suaratimur.id – Disahkannya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sebagai wujud kebijakan pemekaran wilayah menjadi babak baru dari sejumlah penyelarasan aturan yang kini sedang dikaji pemerintah bersama DPR. Salah satu kajian tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024, dari sebelumnya berbasis pada 34 provinsi kini menjadi 37 provinsi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Ashari memastikan tidak ada perubahan anggaran dalam Pemilu 2024, meskipun lahir tiga provinsi baru di Papua. Pasalnya anggaran biaya tersebut sesuai dengan jumlah pemilih, bukan banyaknya provinsi. Lahirnya DOB di Papua hanya berdampak pada tata kelola pemilu yang juga nantinya akan disesuaikan. Dari yang semula dikelola oleh Provinsi Papua, kemudian berpindah tata kelola menjadi tanggung jawab Provinsi Papua Selatan dengan Ibukota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire, dan Provinsi papua Pegunungan dengan Ibukota Jaya Wijaya.

Sementara itu anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menyatakan bahwa seluruh anggaran untuk tiga DOB di Papua akan diambil dari APBN. Untuk besarannya, akan diatur dalam peraturan pemerintah atau pun peraturan menteri yang nantinya akan disusun.

Perubahan UU Pemilu Merespon Tiga DOB di Papua

Salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu adalah kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Huruf d pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Adanya rencana partisipasi tiga DOB di Papua dalam Pemilu 2024 harus memiliki kepastian hukum. Sementara UU tentang Pemlilu tersebut belum memuat nama tiga DOB Papua. Dalam hal ini, KPU melaksanakan ketentuan pasal 13 mengenai DOB yang berkaitan dengan perintah penyelenggaraan Pemilu. Kondisi yang juga membuat UU Pemilu harus diubah adalah dampak dari penerapan DOB Papua yang berpeluang menambah kursi di DPR. Diketahui bahwa alokasi kursi di setiap daerah pemilihan anggota DPR berdasar pasal 187 ayat 2, yakni paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Selain itu, KPU di tingkat provinsi juga belum terbentuk, padahal berada di lampiran satu UU Pemilu.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisioner KPU RI, Idham Holik menyatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Peraturan Pemilu yang menjelaskan bahwa jumlah provinsi Indonesia menjadi 37 dengan masuknya tiga DOB Papua.

Membangun Kemandirian DOB Papua Melalui Sejumlah Langkah Alternatif

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, kebijakan pemekaran bukanlah hal yang baru. Berkali-kali kebijakan tersebut telah dilaksanakan dalam berbagai periode dan rezim sebagai salah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan ragam langkah strategis untuk menyiapkan bagaimana agar daerah baru tersebut menjadi daerah mandiri serta tidak mengalami  ketergantungan.

Bukan sebuah sikap pesimis, namun menjadi refleksi bersama bahwa berdasar studi Kemendagri dan Bappenas pada 2014 menemukan 80% DOB yang dibentuk pasca reformasi 1999-2004 gagal lantaran tidak terdapat masa persiapan, serta pembentukannya lebih didominasi kepentingan politis. Studi serupa yang dilakukan pada tahun 2019 juga menemukan implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama hampir 20 tahun (1999-2019) belum dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 94% tingkat kesejahteraan daerah pemekaran di Indonesia tergolong “sedang dan rendah”.

Salah satu upaya agar tidak terjadi hal serupa adalah belajar dari kegagalan yang pernah terjadi. Beberapa kajian menemukan bahwa di antara faktor yang menyebabkan gagalnya daerah pemekaran membangun kemandirian adalah karena keterbatasan keuangan daerah. Mereka gagal menciptakan pendapatan daerah yang mampu menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Lalu keuangan daerah terbebani belanja operasional kepegawaian dan sarana prasarana, apalagi saat awal masa pembentukan pemerintahan. Faktor lainnya karena tidak mampu membangun pemerintahan yang efektif.

Berangkat dari hal tersebut, sejumlah langkah alternatif dari strategi kebijakan dapat diambil untuk mengantisipasi. Pertama, penting memastikan pemerintahan yang dibangun bukanlah pemerintahan yang gemuk, tetapi pemerintahan ramping dan lincah. Postur struktur pemerintahan yang dibangun akan memiliki konsekuensi terhadap SDM aparatur yang akan dibutuhkan, sarana prasarana dan anggaran operasional. Kedua, Selain ongkos pengadaan dan pembiayaan pegawai, biaya lain yang juga menjadi beban jika tidak disiasati dengan baik adalah pengadaan sarana prasarana pemerintahan, seperti gedung perkantoran. Untuk menyiasati tantangan ini, DOB bisa mengusung konsep ruang kerja bersama atau co-working space, yakni suatu tempat kerja bersama yang dimanfaatkan oleh berbagai macam jenis profesi. Dengan konsep ini, biaya pengadaan gedung perkantoran beserta operasionalnya dapat lebih efisien. Ketiga, menyiapkan SDM aparatur yang kompeten untuk mengisi pemerintahan. SDM kompeten adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan agar bisa melewatinya dan membawa daerah baru menjadi daerah mandiri. Jika daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah, maka orang yang tepat akan mampu mengelola SDA tersebut dan menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi sehingga dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah. SDM kompeten juga akan menjadi kunci dalam mengelola pendapatan daerah dengan baik untuk melaksanakan pembangunan daerah menuju daerah mandiri dan maju.

Jika minimal dari tiga opsi alternatif ini bisa tercapai semua, maka keikutsertaan Pemilu 2024 adalah hal yang telah dinanti bukan dikejar. Karena pada dasarnya seluruh aspek, baik dari struktur, infrastruktur hingga SDM telah siap dan mandiri untuk menyelenggarakan gelaran pesta rakyat. Ketiga daerah baru tersebut hanya tinggal menyelaraskan aturan yang telah disesuaikan pemerintah dan DPR.   

Harapan Sejumlah Tiga DOB Papua Menjadi Daerah Mandiri

Harapan Tiga wilayah DOB Papua untuk menjadi daerah mandiri menjadi keinginan banyak pihak. Hal tersebut seperti tersemat dari sejumlah pernyataan tokoh-tokoh Papua merespon pengesahan UU DOB. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, bahwa daerah otonomi baru atau DOB Papua sangat penting guna mempercepat pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Dengan adanya provinsi baru di Papua, maka pengembangan SDM serta percepatan perekonomian bisa tercapai. Kebijakan pemekaran DOB jangan disalahartikan karena tujuannya sangat baik demi kemajuan dan pemerataan pembangunan Papua agar keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan.

Sementara itu, akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa dengan pemekaran wilayah maka terdapat semangat baru dalam upaya menyejahterakan masyarakat Papua. Diperlukan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang stabil agar segala percepatan upaya menyejahterakan masyarakat dapat direalisasikan sesuai rencana.

Desakan Forum Mahasiswa Papua Terhadap Presiden Jokowi untuk Tanda Tangani UU DOB

Masih dalam bentuk harapan terhadap kemajuan dan kesejahteraan tanah Papua. Sebuah kelompok atau organisasi dari mahasiswa menamakan diri Forum Mahasiswa Papua (FMP) memberikan keterangan tertulis kepada media bahwa pihaknya meminta Presiden Jokowi agar segera menandatangani UU DOB Papua. Perwakilan FMP, Hainuddin menyatakan bahwa Pemekaran wilayah Papua akan mendorong pembangunan infrastruktur dan perbaikan Kesehatan serta pendidikan di bumi cenderawasih.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Afrizal Hasan )*

Beberapa negara asing seperti Korea Selatan hingga Australia sangat antusias terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pembangunan IKN Nusantara tersebut diapresiasi karena berada di wilayah strategis dan mampu mewujudkan kemajuan Indonesia. 

Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi agenda yang sangat penting. Berbagai persiapan dilakukan agar pemindahannya lancar, dan Penajem Paser Utara akan berubah namanya jadi Nusantara. IKN di masa depan akan menjadi kota yang sangat maju dan merepresentasikan keindahan Indonesia.

Saat ini IKN masih dalam tahap pembangunan dan ketika semuanya siap, baru ada pemindahan ibu kota secara resmi. Untuk mempersiapkan IKN tentu butuh kerja sama antar banyak pihak, mulai dari kontraktor, insinyur, pemerintah daerah, sampai pihak luar. Dalam membangun IKN pihak luar memang diperbolehkan untuk ikut andil, karena kerja samanya saling menguntungkan.

Australia akan membantu Indonesia dalam infrastruktur IKN, dengan model pembangunan ramah lingkungan. Konsul Jenderal Australia di Makassar Bronwyn Robins, menyatakan bahwa Pemerintah Australia siap dalam proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, Australia juga menawarkan program antisipasi perubahan iklim.

Robbins menambahkan, Australia dan Kalimantan Timur telah memiliki hubungan bisnis dan masyarakat yang kuat selama bertahun-tahun. Pemerintah Australia berharap hubungan ini akan lebih erat lagi. Selain itu, akan ada kerja sama di bidang ekonomi melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dan kerja sama ekonomi lainnya. Pengusaha Kalimantan dan Australia akan dibantu untuk berkolaborasi.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut rencana Australia ini karena akan sama-sama untung. Dalam kerja sama ekonomi akan melalui investasi dan hal ini demi peningkatan ekonomi Indonesia dan Australia. Dalam artian, tawaran Australia disambut dengan antusias oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena akan saling menguntungkan.

Investasi dari Australia akan membangun IKN sesempurna mungkin sehingga IKN jadi cantik dan berteknologi tinggi. Dengan adanya kolaborasi maka masyarakat optimis, pembangunan IKN akan tepat waktu dan ketika diresmikan, semua orang akan terpukau karena keelokannya. 

Pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan masyarakat dan pegawai pemerintah, tetapi memindahkan pusat pemerintahan ke tempat yang jauh lebih baik. Jika IKN terus dibangun dan didukung oleh Australia maka akan sangat bagus karena mereka memiliki teknologi yang lebih baik. Dengan begitu maka IKN menjadi kota yang modern tetapi tetap hijau alias ramah lingkungan.

Untuk membangun IKN hijau juga baru pertama kali di Indonesia, bahkan di Australia juga tidak ada. Oleh sebab itu tawaran Australia amat menguntungkan dan tulus. Mereka ingin agar Kalimantan sebagai paru-paru dunia tidak berubah fungsinya. Hutan yang ada di Kalimantan harus tetap dilestarikan dan IKN menjadi kota hijau yang tidak bertentangan dengan kelestarian alam.

Pembangunan IKN yang akan menjadi kota hijau akan menepis prasangka buruk para oknum yang berkomentar bahwa pembuatan ibu kota pasti akan menebang banyak pohon dan bertentangan dengan kelestarian lingkungan. IKN akan tetap jadi tempat yang asri dan tidak ada penebangan habis-habisan. Justru dengan pembangunan IKN maka lingkungan di Kalimantan akan makin ditingkatkan kelestariannya.

Selain Australia, Korea Selatan juga ikut andil dalam pembangunan IKN dan rencananya akan dimulai pada Agustus 2022 mendatang. Pembangunan infrastruktur yang pertama kali dilakukan adalah membuat akses jalan. Asisstant Minister for Road, Ministry of Land, Infrastructure, and Transport, Korea Selatan, Lee Yon Sang, akan mengadakan technical study sebelum masa pembangunan dimulai.

Sementara itu, ada 3 hibah dari Korea Selatan untuk pembentukan infrastruktur. Pertama adalah Jalan Tol Akses IKN ke Balikpapan, pembentukan Manajemen Konstruksi Digital dan Hijau di Indonesia, dan pembentukan Sistem Informasi Jalan Tol di Indonesia.

Kerja sama dan hibah dari Korea Selatan akan sangat bermanfaat karena mereka tertarik untuk ikut bersama-sama membangun IKN. Dengan bantuan dari Pemerintah Korea Selatan maka masyarakat optimis IKN akan cepat terbangun dan benar-benar jadi ibu kota megapolitan yang ultra modern dan berkonsep green city.

Bantuan dari negara lain dipandang dari kacamata positif karena mereka optimis IKN akan jadi kota modern di masa depan, oleh karena itu banyak yang menawarkan investasi. Nantinya kerja sama tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hubungan bilateral antar negara juga semakin erat. Kerja sama ini merupakan investasi yang akan yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

Australia dan Korea Selatan sangat tertarik untuk ikut membangun IKN agar jadi ibu kota yang ultra modern, canggih, tetapi juga ramah lingkungan. Penyebabnya karena Kalimantan adalah paru-paru dunia sehingga Penajam Paser Utara tidak dibangun dengan cara pembabatan hutan. Dengan investasi dari banyak negara maka pemerintah optimis pembangunan IKN akan tepat waktu.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Rumah ibadah saat ini menjadi salah satu sasaran kelompok radikal dalam menyebarkan narasi intoleransi melalui mimbar-mimbar keagamaan. Imbauan kewaspadaan yang disampaikan kemudian dipelintir seolah menjadi pandangan Islamofobia dan sulit mengakui fakta adanya penyebaran radikalisme di ruang keagamaan.

Potensi penyebaran tersebut bisa terjadi di rumah ibadah agama mana saja. Hal tersebut disebabkan oleh polarisasi radikalisme dan ekstremisme ada di semua agama dan kelompok dengan paham tersebut ingin menguasai pusat aktivitas masyarakat dari tempat ibadah.

Mimbar agama menjadi sarana paling efektif untuk menyampaikan banyak hal, khususnya soal ajaran agama. Namun, hal tersebut justru menjadi rentan untuk disalahgunakan kelompok tertentu untuk melakukan penyebaran atau propaganda radikalisme.

Senada dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, KH Nasaruddin Umar yang mengakui bahwa praktik penyebaran radikalisme, intoleransi, dan kebencian di ruang serta mimbar keagamaan benar adanya dan menjadi hal yang harus diakui guna memunculkan kewaspadaan dini, penulis berpendapat bahwa potensi tersebut dapat terjadi karena secara normatif kegiatan keagamaan memang terpusat di rumah ibadah. 

Namun, menurut penulis, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya yang maksimal dan tepat karena banyaknya generasi muda penerus bangsa yang terpengaruh dalam jeratan narasi ideologi radikal dan terorisme sangat berbahaya bagi keberlangsungan bangsa dan eksistensi Pancasila sebagai pedoman bangsa.

Sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu mendekati generasi muda, khususnya sebagai orang tua, perlu merangkul dan memberi perhatian kepada mereka, supaya energi mereka yang besar tersalurkan, agar tidak digunakan untuk memecah belah bangsa. Jangan sampai energi mereka digunakan untuk menyerang orang, tapi justru digunakan untuk merangkul orang.

Dari sudut pandang penulis, penanganan korban dan pelaku narasi radikal intoleran di ruang agama harus melihat faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kerentanannya. Pelaku narasi radikal intoleran melakukan hal tersebut karena faktor pengetahuan keagamaannya atau faktor historis lainnya.

Mimbar keagamaan di tempat ibadah sangat efektif untuk menyampaikan ajaran kepada jamaah. Para jamaan pun cenderung sangat memperhatikan apa yang disampaikan penceramah. Situasi seperti inilah yang kemudian dipakai oleh kelompok kepentingan tertentu untuk melakukan ideologisasi, agitasi, dan lain sebagainya.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah penyebaran radikalisme di mimbar keagamaan adalah dengan membatasi ruang gerak kelompok-kelompok radikal yang memanfaatkan ruang dan mimbar keagamaan, hal ini penting sangat penting dilakukan agar tidak paham-paham radikal tidak tersebar yang dapat membawa bencana bagi keberlangsungan dan persatuan bangsa.

Selanjutnya, kelompok radikal kerap memutarbalikkan narasi yang menggiring opini masyarakat seakan pemerintah telah melakukan praktik Islamofobia karena Islamofobia merupakan kelompok yang tidak mau Islam dan muslim berkembang. Padahal, tidak ada yang namanya Islamofobia di Indonesia, bahkan kita punya Kementerian Agama dan Lembaga lainnya yang mengatur dan mendukung jalannya kehidupan beragama di Indonesia, sehingga tidak tepat dan salah untuk menyebut bahwa pemerintah telah melakukan praktik Islamofobia di Indonesia.

Penulis berpendapat, hal tersebut terkait dengan bagaimana cara pandang individu terhadap suatu permasalahan. Pemerintah wajib melaksanakan tugas-tugas kenegaraan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Imbauan serta temuan aparat terkait radikalisme dan upaya penanganannya tidak tepat jika dikatakan sebagai Islamofobia. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memiliki pemahaman agama yang komprehensif, memperkuat aqidah agar tidak mudah terpancing dan terprovokasi.

Penulis menyetujui dan memuji upaya pemerintah selama ini dan patut diapresiasi karena telah merangkul tokoh-tokoh agama dan mensterilkan rumah ibadah dari kelompok radikal untuk menanggulangi penyebaran radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Terlebih belakangan ini masyarakat dapat menikmati kehidupan yang aman dan damai dari tindak terorisme.

Salah satu contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran radikalisme seperti yang dikatakan Moch. Syarif Hidayatullah selaku Ketua Umum Asosiasi Dai dan Daiyah Indonesia (ADDI) bahwa beliau mengajak semua pihak untuk memberi perhatian kepada tempat-tempat ibadah yang ada di lingkungan pemerintahan jangan sampai penceramah yang diundang justru yang selama ini bernarasi untuk menolak pemerintah dengan menyampaikan ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

Penulis juga menyarankan perlu dilakukan kegiatan bakti sosial seperti membersihkan lingkungan rumah ibadah, ramah tamah serta pemberian bantuan sarana prasarana. Seperti alat ibadah, material bangunan dan alat kebersihan serta paket bahan makanan. Hal tersebut bisa mengurangi penyebaran radikalisme karena dengan melakukan blusukan dan bakti sosial, akan mencegah masuknya radikalisme di lingkungan ibadah.

Dari sudut pandang penulis, saran tersebut dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu guna meminimalisir pergerakan kelompok-kelompok radikal untuk memasuki tempat-tempat ibadah untuk menghasut masyarakat dengan paham radikal dan terorisme. Begitu juga masyarakat akan sadar betapa berbahayanya kelompok-kelompok radikal tersebut terhadap keutuhan dan keamanan negara kita.

Penulis juga berharap bahwa segenap tokoh agama dan masyarakat untuk dapat membekali umat dan pengikutnya agar tidak mudah terpengaruh kepada paham radikal dan terorisme serta mengedepankan ilmu agama yang komprehensif.

Dengan demikian, perjuangan untuk mencegah radikalisme di tempat ibadah khususnya mimbar keagamaan ini tidak boleh berhenti. Harapannya bukan hanya agar masyarakat sadar, namun agar kelompok-kelompok radikal yang ada segera hilang dari bangsa ini.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute