah Papua yang begitu luas dengan hanya terdiri dari dua provinsi memiliki beberapa kendala dalam rentang kendali, jarak, pelayanan, hingga infrastruktur yang menyulitkan masyarakat.

Melalui momentum bertambahnya tiga provinsi baru, maka dipastikan pengaturan dan pelayanan menjadi semakin mudah dan mendekatkan masyarakat dalam mengurus beragam hal berkaitan dengan pemerintahan, perekonomian maupun bidang-bidang lainnya.  

Pemekaran Wilayah Memperhatikan Perubahan Masyarakat Papua

Proses persiapan realisasi pemekaran provinsi yang saat ini tengah dikaji oleh DPR dan pemerintah menjadi harapan besar bagi OAP untuk perwujudan kemajuan wilayah, tentunya juga kemajuan sumber daya manusia yang telah dipercayakan oleh DPR dimana sebagian besar akan diisi oleh masyarakat Papua untuk mengisi formasi pemerintahan di provinsi baru.

Secara lebih luas, permasalahan pemekaran bukan hanya tentang rentang kendali antara pemerintah daerah dengan rakyat. Namun juga perubahan pada masyarakat Papua ataupun masyarakat adat dalam kontribusinya terhadap pemekaran wilayah. Dalam artian, jangan sampai pemekaran wilayah tidak sesuai dengan kultur Papua. Merujuk pada UU Otonomi Khusus (Otsus) disebutkan bahwa hak-hak masyarakat Papua lebih diperhitungkan, termasuk dalam menjalanan hukum adat dan kultur lainnya. Sehingga ketika terjadi pemekaran wilayah maka dipastikan terdapat perubahan positif bagi masyarakat Papua, terutama di wilayah adat.  

Berdasarkan UU tersebut, Masyarakat adat Papua diberikan hak-hak khusus dalam membangun wilayahnya. Telah ditentukan bahwa pemimpin seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakilnya adalah putra asli Papua, sehingga jika ada provinsi baru maka otomatis gubernurnya juga baru dan harus warga Papua. Menjadi harapan bersama bahwa para pemangku jabatan tersebut kelak membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua, sebagaimana warga asli tanah papua sehingga paham bagaimana cara memimpin warganya dengan melakukan pendekatan secara kultural serta kekeluargaan.

Masyarakat adat juga diberi kesempatan untuk ikut membangun Papua. Pembangunan bukan hanya dari segi fisik alias pembuatan gedung dan sarana lain. Namun juga pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat adat diberi kesempatan untuk sekolah, termasuk anak-anak Papua yang telah diberi beasiswa Otsus, sehingga mereka bisa sekolah tinggi. Selain itu, jika terdapat provinsi baru maka otomatis ada sekolah baru, sehingga memudahkan para murid yang akan belajar. Sementara para pemudanya bisa diajari keterampilan sehingga mampu membuka usaha sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran.

Orang Asli Papua akan Bangkit Memimpin Wilayahnya Sendiri

Sebuah pesan dari seorang pendeta berkebangsaan Jerman yang ditugaskan di Wondama sejak tahun 1925, bernama Pendeta Izaac Samuel Kijne. Dalam perjalanannya, ia dipindahkan dari kepulauan Mansinam tempat Injil pertama masuk. Mulai saat itulah Wasior dikenal luas karena perannya mendirikan gereja dan sekolah zending. Di tempat itulah anak-anak dan orang dewasa asli Papua mulai diajarkan tentang injil dan etika hidup sebagai orang Kristen.

Salah satu karyanya yang paling dikenal hingga saat ini di Wondama adalah Batu Peradaban. Di atas batu itulah bertuliskan isi dari awal Peradaban Bangsa Papua. “Di atas batu ini, saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan ma’rifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”. (Wasior, 25 Oktober 1925).

Isi Pesan dari Bapak Peradaban Orang Papua ini memiliki makna bahwa suatu saat nanti Orang Papua akan tampil sebagai pemimpin di atas tanah leluhurnya sendiri, meskipun, ada banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berdatangan dari berbagai daerah. Kini banyak peristiwa yang sudah dan sedang terjadi sesuai dengan isi dari tulisan yang ada pada batu peradaban tersebut. Terlebih khusus, sangat nampak dalam hal sistem kepemimpinan dalam berbagai aspek pembangunan saat ini di tanah Papua.  

Salah satu momentum perubahan tersebut diawali dengan adanya UU Otsus, dimana hak-hak orang asli Papua terakomodir. Adanya kebijakan pemekaran yang merupakan turunan dari Otsus juga menempatkan posisi pejabat di jajaran birokrasi dari tingkat distrik hingga gubernur diduduki oleh OAP. Tak berhenti disitu, kini juga banyak yang sedang dan telah menjabat sebagai pimpinan dalam berbagai bidang di luar Papua. Bahkan beberapa anak muda Papua telah berkarir di tingkat internasional.

Kembali, Bapak Pendidikan Orang Papua tersebut juga menitipkan catatan penting untuk kehidupan di tanah Papua yang dialamatkan kepada semua orang yang hendak berkarya di bumi cenderawasih. Pesan tersebut berisi: “Barang Siapa yang bekerja di Tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain.” (Pdt. I.S. Kijne, 1947.)

Pesan tersebut memuat anjuran bahwa barang siapa yang bekerja dengan setia dan jujur, maka ia akan menyaksikan dan mengalami mujizat-mujizat ilahi dari Sang Khalik. Hal tersebut tentu akan dialami oleh mereka diluar dugaan manusia biasa. Sebagaimana sesuai dengan hukum tabur dan tuai. Prinsipnya, apa saja yang ditanam, hal itu pula yang akan dipanen oleh mereka.

Dengan demikian, secara gamblang terdapat dua pesan dan harapan dari Pdt. I.S.Kijne bagi kehidupan di Tanah Papua. Pesan pertama lebih bersifat khusus dan memuat tentang keyakinan dan harapan hidup dari OAP di atas tanah leluhurnya sendiri. Sedangkan, pesan kedua lebih bersifat universal memuat tentang anjuran dan konsekuensi dari gaya hidup dari siapa saja yang akan berkarya di Tanah Papua tanpa terkecuali.

Sejumlah Keyakinan Pemekaran Wilayah Sejahterakan Masyarakat Papua

Harapan percepatan kemajuan dan pembangunan Papua melalui kebijakan pemekaran juga tak hanya datang dari pemerintah dan DPR, maupun masyarakat Papua secara khusus. Dalam bidang akademis, seorang pengajar dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut lima poin penting yang mendukung pembentukan DOB Papua untuk sejahterakan masyarakat. Dimana dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan sejumlah pihak.

Pertama, pentingnya memiliki pemimpin daerah dan birokrasi yang berjiwa melayani masyarakat dan bersungguh-sungguh dalam membangun DOB Provinsi. Kedua, pemerintah daerah yang terbentuk nantinya harus benar-benar bisa merealisasikan pembangunan dan berjiwa anti korupsi. Termasuk mampu berkoordinasi baik dengan pemerintah pusat. Ketiga, perlunya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil. Hal Ini penting agar seluruh percepatan upaya menyejahterakan masyarakat dapat direalisasikan sesuai rencana. Keempat, perlu dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat terhadap tiga provinsi yang baru saja terbentuk menjadi daerah otonomi baru. Serta Kelima, menyarankan agar ketiga provinsi baru tersebut tidak buru-buru menyelenggarakan pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu) pertama mereka. Adanya momentum Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu legislatif (pileg) di sana baru dilakukan jika wilayah pemekaran tersebut sudah benar-benar siap dan Undang-Undang Pemilu telah direvisi.

Menjadi hal terpenting di awal pemerintahan DOB adalah pemerintahan harus berjalan stabil. Sehingga, meminimalkan berbagai kendala pembangunan di tiga provinsi baru tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. tiga provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, dipastikan bisa mengikuti pemilu 2024. Pemerintah akan menyiapkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Anggaran khusus diperlukan karena anggaran provinsi Papua yang ada saat ini tidak cukup jika harus dibagi untuk 3 provinsi lagi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Aulia Hawa )*

Perayaan Idul Adha tinggal menunggu waktu dan sebagian masyarakat mudik untuk merayakannya di kampung. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk selalu disiplin dalam menerapkan Prokes agar tidak tertular Covid-19 yang saat ini masih terjadi.

Idul Adha dirayakan umat muslim dengan gembira. Mereka Salat Ied lalu berkurban sapi atau kambing. Saat merayakan Idul Adha maka ada sebagian masyarakat yang pulang kampung agar dapat merayakan kegembiraan bersama orang tua di desa.

Namun sebelum mudik Idul Adha masyarakat masih harus waspada karena kasus Corona naik lagi. Mudik tidak dilarang tetapi dengan syarat wajib menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah sebuah keharusan agar tidak tertular Corona, karena masyarakat tentu ingin merayakan Idul Adha dengan sehat tanpa dibayang-bayangi oleh Virus Covid-19.

Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19, Profesor Wiku Adisasmito, menyatakan bahwa kebijakan mobilitas berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dalam artian, pemerintah tidak melarang mudik Idul Adha dan mempersilakan masyarakat untuk bermobilitas. Hal ini berarti bahwa saat ini boleh pulang kampung meskipun dalam masa pandemi Covid-19.

Profesor Wiku menambahkan, ada kenaikan 620% kasus Corona dalam 28 hari di Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga luar negeri. Penyebabnya karena penyebaran virus Covid-19 varian Omicron subvarian BA.4 dan BA.5. Untuk mengatasinya maka masyarakat harus tetap siaga dan menerapkan protokol kesehatan.

Masyarakat diharap tertib dan menaati anjuran dari Profesor Wiku. Mudik Idul Adha merupakan kegiatan yang memiliki mobilitas tinggi, dan diadakan secara massal. Padahal kegiatan ini bisa memicu kenaikan kasus Corona. Untuk menghindarinya maka semua pemudik harus menaati protokol kesehatan .

Pertama-tama, poin dalam protokol kesehatan yang wajib ditaati adalah memakai masker. Pemakaian masker harus didisiplinkan lagi, dan ketika masyarakat mudik maka dalam perjalanan harus mengenakannya di dalam kendaraan (bus, kereta api, atau mobil). Apalagi bagi mereka yang mudik Idul Adha memakai sepeda motor, maka wajib memakai masker.

Poin kedua dalam protokol kesehatan adalah mencuci tangan dan ketika dalam perjalanan susah menemukan keran atau sumber air bersih, maka bisa diganti dengan menggunakan hand sanitizer. Tangan harus tetap bersih agar bebas dari virus Covid-19. Ketika tangan bersih maka juga bebas bakteri sehingga para pemudik dapat lebih higienis.

Kemudian, poin selanjutnya dalam protokol kesehatan adalah menjaga jarak. Jika para pemudik menggunakan kendaraan umum seperti kereta api atau bus maka wajib untuk menjaga jarak. Untuk lebih amannya maka pemudik bisa membeli 2 tiket untuk 1 orang, agar ada space sehingga tidak berdesak-desakan dengan penumpang lain.

Para pemudik juga wajib untuk menjaga imunitas dan higienitas. Ketika sudah sampai di kampung halaman harap segera mandi, keramas, dan ganti baju. Selain itu, lingkungan rumah dan sekitarnya dijaga agar benar-benar bersih. Penyebabnya karena virus Covid-19 bisa muncul di tempat yang kotor dan memiliki sirkulasi udara yang buruk.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha harus dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh Camat dan Ketua MUI setempat harus membantu pelaksanaan salat Idul Adha. Caranya dengan memberikan hand sanitizer, disinfektan, dan juga masker.

Sementara itu, Pemerintah Kabupatn Tangerang, MUI setempat, dan Kantor Kementerian Agama sudah menerbitkan panduan teknis pelaksanaan salat Idul Adha di masjid. Sementara itu, setiap Kecamatan diminta untuk menyiapkan masker, fasilitas berupa tempat cuci tangan, dan alat pengukur temperatur alias thermo gun. Masjid juga disemprot disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan salat Idul Adha.

Protokol kesehatan ketat memang wajib diberlakukan ketika pelaksanaan salat Idul Adha. Semua wajib steril agar bebas Corona dan jangan sampai terbentuk klaster baru. Antisipasi memang harus dilakukan dengan ketat agar umat bisa khusyuk beribadah dan merayakan Idul Adha tanpa takut akan penularan Corona. Masyarakat juga diimbau untuk menaati aturan agar semuanya tertib.

Langkah dari Pemerintah Daerah Tangerang untuk mensterilkan masjid dan menerapkan protokol kesehatan perlu ditiru oleh daerah lain. Jika semua kepala daerah kompak dalam mendisiplinkan protokol kesehatan, maka perayaan Idul Adha akan berlangsung dengan aman. Para pemudik juga tidak khawatir karena bisa beribadah dengan nyaman dan tidak takut terinfeksi virus Covid-19.

Menjelang hari raya Idul Adha maka para pemudik diimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan. Semua harus tertib agar terhindar Corona, sehingga wajib pakai masker, memakai hand sanitizer, dan menaati poin-poin lain dalam protokol kesehatan. Dengan adanya ketaatan terhadap Prokes maka lonjakan kasus Covid-19 pasca Idul Adha dapat dihindari.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Papua merupakan gagasan yang sudah lama diperjuangkan. Implementasi DOB di Papua dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kepentingan integrasi Nasional.

Frans Maniasi selaku pengamat Politik Papua mengatakan, gagasan pemekaran Provinsi Papua melalui DOB Papua, secara historis dapat ditelusuri pada tahun 1980-an.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Frans Maniagasi dalam diskusi virtual yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Pemekaran Daerah untuk Orang Asli Papua”. Pada hari Senin 27 Juni 2022.Diskusi tersebut dihadiri oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodharwani serta Ketua Lembaga Masyarakat adat Papua Lenis Kogoya.

Dalam awal paparannya Frans mengatakan, ada tiga hal, yang pertama bahwa DOB ini bukanlah hal baru. Pada saat itu, Frans menuturkan, dibentuk tiga wakil gubernur berdasarkan wilayah yakni 1 di bagian selatan, satu di tengah dan satu lainnya untuk wilayah barat.

Setelah Undang-undang Otsus tahun 2001 diterbitkan, maka Megawati Soekarnoputri selaku Presiden RI saat itu, mempercepat pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat atau yang sekarang dikenal dengan nama Provinsi Papua Barat. Selain itu, apapun yang dilaksanakan di Papua, kepentingan bangsa haruslah diutamakan demi kepentingan integrasi nasional.

Menurut Frans, terdapat dua dimensi dalam memandang DOB Papua. Pertama adalah dimensi filosofis. Ini yang merupakan proses desentralisasi penyebab terjadinya demokratisasi pada tingkat bawah. Artinya, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

Dari aspek sosiologis, bahwa setelah 20 tahun undang-undang Otsus Papua tahun 2001 diberlakukan, ternyata masih terjadi kekurangan. Kendati ada pula kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Secara pribadi Frans mengakui, setelah adanya undang-undang Otsus 2001, ada kemajuan di Papua. Hal ini bisa dirasakan terlepas dari kekurangan dan kelebihannya.

Selain itu, Frans menuturkan, terjadi kemajuan luar biasa pada posisi strategis struktural mulai dari jabatan Gubernur hingga Kepala Distrik yang dijabat oleh orang Papua sendiri.

Frans juga menerangkan, misalnya ada fasilitas perhubungan yang bagus, di mana masyarakat bisa melakukan mobilitas dari tempat yang terpencil, dari pegunungan, dari pesisir pantai ke kota-kota dan sebaliknya juga dari kota-kota ke kampung. Meski demikian, dirinya juga mengingatkan, bahwa percepatan pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat diharapkan tidak akan menyisihkan orang asli Papua. Sehingga percepatan pembangunan itu tidak menjadi kontraproduktif terhadap tujuannya.

Ketiga, Frans memaparkan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kelembagaan. Dalam PP 106/2021, lanjutnya, dibentuk satu badan yakni Badan Pengarah percepatan pembangunan Otonomi Khusus yang berada langsung di bawah Wakil Presiden.

Kelembagaan tersebut adalah pemberian kewenangan totalitas dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengurus wilayah mengurus daerah, mengurus masyarakat yang tertuang dalam 106. Hal inilah yang patut untuk diapresiasi.

Frans juga menegaskan, seluruh elemen masyarakat perlu menyadari bahwasanya DOB merupakan sebuah kebijakan untuk mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan. Tentu saja untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kerja kolaborasi.

Pada kesempatan berbeda, Nono Sampono selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, memastikan bahwa dirinya akan mendukung penuh keinginan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pembentukan DOB. Nono mengaku bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah untuk membuka kembali keran penambahan DOB. DPD sendiri sebagai perwakilan daerah juga tengah mempersiapkan kajian dengan fokus perlunya dibuka kembali wilayah otonomi baru.

Nono menilai, terdapat 173 wilayah DOB yang diusulkan dalam DPD. Untuk menentukan daerah yang dapat menjadi wilayah baru maka akan dilakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan beban anggaran.

Sebelumnya, Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua.

Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.

Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di Papua.

DOB harus diwujudkan secara serius, apalagi hal ini menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah timur yang memang memiliki tantangan berbeda dibandingkan Indonesia di wilayah lainnya khususnya dalam hal mobilitas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Dian Ahadi )*

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan masalah serius yang harus dihadapi jelang perayaan Idul Adha. Pemerintah pun terus berupaya menekan penyebaran kasus tersebut dengan beragam cara antara lain membentuk Satgas PMK yang perlu mendapat dukungan luas masyarakat.

Pemerintah bergerak cepat dengan membentuk Satgas PMK. Pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan PMK yang kembali merebak di Indonesia.

Mengacu data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan pada 24 Mei 2022, pemotongan hewan kurban tahun ini diperkirakan sebanyak 1.722.982 ekor, naik dari 2021 (1.640.935 ekor). Saat itu, disebutkan potensi ketersediaan hewan kurban tahun ini 1.731.494 ekor. Angka tersebut tediri atas 656.002 ekor sapi, 15.491 kerbau, 664.263 kambing, dan 395.839 domba.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengimbau masyarakat mematuhi aturan kebijakan Pemerintah terkait penanganan wabah PMK jelang Idul Adha 2022. Hal ini demi mewujudkan suasana Idul Adha yang khusyuk. Diharapkan jelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait PMK. Sehingga dapat menyempurnakan ibadah kurban yang khusyuk, aman dari penularan virus PMK.

Dalam upaya penanganan wabah PMK, Pemerintah telah membentuk Satgas Penanganan PMK yang dipegang BNPB. Penanganan PMK dilaksanakan sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19, baik dari sisi protokol kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, vaksinasi dan lain sebagainya. Pembentukan Satgas PMK dilakukan setelah Pemerintah menerbitkan Keputusan Ketua KPC-PEN Nomor 2 Tahun 2022 pada 24 Juni 2022.

Penanganan PMK, salah satunya termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H.

Inmendagri yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada tanggal 9 Juni 2022 tersebut ditujukan kepada Gubernur/Wali Kota, berbunyi ;
Memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 dengan mengambil langkah-langkah pengamanan yang berpedoman pada Fatwa Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

Fatwa MUI yang dimaksud memuat argumen MUI terkait dengan hewan yang terpapar virus PMK dengan syarat tertentu, tetap sah menjadi hewan kurban. Fatwa ini merespons merebaknya kasus PMK ni peternakan-peternakan se-Indonesia menjelang Idul Adha.

Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya memuat dalil Al-Quran, hadis dan pendapat ulama klasik saja. Sebab, MUI menghadirkan pendapat dari ahli zoonosis terkait keadaan hewan terpapar PMK dan bagaimana pengaruhnya, baik terhadap daging hewan maupun bagi kesehatan manusia.

Secara spesifik, muatan hadis yang dikutip dalam Fatwa MUI terkait wabah PMK menjelaskan kriteria hewan yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Patokan tersebut di antaranya.
Pertama, buta sebelah matanya yang jelas kebutaanya.
Kedua, sakit yang jelas sakitnya.
Ketiga, Pincang yang jelas pincangnya.
Keempat, yang kurus kering.
Selama calon hewan kurban tidak memiliki sifat di atas, hewan tersebut sah sebagai hewan kurban.

Merujuk data siagapmk.id, pada 30 Juni 2022, jumlah Kabupaten/Kota di Jawa yang tertular sebanyak 93 persen dan kecamatan tertular 70 persen. Jika diturunkan di level desa atau kelurahan, persentasenya makin kecil. Namun, data ini menunjukkan seluruh Jawa masuk zona merah.

Mengacu aturan yang ada, zona merah harus di-lockdown. Aktivitas pasar hewan ditutup, lalu lintas ternak, produk hewan dan media pembawa lain dihentikan. Masalahnya, jika pulau Jawa Lockdown dampak sosial-ekonominya akan sangat besar.

Dengan perkiraan kurban di Jawa tahun 2022 sebanyak 278.168 ekor sapi dan kerbau serta 824.929 ekor kambing dan domba, nilai ekonominya Rp 9 triliun. Itu baru pulau Jawa, belum wilayah lain. Kue ekonomi ini dinikmati peternak, pedagang (perantara, musiman), dan belantik.

Yang tidak kalah penting, virus ini bisa menyebar lewat udara dan mampu menempuh jarak hingga 200 Km. Lalu lintas ternak, produk ternak dan media pembawa lain ke luar pulau dihentikan sementara. Saat dibuka, ternak dan produk ternak mesti dilengkapi surat keterangan kesehatan.

Lalu, harus ada karantina ternak untuk lalu lintas ternak antarpulau dan zona merah. Berikutnya, surveilans tingkat kekebalan pasca vaksinasi. Seperti pendekatan pertama, pendekatan kedua juga perlu ada kompensasi untuk ternak mati atau potong paksa.

Khusus Idul Adha, pergerakan ternak bisa saja dibuka ke luar pulau dengan wajib menyertakan surat keterangan ternak dari otoritas berwenang. Pergerakan ternak ini juga harus diikuti kepastian ternak hanya dipotong dengan tata laksana PMK.

Memang diperlukan upaya lebih keras daripada perayaan Idul Adha sebelumya, namun dengan mematuhi penanganan wabah PMK yang telah ditetapkan pemerintah, hal ini akan membawa manfaat serta keamanan untuk hewan qurban.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Syafrudin Pratama *)

Seperti yang kita ketahui, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia melalui Instruksi Mendagri Nomor 33 dan 34 Tahun 2022, dimulai dari Selasa, 5 Juli 2022 hingga Senin, 1 Agustus 2022.

Perpanjangan PPKM tersebut terdapat beberapa perubahan. Menurut Safrizal ZA selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri menjelaskan, bahwa Kemendagri meminta perhatian serius kepada pemangku kepentingan dikarenakan beberapa daerah mengalami kenaikan level PPKM menjadi level 2. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan kasus Covid-19 yang disebabkan oleh penyebaran varian BA.4 dan BA.5.

Berdasarkan data terkini yang penulis dapatkan, beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi level 2, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong.

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan hasil assessment pemerintah, total ada 14 daerah di Jawa-Bali yang naik ke level 2, sehingga jumlah wilayah level 1 berkurang dari 128 menjadi 114 daerah. Sementara itu, kondisi PPKM di luar Jawa dan Bali tidak mengalami perubahan. Sebanyak 385 daerah berstatus PPKM level 1, dan hanya 1 daerah berstatus PPKM level 2. Namun, ada pergantian daerah yang berada di level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong.

Sebagai informasi, dikutip dari laman Satgas Covid-19 per tanggal 4 Juli 2022, kasus harian Covid-19 bertambah sebanyak 1.614 kasus dengan positivity rate tembus 5,14 persen untuk pertama kalinya sejak 24 Maret 2022. Dengan adanya penambahan tersebut, kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 6.093.917 kasus.

Berdasarkan informasi kenaikan kasus Covid-19 tersebut, masyarakat patut mengapresiasi sikap pemerintah yang dengan cepat melakukan perpanjangan PPKM kembali. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya ledakan Covid-19 di Indonesia. Selain itu, pemberlakuan kembali penggunaan masker di ruang terbuka juga turut membantu dalam pencegahan terjadinya paparan Covid-19 di ruang terbuka.

Selanjutnya, juru bicara Satgas Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa masyarakat tetap diimbau untuk segera menambah proteksi diri berupa imunitas tubuh dengan melakukan vaksin booster. Beliau juga mensyaratkan bahwa diwajibkan sudah melakukan booster untuk kegiatan atau aktivitas berskala besar seperti konser.

Masyarakat yang sudah di booster memiliki kekebalan lebih dibandingkan dengan yang baru vaksin dua kali. Terlebih lagi dibandingkan dengan yang belum vaksin, sehingga booster berguna untuk melindungi diri dari kemungkinan paparan orang lain.

Namun pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang abai setelah melakukan vaksin 1 dan 2. Mereka beranggapan dengan vaksin lengkap sudah cukup dan tidak perlu lagi melakukan vaksinasi booster.

Padahal, menurut penulis booster ini semestinya tetap harus dilakukan mengingat penularan masih saja terus terjadi. Dari sisi kasus memang mengalami penurunan, tetapi jika melihat perbandingan dengan bulan-bulan sebelumnya, terjadi kenaikan 10 kali lipat untuk saat ini. Masyarakat yang sedang sakit pun diharapkan harus segera melakukan screening, karena Covid-19 varian BA.4 dan BA.5 memiliki gejala yang lebih sedikit dibandingkan dengan varian sebelumnya, bahkan tidak bergejala.

Berdasarkan data tersebut, penulis berharap masyarakat harus lebih waspada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi bagi yang belum mendapatkannya. Masyarakat yang sudah vaksinasipun harus tetap waspada karena gejala yang ditimbulkan tidak lebih parah dari masyarakat yang belum menerima vaksinasi.

Masyarakat juga harus mematuhi kembali kebijakan pemerintah untuk memakai masker walaupun di luar ruangan sekalipun. Dengan begitu, masyarakat sudah membantu pemerintah dalam mengurangi paparan Covid-19 di Indonesia.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar dapat meminimalisir paparan Covid-19. Masyarakat dapat menjaga kekebalan tubuh dengan menjaga pola hidup sehat, seperti konsumsi makanan yang bergizi, perbanyak buah, sayur, dan vitamin serta berolahraga.

Perlu adanya sikap yang serius agar Indonesia dapat mengatasi paparan Covid-19 lebih cepat khususnya varian baru BA.4 dan BA.5, sehingga penyebaran tidak bertambah banyak. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah dengan melakukan kembali testing secara masif, khususnya jika ada kegiatan di masyarakat seperti konser. Testing ini merupakan upaya screening yang cukup efektif untuk memastikan kegiatan masyarakat tersebut aman atau tidak.

Selain diberlakukannya kembali PPKM di seluruh Indonesia, pemerintah juga harus tetap memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa Covid-19 di Indonesia belum berakhir dan selalu menjaga protokol kesehatan saat bepergian serta melakukan vaksinasi atau booster bagi masyarakat yang belum mendapatkannya.

Dengan menjalani protokol kesehatan dan menaati PPKM kembali serta melakukan pola hidup sehat yang diikuti dengan program vaksinasi, maka diharapkan dapat menangkal dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia sehingga pandemi Covid-19 dapat diatasi dengan baik.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Indonesia diyakini memiliki prospek investasi yang cerah. Keunggulan tersebut tercermin dari kepastian hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja, adanya insentif bagi pelaku usaha, hingga jaminan pemerintah kepada investor. Bahkan, sejumlah kalangan meyakini Indonesia akan kuat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi yang saat ini mulai melanda.

Kondisi perekonomian Indonesia memang agak tergoncang karena efek pandemi, dan krisis terjadi secara global. Namun pemerintah tidak tinggal diam atau menyerah dengan cara menambah hutang ke IMF (International Monetary Fund). Investasi menjadi jurus andalan untuk menyelamatkan negeri ini, dan pemerintah berusaha keras agar para penanam modal asing percaya dan mau berbisnis di Indonesia.

Untuk meyakinkan para penanam modal asing maka dilakukan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah dengan memaparkan bahwa investasi di Indonesia memiliki prospek yang sangat bagus. Yuliot Tanjung, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menyatakan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan investasi di Indonesia.

Yuliot melanjutkan, strategi pertama untuk menaikkan investasi di Indonesia adalah dengan kebijakan pengembangan investasi hijau. Kedua dengan transformasi ekonomi dan industri hilirisasi sumber daya alam (SDA). Sedangkan yang terakhir adalah dengan kolaborasi pengusaha usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dengan penanam modal asing dan lokal.

Dalam artian, ketiga strategi ini amat mumpuni untuk menaikkan tingkat investasi di Indonesia. Dengan investasi hijau maka akan banyak pengusaha asing yang tertarik, karena tren bisnis saat ini bukan industri besar, tetapi investasi hijau alias yang selaras dengan alam. Makin banyak masyarakat internasional yang sadar akan pemanasan global dan beralih ke industri hijau.

Investasi hijau adalah bisnis kerja sama yang ramah bumi dan tidak menambah emisi udara maupun membolongi ozon. Salah satu contohnya adalah industri mobil listrik. Di Indonesia fokusnya bukan ke pabrik mobil listrik, tetapi pada baterainya, karena bisa menyuplai ke berbagai produsen kendaraan listrik di dunia. Sudah dibangun pabrik baterai mobil listrik di Batang, Jawa Tengah dan makin berkembang berkat investasi.

Hilirisasi sumber daya alam adalah peningkatan nilai tambah SDA, dan harganya bisa naik drastis jika diolah kembali. Contoh dari potensi investasi di bidang ini adalah industri pengolahan rumput laut. Rumput laut diolah menjadi nori (lembaran rumput laut) dan diekspor ke Jepang dan negara Asia Timur lainnya.

Para investor juga tertarik karena sumber daya alam di Indonesia melimpah, tak hanya yang ada di daratan tetapi juga di lautan. Masih banyak SDA lain seperti kopi, kelapa, yang bisa diolah dan diekspor. Hasil kerja sama penanaman modal ini akan saling menguntungkan dan mendatangkan keuntungan, termasuk bagi masyarakat.

Dengan contoh-contoh dari industri di atas maka sudah jelas investasi di Indonesia menguntungkan. Selain itu, hasil produksinya tak hanya diekspor, tetapi juga dipasarkan di dalam negeri. Para investor juga yakini karena Indonesia masih menjadi pasar yang menjanjikan.

Ketika pemerintah menggencarkan investasi maka akan optimis meraih target realisasi investasi tahun 2022 yang sebesar 1.250 Triliun rupiah. Target ini memang besar, tetapi BKPM optimis akan mencapainya. Berkaca dari target realisasi investasi tahun 2021 yang awalnya dipatok 900 Triliun rupiah dan nominal yang dicapai adalah 901 triliun rupiah.

Pemerintah terus berupa maksimal untuk meningkatkan realisasi investasi sesuai target, baik dari segi promosi promosi, regulasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Berbagai fasilitas ini merupakan keunggulan yang mungkin tidak ada apabila dibandingkan dengan negara lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Papua merupakan gagasan yang sudah lama diperjuangkan. Implementasi DOB di Papua dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kepentingan integrasi Nasional.

Frans Maniasi selaku pengamat Politik Papua mengatakan, gagasan pemekaran Provinsi Papua melalui DOB Papua, secara historis dapat ditelusuri pada tahun 1980-an.           

            Penegasan tersebut disampaikan oleh Frans Maniagasi dalam diskusi virtual yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Pemekaran Daerah untuk Orang Asli Papua”. Pada hari Senin 27  Juni 2022.Diskusi tersebut dihadiri oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodharwani serta Ketua Lembaga Masyarakat adat Papua Lenis Kogoya.

            Dalam awal paparannya Frans mengatakan, ada tiga hal, yang pertama bahwa DOB ini bukanlah hal baru. Pada saat itu, Frans menuturkan, dibentuk tiga wakil gubernur berdasarkan wilayah yakni 1 di bagian selatan, satu di tengah dan satu lainnya untuk wilayah barat.

            Setelah Undang-undang Otsus tahun 2001 diterbitkan, maka Megawati Soekarnoputri selaku Presiden RI saat itu, mempercepat pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat atau yang sekarang dikenal dengan nama Provinsi Papua Barat. Selain itu, apapun yang dilaksanakan di Papua, kepentingan bangsa haruslah diutamakan demi kepentingan integrasi nasional.

            Menurut Frans, terdapat dua dimensi dalam memandang DOB Papua. Pertama adalah dimensi filosofis. Ini yang merupakan proses desentralisasi penyebab terjadinya demokratisasi pada tingkat bawah. Artinya, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

            Dari aspek sosiologis, bahwa setelah 20 tahun undang-undang Otsus Papua tahun 2001 diberlakukan, ternyata masih terjadi kekurangan. Kendati ada pula kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Secara pribadi Frans mengakui, setelah adanya undang-undang Otsus 2001, ada kemajuan di Papua. Hal ini bisa dirasakan terlepas dari kekurangan dan kelebihannya.

            Selain itu, Frans menuturkan, terjadi kemajuan luar biasa pada posisi strategis struktural mulai dari jabatan Gubernur hingga Kepala Distrik yang dijabat oleh orang Papua sendiri.

            Frans juga menerangkan, misalnya ada fasilitas perhubungan yang bagus, di mana masyarakat bisa melakukan mobilitas dari tempat yang terpencil, dari pegunungan, dari pesisir pantai ke kota-kota dan sebaliknya juga dari kota-kota ke kampung. Meski demikian, dirinya juga mengingatkan, bahwa percepatan pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat diharapkan tidak akan menyisihkan orang asli Papua. Sehingga percepatan pembangunan itu tidak menjadi kontraproduktif terhadap tujuannya.

            Ketiga, Frans memaparkan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kelembagaan. Dalam PP 106/2021, lanjutnya, dibentuk satu badan yakni Badan Pengarah percepatan pembangunan Otonomi Khusus yang berada langsung di bawah Wakil Presiden.

            Kelembagaan tersebut adalah pemberian kewenangan totalitas dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengurus wilayah mengurus daerah, mengurus masyarakat yang tertuang dalam 106. Hal inilah yang patut untuk diapresiasi.

            Frans juga menegaskan, seluruh elemen masyarakat perlu menyadari bahwasanya DOB merupakan sebuah kebijakan untuk mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan. Tentu saja untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kerja kolaborasi.

            Pada kesempatan berbeda, Nono Sampono selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, memastikan bahwa dirinya akan mendukung penuh keinginan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pembentukan DOB. Nono mengaku bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah untuk membuka kembali keran penambahan DOB. DPD sendiri sebagai perwakilan daerah juga tengah mempersiapkan kajian dengan fokus perlunya dibuka kembali wilayah otonomi baru.

            Nono menilai, terdapat 173 wilayah DOB yang diusulkan dalam DPD. Untuk menentukan daerah yang dapat menjadi wilayah baru maka akan dilakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan beban anggaran.

            Sebelumnya, Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua.

            Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.

            Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di Papua.

            DOB harus diwujudkan secara serius, apalagi hal ini menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah timur yang memang memiliki tantangan berbeda dibandingkan Indonesia di wilayah lainnya khususnya dalam hal mobilitas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Dian Ahadi )*

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan masalah serius yang harus dihadapi jelang perayaan Idul Adha. Pemerintah pun terus berupaya menekan penyebaran kasus tersebut dengan beragam cara antara lain membentuk Satgas PMK yang perlu mendapat dukungan luas masyarakat.

Pemerintah bergerak cepat dengan membentuk Satgas PMK. Pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan PMK yang kembali merebak di Indonesia.

Mengacu data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan pada 24 Mei 2022, pemotongan hewan kurban tahun ini diperkirakan sebanyak 1.722.982 ekor, naik dari 2021 (1.640.935 ekor). Saat itu, disebutkan potensi ketersediaan hewan kurban tahun ini 1.731.494 ekor. Angka tersebut tediri atas 656.002 ekor sapi, 15.491 kerbau, 664.263 kambing, dan 395.839 domba.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengimbau masyarakat mematuhi aturan kebijakan Pemerintah terkait penanganan wabah PMK jelang Idul Adha 2022. Hal ini demi mewujudkan suasana Idul Adha yang khusyuk. Diharapkan jelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait PMK. Sehingga dapat menyempurnakan ibadah kurban yang khusyuk, aman dari penularan virus PMK.

Dalam upaya penanganan wabah PMK, Pemerintah telah membentuk Satgas Penanganan PMK yang dipegang BNPB. Penanganan PMK dilaksanakan sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19, baik dari sisi protokol kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, vaksinasi dan lain sebagainya. Pembentukan Satgas PMK dilakukan setelah Pemerintah menerbitkan Keputusan Ketua KPC-PEN Nomor 2 Tahun 2022 pada 24 Juni 2022.

Penanganan PMK, salah satunya termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H.

Inmendagri yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada tanggal 9 Juni 2022 tersebut ditujukan kepada Gubernur/Wali Kota, berbunyi ;

            Memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 dengan mengambil langkah-langkah pengamanan yang berpedoman pada Fatwa Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

Fatwa MUI yang dimaksud memuat argumen MUI terkait dengan hewan yang terpapar virus PMK dengan syarat tertentu, tetap sah menjadi hewan kurban. Fatwa ini merespons merebaknya kasus PMK ni peternakan-peternakan se-Indonesia menjelang Idul Adha.

Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya memuat dalil Al-Quran, hadis dan pendapat ulama klasik saja. Sebab, MUI menghadirkan pendapat dari ahli zoonosis terkait keadaan hewan terpapar PMK dan bagaimana pengaruhnya, baik terhadap daging hewan maupun bagi kesehatan manusia.

Secara spesifik, muatan hadis yang dikutip dalam Fatwa MUI terkait wabah PMK menjelaskan kriteria hewan yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Patokan tersebut di antaranya.

            Pertama, buta sebelah matanya yang jelas kebutaanya.

            Kedua, sakit yang jelas sakitnya.

            Ketiga, Pincang yang jelas pincangnya.

            Keempat, yang kurus kering.

Selama calon hewan kurban tidak memiliki sifat di atas, hewan tersebut sah sebagai hewan kurban.

Merujuk data siagapmk.id, pada 30 Juni 2022, jumlah Kabupaten/Kota di Jawa yang tertular sebanyak 93 persen dan kecamatan tertular 70 persen. Jika diturunkan di level desa atau kelurahan, persentasenya makin kecil. Namun, data ini menunjukkan seluruh Jawa masuk zona merah.

Mengacu aturan yang ada, zona merah harus di-lockdown. Aktivitas pasar hewan ditutup, lalu lintas ternak, produk hewan dan media pembawa lain dihentikan. Masalahnya, jika pulau Jawa Lockdown dampak sosial-ekonominya akan sangat besar.

Dengan perkiraan kurban di Jawa tahun 2022 sebanyak 278.168 ekor sapi dan kerbau serta 824.929 ekor kambing dan domba, nilai ekonominya Rp 9 triliun. Itu baru pulau Jawa, belum wilayah lain. Kue ekonomi ini dinikmati peternak, pedagang (perantara, musiman), dan belantik.    

Yang tidak kalah penting, virus ini bisa menyebar lewat udara dan mampu menempuh jarak hingga 200 Km. Lalu lintas ternak, produk ternak dan media pembawa lain ke luar pulau dihentikan sementara. Saat dibuka, ternak dan produk ternak mesti dilengkapi surat keterangan kesehatan.

Lalu, harus ada karantina ternak untuk lalu lintas ternak antarpulau dan zona merah. Berikutnya, surveilans tingkat kekebalan pasca vaksinasi. Seperti pendekatan pertama, pendekatan kedua juga perlu ada kompensasi untuk ternak mati atau potong paksa.

Khusus Idul Adha, pergerakan ternak bisa saja dibuka ke luar pulau dengan wajib menyertakan surat keterangan ternak dari otoritas berwenang. Pergerakan ternak ini juga harus diikuti kepastian ternak hanya dipotong dengan tata laksana PMK.

Memang diperlukan upaya lebih keras daripada perayaan Idul Adha sebelumya, namun dengan mematuhi penanganan wabah PMK yang telah ditetapkan pemerintah, hal ini akan membawa manfaat serta keamanan untuk hewan qurban.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Indonesia diyakini memiliki prospek investasi yang cerah. Keunggulan tersebut tercermin dari kepastian hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja, adanya insentif bagi pelaku  usaha, hingga jaminan pemerintah kepada investor. Bahkan, sejumlah kalangan meyakini Indonesia akan kuat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi yang saat ini mulai melanda.

Kondisi perekonomian Indonesia memang agak tergoncang karena efek pandemi, dan krisis terjadi secara global. Namun pemerintah tidak tinggal diam atau menyerah dengan cara menambah hutang ke IMF (International Monetary Fund). Investasi menjadi jurus andalan untuk menyelamatkan negeri ini, dan pemerintah berusaha keras agar para penanam modal asing percaya dan mau berbisnis di Indonesia.

Untuk meyakinkan para penanam modal asing maka dilakukan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah dengan memaparkan bahwa investasi di Indonesia memiliki prospek yang sangat bagus. Yuliot Tanjung, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menyatakan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan investasi di Indonesia.

Yuliot melanjutkan, strategi pertama untuk menaikkan investasi di Indonesia adalah dengan kebijakan pengembangan investasi hijau. Kedua dengan transformasi ekonomi dan industri hilirisasi sumber daya alam (SDA). Sedangkan yang terakhir adalah dengan kolaborasi pengusaha usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dengan penanam modal asing dan lokal.

Dalam artian, ketiga strategi ini amat mumpuni untuk menaikkan tingkat investasi di Indonesia. Dengan investasi hijau maka akan banyak pengusaha asing yang tertarik, karena tren bisnis saat ini bukan industri besar, tetapi investasi hijau alias yang selaras dengan alam. Makin banyak masyarakat internasional yang sadar akan pemanasan global dan beralih ke industri hijau.

Investasi hijau adalah bisnis kerja sama yang ramah bumi dan tidak menambah emisi udara maupun membolongi ozon. Salah satu contohnya adalah industri mobil listrik. Di Indonesia fokusnya bukan ke pabrik mobil listrik, tetapi pada baterainya, karena bisa menyuplai ke berbagai produsen kendaraan listrik di dunia. Sudah dibangun pabrik baterai mobil listrik di Batang, Jawa Tengah dan makin berkembang berkat investasi.

Hilirisasi sumber daya alam adalah peningkatan nilai tambah SDA, dan harganya bisa naik drastis jika diolah kembali. Contoh dari potensi investasi di bidang ini adalah industri pengolahan rumput laut. Rumput laut diolah menjadi nori (lembaran rumput laut) dan diekspor ke Jepang dan negara Asia Timur lainnya.

Para investor juga tertarik karena sumber daya alam di Indonesia melimpah, tak hanya yang ada di daratan tetapi juga di lautan. Masih banyak SDA lain seperti kopi, kelapa, yang bisa diolah dan diekspor. Hasil kerja sama penanaman modal ini akan saling menguntungkan dan mendatangkan keuntungan, termasuk bagi masyarakat.

Dengan contoh-contoh dari industri di atas maka sudah jelas investasi di Indonesia menguntungkan. Selain itu, hasil produksinya tak hanya diekspor, tetapi juga dipasarkan di dalam negeri. Para investor juga yakini karena Indonesia masih menjadi pasar yang menjanjikan.

Ketika pemerintah menggencarkan investasi maka akan optimis meraih target realisasi investasi tahun 2022 yang sebesar 1.250 Triliun rupiah. Target ini memang besar, tetapi BKPM optimis akan mencapainya. Berkaca dari target realisasi investasi tahun 2021 yang awalnya dipatok 900 Triliun rupiah dan nominal yang dicapai adalah  901 triliun rupiah.

Pemerintah terus berupa maksimal untuk meningkatkan realisasi investasi sesuai target, baik dari segi promosi promosi, regulasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Berbagai fasilitas ini merupakan keunggulan yang mungkin tidak ada apabila dibandingkan dengan negara lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute