suaratimur.id – Sejumlah program percepatan pembangunan digeber pemerintah untuk tujuan pemerataan di sejumlah daerah. Papua menjadi salah satu wilayah yang terus dikejar pembangunan sarana dan prasarananya demi merajut konektivitas dan membuka aksesibilitas, terlebih setelah adanya pengesahan pemekaran tiga provinsi baru. Adanya pembangunan di sektor perhubungan wilayah timur Indonesia sejalan dengan program pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran melalui pendekatan baru pembangunan yang Indonesia-sentris di tanah Papua.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bumi Cenderawasih bukan perkara mudah, sebab banyak hambatan dan tantangan yang kadang terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan. Namun, pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo tak pernah menyerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga kini masyarakat di tanah Papua patut bersyukur karena telah dapat menikmati infrastruktur transportasi yang sebagian besar telah selesai dibangun. Hal tersebut dipadukan dengan program pembangunan Gerbangmas Hasrat Papua yang digagas Gubernur Papua Lukas Enembe. Dampaknya, sebagian besar masyarakat di tanah Papua telah melihat berbagai perubahan pembangunan terutama pada sektor perhubungan.

Beragam Terobosan untuk Pembangunan Papua

Dilansir dari kantor berita Antara, Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membuat terobosan Pembangunan jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer. Hingga Agustus 2021, dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km. Sementara dari infrastruktur energi kelistrikan PLN, keberhasilannya dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi.

Rasio elektrifikasi Provinsi Papua yang sebelumnya pada tahun 2013 hanya sebesar 30,48%, melesat hingga menjadi 77% di tahun 2018. Dan tahun 2021 untuk Papua 94,55% dari target 100% pada 2022. Peningkatan ini dirasakan di daerah pedesaan. Untuk masalah tingkat kemiskinan Provinsi Papua, turut mengalami penurunan serta kualitas hidup rakyat mengalami peningkatan. Menurut data, di tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 31,13%, namun kemudian menurun di angka 27,38% di tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2021 besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Papua telah mencapai Rp235,34 triliun.

Keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua seharusnya bisa menjadi tolok ukur karena besarnya perhatian pemerintah untuk masyarakat di tanah Papua. Pasalnya, bukan sebuah perkara mudah untuk mewujudkan berbagai program pembangunan di Papua yang wilayahnya tiga kali luas pulau Jawa. Tak hanya jalan Trans di Papua yang dibangun namun juga jalan akses jalan menuju di perbatasan negara tetangga Papua Nugini. Selain itu juga dibangun dermaga atau pelabuhan baru serta merevitalisasi pelabuhan lama guna memperkuat angkutan tol laut untuk membantu masyarakat Papua dalam memenuhi kebutuhan pokok murah dan terjangkau. Termasuk pula revitalisasi berbagai bandar udara sebagai jembatan distribusi barang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Beragam produk yang dulunya sulit ditemukan di Papua, kini menjadi lebih mudah dipasarkan ke masyarakat karena adanya konektivitas sektor perhubungan.

Disamping itu, wilayah Papua yang memiliki karakteristik bentang alam berupa gunung, pegunungan,hutan belantara dan pesisir lautan mengakibatkan akses ke wilayah pedalaman jauh lebih mudah dicapai menggunakan moda transportasi udara. Saat ini terdapat kurang lebih sebanyak 389 lapangan terbang yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten dan distrik Provinsi Papua. Tantangan terbesar penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua adalah terbatasnya infrastruktur transportasi yang lancar dan murah, yang memungkinkan rakyat dan pemerintah melaksanakan kegiatannya dengan efektif dan efisien.

Momentum Pemekaran Provinsi untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah

Adanya kebijakan pemekaran tiga provinsi di Papua selain sebagai upaya memotong jarak dan pelayanan masyarakat, secara umum juga menjadi momentum pemerataan pembangunan untuk mendukung perwujudan konektivitas antar wilayah. Akademisi dari Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, menyatakan bahwa mayoritas Orang Asli Papua (OAP) berlokasi di Provinsi Papua Pegunungan. Namun, Papua Pegunungan merupakan wilayah yang kurang terkoneksi dengan baik antara satu distrik dengan distrik lainnya, bahkan terkadang dibutuhkan pesawat untuk berpindah dari satu distrik ke distrik lainnya. Oleh karena itu, melalui momen pemekaran dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan OAP. Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi yang kaya akan kearifan lokal, tradisi, budaya, keindahan alam, hingga hasil alam. Keindahan yang masih belum tersentuh dengan maksimal ini dapat diatasi dengan pemekaran provinsi sehingga pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, menyoroti isu perampasan hak masyarakat adat dalam pembangunan Trans Papua. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, menyatakan bahwa pembebasan lahan yang menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat tidak merampas hak-hak masyarakat adat Papua. Adanya pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antarwilayah. Selain itu, berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan rapat koordinasi bersama Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR di Jayapura, proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Trans Papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan penghargaan terhadap hak ulayat (hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat) masyarakat.

Prinsip pembebasan lahan di proyek ini adalah ganti untung, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Jalan Trans Papua sendiri termasuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jalan nasional ini terbentang sepanjang 3.421,34 km dari Kota Sorong (Papua Barat) hingga Merauke (Papua).

Dukungan Terhadap Program Pembangunan Konektivitas Antar Daerah

Dalam pelaksanaan program pembangunan Indonesia Timur sebagai upaya mencapai konektivitas antar daerah, sejumlah pihak juga menuangkan argumentasi bernada dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Prof Poppy Rupaidah PhD menyatakan dukungan upaya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membangun konektivitas antar daerah di kabupaten/kota Provinsi Papua. Menurutnya, dengan terhubungnya transportasi di Papua menjadi bukti adanya keberhasilan pembangunan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Selain bidang perhubungan, pemerintah daerah juga harus terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Provinsi Papua dengan memberikan kesempatan belajar ke berbagai universitas dan perguruan tinggi kepada anak-anak asli Papua.

Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Lous Dea Calvin Rimayom menyatakan bahwa konferensi APS Papua tahun 2022 membahas tiga hal yang menjadi sorotan di antaranya Papua Bisnis Forum, Forum Transportasi Papua dan Forum Masyarakat Adat Agama. Dengan demikian, implementasi UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan otonomi khusus dan Inpres percepatan pembangunan Papua diharapkan benar-benar dapat diwujudkan kepada masyarakat di tanah Papua. Sesuai kesimpulan APS, bahwa sektor pembangunan transportasi masih menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Mesakh Mirin, bahwa pengesahan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, diharapkan bisa menjawab harapan masyarakat Papua untuk mendapatkan kesejahteraan. DOB di Papua akan mendatangkan pembangunan yang merata dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme adalah paham terlarang di Indonesia karena bisa meretakan fondasi bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberantas radikalisme agar tidak makin menyebar dan menciptakan disintegrasi bangsa.

Kelompok radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) maupun Hizbut Tahrir  sudah dibubarkan oleh pemerintah tetapi masih ada Ormas lain yang diam-diam bergerilya dan menyebarkan ajaran mereka. Setelah ada pawai di Cawang, Jakarta Timur, baru ketahuan ada 1 Ormas lagi yang radikal, dan pemimpinnya langsung ditangkap oleh Densus 88.

Penemuan Ormas radikal ini tentu menyentak publik karena mereka ternyata memiliki beberapa kantor cabang selain di Jakarta. Berarti Ormas radikal berusaha agar menyebarkan radikalisme dan terorisme ke seluruh warga Indonesia. Padahal sudah jelas bahwa paham ini terlarang karena bisa merusak fondasi bangsa dan negara.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa ancaman radikalisme dan ekstremisme harus diwaspadai. Mengingat, ideologi ini dapat meretakkan fondasi bangsa dan negara yang telah didirikan oleh founding fathers Indonesia.

Dalam artian, sejak Indonesia merdeka tahun 1945, para pendiri bangsa sudah sepakat untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Inti dari Pancasila adalah toleransi, karena Indonesia terdiri dari keberagaman. Jika radikalisme masih bercokol maka akan merusak fondasi bangsa karena ia akan menggusur posisi Pancasila. 

Pancasila tidak bisa diganti dengan ideologi apapun karena radikalisme dan ideologi lain tidak bisa menampung keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai fondasi posisinya sudah sangat kuat. Jangan sampai ada segelintir oknum yang menyebarkan radikalisme dan ingin mengubah dasar negara seenaknya sendiri, padahal mereka tidak pernah berjuang bersama-sama dengan founding fathers seperti Bung Karno dan Bung Hatta.

Bayangkan jika Pancasila diganti dengan radikalisme, maka akan sangat mengerikan. Indonesia bisa berubah menjadi negara ekstremis atau hancur-lebur seperti keadaan di Afghanistan, karena dikuasai oleh kelompok radikal dan teroris. Jika ada perbedaan sedikit saja maka kelompok radikal akan berang lalu melancarkan serangan bom, dan tidak ada perdamaian di negeri ini.

Padahal sudah jelas bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku dan ada 6 keyakinan yang diakui oleh pemerintah. Namun kelompok teroris tidak mau mengakui fakta ini. Mereka hanya ingin ada satu ideologi yang disetujui dan mengabaikan perbedaan, dan tidak mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika.

Ketika kelompok radikal dan teroris menguasai Indonesia maka yang terbayang adalah hal-hal yang buruk. Misalnya ketika ada umat dengan keyakinan lain akan merayakan hari kudus maka akan takut dan melakukannya secara diam-diam, karena jika terang-terangan takut ada serangan di rumah ibadahnya. Sungguh menyedihkan jika ini terjadi karena pluralisme di Indonesia akan mati.

Masyarakat tentu tidak mau keadaan Indonesia berubah menjadi lebih buruk, gara-gara ulah kelompok radikal dan teroris. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk membantu pemerintah dalam mengatasi radikalisme dan terorisme. Caranya dengan melaporkan jika ada Ormas yang dicurigai radikal ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), lalu akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Selain itu, untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme maka perlu ada ajaran khusus bagi para murid. Mereka perlu belajar bahwa sejak sebelum era kemerdekaan, di Indonesia sudah ada berbagai perbedaan keyakinan dan suku bangsa. Namun para founding fathers tidak mempermasalahkannya dan tetap berdamai, karena Indonesia berdiri di atas persatuan. 

Para murid akan belajar untuk toleransi dengan meneladani sikap para pemimpin bangsa di masa lalu. Mereka meniru sikap Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh nasional yang bergaul dengan banyak orang, termasuk yang berbeda keyakinan. Perbedaan tidak perlu dipermasalahkan karena untuk membangun Indonesia diperlukan kolaborasi dan persatuan.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin melanjutkan, Indonesia tengah mengalami tantangan berat, mulai dari inflasi, pandemi, krisis akibat perubahan iklim, dan akibat perang (di Eropa Timur). Untuk merespons tantangan berat tersebut maka bisa diatasi dengan kemajuan teknologi informasi dan pengetahuan.

Transformasi ke era digital berlangsung dengan sangat cepat dan seluruh masyarakat Indonesia harus beradaptasi. Teknologi digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti marketing online, belajar jarak jauh, dan lain sebagainya. Namun jangan sampai teknologi malah disalahgunakan oleh kelompok radikal dan teroris untuk melakukan rekrutmen anggota baru.

Keberadaan teknologi informasi bagai pisau bermata dua dan masyarakat perlu mewaspadai efek negatifnya. Penyebabnya karena kelompok radikal sudah mengetahui manfaat internet dan mereka membuat berbagai situs, akun sosial media, dan channel di aplikasi percakapan. Fungsinya untuk meraih kader-kader baru dari kalangan anak muda. Oleh sebab itu masyarakat wajib melaporkan ke BNPT jika mengetahui ada akun media sosial yang radikal.

Radikalisme wajib dihapuskan dari Indonesia karena bisa meretakkan fondasi bangsa dan negara. Oleh sebab itu, masyarakat wajib membantu pemerintah untuk mengatasi radikalisme dan terorisme dengan lebih perhatian ke sekitar dan melapor jika ada Ormas yang terbukti radikal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah terus berusaha maksimal untuk memudahkan arus investasi baik dari segi kepastian hukum maupun perampingan regulasi. Akibat kemudahan ini, banyak negara asing mengincar Indonesia sebagai sasaran investasi.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyebutkan ada potensi investasi masuk Indonesia senilai Rp. 1.800 triliun ke berbagai sektor. Tingginya angka potensi investasi tersebut tentu saja harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar bisa memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengungkapkan, saat ini banyak negara-negara tengah mengincar untuk melakukan investasi di Indonesia. Ada potensi hingga Rp 1.800 triliun. Menurutnya, investasi yang masuk ke Indonesia akan memberi multiplayer effect bagi ekonomi. Apalagi saat ini investasi yang masuk terus diperkuat untuk memaksimalkan potensi di hilir. Sehingga bisa menggerakkan UMKM.

Indonesia, tentu harus bersiap dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan bak dari sisi pandemi dan ekonomi. Tantangan ini apabila bisa dikelola dengan baik tentu saja akan memberikan dampak positif bagi ekonomi. Serta peluang terbukanya 23 juta lapangan kerja.

Arsjad juga mengatakan, kuartal 1 ekonomi naik 5%. Perdagangan Indonesia juga naik. Pertumbuhan yang besar adalah manufakturing. Saat ini pemerintah juga berusaha untuk melakukan hilirisasi, supaya ada nilai tambah di Indonesia.

Sementara itu, industri digital juga mengalami kenaikan lima kali lipat. Dulu UMKM di Pekalongan hanya bisa berdagang di wilayah lokal saja, namun saat ini juga bisa ke manapun termasuk di dunia. Secara tegas Arsjad mengatakan, Indonesia masih banyak potensi yang bisa diangkat baik startup, energi dan lainnya.

Sebelumnya, pengamat APBN Awalil Rizky mengatakan kebutuhan negara akan investasi asing tidak hanya sekadar nilai investasi yang ditanamkan. Melainkan kebutuhan transfer teknologi dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Kehadiran investasi dari negara lain juga akan mempermudah Indonesia untuk masuk ke dalam ekosistem perdagangan internasional. Tidak hanya itu, ini juga membuka peluang produk buatan asli Indonesia ini terjual ke pasar global dengan adanya pasar terbuka. Di sisi lain, gelombang investor global mulai mengincar investasi mobil listrik di tanah air.

Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia memastikan bahwa investasi mobil listrik di Indonesia tidak hanya berasal dari Korea Selatan saja, namun ada 7 negara lain yang menyatakan minat investasi kendaraan listrik di Indonesia.

Konsorsium Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution sudah mulai membangun pabrik baterai mobil listrik. Selain itu, ada investasi yang sudah mencapai tahap perjanjian bisnis pengembangan EV battery yaitu produsen baterai kendaraan listrik asal China, Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.

Menteri Bahlil secara tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin memberi ruang hanya kepada satu negara saja untuk industri mobil listrik tersebut. Setelah Korea Selatan dan China, ada negara Eropa yang juga tengah dalam tahap penjajakan rencana investasi mobil listrik.

Melalui kerja sama dengan banyak negara, Bahlil mengaku optimis jika kelak Indonesia akan menjadi negara pusat produsen baterai mobil dunia. Dengan hampir 26% bahan baku nikel yang dikuasai oleh Indonesia, Bahlil membayangkan Indonesia seharusnya menjadi negara besar untuk produksi mobil listrik ini.

Konsorsium Hyundai terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis dan LG Energy Solution yang bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Baterai Corporation (IBC) selaku holding dari empat BUMN, yaitu PLN, Pertamina, MIND ID dan Antam.   

Sementara untuk fasilitas sel baterai yang baru groundbreaking ini rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 10 Giga watt Hour (GwH), yang nantinya akan menyuplai kendaraan listrik produksi Hyundai. Secara keseluruhan investasi proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai USD 9,8 miliar.

Pemerintah Indonesia akan membangun produksi mobil listrik ini mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Setelah membangun pabrik mobil dan memproduksi baterai listriknya, pemerintah juga mendorong pembangunan prekursor ketot dan smelter untuk hilirisasi produk nikel yang melimpah di dalam negeri.

Tentu saja sudah sejak lama, Indonesia ingin membangun pabrik baterai pertama khususnya bagi kendaraan listrik. Peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh presiden Joko Widodo pada 15 September 2021 lalu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pabrik yang dibangun Jokowi dengan nilai 1,1 miliar dolar AS itu akan menjadi yang pertama di kawasan ASEAN.

Mantan Walikota Surakarta tersebut mendukung ide pembangunan pabrik baterai lantaran Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk berbasis nikel seperti baterai litium, baterai listrik atau baterai kendaraan listrik yang saat ini tengah digadang-gadang oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam mempermudah investasi demi perkembangan ekonomi, sehingga tidak sedikit negara yang menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya investasi asing tersebut, maka pemulihan ekonomi diharapkan dapat berjalan maksimal. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Aksi penyerangan kembali terjadi kepada Masyarakat di Papua. Kali ini terjadi penyerangan yang dilakukan oleh orang tak dikenal kepada warga sipil penambang emas di Wilayah Pegunungan Bintang.

Suriadi adalah seorang pedagang pemilik kios sembako di kawasan pendulangan emas di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang yang tewas dianiaya pada Senin, 4 Juli 2022. Suriadi dianiaya hingga tewas ketika sedang menjaga kios miliknya. Dirinya ditemukan telah meninggal dunia oleh karyawannya yang pada saat insiden terjadi tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP). Diketahui pada saat kejadian, Suriadi yang memiliki karyawan berjumlah 12 orang ini tengah sendirian karena saat itu semua karyawannya sedang pergi bekerja. Suriadi ditemukan tak bernyawa dengan luka bacokan di beberapa bagian tubuhnya mulai dari wajah, tangan, kaki, dan pinggang.

Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Papua (Direskrim), Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Faizal Rahmadhani memberikan keterangan tentang kebenaran kejadian tersebut. Dirinya membenarkan bahwa terjadi penyerangan yang menewaskan satu orang di Distrik Kawe, di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua.

Faizal menambahkan pihak kepolisian tengah mengevakuasi jenazah korban dengan menggunakan helikopter ke Boven Digul untuk selanjutnya diterbangkan menggunakan pesawat ke Jayapura. Pihak kepolisian masih mengumpulkan data dari Kepolisian Resor Pegunungan Bintang namun masih terhambat karena kondisi geografis di sana.

Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mathius D. Fakhiri menjelaskan kalau kejadian seperti ini memang kerap terjadi di daerah Pegunungan Bintang Papua. Hal ini dikarenakan di Pegunungan Bintang merupakan daerah operasi dari Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua. Khusus untuk insiden ini, belum bisa dipastikan dalang di belakangnya dan timnya masih menyelidiki kasus ini.

Fakhri lalu memberikan himbauan kepada warga sipil yang bermukim dan bekerja di area Pegunungan Papua untuk hati-hati, waspada dan berupaya untuk menghindari daerah yang berbahaya. Dirinya meminta masyarakat sipil agar tidak mempertaruhkan nyawa ketika bekerja, karena sudah banyak terjadi kejadian warga sipil menjadi korban penyerangan karena kurangnya kewaspadaan.

Kawasan Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua memang terkenal kaya akan hasil tambang, terutama emas. Daerah penambangan ini masuk ke dalam kawasan terisolir, namun memiliki potensi mineral yang bagus. Kampung Kawe terletak di perbatasan lima kabupaten, yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi. Lokasinya yang terisolir ini membuat lokasi penambangan emas tidak bisa dicapai dengan jalur darat, melainkan melalui jalur sungai ataupun melalui jalur udara dengan menyewa helikopter.

Masyarakat penambang emas di Kampung Kawe kebanyakan bukanlah warga asli Pegunungan Bintang, namun merupakan warga daerah lain yang berasal dari kabupaten tetangga. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, para penambang ini kerap melakukan barter untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya akibat mahalnya harga bahan pokok yang ada di Kawasan pertambangan. Prosedur barter merupakan hal yang lumrah, dan warga biasa menukar emas dengan beras, susu, mie, instan, ikan kalengan, garam, gula, kopi, dan berbagai jenis barang lain dengan perhitungan tertentu yang disepakati bersama.

Peristiwa penyerangan di penambangan emas di Kampung Kawe ini bukanlah kejadian yang pertama kali terjadi. Pada Bulan Februari 2022, terjadi laporan penyerangan yang dilakukan orang tak dikenal kepada pekerja tambang emas di penambangan Kali Merah 89. Kejadian kala itu menewaskan satu orang dan juga melukai dua pekerja lainnya.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pegunungan Bintang, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Cahyo Sukarnito menerangkan insiden itu berawal saat kedatangan empat orang tak dikenal yang membawa senjata tajam, seperti parang dan menanyakan alasan korban bekerja di lokasi tersebut, kemudian langsung menyerang para pekerja dan mengambil barang-barang berharga seperti tas berisi HP dan dompet serta mengambil emas tambang hasil kerja keras para penambang. 

Serangan tersebut mengakibatkan penambang bernama Yusrianto meninggal dunia, sedangkan Herman dan Febrianto mengalami luka-luka di tubuhnya. Ketiganya merupakan penambang emas pendatang yang berasal dari Mamuju, Provinsi Sulwesi Barat. Ketiga korban ini dievakuasi dari Helipad Iwot, Tanah Merah, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua. 

AKBP Cahyo menambahkan bahwa pihaknya memprioritaskan penanganan korban dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Lokasi kejadian di perbatasan tiga kabupaten yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo dan terdekat adalah Kabupaten Boven juga turut menyulitkan untuk mengevakuasi korban. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya transportasi dan komunikasi di lokasi kejadian.

Kejadian penyerangan yang menimpa warga sipil penambang emas kerap menjadi ancaman bagi warga yang menggantungakan hidupnya dari emas di Papua. Sangat disayangkan kalau hal buruk ini terus terjadi. Peran aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menghindari kasus serupa kembali terjadi. Masyarakat setempat juga sebaiknya melaporkan kepada aparat apabila melihat pihak-pihak mencurigakan yang dapat membahayakan keamanan nantinya. Karena rasa aman dan nyaman adalah hak kita semua sebagai Warga Indonesia, baik itu yang berada di kota, ataupun yang berada di pedalaman Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.